cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 133   134   135   136   137 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU LAMPUNG Karomi, M. Paiton Abi; Indarja, Indarja; Diamantina, Amalia
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1101.784 KB)

Abstract

Dalam menjalankan pembangunan, Indonesia tidak hanya menjalin kerjasama dengan negara-negara sahabat, namun juga memaksimalkan potensi dalam negeri. Indonesia untuk memaksimalkan potensi dalam negeri, pernah menerapkan sistem pembangunan yang berpusat pada pemerintah pusat (sentralistik). Sistem negara ini memiliki kelemahan dimana tidak mampu menciptakan ekonomi negara yang merata, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Penilitian ini bertujuan untuk menganilis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung, Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanan tugas dan wewenang dalam rangka pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung, dan solusi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk mengatasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung.Hasil Penilitan melakukan intensifikasi Pajak Daerah dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dan potensi Pajak Daerah, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restruksisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan pada akhirnya akan mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa.
PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG DALAM PENATAAN TRANSPORTASI Novitasari, Elva; Indarja, Indarja; Hardjanto, Untung Sri
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (825.534 KB)

Abstract

Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 menjelaskan bahwa salah satu fungsi Dinas Perhubungan adalah melakukan penataan transportasi di Kota Semarang. Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai tugas yaitu: merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Lalu Lintas, bidang Angkutan dan bidang Analisis Dampak Lalu Lintas. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam penataan transportasi dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah penataan transportasi di Kota Semarang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi dinas perhubungan dilakukan melalui tiga fungsi, yaitu sebagai pembuat kebijakan (regulator), sebagai penyedia fasilitas (fasilitator), dan sebagai pengawas (evaluator). Hambatan yang ditemui oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam melakukan penataan transportasi antara lain: adanya beberapa kritik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan upaya yang dibuat oleh Dinas Perhubungan, sehingga dalam pelaksanaannya belum optimal karena adanya kendala tersebut. Hambatan lain yang dihadapi adalah Dinas Perhubungan sebagai fasilitator, masih menemui kontroversi sehingga pengguna jalan baik pengemudi kendaraan, angkutan maupun pejalan kaki kurang memanfaatkan sarana dan prasarana karena kurang nyamannya sarana dan prasarana tersebut. Upaya untuk mengatasi hambatan adalah dengan mengevaluasi dan memperbarui  kebijakan untuk menekan pertumbuhan kendaraan pribadi, membuat kebijakan bagi angkutan umum. Kebijakan tersebut tidak memberatkan sebelah pihak sehingga dapat menghasilkan mufakat yang win-win solution antara masyarakat dan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dengan cara meningkatkan kualitas infrastruktur dari segi sarana dan prasarana seperti perbaikan kendaraan dan aturan-aturan lalu lintas, dan meningkatkan kualitas angkutan umum.  Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan masyarakat dapat dengan nyaman menikmati fasilitas angkutan umum.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVISING BANK YANG MENERIMA DOKUMEN PALSU DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (L/C) Trisna Alysianingrum; Budiharto Budiharto; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.743 KB)

Abstract

Dalam transaksi perdagangan internasional, Letter of Credit (L/C) merupakan janji membayar dari bank penerbit (issuing bank) kepada eksportir (beneficiary) yang pembayarannya akan diteruskan oleh bank penerus (advising bank) senilai L/C sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan oleh eskportir memenuhi persyaratan L/C. Advising bank yang memiliki peran melakukan penerusan pembayaran L/C kepada eksportir harus cermat dan teliti dalam memastikan apakah dokumen-dokumen yang diajukan eksportir merupakan dokumen yang sah atau tidak sah agar terhindar dari penipuan (fraud) dokumen. Kasus penipuan dokumen L/C pernah dialami PT.Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang melibatkan Edy Santososelaku Manager pelayanan Nasabah Luar Negeri Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Maria Pauline Lumowa selaku pemilik saham GRAMARINDO GROUP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa regulasi terkait perlindungan hukum dan tindakan hukum yang dapat dilakukan advising bank apabila menerima dokumen palsu saat melakukan transaksi L/C masih belum spesifik diatur dalam undang-undang. Namun, dalam melaksanakan perannya advising bank dapat mengacu pada pengaturan UCP 500, UCP 600, Pasal 1365 KUHPer, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, PBI No. 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, Peraturan Bank Indonesia NOMOR : 5/11 /PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor, serta Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Risandhy Tegar Aditama; Untung Sri Hardjanto; Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (824.536 KB)

