Articles
154 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar ModalMenurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-UndangOtoritas Jasa Keuangan ]]>
<![CDATA[Vidya Noor Rachmadini]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.ce913j94
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal.Pengawasan di bidang industri jasa keuangan pasar modal mengalamiperubahan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK menjadidiawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Secara kelembagaan, Bapepam-LKbertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, karena Bapepam-LKberada di bawah naungan Kementrian Keuangan, sedangkan OtoritasJasa Keuangan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyatatau masyarakat. Aspek krusial yang menjadi dasar pembentukan OJKadalah tidak maksimalnya perlindungan kepentingan konsumen jasakeuangan. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi seperti diatas, makapenulis merasa perlu untuk meneliti tentang perlindungan hukum dipasar modal. Penulisan ini juga akan meneliti para pihak yang berhakatas perlindungan hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.]]>
<![CDATA[Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidanaberkaitan dengan Virtual Cryptocurrency di Indonesia ]]>
<![CDATA[Deslaz Rannu Handicha]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.ckg1v848
<![CDATA[Virtual cryptocurrency merupakan mata uang digital yang dapatdigunakan untuk melakukan transaksi, segala transaksinya dilakukan didunia maya (cyber space) tetapi terdapat dampak negatif, diantaranyamuncul kejahatan yang menggunakan virtual cryptocurrency, sehinggamenimbulkan keresahan pada masyarakat. Disisi lain virtualcryptocurrency belum ada pengaturan pidananya secara jelas di Indonesia.Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian hukum mengenaideskripsi virtual cryptocurrency pada faktanya di Indonesia,Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatifdengan pendekatan secara normatif empiris dengan spesifikasipenelitian deskriptif analitis. Data yang terkumpul di analisis secaradeskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.Berdasarkan hal penelitian dan pembahasan maka dapatdisimpulkan bahwa pada praktiknya transaksi menggunakan virtualcryptocurrency tidak hanya untuk hal baik dan benar tetapi ada yangmenggunakan dengan cara melawan hukum, untuk menjerat pelakuvirtual cryptocurrency dengan cara perluasan UU dengan KUHP dan UUdiluar KUHP.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia MelaluiKredit Angsuran Sistem Fidusia ]]>
<![CDATA[suryati]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.e1s3jk19
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindunganhukum pemegang Jaminan Fidusia (PT Pegadaian Persero Purwokerto)melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi). Untuk mencapai tujuantersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridisnormatif. Data yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer.Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku literaturdan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.Data primer sebagai data pendukung berupa keterangan dari pejabatyang berwenang. Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaanmaupun penelitian lapangan dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan:Perlindungan hukum PT Pegadaian (Persero) Purwokerto selakupemegang Jaminan Fidusia melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia(Kreasi) selain dicantumkan di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia (Pasal 15 ayat 3, Pasal 20, Pasal 29 Pasal35, dan Pasal 36), juga diatur di dalam Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasiseperti mengatur tentang denda, sanksi, dan eksekusi Jaminan Fidusiamelalui Kreasi bagi debitur yang melakukan wanprestasi.]]>
<![CDATA[dopsi Anak Versus Human Trafficking: Analisis KasusAdopsi Anak Luar Kawin Bayi Lentina ]]>
<![CDATA[Bernadeta Resti Nurhayati]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.xafy4508
<![CDATA[Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, isteri yangtidak dapat melahirkan keturunan merupakan alasan bagi suami untukberpoligami atau bahkan sebagai alasan untuk bercerai. Demikianpentingnya kehadiran seorang anak, sehingga pasangan suami isteriyang dalam perkawinannya tidak memiliki anak seringkali berusahamendapatkan anak dengan jalan adopsi. Namun adopsi yang tidakdilaksanakan secara benar dapat menjadi bumerang bagi parapelakunya, karena dapat dikenai pasal mengenai human trafficking ataupraktik jual beli manusia. Adopsi sendiri telah lama dikenal dalammasyarakat Indonesia, dengan berbagai tujuan. Namun perihal adopsi,peraturannya masih tersebar dalam berbagai undang-undang dan SuratEdaran Mahkamah Agung. Adopsi bila tidak dilaksanakan secara hatihati dan taat norma dikawatirkan dapat disalahgunakan oleh orangorang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan human trafficking.Tulisan ini mengkaji aspek hukum adopsi dan human traffickingsebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak danUndang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatanpada kasus adopsi Bayi Lentina di Medan]]>
<![CDATA[Dampak Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)Kaliori Kecamatan Kalibagor Terhadap PengelolaanSampah di Kabupaten Banyumas ]]>
<![CDATA[Dewiana Mustika Ningrum]]>;
<![CDATA[Agoes Djatmiko]]>;
<![CDATA[Elly Kristiani Purwendah]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.c6xmqv76
<![CDATA[Sampah telah menjadi masalah serius bagi lingkungan, yangmerugikan kehidupan masyarakat. Dampak negatif terhadap lingkungandapat berupa gangguan terhadap kualitas air, udara, tanah, dankenyamanan lingkungan. Permasalahan pengelolaan sampah salahsatunya terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori, KecamatanKalibagor, Kabupaten Banyumas. Faktor-faktor yang menyebabkanterjadinya sengketa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumasdengan masyarakat di sekitar kawasan Tempat Pembuangan Akhir(TPA) Kaliori adalah pencemaran air (bocornya penampungan air lindi),yang menyebabkan air sumur menjadi kecoklatan sehingga tak dapatdikonsumsi, selain itu sawah juga tercemar sehingga tidak bisa lagiditanami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dampakpenutupan TPA Kaliori terhadap pengelolaan sampah di KabupatenBanyumas dan bagaimanakah peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH)Kabupaten Banyumas dan masyarakat dalam penyelesaian sengketapengelolaan sampah yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)Kaliori. Penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum empiris.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perselisihan Pelayanan Kesehatan BagiPasien Rumah Sakit Yang Berkeadilan ]]>
<![CDATA[Teguh Anindito]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.z5aewq74
<![CDATA[Mediasi penyelesaian sengketa kesehatan pada awalnyamerupakan alternatif penyelesaian sengketa, ketika mekanisme litigasidipandang tidak memuaskan. Penelitian dengan judul Penyelesaianperselisihan pelayanan kesehatan bagi pasien rumah sakit yangberkeadilan dengan tujuan menemukan realitas penggunaan mediasidalam penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan bagi pasien rumahsakit saat ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris,terkait pelaksanaan mediasi perselisihan pelayanan kesehatan. Sampeldilakukan secara purposive non random sampling. Narasumber adalahsemua pihak yang terlibat dalam kegiatan mediasi penyelesaianperselisihan pelayanan kesehatan, yang terdiri dari keluarga pasien,pengacara, rumah sakit/dokter, polisi dan notaris. Hasil penelitiandianalisa lalu diuraikan secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitianmenunjukkan bahwa realitas pelaksanaan mediasi kesehatan belumdilaksanakan sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan yang memerintahkan mediasi dalam hal terjadisengketa pelayanan medis dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Temuan penelitianmendapati bahwa Mediasi yang ada dilakukan dengan melibatkan aparatkepolisian, pengacara atau notaris]]>
<![CDATA[Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja,Kabupaten Banyumas ]]>
<![CDATA[Laely Priatna]]>;
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>;
<![CDATA[Elly Kristiani Purwendah]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.0gbcwq68
<![CDATA[Perkembangan pembangunan di kota Purwokerto dalam jumlahpenduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggimengakibatkan bertambahnya volume sampah. Untuk mengatasipermasalahan sampah disetiap daerah wajib memiliki TempatPembuangan Akhir (TPA) sebagaimana diatur dalam pasal 6 UndangUndang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. PemerintahKabupaten Banyumas memiliki TPA Gunung Tugel sebagai tempatpembuangan akhir yang terletak di Desa Kedungrandu dengan luas lahan± 5 Ha. Namun TPA tersebut ditutup pada tahun 2016 disebabkan karenakurang maksimalnya pengelolaan sampah dengan metode open dumping,terbatasnya lahan, dan kurangnya sarana dan prasarana, sehinggaberdampak terhadap pencemaran udara, timbulnya gas methane yangmenimbulkan bau busuk, berjangkitnya penyakit, dan tercemarnya airtanah oleh air lindi. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalahyuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer melaluiobservasi dan wawancara kepada narasumber dan responden sebagaidata utama, data sekunder sebagai data pendukung berupa bahan bahanhukum, metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk melakukananalisis. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan timbulansampah dari dampak negatif pengelolaan sampah dengan metode opendumping.]]>
<![CDATA[Peranan Badan Pertanahan Nasional/ Agraria dan TataRuang Dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda DiKabupaten Banyumas ]]>
<![CDATA[Ninik Hartariningsih]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.atj0g096
<![CDATA[Banyaknya sengketa dibidang pertanahan, yang salah satunyaadalah karena adanya sertifikat ganda, yang mana masalah ini dapatdikarenakan itikad tidak baik maupun itikad baik. Hal ini dikarenakanbahwa tanah mempunyai hubungan yang erat dengan manusia, baikuntuk tempat tinggal maupun untuk berusaha. Oleh karenanya UndangUndang mewajibkan sipemilik hak atas tanah untuk mendaftarkantanahnya, agar mempunyai jaminan hukum dan jaminan haknya.Sertifikat ganda terjadi dalam hal tanah ditelantarkan oleh pemiliknyayang sudah bersertifikat, dalam jangka waktu lebih dari 20 tahunsehingga tanah tersebut tumbuh semak belukat, yang kemudian dikuasaioleh orang lain dengan itikat baik selama lebih dari 20 tahun, kemudianorang tersebut meningkatkan haknya menjadi hak milik. Hal inidibenarkan oleh undang-undang karena org tersebut telah menguasaitanah tersebut selama lebih dari 20 tahun, selain itu karena tanahtersebut ditelntarkan selama lebih dari 20 tahun, maka haknya hapustanah dikuasai oleh negara]]>
<![CDATA[Penanggulangan Kasus Penipuan Online Di PolsekWangon ]]>
<![CDATA[Anis Naufal Musthofa]]>;
<![CDATA[Ikama Dewi Setia Triana]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.7sfjxx48
<![CDATA[Untuk mengetahui penanggulangan kasus penipuanjual online di Polsek Wangon dan untuk mengetahui kendala-kendaladalam penanggulangan kasus penipuan jual beli online di PolsekWangon. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metodedeskriptif kualitatif. Artinya metode yang digunakan hanya untukmenaggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidakdigunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metodepenyajian data, data yang telah dikumpulkan kemudian di catatberdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudiandi kaji sebagai suatu kesatuan yg utuh dan sistematis Kesimpulan:Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapatdisimpulkan: Polsek Wangon belum maksimal dalam menangani kasuspenipuan jual beli online dikarenakan belum tersedia alat bantu danpetugas kusus yang memangani kasus jual beli online, Di sisi lain PolsekWangon telah melakukan pelayanan dalam melayani masyarakat yangsesuai dengan tugas, pokok dan fungsi kepolisian sektor pada standaroperasional prosedur yang dilakukan sesuai dengan Bab III PeraturanKapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan TataKerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor. Dalampenanggulangan kendala internal, penulis menyimpulkan masih banyakkekurangan dalam penanggulangan kasus penipuan jual beli online yangdilakukan oleh Polsek Wangon. Pada kendala eksternal disimpulkanmasyarakat masih belum menganggap pentingnya penyelesaian kasuspenipuan jual beli online yang dihadapi dan kurang pahamannyamasyarakat dalam menyelesaikan kasus penipuan jual beli onlinemembutuhkan koordinasi lanjut baik secara internal di jajarankepolisian maupun koordinasi lanjut secara lintas sektoral.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi KorbanTindak Pidana Perdagangan Orang ]]>
<![CDATA[Grace Angelina]]>;
<![CDATA[Ikama Dewi Setia Triana]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.5bg8ze69
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaanpemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orangyang telah ditempuh dan dilakukan oleh Pengadilan dan faktor apa sajayang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagikorban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berikut beberapa putusanyang telah dianalisis di antaranya Putusan Perkara Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby, Perkara Nomor 1983 /Pid.Sus/2019/PN.Sby,Perkara Nomor 2075 /Pid.Sus/2019/PN.Sby. Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji ataumenganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunderdalam hal ini adalah UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang. Pengumpulan data sekunder inidiperoleh dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturanperundang-undangan, buku-buku literatur, makalah, jurnal hukum,berita, majalah, pendapat ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkanbahwa: (1) Hakim sama sekali tidak menjatuhkan hukuman tambahanberupa pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban. Penegakanhukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya belummemberikan perlindungan secara serius bagi korban tindak pidanaperdagangan orang. (2) Adanya faktor-faktor kendala yang menghambatpelaksanaan pemenuhan restitusi dalam perkara tindak pidanaperdagangan orang yaitu: Faktor undang-undang yaitu tidak adanyaaturan yang tegas serta terjadi tumpang tindih peraturan perundangundangan, belum tersedianya petunjuk pelaksanaan restitusi, kesadaranhukum korban yang di mana kurangnya pengetahuan para korbanmengenai hak serta mekanisme untuk memperoleh restitusi.]]>
