Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PENERAPAN PEMERIKSAAN FIKTIF POSITIF DALAM UPAYA MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM DI PERADILAN TATA USAHA ]]>
<![CDATA[Nancy Soise Lestari Tampubolon]]>;
<![CDATA[Kartika Widya Utama]]>;
<![CDATA[Aju Putrijanti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (764.823 KB)
<![CDATA[Peratun adalah badan peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. UU AP memberi perluasan kompetensi absolut tetapi tidak diikuti dengan pengaturan mengenai prosedur hukum acara untuk memeriksa permohonan fiktif positif. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma yang bertujuan sebagai pedoman untuk menyelesaikan permohonan fiktif positif. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pemeriksaan fiktif positif serta harmonisasi hukum untuk memperoleh kepastian hukum dalam permohonan untuk mendapatkan keputusan atau tindakan. Digunakan metode yuridis normatif yaitu data primer yang bersumber dari peraturan, putusan hakim, serta data sekunder yaitu dari jurnal atau buku. Hasil penelitian adalah pertama, ada dua peraturan yang berbeda untuk menyelesaiakan permohonan agar memperoleh mendapatkan keputusan. Kedua, ketidaksesuaian peraturan menimbulkan dualisme pelaksanaan. Untuk mengakhiri kondisi ketidaksesuaian, harus dibuat perundangan baru mengenai Peratun yang mempertegas kompetensi absolut dan hukum acara.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg) ]]>
<![CDATA[Ikrima Asya Wirantami]]>;
<![CDATA[Eko Soponyono]]>;
<![CDATA[Purwoto Purwoto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (879.637 KB)
<![CDATA[Diperlukan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam proses peradilan perkaranya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Di Indonesia pengaturan hukum bagi Anak pelaku tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak adalah dengan memperhatikan hak-hak anak. Pidana penjara selama tiga bulan yang dijatuhkan hakim bukan semata-mata untuk membalas perbuatan anak tetapi diharapkan Anak akan jera dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Namun, hal ini kurang memberikan perlindungan bagi anak karena putusan tersebut tidak mengedepankan pemidanaan sebagai upaya terakhir.]]>
<![CDATA[PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI PROVINSI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Rezti Aisyahbella]]>;
<![CDATA[Purwoto Purwoto]]>;
<![CDATA[A.M Endah Sri Astuti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) merupakan kejahatan yang terjadi dalam skala internasional maupun nasional. Modus perdagangan manusia dengan tujuan untuk mengeksploitasi baik perempuan, laki-laki, anak, maupun pekerja migran. Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai landasan yuridis serta bukti nyata komitmen pemerindah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang. Kepolisian sebagai salah satu komponen dalam penegakan hukum berperan penting dalam penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang. Kepolisian berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan serta berupaya dalam penanggulangan dan pemberantasan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana dan mengidentifikasi hambatan yang dialami dalam proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS GANTI RUGI DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERKAIT TINDAKAN FAKTUAL (STUDI KASUS: PUTUSAN PTUN JAYAPURA NO : 11/G/2017/PTUN.JPR) ]]>
<![CDATA[Valentino Dandi Sukmanagara]]>;
<![CDATA[Lapon Tukan Leonard]]>;
<![CDATA[Kartika Widya Utama]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (815.853 KB)
<![CDATA[Peradilan Tata Usaha Negara atau disingkat PERATUN adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan. Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di lingkungan Peradilan Tata Usaha negara didasarkan pada hukum positif. Setelah diterbitkannya UU No 31 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan objek Sengketa Tata Usaha Negara mengalami perluasan sehingga PERATUN memiliki wewenang untuk menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara berupa Tindakan Faktual. Putusan PTUN Jayapura Nomor: 11/G/2017.JPR adalah salah satu putusan yang objek sengketanya adalah Tindakan Faktual, selain itu di dalam putusan ini terdapat pula penjatuhan putusan dengan ganti rugi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja yang mendasari perluasan objek Sengketa Tata Usaha Negara serta penerapan putusan ganti rugi sengketa Tindakan Faktual.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN YOUTUBE TERBARU TAHUN 2019 DALAM MEMINIMALISIR ADANYA PLAGIARISME SUATU KARYA HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Naomy Soegianto]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[Agus Sarono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (781.087 KB)
