cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 135   136   137   138   139 
PRAKTEK PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR PATI Aldo Mustika Aji; Pujiyono Pujiyono; Rahmi Dwi Sutanti
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.128 KB)

Abstract

Anak sejatinya adalah karunia dari yang Maha kuasa, dimana anak merupakan salah satu penerus keberlangsungan suatu bangsa. Anak merupakan mahkluk lemah yang wajib mendapatkan perlindungan. Karena itulah Negara hadir memberikan perlindungan dan pemenuhan hak – hak yang wajib dimiliki anak. Dalam hal ini ketika anak berkonflik dengan hukum sekalipun, negara menjamin bahwa anak mendapat hak – hak serta perelindungan yang maksimal. Melalui konsep diversi, didalam Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menjadi acuan penting bagi penegak hukum untuk tidak serta merta memberikan ancaman pidana seperti orang dewasa ketika anak melakukan kejahatan tindak pidana melainkan dapat diberlakukan diversi, yakni peralihan proses peradilan diluar pengadilan. Penulisan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tetang diversi didalam sistem peradilan pidana anak, serta mengetahui praktek pelaksanaan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pati. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan adalah deskriptif analitis. Untuk penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Pati dengan melakukan wawancara dengan salah satu penyidik PPA Polres Pati. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 7 bahwa diversi adalah mengalihkan perkara pidana anak diluar pengadilan, dalam kaitannya dengan syarat –syarat anak yang dapat dilakukan diversi adalah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dimana ketika anak berkonflik dengan hukum bukan kali kedua atau pengulangan kejahatan pidana kembali dan ancaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun. Dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Pati sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku yakni UU SPPA, dimana ketika melakukan diversi penyidik dibantu oleh BAPAS melakukan musyawarah dengan memepertemukan kedua belah pihak antara anak yang berkonflik dengan hukum dan korban kemudian didapatkan kesepakatan yang menjadi hasil diversi. Adapun ketika melakukan proses diversi, penyidik mempunyai kendala dilapangan seperti salah satu pihak tidak ada kesepakatan, tidak terpenuhinya persayaratan pelaksanaan diversi sesuai dengan pasl 7 ayat (2) UU SPPA, dan tidak direkomendasikannya pelaksanaan diversi dari penelitian masyarakat yang ditemukan oleh BAPAS.
SENGKETA MEREK ANTARA SOLARIA DENGAN SOLARIS (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks) Tharra Fariha; Budi Santoso; Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (961.601 KB)

Abstract

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis, karena merek berfungsi sebagai suatu pembeda dari merek lainnya. Merek juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terlebih apabila merek tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal. Oleh karenanya, seringkali terjadi sengketa merek berupa peniruan merek terkenal demi mendompleng popularitas. Salah satu contoh sengketa merek yang menyerupai merek terkenal dengan produk barang dan jasa sejenis adalah kasus sengketa merek antara Solaria dengan Solaris dalam putusan nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks. Penelitian ini akan membahas mengenai kasus sengketa antara Solaria dengan Solaris dengan menggunakan metode Yuridis Normatif atau penelitian yang menggunakan kajian studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya. Penelitian ini menganalisis mengenai pokok perkara yang dipersengketakan antara Solaria dengan Solaris, serta mencari tahu akibat hukum dari diterbitkannya Sertifikat Merek untuk Solaris terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Solaria. Dimana pokok perkara yang dipersengketakan oleh Solaria dengan Solaris adalah, adanya persamaan pada pokoknya serta itikad tidak baik dari Solaris, sehingga diajukan gugatan pembatalan merek oleh Solaria yang mengakibatkan dibatalkannya merek Solaris dengan segala akibat hukumnya. Hal tersebut terjadi karena Solaris terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
PENERAPAN PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2020 ATAS PENJUALAN MINYAK GORENG CURAH TANPA KEMASAN DI JAWA TENGAH Fakhri Aditya Putra; Rinitami Njatrijani; Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (946.551 KB)

Abstract

Minyak goreng sawit adalah salah satu bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, contohnya minyak goreng sawit curah. Minyak goreng sawit curah menjadi pilihan masyarakat karena harga yang ditawarkan relatif murah. Namun, terkadang masyarakat tidak memperhatikan dari sisi kesehatan. Minyak goreng sawit curah yang beredar di pasaran masih banyak tidak menggunakan kemasan, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 tentang Minyak goreng sawit wajib kemasan. Peraturan ini telah melarang penjualan minyak goreng sawit secara curah tanpa kemasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 mengalami penundaan pelaksanaan karena belum siapnya pelaku usaha dalam infrastruktur pengemasan serta pendukungnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memiliki tugas untuk mengawasi distributor dan pedagang serta memberikan edukasi kepada pedagang dan masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran berhak memberikan usulan penindakan kepada Satgas Pangan Reskrim Polda Jawa Tengah.
ANALISA YURIDIS TERHADAP PENGALIHFUNGSIAN KARYA ARSITEKTUR BANGUNAN KOLONIAL SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI KOTA SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Rayshan Mirza El Muhammady; Budi Santoso; Irawati Irawati
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (883.688 KB)

Abstract

Arsitektur kolonial yang berada di Kota Semarang merupakan karya seni hasil dari kreatifitas manusia yang terlahir dari pencampuran budaya kolonial (Belanda) dengan budaya lokal daerah. Arsitektur kolonial termasuk karya seni dalam bidang arsitektur sebagai wujud ekspresi budaya tradisional yang memerlukan perlindungan berupa Hak Cipta yang termasuk bangunan Cagar Budaya.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pemegang Hak Cipta bangunan arsitektur kolonial di Kota Semarang serta tanggung jawab pengguna bangunan arsitektur kolonial yang termasuk sebagai cagar budaya. Perlindungan terhadap pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta dari bangunan arsitektur kolonial, hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif yaitu berupa hak ekonomi. Selain peraturan perundang-undangan peran masyarakat juga sangat penting dalam melakukan pelestarian agar nilai seni dan sejarah yang terkandung tetap terjaga. Bentuk tanggung jawab dari pengguna bangunan arsitektur kolonial cagar budaya yang ada di Kota Semarang dapat dilakukan dengan cara pelestarian yang berupa pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan.
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG POSISINYA TERTUKAR DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Sengketa Sertipikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang) Nadiyah Alya Firdausya; I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi; Mira Novana Ardani
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (774.824 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian dan proses mediasi penanganan sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar tersebut tergolong ke dalam kriteria 1 (satu) yang bersifat final karena mediasi yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa menghasilkan kesepakatan perdamaian berupa penukaran bidang tanah terhadap HM 5788 dan HM 07209.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KENAIKAN TAGIHAN AKIBAT PENAMBAHAN KECEPATAN INTERNET YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH INDIHOME Riasti Elsadira Koesnindar; Budi Santoso; Irawati Irawati
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (639.662 KB)

Abstract

IndiHome merupakan penyedia jasa layanan internet yang dikeluarkan oleh PT. Telkom Indonesia yang menawarkan layanannya dengan menggunakan perjanjian baku. Hal ini menyebabkan minimnya keterlibatan konsumen dalam kontrak yang akan disepakati dan menimbulkan kecenderungan terjadinya wanprestasi dari pihak pelaku usaha. Pada awal tahun 2020 kemarin, terdapat beberapa laporan dari pelanggan IndiHome yang menyatakan bahwa IndiHome telah membuka layanan tambahan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pelanggan yang menyebabkan adanya lonjakan tarif yang signifikan dan menyebabkan kerugian bagi para konsumen. Dengan timbulnya permasalahan hukum tersebut, dalam Penulisan Hukum ini penulis mencoba untuk meneliti permasalahan yang ada dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan atau norma-norma dalam hukum positif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau literatur terkait permasalahan yang diteliti untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang terhadap konsumen IndiHome akibat penetapan kebijakan sepihak oleh IndiHome dan juga akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian baku milik IndiHome terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan, diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan telah disebutkan dalam Pasal 45 UUPK tentang ganti rugi oleh pelaku usaha . Selain itu, perjanjian baku yang ditawarkan oleh IndiHome ini juga telah menimbulkan suatu akibat hukum dan telah menciderai hak-hak konsumen yang diatur di Pasal 4 UUPK sehingga diperlukan suatu pengawasan yang lebih menyeluruh oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap perjanjian baku yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK TERKENAL VARIVAS STUDI PUTUSAN (No: 5/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA JKT.PST) Wibipratama, Daffa Ilza; Santoso, Budi; Saptono, Hendro
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (830.936 KB)

Abstract

Permasalahan terhadap merek terkenal sering kali ditemui dalam dunia bisnis, dengan stelselkosntitutif yang dianut oleh Indonesia seringkali membuat pemilik merek terkenal kecolongandalam mendaftarkan mereknya di Indonesia yang berakibat pada dimilikinya merek tersebut olehorang-perorangan ataupun perusahaan yang sengaja mendaftarkan merek tersebut untukmendompleng keterkenalan merek tersebut. Dalam penelitian ini, Penulis berfokus pada putusanNo: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. yang mana dalam kasus tersebut merek terkenaldidaftarkan oleh orang lain tanpa ijin. Tujuan penelitian ini yakni memaparkan tentang pokokperkara Putusan No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. Metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengaitkan antaranorma hukum yang ada dengan penerapan di lapangan. Hasil penelitian membuktikan bahwaperlindungan terhadap merek terkenal dapat diberikan apabila terbukti bahwa pemilik merek yangdidaftarkan oleh pihak lain didasari dengan itikad tidak baik.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK Fauziah Fadila; Indarja Indarja; Sekar Anggun Gading Pinilih
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (844.851 KB)

Abstract

Partai Politik merupakasarana bagi warga negara untuk ikut serta dalam penngelolaan negara, dalam menjalankan perannya sering dijumpai konflik internal Partai Politik, salah satu konflik yang ada pada saat sekarang ini adalah konflik internal Partai Demokrat dimana adanya Kongres Luar Biasa Partai demokrat sehingga Partai Demokrat terbagi menjadi dua kubu yakni Kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko, penyelesaian konflik internal PartaI Politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH BENGKOK DESA PAPASAN YANG DIANYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR: 36/PDT.G/2020/PN. JPA) M. Al Hafiz; Suradi Suradi; Yuli Prasetyo Adhi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (819.469 KB)

Abstract

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan bantuan dari orang lain. Kebutuhan ini sangatlah beragam dan berbeda antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut mereka berhubungan satu dengan lainnya. Hubungan ini dapat berupa sewa-menyewa yang dilakukan dengan perjanjian. Salah satunya ialah yang dilakukan oleh Zaenal Arifin dan Indrianto Binoto dengan objek perjanjian sewa-menyewa berupa tanah bengkok desa Papasan. Sebelum jangka waktu sewa berakhir objek perjanjian terkena kompensasi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dari PT PLN (persero). Hasil dari uang kompensasi ini seluruhnya diberikan kepada Zaenal Arifin selaku Kepala Desa desa Papasan, karena merasa dirugikan Pihak Indrianto Binoto mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jepara, namun dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Zaenal Arifin dan Indrianto Binoto dinyatakan Batal Demi Hukum
TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN KABANJAHE DALAM PEMBINAAN LEMBAGA ADAT KARO DI KABUPATEN KARO Imka Ovarika Br Silaban; Indarja Indarja; Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.635 KB)

Abstract

Kecamatan memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan di desa atau kelurahan. Pada kabupaten karo, khususnya kecamatan Kabanjahe melakukan pembinaan terhadap kegiatan lembaga adat yang berdiri sebagai wadah untuk berdiskusi, melestarikan budaya, menyelesaikan permasalahan di masyarakat karo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tugas dan fungsi kecamatan kabanjahe, hambatan serta upaya kecamatan Kabanjahe dalam pembinaan lembaga adat tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, deskriptif analitis, dan data sekunder, dimana pengumpulan datanya bersumber dari kepustakaan dan wawancara serta dianalisis dengan data kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwa kecamatan Kabanjahe memiliki salah satu kegiatan yakni pembinaan terhadap sanggar seni, dimana bentuk pembinaannya berupa anggaran, kelebihan, dan kekurangan kegiatan melalui koordinasi. Kemudian hambatan dalam pembinaan sangar seni yaitu belum bisa tepat waktu ketika latihan dan upaya yang dapat dilakukan yakni tetap melaksanakan latihan sesuai jadwal, dimana anggota yang terlambat dapat menyesuaikan dengan yang lainnya.

Page 137 of 157 | Total Record : 1565

 135   136   137   138   139 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue