cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syaiful Bahri
Contact Email
jurnalintekom@gmail.com
Phone
+6281263823278
Journal Mail Official
jurnalintekom@gmail.com
Editorial Address
Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
INLAW
Published by PT. Inovasi Teknologi Komputer
ISSN : 30323614     EISSN : 30323622     DOI : https://doi.org/10.60076/inlaw
Core Subject :
INLAW: Indonesian Journal of Law adalah jurnal ilmiah yang berfokus pada bidang hukum dan memiliki tujuan utama untuk menyediakan platform bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi hukum untuk berbagi pengetahuan, pemikiran, serta temuan terbaru dalam berbagai aspek ilmu hukum di Indonesia. Jurnal ini berkomitmen untuk memajukan pemahaman hukum di tingkat nasional dan internasional melalui publikasi artikel-artikel berkualitas.
Arjuna Subject : -
Articles 116 Documents
 7   8   9   10   11 
Analisis Penilaian Merger Antara PT Indosat Tbk Dengan PT Hutchison 3 Indonesia Oleh KPPU Berdasarkan Rule of Reason Nadya Hanifah
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 20 April 2022 telah menetapkan bahwa akan melakukan penilaian menyeluruh atas notifikasi transaksi merger antara PT Indosat Tbk (Indosat) dengan PT Hutchison 3 Indonesia (Hutchinson). Sebelumnya Indosat telah melakukan notifikasi ke KPPU atas penggabungan badan usaha Hutchinson, dimana keduanya merupakan badan usaha di sektor usaha telekomunikasi yang bergerak di bidang operator seluler, pada 26 Januari 2022. Kemudian paska notifikasi dan melakukan penilaian menyeluruh, KPPU memberikan hasil penelitian atas perhitungan konsentrasi pasar melalui Herfindahl Hirschman Indeks (HHI) dimana nilai HHI transaksi Indosat dengan Hutchinson berada di atas 2.500 dengan nilai perubahan HHI sebelum dan sesudah transaksi di atas 150. KPPU kemudian menilai bahwa langkah merger Indosat dengan Hutchinson dapat menimbulkan risiko persaingan usaha tidak sehat. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil penilaian menyeluruh KPPU terkait apakah merger antara Indosat dan Hutchinson dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan menganalisis kesesuaian penilaian tersebut berdasarkan prinsip Rule of Reason. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, juga sumber hukum sekunder seperti literatur dan doktrin hukum. Hasil Penelitian diharapkan dapat memperkuat penegakkan dan pemeriksaan yang adil dalam hukum persaingan usaha
Penerapan Pasal Tindak Pidana Ringan Terhadap Penyerobotan Tanah Sebagai Salah Satu Faktor Pendorong Maraknya Mafia Tanah Di Indonesia Saparudin; Abdul Hamdi; Nasuha
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan konflik agraria serta mengganggu kepastian hukum hak atas tanah. Dalam praktik penegakan hukum, banyak kasus penyerobotan tanah diproses dengan menerapkan ketentuan tindak pidana ringan, khususnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Penerapan ketentuan tersebut sering kali tidak sebanding dengan kerugian yang dialami pemilik tanah yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pasal tindak pidana ringan dalam kasus penyerobotan tanah serta dampaknya terhadap berkembangnya praktik mafia tanah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tindak pidana ringan cenderung mereduksi kejahatan pertanahan yang bersifat serius menjadi pelanggaran ringan, sehingga melemahkan efek jera dan membuka peluang berkembangnya praktik mafia tanah. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum pidana pertanahan yang lebih proporsional untuk menjamin perlindungan hak atas tanah dan kepastian hukum
Pembangunan Karakter Antikorupsi Mahasiswa dan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Membangun Budaya Integritas Sherly Tay; Rio Sarwanto; Mira Febriana; Iwan Armawan
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi masih menjadi salah satu persoalan paling serius dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, karena merusak sendi-sendi perekonomian, hukum, demokrasi, dan kualitas hidup masyarakat. Upaya penindakan yang dilakukan melalui instrumen hukum pidana terbukti belum cukup menimbulkan efek jera jika tidak diiringi dengan pembentukan karakter antikorupsi sejak dini. Dalam konteks ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga mengembangkan strategi pencegahan dan pendidikan antikorupsi, termasuk melalui keterlibatan aktif di lingkungan perguruan tinggi. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara pembangunan karakter antikorupsi pada mahasiswa dengan peran KPK dalam mendorong budaya integritas di kampus. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan mengkaji kerangka hukum pemberantasan korupsi, serta pendekatan sosio-legal yang melihat perilaku koruptif di dunia pendidikan dan peran generasi muda sebagai agen perubahan. Data diambil dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi KPK, dan bahan sosialisasi antikorupsi yang disampaikan dalam kegiatan audiensi di Universitas Mpu Tantular. Hasil kajian menunjukkan bahwa perilaku koruptif di lingkungan pendidikan—seperti kecurangan akademik, penyalahgunaan dana kegiatan, hingga praktik gratifikasi dalam relasi dosen–mahasiswa—mencerminkan gejala yang sama dengan tindak pidana korupsi di ranah publik, hanya berbeda skala dan konteks. Pembangunan karakter antikorupsi yang berlandaskan nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan, menjadi prasyarat terbentuknya budaya integritas di kampus. Peran KPK melalui pendidikan, pencegahan, dan pelibatan masyarakat kampus terbukti strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya “tidak mau” korupsi, tetapi juga “tidak dapat” dan “tidak berani” melakukan korupsi karena sistem yang lebih akuntabel dan berintegritas
Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Globalisasi Rosalin Cintya Dwi Aulia; Syifa Az. Zahra Meydi; Aldila Febria Damayanti; Revania Ath Thariq; Adyatma Surya Syailendra
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehidupan rakyat Indonesia dipengaruhi oleh globalisasi dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Pancasila memiliki peran penting sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah arus perubahan yang cepat dan seringkali berorientasi pada nilai-nilai liberal. Dalam makalah ini, Pancasila dibahas sebagai dasar untuk sikap dan kebijakan nasional dalam menghadapi tantangan globalisasi. Kajian ini menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial dapat menjadi pedoman untuk membuat kebijakan yang tetap berpijak pada identitas nasional dan fleksibel terhadap perkembangan global. Ini ditunjukkan melalui pendekatan deskriptif analitis. Dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan nilai dan budayanya sendiri tanpa menutup diri dari kemajuan dan inovasi global.
Integrasi Nilai-Nilai Anti-Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia Sherly Tay; Silverius Y. Soeharso; R Agust Maruli L Gaol; Iwan Armawan
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan di Indonesia. Pendidikan tinggi hukum, sebagai lembaga penghasil calon penegak hukum dan intelektual kritis, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum, serta menelaah efektivitas dan tantangan implementasinya. Dengan pendekatan kualitatif-normatif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen akademik perguruan tinggi, penelitian ini menemukan bahwa internalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial masih sering bersifat simbolik dalam tataran kurikulum. Oleh karena itu, pendidikan hukum perlu diarahkan pada pengalaman pedagogis yang lebih reflektif dan partisipatif agar mahasiswa tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga menjiwai makna etis di baliknya
Peranan Politik Nasional Dan Strategi Nasional Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Nailah Amelia Saputri; Sabrina Dewi Nailahana; Ade Khoirul Huda; Galang Rendi Saputra; Jesiva Trista Adymecha
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas peranan politik nasional dan strategi nasional dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Politik nasional berfungsi sebagai penentu arah dan kebijakan negara, sedangkan strategi nasional merupakan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Dalam konteks Indonesia, politik dan strategi nasional berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Pembahasan difokuskan pada pengertian, dasar pemikiran, serta penerapan politik dan strategi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keterpaduan antara politik nasional dan strategi nasional berperan penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga stabilitas nasional. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan politik serta strategi nasional secara konsisten diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan
Jurnal Ilmiah Implementasi Dasar Negara Dalam Kehidupan Sehari-Hari Bryan Sakti S.Y; Dave Ferdinand Luys; Muhammad Zidan Agil; Rifqi Mukti Firjatullah; Jonathan Felixio
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sering kali hanya dipahami sebagai konsep ideal tanpa implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, di mana data dikumpulkan dari berbagai referensi ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai ideologi dinamis yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Implementasi nyata ditemukan dalam bentuk sistem demokrasi yang inklusif, ekonomi kerakyatan berbasis Pasal 33 UUD 1945, serta pendidikan karakter melalui Kurikulum Merdeka. Namun, tantangan globalisasi dan digitalisasi menuntut transformasi internalisasi nilai melalui literasi digital dan etika sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan ideologi bangsa memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah dan praktik harian masyarakat di tingkat mikro untuk menjaga kedaulatan moral bangsa.