<![CDATA[Internet berkembang begitu sangat pesat sesuai dengan masanya. Salah satunya yakni YouTube, yang menjadi media informasi, hiburan, serta tempat untuk memperoleh penghasilan. Namun, bisnis YouTube terdapat pergantian ketentuan yang diakibatkan maraknya aktor buruk semacam “spammer serta plagiat”, perubahan tersebut mengenai klasifikasi untuk video-video yang hendak dipasangkan iklan dari google disebabkan maraknya aktor buruk yang beredar di YouTube ialah wajib mempunyai 4.000 jam tayang serta mempunyai 1.000 subscribers dalam jangka waktu 30 hari sepanjang 12 bulan terakhir. Permasalahannya yakni bentuk plagiarisme serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan baru YouTube, cara yang digunakan YouTube dalam menyelesaikan plagiarisme, dan efek ekonomi serta efek hukum yang timbul setelah adanya pembaharuan kebijakan YouTube. Maka perlu dilakukan penelitian dengan medote pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh Google khususnya untuk YouTube bertujuan untuk memperbaiki kelemahan sistem Adsense yang menimbulkan mudahnya terjalin pelanggaran pada Adsense YouTube yang berujung pada kerugian.]]>
<![CDATA[DISKREPANSI PENERAPAN ATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA EFISIENSI: PENELITIAN BEKERJANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 19/PUU-IX/2011 ]]>
<![CDATA[Tegar Padhang Pramudhita]]>;
<![CDATA[Dyah Widjaningsih]]>;
<![CDATA[Abdul Jalil]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (809.042 KB)
<![CDATA[Pemutusan hubungan kerja (PHK) karena efisiensi diatur dalam Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Rumusan “perusahaan tutup” dalam pasal tersebut diubah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Perkara No. 19/PUU-IX/2011: tutupnya perusahaan harus dimaknai dengan “tutup permanen atau tutup tidak untuk sementara waktu”. Pada pelaksanaannya terdapat diskrepansi; dijumpai putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang tidak menerapkan putusan MK. Penelitian ini mengulas: a) penafsiran terhadap syarat norma PHK karena efisiensi dalam UU Ketenagakerjaan, Putusan MK Perkara No. 19/PUU-IX/2011, dan UU Cipta Kerja; b) diskrepansi penerapan ketentuan PHK efisiensi dengan Putusan MK Perkara No. 19/PUU-IX/2011; dan c) Putusan MK Perkara No. 19/PUU-IX/2011 dalam pandangan hakim PHI dan pembentukan kebijakan ketenagakerjaan. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan socio-legal. Penelitian ini menemukan: a) norma PHK karena efisiensi dapat bermakna jamak; b) beberapa putusan PHI berbeda dengan perintah MK; dan c) hakim menempatkan norma sebagai preferensi dalam memutus dan kaidah dari MK dikesampingkan oleh pembentuk kebijakan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUNTUTAN NAFKAH TERHUTANG SUAMI PADA PERKARA PERCERAIAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ISTRI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS) ]]>
<![CDATA[Cahya Samekta Jati]]>;
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>;
<![CDATA[Suparno Suparno]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (765.403 KB)
<![CDATA[Dengan sahnya suatu perkawinan maka akan menimbulkan kedudukan hukum baru sebagai suami istri dan akibat hukum berupa hak dan kewajiban suami istri, sebagaima diatur dalam Bab VI Undang-Undang Perkawinan dan Bab XII KHI. Salah satu hak yang sering menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga ialah hak istri untuk mendapatkan nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) KHI. Dalam kedua peraturan tersebut, belum diatur secara jelas mengenai mekanisme mendapatkan nafkah terhutang, sehingga penulis merumuskan dua permasalahan yakni bagaimana mekanisme mendapatkan nafkah terhutang pada perkara perceraian dan bagaimana upaya pengadilan untuk mencegah dan mengantisipasi pihak suami yang tidak menjalankan putusan nafkah terhutang. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pihak istri dapat menuntut nafkah terhutang melalui tiga mekanisme, yakni melalui rekonvensi pada cerai talak, melalui isi posita gugatan cerai gugat, dan gugatan nafkah terhutang tersendiri. Terdapat dua upaya yang dilakukan yakni upaya pencegahan dengan memberikan putusan pelaksanaan pemberian nafkah terhutang sebelum ikrar talak dilakukan dan upaya represif melalui eksekusi apabila putusan nafkah terhutang dalam perkara cerai gugat dan gugatan nafkah yang tidak dijalankan oleh pihak mantan suami.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI TUGAS KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS PERIKANAN TERHADAP KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG DILAKUKAN OLEH NELAYAN KECIL DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Febrian Rizky Nuari]]>;
