cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syaiful Bahri
Contact Email
jurnalintekom@gmail.com
Phone
+6281263823278
Journal Mail Official
jurnalintekom@gmail.com
Editorial Address
Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
INLAW
Published by PT. Inovasi Teknologi Komputer
ISSN : 30323614     EISSN : 30323622     DOI : https://doi.org/10.60076/inlaw
Core Subject :
INLAW: Indonesian Journal of Law adalah jurnal ilmiah yang berfokus pada bidang hukum dan memiliki tujuan utama untuk menyediakan platform bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi hukum untuk berbagi pengetahuan, pemikiran, serta temuan terbaru dalam berbagai aspek ilmu hukum di Indonesia. Jurnal ini berkomitmen untuk memajukan pemahaman hukum di tingkat nasional dan internasional melalui publikasi artikel-artikel berkualitas.
Arjuna Subject : -
Articles 116 Documents
 8   9   10   11   12 
Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Paritas Creditorum dalam Pembagian Harta Pailit Fadhil Hidayat
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 3 (2026): INLAW - Maret 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan prinsip paritas creditorum dalam pembagian harta pailit dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana penerapan prinsip paritas creditorum dalam praktik pembagian harta pailit serta sejauh mana prinsip tersebut mampu menjamin keadilan bagi para kreditur. Ketentuan hukum pada dasarnya menempatkan seluruh kreditur pada kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur. Praktik kepailitan menunjukkan adanya perbedaan kedudukan kreditur karena pengaturan mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen yang memiliki hak prioritas dalam pelunasan piutang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum yang mengatur kepailitan serta konsep kesetaraan kreditur dalam pembagian harta pailit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip paritas creditorum tidak berlaku secara mutlak karena adanya pengaturan mengenai hak jaminan kebendaan dan hak istimewa kreditur tertentu. Pembagian harta pailit secara proporsional lebih banyak diterapkan pada kreditur konkuren setelah kewajiban kepada kreditur yang memiliki hak prioritas diselesaikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip paritas creditorum tetap menjadi dasar dalam pembagian harta pailit, tetapi penerapannya dibatasi oleh ketentuan hukum yang memberikan perlindungan kepada kreditur tertentu.
Amnesti Sebagai Bagian Instrumen Hukum Dalam Peradilan Pidana Dwi Novantoro; Nurul Ghufron; Ainul Azizah
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 3 (2026): INLAW - Maret 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Peradilan Pidana merupakan rangkaian elemen-elemen dalam penanggulangan kejahatan, yang bukan hanya menilai benar atau salah, elemen mana terintegrasi dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Amnesti adalah tindakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada individu atau sekelompok individu yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, amnesti mengakibatkan penghapusan semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti. Dalam konstitusi modern, amnesti menjadi salah satu bagian instrumen hukum dalam peradilan pidana. Tidak seperti mekanisme peradilan pidana biasa, amnesti beroperasi dengan menangguhkan atau menghapus tanggung jawab hukum melalui tindakan kebijaksanaan kedaulatan
Urgensi Victim Impact Statement dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Muhammad Raihan Darmawan; Ria Anggraeni Utami
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 5 (2026): INLAW - Mei 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan yang berorientasi pada pelaku tindak pidana dibandingkan korban. Korban sering kali hanya diposisikan sebagai saksi, sehingga dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami tidak menjadi pertimbangan utama dalam putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan Victim Impact Statement (VIS) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan eksplisit mengenai VIS dalam KUHAP menyebabkan perlindungan terhadap korban masih terbatas. Padahal, secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, VIS memiliki peran penting dalam memberikan ruang partisipasi korban dalam proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan VIS dalam hukum acara pidana guna mewujudkan keadilan yang lebih berimbang antara pelaku dan korban
