cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mohammad Fikri
Contact Email
jaladalah@gmail.com
Phone
+6285190060450
Journal Mail Official
lp2m@stisnq.ac.id
Editorial Address
Jl. Imam Sukarto no 60, Baletbaru, Sukowono, Jember, Jawa Timur, 68194, Indonesia
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Published by LP3M Institut KH Yazid Karimullah
ISSN : 2962889X     EISSN : 29628903     DOI : 10.59246
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora is published by Islamic Sharia College Nurul Qarnain, Jember, East Java, Indonesia. The journal publishes articles of interest to education practitioners, teachers, education policy makers, and researchers. This journal encompasses research articles, original research report, reviews social studies. The journal is highly receptive to new research patterns and methods. The following articles will be issued for publication: political sciences, social, law, and humanities, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 325 Documents
 27   28   29   30   31 
Analisis Yuridis Kebocoran Data LinkedIn 2021 dalam Kerangka UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia Esi Anindya Azzahra; Ema Nurkhaerani
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1701

Abstract

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah meningkatkan risiko pelanggaran data pribadi, seperti kasus kebocoran data LinkedIn tahun 2021 yang melibatkan sekitar 700 juta pengguna global, termasuk dari Indonesia. Insiden ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum nasional karena belum adanya regulasi tunggal yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian kasus kebocoran data sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta menilai implikasi hukumnya terhadap sistem perlindungan data di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Namun, masih terdapat research gap berupa kurangnya kajian komparatif yang menilai efektivitas penegakan hukum antara rezim pra dan pasca UU PDP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum UU PDP, perlindungan hukum bersifat administratif dan tidak efektif. Setelah UU PDP berlaku, terdapat pengakuan hak subjek data, pembentukan Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP), serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. UU PDP memperkuat legitimasi dan efektivitas hukum, sekaligus menandai pergeseran menuju keadilan digital di Indonesia.  
Korupsi Bansos Covid-19 dalam Perspektif HAM dan Moralitas Pejabat Publik Rania Adriane Desrina; Khaila Aurellia; Talitha Aqiella Marsanthy; Muhammad Bintang Firdaus; Irwan Triadi
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1702

Abstract

Pandemi Covid-19 mendorong perluasan program bantuan sosial sebagai kewajiban negara melindungi kelompok rentan, namun korupsi dalam penyalurannya justru merampas hak-hak dasar warga. Kajian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek yuridis formal dan kerugian keuangan negara, sehingga belum menempatkan korupsi bansos sebagai pelanggaran HAM yang lahir dari kegagalan moral pejabat publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis korupsi bansos Covid-19 sebagai pelanggaran HAM serta menjelaskan peran prinsip moralitas dalam pertanggungjawaban pejabat publik melalui perspektif filsafat hukum. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa korupsi bansos menghambat pemenuhan hak sosial-ekonomi, memperdalam ketidakadilan struktural, dan meruntuhkan otonomi moral pejabat publik sekaligus moralitas internal hukum. Implikasi praktisnya, penegakan hukum perlu bergeser dari fokus semata pada pemidanaan menuju pemulihan hak korban, reformasi tata kelola bansos, dan penguatan etika jabatan publik. Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan analisis HAM dan filsafat moral Kant–Fuller untuk memposisikan korupsi bansos sebagai pelanggaran hak asasi dan krisis moralitas pejabat dalam negara hukum
Analisis Perbandingan Implementasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Proses Adopsi Di Indonesia Dan Irlandia Putri Nabila Sahwahita; Zahrah Rani’ah Delyananda; Salsas Bila Juniyanti Tanjung; Esi Anindya Azzahra; Happy Sturaya Quratuainniza; Dwi Aryanti Ramadhani
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1704

Abstract

Pengadopsian anak memiliki sistem dan mekanisme yang berbeda di setiap negara, sejalan dengan sistem hukum yang dianut masing‑masing negara. Indonesia yang menganut sistem civil law mengatur prosedur adopsi secara ketat melalui kodifikasi dan penetapan pengadilan yang cenderung panjang dan birokratis, sementara Irlandia sebagai negara common law menyerahkan pengawasan adopsi kepada lembaga independen yang menjalankan prosedur administratif dan yudisial. Kasus adopsi lintas negara seperti Tristan Dowse mengilustrasikan tantangan hukum dalam prosedur adopsi anak. Penelitian ini bertujuan membandingkan implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mekanisme adopsi anak di Indonesia dan Irlandia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, melalui analisis kualitatif terhadap peraturan perundang‑undangan, putusan pengadilan, konvensi internasional, dan literatur terkait adopsi anak di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan prinsip kepentingan terbaik anak dalam UU Perlindungan Anak dan PP 54/2007 melalui prosedur yang ketat dan berbasis penetapan pengadilan, namun implementasinya masih sangat formalistik. Sebaliknya, Irlandia melaksanakan prinsip tersebut melalui lembaga independen yang menilai kelayakan calon orang tua angkat dengan mekanisme administratif‑yudisial dan penekanan kuat pada kesejahteraan anak, sebagaimana tampak dalam penanganan kasus Dowse. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan lembaga pengawasan adopsi yang lebih terpusat dan independen di Indonesia, penyederhanaan prosedur dengan tolok ukur kepentingan terbaik bagi anak, serta pertimbangan untuk mengadopsi Konvensi Den Haag 1993 tentang adopsi antarnegara.
Pendidikan Multikultural sebagai Pilar Dasar-Dasar Kependidikan di Era Globalisasi Gihna Zahra; Lula Pebriani; Nabila Rhamadani; Gusmaneli
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1708

Abstract

Globalization accelerates cross-cultural interactions and deepens social plurality, compelling education to move beyond knowledge transmission toward shaping learners capable of engaging constructively with diversity. Multicultural education emerges as a strategic framework for fostering tolerance, empathy, and intercultural competence. This literature-based inquiry analyzes the relevance of multicultural education in addressing global challenges, its integration within curriculum structures, and the role of teachers in cultivating inclusive learning environments. The analysis reveals that multicultural education significantly strengthens social cohesion, enhances learners’ awareness of diversity, and promotes the development of critical and collaborative character traits. These findings highlight the urgency of mainstreaming multicultural values in educational policy and practice to support a harmonious social order amid global dynamics.
Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum Zahrah Rani'ah Delyananda; Irwan Triadi
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1709

Abstract

This article analyzes the state's responsibility in fulfilling human rights from a legal philosophy perspective, which raises the main issue of the imbalance between the ideal justice in the constitution and its reality. This study aims to determine the causes of the fulfillment of human rights in Indonesia, which is still limited to formalities even though the regulations are clear, and how legal philosophy can provide a basis for evaluating this situation. The research method used is normative-philosophical, with conceptual, legislative, and historical approaches, as well as qualitative-prescriptive analysis of Aristotle's theory of justice, Kant's deontological ethics, legal positivism, and the values of social justice in Pancasila and the 1945 Constitution. The results of the study show that overly dominant legal positivism has resulted in the fulfillment of human rights often stopping at legality on paper rather than real justice. The state has also not been optimal in carrying out its ethical function of fulfilling, protecting, and respecting human rights through distributive, corrective, and affirmative policies. There is an urgent need to integrate moral values, governance ethics, and social justice principles in the interpretation and implementation of public policy. These results emphasize the need for a more ethical, responsive, and substantive justice-oriented legal paradigm shift so that the fulfillment of human rights in Indonesia can be truly meaningful and in line with the mandate of the constitution.
Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional dalam Membangun Sistem Perdagangan di Indonesia Adinda Zahra Andriyani
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1712

Abstract

Perdagangan internasional menempati posisi strategis dalam pembentukan sistem perdagangan nasional, khususnya setelah Indonesia meratifikasi perjanjian WTO dan menyesuaikan regulasi domestik melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Analisis yuridis normatif digunakan untuk menelaah keterkaitan antara prinsip-prinsip WTO—seperti non-diskriminasi, transparansi, dan fasilitasi perdagangan—dengan kebijakan perdagangan Indonesia. Kajian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi Indonesia dengan instrumen WTO, termasuk GATT 1994 dan Trade Facilitation Agreement (TFA), telah mendorong penyederhanaan prosedur perbatasan dan peningkatan kepastian hukum, meskipun sejumlah tantangan tetap muncul dalam pelaksanaan safeguards serta penyeimbangan antara liberalisasi dan perlindungan industri domestik. Temuan ini menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk memastikan integrasi perdagangan Indonesia berjalan adil, transparan, dan kompetitif di tataran global.
Reformasi Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menuju Model Ideal Negara Hukum Rossalinda; Sarah Naziyah Latifah; Wijdan Daurut Tazakka; Utang Rosidin
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1723