Tantangan Penegakan Hukum Pajak Digital Terhadap Perusahaan Multinasional: Analisis Efektivitas Internasional OECD dalam Perspektif Keadilan Ekonomi Internasional Manarul Hidayat
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi ekonomi digital menciptakan dilema perpajakan bagi negara berkembang yang kehilangan hak pemajakan atas perusahaan multinasional teknologi tanpa kehadiran fisik. Fenomena ini menyebabkan erosi basis pajak signifikan dimana perusahaan seperti Google dan Meta memperoleh keuntungan besar dari yurisdiksi pasar namun membayar pajak minimal melalui skema pengalihan laba ke negara bertarif rendah. Penelitian ini menganalisis efektivitas Internasional OECD dalam mengatasi tantangan penegakan hukum pajak digital terhadap perusahaan multinasional dari perspektif keadilan ekonomi Internasional. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020, serta OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS Internasional Blueprint sebagai instrumen hukum Internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Internasional menawarkan mekanisme realokasi hak pemajakan yang progresif melalui Amount A, implementasinya terhambat oleh ambang batas pendapatan tinggi, kompleksitas teknis mekanisme alokasi, dan keterbatasan kapasitas administratif negara berkembang. Dari perspektif keadilan ekonomi Internasional, desain Internasional belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif karena formula alokasi yang terbatas hanya 25 persen laba residual dan dominasi kepentingan negara maju dalam proses negosiasi multilateral. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi nasional-Internasional, penguatan kapasitas administratif perpajakan, dan strategi diplomasi pajak yang lebih assertif untuk mewujudkan penegakan hukum pajak digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Dan Dasar Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Achyu Khoirinisa Awalul Khasanah; Kailla Safa Rahmadita; Lidya Ayu Perwitasari; Raka Mahesa Ayala; Muhammad Adi Nugroho; Thomas Irvan Mahendra
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila merupakan kristalisasi yang diangkat dari perilaku asli Masyarakat Indonesia yang terdiri dari adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang terkandung pada pandangan hidup bangsa. Pancasila sangat berpengaruh terhadap negara. Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fondasi konstitusional yang menjiwai seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi sumber dari segala sumber hukum nasional. Pancasila memberikan arah bagi pembentukan kebijakan publik, sistem hukum, dan mekanisme demokrasi Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etika bagi masyarakat dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi, sehingga nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari
Pengaruh Pendidikan Pancasila Sebagai Panduan Etika Mahasiswa Padresta Wae Jo; Salma Nur Hafitzah; Angel Lisa Angrainy Cahyono; Avrilia Dian Natasya; Ahmad Naufal Adiyatma
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus panduan moral bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk etika dan karakter generasi muda. Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi yang pesat membawa dampak signifikan terhadap pola pikir, perilaku, serta nilai moral mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang diharapkan menjadi agen perubahan. Perguruan tinggi dituntut untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, etika, dan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis Pancasila di lingkungan kampus menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan modernisasi dan arus teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan Pancasila sebagai panduan etika mahasiswa di perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara langsung, dan observasi. Analisis dilakukan untuk memahami sejauh mana internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat membentuk sikap, perilaku, dan etika mahasiswa dalam kehidupan akademik maupun sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pendidikan karakter di perguruan tinggi, sehingga mampu meningkatkan kualitas lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat, beretika, dan siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, pengamalan nilai-nilai Pancasila di kampus menjadi landasan penting dalam mencetak generasi muda yang berdaya saing sekaligus berjiwa kebangsaan

Page 9 of 12 | Total Record : 116

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 8 (2026): INLAW - Agustus 2026 Vol. 3 No. 7 (2026): INLAW - Juli 2026 Vol. 3 No. 6 (2026): INLAW - JUNI 2026 Vol. 3 No. 5 (2026): INLAW - Mei 2026 Vol. 3 No. 3 (2026): INLAW - Maret 2026 Vol. 3 No. 2 (2026): INLAW - Februari 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026 Vol. 2 No. 11 (2025): INLAW - Oktober 2025 Vol. 2 No. 10 (2025): INLAW - September 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025 Vol. 2 No. 8 (2025): INLAW - JULI 2025 Vol. 2 No. 7 (2025): INLAW - JUNI 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): INLAW - MEI 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): INLAW - APRIL 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): INLAW - MARET 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): INLAW - Januari 2025 Vol. 1 No. 12 (2024): INLAW - Desember 2024 Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024 Vol. 1 No. 8 (2024): INLAW - AGUSTUS 2024 Vol. 1 No. 7 (2024): INLAW - JULI 2024 Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024 Vol. 1 No. 5 (2024): INLAW - MEI 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): INLAW - APRIL 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): INLAW - FEBRUARI 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): INLAW - JANUARI 2024 More Issue