Abstract

Merokok di Kota Batam diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Merokok disamping menimbulkan dampak negatif terhadap perokok itu sendiri, merokok juga menimbulkan dampak terhadap perokok pasif. Interaksi antara perokok aktif dengan perokok pasif ini biasanya terjadi di tempat-tempat umum, seperti misalnya mall, terminal, pelabuhan, dll. Di tempat-tempat seperti ini, tidak ada pembatas antara ruangan yang diperuntukkan bagi perokok dengan yang bukan perokok, sehingga asap yang dikeluarkan akan terhisap tidak hanya oleh perokok itu sendiri tetapi juga juga oleh orang lain yang berada di sana. Hal ini menimbulkan permasalahan Bagaimana Perwujudan Kawasan Tanpa Rokok khususnya di Tempat Umum dan hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka. Spesifikasi penelitian ini adalah deskripsi-analitis. Data yang sudah diperoleh, dilakukan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian perwujudan Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum Kota Batam, Tempat umum terdiri dari Mall, plaza, supermarket, department store, restoran, café, time-zone, stadion, bioskop, auditorium, sport hall, hotel, bandara, pelabuhan, dan lainnya. Dinas Kesehatan melakukan upaya persuasif yaitu upaya yang dilakukan dengan melalui sosialisasi, pengarahan, dan ajakan. Dalam perwujudan  Kawasan Tanpa Rokok muncul hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Batam baik dari factor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri dari kurang optimalnya sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok dan penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok yang berupa sanksi pidana terhadap pelanggar KTR belum dilaksanakan dikarenakan belum dikeluarkannya surat untuk melaksanakan penegakan sanksi pidana, masalah yang berasal dari factor eksternal yaitu Tingkat kepatuhan masyarakat masih kurang baik dan sulitnya mengubah perilaku bagi perokok di Kawasan Tanpa Rokok. Upaya untuk mematuhi Kawasan Tanpa Rokok Pemerintah Daerah Kota Batam dapat memberikan sanksi administratif berupa sanksi tertulis, sanksi lisan, pembekuan izin, pencabutan izin dan penarikan produk dan sanksi pidana berupa pidana kurungan atau denda. Solusi dari hambatan yang timbul ialah pihak Dinas Kesehatanlebih mensosialisasikan tentang kawasan tanpa rokok dan secepatnya melaksanakan penindakan sanksi pidana terhadap pelanggar kawasan tanpa rokok.
PELANGGARAN DIREKTUR DANA PENSIUN PERTAMINA DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (KASUS PUTUSAN MA NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI) Kusuma, Irfan Yahya Gita; Budiharto, Budiharto; Priyono, Ery Agus
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (958.63 KB)

Abstract

Ketika pasar lebih terbuka dan mendunia, serta bisnis menjadi lebih dan kompleks Good Corporate Governance (GCG) merupakan isu yang semakin berkembang di dunia dan juga di Indonesia terutama 10 tahun terakhir ini. Penerapan GCG menjadi suatu aspek penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan jalannya perusahna tersebut telah mematuhi prinsip-prinsip GCG yaitu fairness, transparency, accountability, indenpendency, dan responsibility. Kelima prinsip tersebut mencerminkan niat baik perusahaan dalam menjalankan usahannya kepada stakeholders-nya, baik yang langsung maupun yang tidak langsung.Berdasarkan hasil penelitian, Akibat dari pembelian saham tanpa sepengetahuan direksi lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, yaitu dapat merugikan perusahaan dan merusak struktur organisasi dalam perusahaan tersebut, dengan adanya perbuatan tersebut Muhammad Helmi Kamal Lubis telah melanggar prinsip Good Corporate Governance. Pelanggaran dalam kasus ini tidak hanya merugikan dalam perusahaan namun dapat berdampak merugikan juga dari luar perusahaan.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PILOT DALAM INSIDEN KECELAKAAN PESAWAT UDARA AKIBAT KELALAIAN (PILOT ERROR) Alan Pradigdo Setyo Budi; H.M. Kabul Supriyadhie; Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (815.881 KB)

Abstract

Kecelakaan pesawat udara merupakan fakta hukum yang sudah menjadi bencana bagi masyarakat. Pada saat ini penerbangan merupakan salah satu moda transportasi yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini membuat kegiatan penerbangan menjadi sangat penting diperhatikan banyak pihak. Dalam suatu kecelakaan pesawat udara akan menimbulkan konsekuensi hukumnya. Dalam tulisan ini permasalahan yang akan diangkat yaitu kecelakaan pesawat udara yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pilot. Kemudian tindak lanjut dari hal tersebut yaitu pihak mana yang bertanggung jawab dan pihak mana yang harus dipertanggungjawabkan dalam sebuah kecelakan pesawat udara.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalu studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pilot pesawat udara sipil merupakan bagian dari pengangkut udara. Hal ini menunjukan bahwa tanggung jawab pilot pesawat udara sipil berbeda dengan tanggung jawab pengangkut udara. Secara umum disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan wewenang dan tanggung jawab pilot pesawat udara sipil dalam menjaga keselamatan penerbangan yaitu mengambil tindakan untuk menjamin keselamatan, ketertiban dan keamanan penerbangan.
HAMBATAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI PERJANJIAN TENTANG PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DAN BATAS DASAR LAUT TERTENTU TAHUN 1997 ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA Taufan Aji Wicaksono; Lazarus Tri Setyawanta R.; Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (980.364 KB)