Abstract

This article examines the dualistic structure of judicial review authority between the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA) in Indonesia, which has generated legal uncertainty and inconsistent rulings. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study identifies the root causes of overlapping jurisdiction and its implications for legal coherence. The findings demonstrate that the current division of authority produces divergent review standards, an uneven judicial workload, and potential conflicts between MK and MA decisions. The study proposes an ideal model in the form of consolidating judicial review under the Constitutional Court or strengthening coordination mechanisms through the formal recognition of constitutional precedent as binding for the Supreme Court. This research contributes to ongoing debates on judicial institutional reform and offers a structured framework for redesigning Indonesia’s norm-review system to enhance legal certainty and constitutional supremacy.
Relevansi Pendekatan Mazhab dalam Hukum Islam Kontemporer: Tinjauan Literatur Wildan Fikri Ansyah; Hilma Aisya; Novilda Fitriningrum; Ummi Habibah; Siyono
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1745

Abstract

This article examines the relevance of the madhhab approach in shaping contemporary Islamic law through a comprehensive literature review. Rapid developments in modern social, economic, and technological contexts require more adaptive legal methodologies, while the classical madhhabs remain essential for providing structured usul al-fiqh principles and methodological foundations. This study aims to evaluate the extent to which madhhabs still function as a methodological basis, how they interact with modern forms of ijtihad, and how contemporary scholars integrate classical heritage with present-day demands. Using a descriptive–thematic literature review method, data were collected from accredited journals, scholarly books, and contemporary fatwas. The findings indicate that the madhhab tradition remains relevant when interpreted dynamically and aligned with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah). Madhhabs continue to serve as analytical frameworks that can be combined with modern ijtihad, collective reasoning, and interdisciplinary approaches to address emerging issues such as digital finance, bioethics, and technological advancements. However, the study also identifies inherent historical limitations within the madhhab system, which necessitate methodological renewal to maintain practical relevance in contemporary legal challenges. Overall, the article highlights the importance of harmonizing classical tradition with contextual approaches as a foundation for developing modern Islamic legal epistemology.
Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST Aretha Aurora
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1746

Abstract

Corruption is classified as an extraordinary crime that causes extensive harm to state finances and public welfare, particularly when committed during national emergencies. This study analyzes the application of the principle of proportionality in sentencing corruption offenders through Decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST concerning the corruption of Covid-19 social assistance funds involving the former Minister of Social Affairs, Juliari Batubara. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, this article examines whether the imposed sentence reflects the seriousness of the offense, the scale of state losses, and the extraordinary circumstances of a national disaster. The analysis reveals that the court failed to optimally apply the principle of proportionality by not considering Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law, which allows aggravated punishment in specific conditions. This study contributes to the development of proportionality-based sentencing discourse and emphasizes the need for stronger judicial reasoning to ensure substantive justice and deterrence in corruption cases with significant social impact.
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review terhadap Sistem Hukum di Indonesia Rafli Akbar Rabbani; Riva Nurkania; Soraya Salimah; Utang Rosidin
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1747

Abstract

The Constitutional Court (CC) was established following the amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and holds a strategic role in upholding constitutional supremacy through its authority of judicial review. Although CC decisions are final and binding, their implementation often encounters political resistance, legislative delays, and weak institutional commitment, which may undermine legal certainty and constitutional governance. This study employs a normative juridical method using a statutory approach and library research, focusing on selected Constitutional Court decisions and their follow-up mechanisms. The findings show that the effectiveness of CC rulings is not solely determined by their juridical force, but largely depends on the responsiveness and synergy of legislative and executive institutions. Inconsistent implementation of CC decisions has led to regulatory gaps and uncertainty within the legal system. Therefore, strengthening institutional commitment and harmonizing judicial and legislative functions are essential to reinforce legal certainty, justice, and constitutional democracy in Indonesia.

Page 29 of 33 | Total Record : 325

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2025): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2025): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora More Issue