cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Krissi Wahyuni Saragih
Contact Email
jurnal.moralita@gmail.com
Phone
+6281385488531
Journal Mail Official
jurnal.moralita@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Simalungun Jl Sisingamangaraja No 1 Pematangsiantar
Location
Kota pematangsiantar,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Published by Universitas Simalungun
ISSN : -     EISSN : 23026561     DOI : https://doi.org/10.36985
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Simalungun Pematangsiantar. Jurnal ini sebagai media informasi dan publikasi hasil penelitian, perkembangan teoritis, dan karya ilmiah mengenai pendidikan, pancasila dan kewarganegaraan, hukum, kearifan lokal, sosial politik dan pembelajarannya, khususnya pada bidang Pancasila dan Kewarganegaraan. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Oktober
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 118 Documents
 8   9   10   11   12 
STUDI LITERATUR: INOVASI MARKET PLACE LEARNING BERBASIS JAJANAN SUNDA DALAM MENUMBUHKAN PEMAHAMAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA Sustin Komariyah
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/crsztb36

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara kualitatif melalui studi literatur penerapan strategi pembelajaran Market Place Learning (MPL) berbasis kearifan lokal jajanan Sunda dalam menumbuhkan pemahaman peserta didik mengenai kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kajian ini berfokus pada analisis berbagai sumber akademik yang relevan, meliputi jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan MPL, kearifan lokal, dan Pendidikan Pancasila. Sebanyak 10 artikel utama dipilih dan dianalisis secara mendalam berdasarkan relevansi dengan fokus kajian. Hasil kajian menunjukkan bahwa MPL dapat mendukung terciptanya pengalaman belajar yang aktif, dialogis, dan bermakna melalui kegiatan bertukar informasi, berdiskusi, bekerja sama, dan mempresentasikan hasil belajar. Pemanfaatan jajanan tradisional Sunda sebagai konteks pembelajaran juga berpotensi menghubungkan materi Pancasila dengan pengalaman budaya yang dekat dengan kehidupan peserta didik, sekaligus mendukung penguatan identitas budaya dan karakter yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kajian ini juga menemukan adanya celah penelitian karena sebagian besar studi masih membahas MPL atau kearifan lokal secara terpisah. Oleh karena itu, hasil kajian ini menunjukkan adanya peluang untuk mengintegrasikan MPL dengan kearifan lokal jajanan Sunda sebagai alternatif pembelajaran Pendidikan Pancasila yang lebih relevan dengan kehidupan peserta didik.
STANDAR PEMBUKTIAN ASET KRIPTO DALAM SENGKETA WARIS Zaskia Marsya Az-Zahra; Muhamad Agus Tian; Johan Alfred Silalahi; Erlyan Danu Azhar; Michael Cornelius Pardede
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/5xbxyw07

Abstract

Ketika pemilik aset kripto meninggal dunia, ahli waris sering sulit membuktikan bahwa aset itu ada, siapa pemiliknya, berapa nilainya, dan siapa yang berhak mengaksesnya. Artikel ini bertujuan menjelaskan kedudukan aset kripto sebagai harta peninggalan, menilai penerapan hukum pembuktian perdata Indonesia pada bukti elektronik, dan merumuskan standar pembuktian berlapis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual, Hasilnya menunjukkan bahwa aset kripto yang terbukti menjadi hak pewaris dapat dimasukkan ke dalam harta peninggalan, tetapi data blockchain dan penguasaan private key hanya menunjukkan keberadaan aset dan kemampuan akses, bukan identitas pemilik atau hak kepemilikan. Standar yang diusulkan memeriksa tiga lapis, yaitu (1) status ahli waris dan keberadaan aset, (2) atribusi alamat atau akun kepada pewaris, dan (3) nilai serta kewajiban terkait, disertai pemeriksaan keaslian, integritas, dan keterujian bukti. Bagi hakim, standar ini berfungsi sebagai daftar pertanyaan pemeriksaan; bagi ahli waris, sebagai panduan menyiapkan bukti dan permintaan data; bagi OJK dan penyelenggara, sebagai dasar menyusun prosedur klaim ahli waris yang tetap melindungi data pribadi dan kunci rahasia. Standar ini merupakan usulan akademik, bukan standar yang telah ditetapkan dalam hukum acara perdata.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP KEKASIH: ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR “RENCANA TERLEBIH DAHULU” DALAM KASUS LIHARMANSYAH SARAGIH Yunita Shintia Putri; Saskia Tata Fadhillah; Johan Alfred Saredes Silalahi; Parulian Septiando Sitinjak; Jadeski Stamli Pakpahan; Galuh Basudewo
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/6f6ze321

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembuktian unsur “rencana terlebih dahulu” dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms serta membandingkan Pasal 340 KUHP lama dengan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun. Namun, keberadaan cutter dalam tas terdakwa sejak sekitar tiga bulan sebelum kejadian tidak dengan sendirinya membuktikan adanya persiapan khusus untuk membunuh. Pembuktian unsur perencanaan perlu mempertimbangkan keseluruhan fakta, termasuk kesempatan untuk berpikir dan mengurungkan niat. Kedua pasal memiliki ancaman pidana yang sebanding, tetapi perbedaan rumusannya perlu diperhatikan dalam analisis hukum pidana.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP IBU KANDUNG: TINJAUAN ATAS TINDAKAN PERAWATAN DALAM PERKARA ANAK DI MEDAN Nakhila Syafitri; Mahsitho Humayroh; Johan Alfred Saredes Silalahi; Juan Felix Vicenzo Sitio; Fariz Chalik Lubis; Arjun Ramadhan Chaniago
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/h4mdp773

Abstract

Pembunuhan ibu kandung oleh anak menimbulkan persoalan hukum yang khas karena bersinggungan dengan batas pertanggungjawaban anak, pemberat pidana, dan keadilan bagi keluarga korban. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan ibu kandung menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta menilai tindakan perawatan dalam perkara anak di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian hukum normatif ini memakai pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dengan bahan hukum berupa peraturan, literatur ilmiah, dan pemberitaan media karena salinan putusan tidak diperoleh. Hasilnya, anak berusia 12 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana, sehingga pemberat Pasal 458 ayat (2) KUHP Nasional tidak mengubah jenis sanksinya. Karena perbuatan terjadi pada 10 Desember 2025, sebelum KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, penerapan pasal tersebut harus diuji melalui Pasal 3, Pasal 618, dan asas ketentuan yang lebih menguntungkan. Tindakan perawatan lima bulan secara normatif sejalan dengan perlindungan anak, tetapi mutu pelaksanaannya dan pemenuhan kebutuhan keluarga korban belum dapat dipastikan tanpa salinan putusan.
PERAN UNDANG-UNDANG TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI Johan Alfred Saredes Silalahi; Anisa Aprisia; Indah Shasqyah Damanik; Dian Fahira Sinaga; Haris Rizqon Fadhilla; Filza Musfirah; Juan Natanael Tarigan
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/trxerp48

Abstract

Pengelolaan Dana Desa mendukung pembangunan, kesejahteraan, dan perekonomian masyarakat desa. Besarnya alokasi anggaran memerlukan pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi. Penelitian ini menganalisis upaya hukum dalam mencegah dan menindak korupsi Dana Desa, bentuk penyalahgunaan, serta tanggung jawab Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam pengawasan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan kajian peraturan dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan menjadi landasan pengelolaan keuangan desa sekaligus penegakan hukum terhadap penyalahgunaan yang memenuhi unsur tindak pidana. Pencegahan mencakup keterbukaan informasi anggaran, pertanggungjawaban keuangan, pengawasan internal dan eksternal, serta partisipasi masyarakat. Kepala Desa dan perangkat desa bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran sesuai hukum, sedangkan BPD dan masyarakat berperan dalam pengawasan. Kasus Dana Desa Puupi memperlihatkan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan anggaran. Efektivitas pencegahan korupsi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang, tetapi juga pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten.
PENYELESAIAN PERKARA PENCABULAN OLEH ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE Johan Alfred Sarades Silalahi; Sarmedi; Vivin Artha Hutabarat; Manzu Khoirani; Andra Mustaqim Siregar; Zepin Kiranta Tarigan
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/vkjsx458

Abstract

Perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak menimbulkan persoalan hukum karena harus menyeimbangkan pertanggungjawaban pelaku, kepentingan terbaik bagi anak, dan perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pencabulan oleh anak serta batas penerapan keadilan restoratif dan diversi dalam penyelesaian perkaranya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlakuan khusus terhadap pelaku anak, sedangkan ketentuan pidana materiil harus disesuaikan dengan unsur perbuatan dan perubahan hukum setelah berlakunya KUHP Nasional. Diversi mensyaratkan ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, sehingga tidak otomatis berlaku bagi perkara pencabulan. Keadilan restoratif juga tidak dapat disamakan dengan perdamaian yang menghentikan proses hukum. Penanganan perkara harus mempertimbangkan usia pelaku, hak korban, dan mekanisme penyelesaian yang sah. Penelitian menegaskan pentingnya kepastian hukum, pertanggungjawaban proporsional, serta pemulihan korban dalam tahap penanganan perkara.
PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR PPKn PADA MATERI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DIKELAS X SMA NEGERI 1 RANTAU UTARA Muhammad Rafli Ashari; Panggih Nur Adi
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/jj8z9s76

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PPKn melalui penerapan model Problem Based Learning (PBL) pada materi penerapan nilai-nilai Pancasila di kelas X SMA Negeri 1 Rantau Utara. Penelitian menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus, meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, tes hasil belajar, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif untuk mengetahui perubahan aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada setiap siklus. Penerapan PBL dirancang untuk mendorong keterlibatan peserta didik melalui identifikasi masalah, diskusi kelompok, penyelidikan, dan presentasi solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian akan menunjukkan keberhasilan tindakan berdasarkan data observasi dan tes yang diperoleh.
INTEGRASI ISU ETIKA KECERDASAN BUATAN DALAM PROBLEM-BASED LEARNING PADA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW Aris Suhendar Suhendar; Krissi Wahyuni Saragih; Sariaman Gultom; Imman Yusuf Sitinjak; Muldri Pasaribu; Pandapotan Damanik
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/n25h6w51

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan menghadirkan persoalan etika yang menuntut penguatan kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab kewargaan peserta didik. Penelitian ini bertujuan mengkaji keterkaitan isu etika kecerdasan buatan, Problem-Based Learning (PBL), dan Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian menggunakan pendekatan Bibliometric-Systematic Literature Review dengan kerangka PRISMA serta pemetaan awal ko-kemunculan istilah judul terhadap 42 artikel kandidat. Analisis mengidentifikasi 18 istilah, 90 hubungan ko-kemunculan, dan dua kelompok tema, yaitu pedagogi berbasis masalah serta pendidikan etika dan literasi kecerdasan buatan. Sintesis literatur menunjukkan bahwa disinformasi, deepfake, bias algoritmik, privasi data, dan integritas akademik berpotensi menjadi masalah autentik untuk melatih evaluasi bukti, argumentasi, dan penalaran etis. Implementasinya menghadapi tantangan literasi AI, kesiapan guru, dan instrumen penilaian. Temuan menawarkan kerangka konseptual integrasi isu etika AI dalam PBL kewarganegaraan. Kajian ini menekankan pentingnya nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan digital. Namun, metadata belum terverifikasi sebagai korpus akhir Scopus, sehingga efektivitas pendekatan tersebut masih memerlukan pengujian empiris dan validasi bibliometrik lanjutan.

Page 12 of 12 | Total Record : 118

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026) Vol. 7 No. 1 (2026) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober Vol. 6 No. 1 (2025): April Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober Vol. 5 No. 1 (2024): April Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober Vol. 4 No. 1 (2023): April Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober Vol. 3 No. 1 (2022): April Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober Vol. 2 No. 1 (2021): April Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober Vol. 1 No. 1 (2020): April More Issue