<![CDATA[Amalia Diamantina]]>;
<![CDATA[Amiek Soemarmi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (757.991 KB)
<![CDATA[Kegiatan penangkapan ikan merupakan salah satu kegiatan perikanan yang harus diawasi oleh pengawas perikanan. Masyarakat juga dapat diikutsertakan dalam membantu kegiatan pengawasan perikanan yang tergabung dalam suatu kelompok yaitu Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (POKMASWAS). Tujuan dilakukanya penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh POKMASWAS terhadap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kota Semarang dan apa saja kendala yang dihadapi oleh POKMASWAS dalam mengawasi kegiatan penangkapan ikan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh POKMASWAS ini berupa pemberian informasi, laporan, dan pengaduan kepada Dinas Perikanan Kota Semarang tentang adanya dugaan tindak pidana perikanan dan kendala yang dihadapi oleh POKMASWAS ini yaitu, masih adanya rasa takut dalam mengawasi kegiatan perikanan tersebut, dan adanya keterbatasan sarana dan prasarana.]]>
<![CDATA[HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG KEWARGANEGARAANNYA DIPEROLEH MELALUI NATURALISASI ]]>
<![CDATA[Faris Abrar Firdaus]]>;
<![CDATA[Amalia Diamantina]]>;
<![CDATA[Amiek Soemarmi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (906.749 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses naturalisasi di Indonesia serta hak dan kewajiban apa saja yang diperolehnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative dengan bahan hukum primer dan sekunder, juga spesifikasi deskriptif analitis, dengan pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik wawancara yang ditujukan kepada Ibu Nurul Istiqoma selaku Kepala analisis & pertimbangan pewarganegaraan, dan Bapak Sudaryanto Abdul selaku Kepala Subdirektorat Pewarganegaraan Ditjen AHU Kemenkumham. Hasil penelitian ini dalam pengaturannya terdapat tiga cara melakukan permohonan naturalisasi sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, pada Pasal 8 permohonan dilakukan dengan cara naturalisasi biasa, Pasal 19 permohonan dilakukan dengan cara perkawinan campuran antar kewarganegaraan, dan Pasal 20 dilakukan atas dasar rekomendasi lembaga terkait yang dipertimbangan DPR dan presiden karena jasa pemohon atau kepentingan negara. Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia hasil perolehan naturalisasi sama dengan warga negara Indonesia asli, Namun, terdapat pembatasan terkait hak politiknya yaitu tidak memperoleh hak untuk dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden. Saran dari penulis yaitu peraturan mengenai hak dan kewajiban warga negara hasil perolehan naturalisasi dapat ditambahkan atau dipertegas secara tertulis dalam bahan revisi undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945]]>
<![CDATA[KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK TANPA SUMPAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERBUATAN CABUL ]]>
<![CDATA[Desiana Kusuma Hastin]]>;
<![CDATA[Irma Cahyaningtyas]]>;
<![CDATA[Sukinta Sukinta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (790.563 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keterangan saksi anak tanpa sumpah dalam pemeriksaan perkara perbuatan cabul dan kekuatan alat bukti keterangan saksi anak tanpa sumpah dalam pemeriksaan perkara perbuatan cabul. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatife. Jenis pendekatan ini memfokuskan pada pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai sebagai peraturan khusus untuk kasus anak (lex specialis) terhadap anak yang menjadi korban dan saksi dalam suatu tindak pidana dan alat bukti bukti keterangan saksi anak tanpa sumpah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan bukan merupakan alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai yang satu dengan yang lain bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.]]>