Abstract

Indonesia dan Australia membuat perjanjian perbatasan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Laut Tertentu pada tahun 1997. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, tetapi belum diratifikasi hingga saat ini. Ratifikasi adalah proses yang sangat penting dan perjanjian ini juga strategis bagi pertahanan keamanan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia.Penulisan ini dibuat untuk mengetahui hambatan-hambatan formil maupun materiil pada perjanjian internasional di Indonesia, dan untuk mengetahui dampak dan upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian penulisan hukum ini dilakukan secara deskriptif analitis, Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data hukum yang dipergunakan dalam penelitian bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan, literatur, dan karya tulis ilmiah lainya. Hambatan dari segi formil dari tidak diratifikasinya perjanjian itu terdapat pada sistem dari ratifikasi yang belum jelas di Indonesia menjadikan proses ratifikasi melambat, sedangkan hambatan dari segi materiil adalah pembagian wilayah perbatasan yang merugikan Indonesia, berubahnya kondisi geografis dan klaim nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur pada daerah perjanjian itu. Dampaknya merugikan Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk segi formil dapat membenahi sistem ratifikasi di Indonesia dan untuk segi materiil Indonesia dapat mengusulkan amandemen perjanjian.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN AIR ASIA TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENUMPANG QZ - 8501 DITINJAU DARI KONVENSI MONTREAL 1999 Dwi, Novi; Njatrijani, Rinitami; Saptono, Hendro
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (806.463 KB)

Abstract

Dunia penerbangan Indonesia yang  berkembang pesat ini  semakin  menggairahkan usaha serta perekonomian. Hal tersebut harus diimbangi dengan pengawasan keselamatan dari Pemerintah sesuai Undang – undang nomor 1 tahun 2009 Pasal 312 ayat ( 2 ).Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.Metode pengumpulan data yang digunakan melalui cara studi kepustakaan atau  library research  yaitu dengan mencari berbagai informasi baik berita, konsep -  konsep pemikiran para ahli. Permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini meliputi bagaimana syarat kelaikudaraan dari pesawat udara berdasarkan ketentuan PerUndang – Undangan dan bagaimana tanggung jawab Perusahaan Penerbangan Air Asia terhadap terjadinya kecelakaan pesawat yang mempengaruhi keselamatan dan keamanan penumpang  QZ – 8501 berdasarkan Konvensi Montreal 1999. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sertifikat Kelaikudaraan diberikan setelah pesawat udara didaftarkan sehingga pesawat udara akan memiliki Sertifikat Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan berlaku selama 3 tahun. Konsep tanggungjawab yang berlaku adalah tanggungjawab mutlak, tanggung jawab Perusahaan Penerbangan Air Asia terhadap terjadinya kecelakaan pesawat Air Asia QZ – 8501 yang merenggut korban jiwa, mewajibkan Perusahaan Penerbangan Air Asia memberikan ganti kerugian sebesar113.100SDR berdasarkan Konvensi Montreal 1999.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PEMBATALAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM YANG TELAH DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK (KASUS PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK) Amrina, Naila; Budiharto, Budiharto; Prasetyo, Agung Basuki
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (838.664 KB)

Abstract

Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk membatalkan pembagian dividen interim tahun buku 2018. Pembagian dividen interim merupakan informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembagian dividen pada PT Terbuka dan tanggung jawab Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk terhadap pembatalan pembagian dividen interim yang telah diumumkan kepada publik. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, pengaturan mengenai mekanisme pembagian dividen pada PT Terbuka diatur dalam Undang-Undang PT, Anggaran Dasar Perseroan, dan kebijakan perseroan. Kedua, tindakan Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk membatalkan pembagian dividen interim telah melanggar prinsip keterbukaan di pasar modal, namun tindakan tersebut dinilai demi kepentingan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Atas pelanggaran tersebut, BEI memberikan sanksi administratif.
PEMBERIAN HAK ASUH ANAK PADA AYAH DALAM DISEBABKAN PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA Purbaningtyas, Brian Jati; Yunanto, Yunanto; Sarono, Agus
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (683.516 KB)

Abstract

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memunculkan konsekuensi bahwa perkawinan campuran interreligious agama dilarang. Namun pada kenyataannya masyarakat tetap melakukan hal tersebut. Dalam perkawinan secara islam hal tersebut jelas dilarang dan memunculkan permasalahan dalam hal terjadi perceraian dan perebutan hak asuh anak mengingat hak asuh anak diberikan kepada orangtua yang seagama dengan anak, sementara agama anak yang belum dewasa mengikuti agama orangtua. Tak jarang hakim akhirnya memberikan hak asuh anak kepada pihak ayah, hal ini berbeda dengan pengaturan  kompilasi hukum islam yang mengutamakan hak asuh anak kepada ibu.  Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas yakni Bagaimana pengaturan hukum dalam pemberian hak asuh anak pada ayah akibat perceraian dalam perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ialah apabila terjadi perkawinan secara islam kemudian salah satu pasangan murtad maka pengadilan akan mengadili berdasarkan hukum yang menjadi dasar perkawinan, karena itu kewenangan mengadili dimiliki pengadilan agama dan diputus sesuai hukum islam dimana untuk mendapat hak asuh anak maka orangtua harus beragama islam karena anak lahir dalam perkawinan islam.

Page 135 of 157 | Total Record : 1565

 133   134   135   136   137 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue