cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Krissi Wahyuni Saragih
Contact Email
jurnal.moralita@gmail.com
Phone
+6281385488531
Journal Mail Official
jurnal.moralita@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Simalungun Jl Sisingamangaraja No 1 Pematangsiantar
Location
Kota pematangsiantar,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Published by Universitas Simalungun
ISSN : -     EISSN : 23026561     DOI : https://doi.org/10.36985
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Simalungun Pematangsiantar. Jurnal ini sebagai media informasi dan publikasi hasil penelitian, perkembangan teoritis, dan karya ilmiah mengenai pendidikan, pancasila dan kewarganegaraan, hukum, kearifan lokal, sosial politik dan pembelajarannya, khususnya pada bidang Pancasila dan Kewarganegaraan. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Oktober
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 78 Documents
 4   5   6   7   8 
MODEL PEMBELAJARAN DEMOKRASI SUBSTANTIF DINAMIS DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK PEMUDA Apriya Maharani Rustandi; Cecep Darmawan; Karim Suryadi; Syaifullah
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/hx7vea31

Abstract

Pemuda merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam ranah politik. Namun, partisipasi politik pemuda sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pengaruh keluarga atau dorongan finansial, sehingga menimbulkan keraguan terhadap tingkat kesadaran politik substantif mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi model pembelajaran pada Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran politik substantif generasi muda. Model pembelajaran ini dikembangkan dengan pendekatan sintaks AKTIF, yang mengintegrasikan isu-isu kontemporer, seperti pentingnya nasionalisme, patriotisme, dan urgensi partisipasi politik yang bermakna. Proses pembelajaran dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam memahami nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial melalui metode yang interaktif dan reflektif. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran politik yang berorientasi pada kepentingan bersama. Selain itu, hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pendidikan yang relevan dalam membangun generasi muda yang kritis, nasionalis, dan berintegritas.
PENANAMAN NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN ETIKA DIGITAL GENERASI MUDA DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI Naia Sophianti
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/qe99nh49

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi, partisipasi, dan interaksi sosial generasi muda di era digital. Namun, transformasi tersebut tidak selalu diiringi dengan meningkatnya kesadaran etis dalam penggunaan ruang digital yang ditandai oleh maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan daring, serta rendahnya tanggung jawab dalam bermedia sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pentingnya penanaman nilai kewarganegaraan dalam membangun etika digital generasi muda di era teknologi informasi. Penelitian menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelaahan berbagai jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan kewarganegaraan digital, etika digital, literasi digital, dan pendidikan karakter. Data dianalisis melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama etika digital generasi muda meliputi penyebaran informasi palsu, perundungan daring, ujaran kebencian, serta rendahnya kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi digital. Kajian ini menemukan bahwa nilai kewarganegaraan yang mencakup tanggung jawab, toleransi, kejujuran, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap hak orang lain berfungsi sebagai fondasi pembentukan etika digital. Selain itu, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual penanaman nilai kewarganegaraan berbasis Pancasila yang dilakukan secara integratif melalui pendidikan formal, keluarga, dan lingkungan sosial untuk membentuk warga digital yang kritis, bertanggung jawab, toleran, dan beretika. Etika digital merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam ruang digital sekaligus fondasi penting bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis di era teknologi informasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN DIGITAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI Fajriawati; Ryan Taufika
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/ss72a347