Vacuum of Law Pasca-Perpres No. 15 Tahun 2018: Efektivitas Regulasi Pengendalian Sampah Plastik di Daerah Aliran Sungai Citarum dalam Perspektif Sustainable Development Goals Nina Mutiara Ardhani; Nafa Isma Fattih Nur Widiana; Siti Nur Fadhilatul Bariyah; Ahmad Irza Milady; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 5 (2026): INLAW - Mei 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sungai Citarum merupakan sumber kehidupan bagi lebih dari 27 juta jiwa, namun menghadapi persoalan pencemaran sampah plastik yang belum terselesaikan meski berbagai regulasi telah diterbitkan. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum menjadi instrumen hukum utama melalui program Citarum Harum, namun berakhir pada Maret 2025 tanpa regulasi pengganti yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (vacuum of law). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kegagalan regulasi serta merumuskan rekomendasi kebijakan. Menggunakan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, analisis menunjukkan kegagalan terjadi secara simultan pada empat dimensi: kelemahan substansi norma, disfungsi kelembagaan, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum. Artikel ini merekomendasikan penguatan instrumen Extended Producer Responsibility, pembentukan lembaga otorita sungai yang permanen, dan penerbitan regulasi bersifat tetap sebagai pengganti Perpres. Langkah-langkah tersebut selaras dengan target SDG 6, 12, 14, dan 16 dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Promosi Judi Online Melalui Media Sosial Instagram (Studi Putusan Nomor 123/PID.Sus/2023/PN Pyh) Elza Aizara
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 5 (2026): INLAW - Mei 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya promosi judi online melalui media sosial, khususnya Instagram, menimbulkan persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia, mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat serta keterbatasan regulasi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku promosi judi online dengan menelaah ketentuan KUHP, UU ITE, serta PP No. 71 Tahun 2019, sekaligus mengkaji penerapannya melalui studi kasus Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP dan UU ITE telah memberikan dasar hukum bagi penindakan promosi judi online, celah yuridis masih ditemukan terutama dalam konteks pembuktian unsur “kesengajaan” dan perbedaan peran antara promotor serta pemain. Kesimpulannya, regulasi terbaru melalui UU No. 1 Tahun 2024 dan PP No. 71 Tahun 2019 memperkuat posisi hukum dengan sanksi yang lebih tegas dan tanggung jawab administratif bagi platform digital. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara pemidanaan, pengawasan teknologi, dan edukasi hukum masyarakat untuk menekan praktik promosi judi online
Fidusia Care (Fidusia Education For Digital Youth) : Program Literasi Hukum Perdata Tentang Jaminan Fidusia Dan Perjanjian Digital Bagi Siswa SMAN 5 Kota Serang Fitri Fatmawati; Hari; Ilham; Muhamad Jaenudin; Syechan Ali Abdalloh
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 5 (2026): INLAW - Mei 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyak generasi muda, terutama Gen Z yang masih duduk di bangku SMA, belum paham betul tentang hukum perdata, terutama soal jaminan fidusia dan perjanjian digital. Siswa SMA sebagai pelaku utama dalam penelitian ini merupakan pengguna aktif layanan digital rentan terlibat dalam transaksi berbasis perjanjian tanpa pemahaman yang memadai. Program FIDUSIA CARE (Fidusia Education for Digital Youth) hadir untuk menjawab tantangan ini melalui kegiatan pengabdian di SMAN 5 Kota Serang. Program ini menggunakan cara belajar yang menyenangkan dan melibatkan peserta secara aktif, seperti sosialisasi santai, simulasi transaksi online, dan permainan peran (legal roleplay) tentang situasi hukum sehari-hari. Hasil yang ditargetkan tidak hanya berupa peningkatan pengetahuan hukum dasar, tetapi juga perubahan sikap, siswa menjadi lebih kritis saat menghadapi tawaran pinjaman online, lebih teliti membaca syarat dan ketentuan sebelum menyetujui perjanjian digital, dan mampu mengenali potensi risiko hukum sejak dini. Setelah mengikuti program Fidusia Care, para siswa diharapkan jadi lebih paham soal hukum, lebih teliti saat membaca kontrak online, dan bisa mengenali kapan jaminan fidusia dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Kereta Api Atas Kerugian Akibat Peristiwa Pelontaran Batu Adnin Putri Fatinah
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 5 (2026): INLAW - Mei 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kereta api merupakan salah satu moda transportasi publik yang memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat karena mampu memberikan layanan perjalanan yang relatif cepat, ekonomis dan dapat menjangkau banyak penumpang. Di sisi lain, penyelenggaraan transportasi kereta api masih menghadapi berbagai gangguan keamanan, salah satunya berupa adanya peristiwa pelontaran batu yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa. Peristiwa tersebut dapat menyebabkan terganggunya rasa aman penumpang selama berada dalam rangkaian perjalanan. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan posisi pengguna jasa kereta api sebagai konsumen serta menelaah bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa yang menderita kerugian akibat adanya peristiwa pelontaran batu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna jasa kereta api termasuk dalam kategori konsumen yang memiliki hak atas keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kompensasi atas kerugian yang dialami
Pengaturan Data Digital Sebagai Objek Hak Kebendaan Menurut Hukum Perdata Indonesia Lusyana Ratna Fahradila; Tuhana
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 5 (2026): INLAW - Mei 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan data digital yang bernilai ekonomi dalam sistem hukum perdata Indonesia, dengan menggunakan teori kepastian hukum Hans Kelsen sebagai kerangka analisis utama. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan preskriptif melalui metode perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa regulasi data digital di Indonesia tersebar secara fragmentatif dalam empat instrumen hukum utama: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Hak Cipta. Masing-masing regulasi menggunakan pendekatan yang berbeda tanpa harmonisasi yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan normatif (rechtsvacuum) yang signifikan, khususnya mengenai status kepemilikan data non-pribadi yang bernilai ekonomi. Analisis komparatif dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok menunjukkan perlunya pengembangan kerangka hukum yang secara eksplisit mengakui data digital sebagai objek hak kebendaan
Supremasi Hukum Dalam Pemberian Amnesti Dwi Novantoro; Bayu Dwi Anggono; Fanny Tanuwijaya
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 6 (2026): INLAW - JUNI 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketentuan amnesti merupakan salah satu dari 4 (empat) bentuk pengampunan yang merupakan hak prerogatif Presiden berdasarkan Pasal 14 UUD NRI 1945. Selain tersurat dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 dan Pasal 4 UU Darurat RI Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, sebagai kebaharuan hukum pidana, amnesti merupakan salah satu aspek yang membuat gugurnya kewenangan penuntutan sebagaimana tersurat dalam Pasal 132 ayat (1) huruf h UU 1/2023 tentang KUHP dan Pasal 71 ayat (2) huruf h UU 20/2025 tentang KUHAP serta Pasal 132 ayat (1) huruf h UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana. Amnesti juga merupakan salah satu aspek yang membuat gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana sebagaimana tersurat dalam Pasal 140 huruf c UU 1/2023 tentang KUHP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan amnesti dalam sistem peradilan pidana demi terwujudnya supremasi hukum yang berkepastian dan berkeadilan.
Pengungkapan Informasi Perkara yang Sedang Berjalan oleh Advokat di Media Sosial dalam Perspektif Etika dan Tanggung Jawab Profesi Qistina Syakira
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 6 (2026): INLAW - JUNI 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan media sosial telah mendorong advokat memanfaatkan platform digital sebagai sarana edukasi hukum sekaligus media personal branding melalui publikasi perkara klien. Fenomena ini menimbulkan persoalan mengenai batas antara tindakan yang dibenarkan secara hukum dan tindakan yang dapat diterima secara etik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penggunaan perkara klien sebagai konten media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, serta mengkaji penggunaannya dari perspektif etika profesi advokat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus penggunaan perkara klien sebagai konten media sosial oleh advokat. Persetujuan klien dapat menjadi dasar yang mengurangi persoalan hukum terkait kerahasiaan profesi, tetapi tidak serta-merta menghilangkan persoalan etika. Oleh karena itu, diperlukan pedoman etik yang lebih jelas guna menjaga integritas, kehormatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat di era digital

Page 11 of 12 | Total Record : 116

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 8 (2026): INLAW - Agustus 2026 Vol. 3 No. 7 (2026): INLAW - Juli 2026 Vol. 3 No. 6 (2026): INLAW - JUNI 2026 Vol. 3 No. 5 (2026): INLAW - Mei 2026 Vol. 3 No. 3 (2026): INLAW - Maret 2026 Vol. 3 No. 2 (2026): INLAW - Februari 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026 Vol. 2 No. 11 (2025): INLAW - Oktober 2025 Vol. 2 No. 10 (2025): INLAW - September 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025 Vol. 2 No. 8 (2025): INLAW - JULI 2025 Vol. 2 No. 7 (2025): INLAW - JUNI 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): INLAW - MEI 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): INLAW - APRIL 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): INLAW - MARET 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): INLAW - Januari 2025 Vol. 1 No. 12 (2024): INLAW - Desember 2024 Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024 Vol. 1 No. 8 (2024): INLAW - AGUSTUS 2024 Vol. 1 No. 7 (2024): INLAW - JULI 2024 Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024 Vol. 1 No. 5 (2024): INLAW - MEI 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): INLAW - APRIL 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): INLAW - FEBRUARI 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): INLAW - JANUARI 2024 More Issue