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi perdagangan digital di Indonesia serta mengkajinya dari perspektif hukum ekonomi (law and economics). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada, meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perdagangan beserta peraturan pelaksanaannya mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, secara normatif telah mengakomodasi perlindungan konsumen digital, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih kewenangan kelembagaan, lemahnya penegakan terhadap pelaku usaha lintas negara, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Dari perspektif hukum ekonomi, regulasi perlindungan konsumen berfungsi sebagai instrumen internalisasi eksternalitas negatif akibat asimetri informasi sekaligus menjaga efisiensi pasar digital agar tidak menimbulkan kegagalan pasar (market failure). Penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi lintas lembaga, optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa daring, serta peningkatan literasi hukum dan digital konsumen sebagai langkah strategis mewujudkan ekosistem perdagangan digital yang berkeadilan.
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF ATAS BENTUK LARANGAN, KEWENANGAN KPPU, DAN AKIBAT HUKUMNYA Sarles Gultom; Mery N. Sinaga; Novelina M.S. Hutapea; Desy Kartika Caronina Sitepu; Parlin Dony Sipayung; Jenriswandi Damamik; Elpina; Van Lodewijk Purba
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/ggwwkq33

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, khususnya bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta akibat hukum bagi pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan persaingan curang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik persaingan usaha tidak sehat dapat berbentuk penguasaan produksi, penetapan harga, penghalangan pelaku usaha lain, pembeli tunggal, jual rugi, penetapan biaya produksi secara curang, dan persekongkolan. KPPU memiliki kewenangan menerima laporan, melakukan pemeriksaan, menilai kerugian, memutus perkara, dan menjatuhkan sanksi administratif. Namun, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin terciptanya persaingan yang sehat karena masih terdapat celah hukum, lemahnya konsistensi penegakan, dan perubahan pola bisnis. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan KPPU dan pembaruan regulasi diperlukan untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang transparan, adil, kompetitif, dan berkelanjutan nasional.
KEPEMIMPINAN KOLABORATIF SEBAGAI PRAKTIK KOMUNIKASI SOSIAL DI MADRASAH ALIYAH NEGERI: STUDI SOSIOLOGI KOMUNIKASI INTEGRASI MAHASISWA MBKM DALAM PEMBELAJARAN Krissi Wahyuni Saragih; Sariaman Gultom; Imman Yusuf Sitinjak; Aris Suhendar; Nayla Anshari; Manat Hutapea
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/npakm414

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kepemimpinan kolaboratif sebagai praktik komunikasi sosial di Madrasah Aliyah Negeri dalam integrasi mahasiswa Asistensi Mengajar Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) pada proses pembelajaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pematangsiantar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif dijalankan melalui komunikasi dialogis, pembagian peran yang dinegosiasikan, serta pendampingan berkelanjutan antara kepala madrasah, guru pamong, dan mahasiswa MBKM. Praktik tersebut mencerminkan mekanisme distributed leadership yang memungkinkan mahasiswa MBKM berperan sebagai mitra pedagogis tanpa mengganggu koherensi pembelajaran dan budaya madrasah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan integrasi MBKM sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi kepemimpinan sebagai praktik sosial dalam institusi pendidikan berbasis keagamaan.
ANALISIS PERAN INDOKTRINASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM KONTEKS PENDIDIKAN FORMAL DAN MEDIA DIGITAL Putra Kaslin Hutabarat; Intan Mai Yusfika; Kania Dwi Cahyani; Elen Meilani; Irfan Syahputra; Rahmat Alfatin
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/s0mbgn81

Abstract

Tulisan ini mengkaji dinamika dan peran indoktrinasi dalam ranah pendidikan politik, khususnya dalam konteks pendidikan formal dan media digital di Indonesia. Penelitian ini bertolak dari keprihatinan atas praktik pendidikan politik yang kerap kehilangan karakter kritisnya dan bergeser menjadi alat penanaman ideologi secara sepihak. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, artikel ini menganalisis bagaimana proses indoktrinasi dilakukan dalam sistem pendidikan, peran media massa dan media sosial sebagai agen indoktrinasi modern, serta dampaknya terhadap pembentukan identitas politik, nilai, dan perilaku peserta didik. Hasil kajian menunjukkan bahwa indoktrinasi memiliki potensi besar dalam membentuk kesetiaan ideologis tanpa ruang bagi nalar kritis, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat. Meski demikian, resistensi terhadap indoktrinasi tetap dimungkinkan melalui penguatan kapasitas berpikir kritis, akses informasi yang beragam, dan lingkungan sosial yang inklusif. Artikel ini merekomendasikan perlunya pembaruan paradigma pendidikan politik yang lebih demokratis dan reflektif, guna menumbuhkan warga negara yang cakap dan berpandangan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
PENERAPAN KEARIFAN LOKAL DALAM KONSERVASI EKOSISTEM DI ACEH: PERSPEKTIF PENDIDIKAN LINGKUNGAN Iwan Fajri; Rusli Yusuf; Ridayani; Lia Sautunnida
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/5wkm3y39

Abstract

Kearifan lokal masyarakat Aceh telah lama menjadi faktor kunci dalam upaya konservasi alam dan mitigasi bencana di wilayah ini. Aceh, sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman hayati dan rentan terhadap bencana alam, telah mengandalkan pengetahuan dan nilai-nilai lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh perubahan alam dan bencana. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai aspek kearifan lokal masyarakat Aceh yang berkaitan dengan konservasi alam dan mitigasi bencana. Studi ini menemukan 7 kearifan lokal masyarakat Aceh yang berkontribusi pada konservasi alam dan mitigasi bencana, antara lain; Smong, Keuneunong, Peruweren, Dedesen, Kejruen Blang, Khanduri laot, Adat Pula U. Tinjauan literatur ini menyimpulkan bahwa kearifan lokal masyarakat Aceh memiliki peran penting dalam upaya konservasi alam dan mitigasi bencana. Keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi inisiatif konservasi dan mitigasi akan semakin meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan upaya-upaya tersebut. Dalam menghadapi tantangan global dan perubahan iklim, mengenali dan melestarikan kearifan lokal merupakan langkah strategis untuk mencapai keberlanjutan alam dan kehidupan manusia di Aceh dan sekitarnya.
PENGARUH KEAKTIFAN ORGANISASI TERHADAP ASPIRASI KARIR MAHASISWA FKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA Dara Rosita; Hibatullah Nibraas; Martunis; Nurbaity
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keaktifan berorganisasi adalah keterlibatan aktif anggota dalam kegiatan dan operasional. Aspirasi karir adalah harapan ataupun tujuan seseorang terkait dengan perkembangan professional dan jalur karir mereka di masa depan. Tujuannya Untuk mengetahui gambaran keaktifan berorganisasi, mengetahui gambaran aspirasi karir dan pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap aspirasi karir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang menggunakan jenis penelitian asosiatif kausal Populasi peneltiian ini adalah seluruh mahasiswa aktif FKIP yang terlibat organisasi di dalam kampus dengan sampel 324 mahasiswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 2 skala psikologi yaitu skala keaktifan organisasi dan skala faspirasi karir dengan jenis skala likert. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi liner sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan organisasi yang dimiliki mahasiswa berada pada kategori tinggi dengan persentase 50%, maknanya separuh mahasiswa mengikuti organisasi yang baik dengan aspek tertinggi dipengaruhi oleh akuntabilitas 50%. Kemudian pada tingkat aspirasi karir yang dimiliki mahasiswa berada pada kategori tinggi dengan persentase 91%, maknanya hampir seluruh mahasiswa memiliki aspirasi karir yang tinggi dengan aspek tertinggi dipengaruhi oleh tingkah laku sebesar 87%. Penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel keaktifan organisasi terhadap aspirasi karir adalah sebesar 55%, besaran pengaruh tersebut termasuk tinggi.

Page 8 of 8 | Total Record : 78

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): April Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober Vol. 6 No. 1 (2025): April Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober Vol. 5 No. 1 (2024): April Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober Vol. 4 No. 1 (2023): April Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober Vol. 3 No. 1 (2022): April Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober Vol. 2 No. 1 (2021): April Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober Vol. 1 No. 1 (2020): April More Issue