cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syaiful Bahri
Contact Email
jurnalintekom@gmail.com
Phone
+6281263823278
Journal Mail Official
jurnalintekom@gmail.com
Editorial Address
Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
INLAW
Published by PT. Inovasi Teknologi Komputer
ISSN : 30323614     EISSN : 30323622     DOI : https://doi.org/10.60076/inlaw
Core Subject :
INLAW: Indonesian Journal of Law adalah jurnal ilmiah yang berfokus pada bidang hukum dan memiliki tujuan utama untuk menyediakan platform bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi hukum untuk berbagi pengetahuan, pemikiran, serta temuan terbaru dalam berbagai aspek ilmu hukum di Indonesia. Jurnal ini berkomitmen untuk memajukan pemahaman hukum di tingkat nasional dan internasional melalui publikasi artikel-artikel berkualitas.
Arjuna Subject : -
Articles 116 Documents
 5   6   7   8   9 
Analisis Hukum Internasional Atas Kasus Tiktok Terkait Keamanan Digital Dan Persaingan Global Amerika Serikat – China Silvia Angela
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 7 (2025): INLAW - JUNI 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah membentuk ekosistem digital tanpa batas geografis. Kehadiran media sosial seperti TikTok, yang dikembangkan oleh ByteDance Ltd asal Tiongkok, menjadi simbol keberhasilan inovasi digital sekaligus tantangan hukum dan geopolitik global. Diluncurkan secara global pada tahun 2017, TikTok dengan cepat menjangkau pasar internasional, termasuk Amerika Serikat. Fitur algoritmik “For Your Page” (FYP) menjadikannya unik dalam menyebarkan informasi berbasis preferensi pengguna. Namun, keberhasilan TikTok menimbulkan kekhawatiran besar, terutama di Amerika Serikat, terkait kedaulatan digital, keamanan data, dan potensi intervensi pemerintah Tiongkok terhadap data pribadi warga AS. Pemerintahan Donald Trump merespons kekhawatiran ini dengan upaya pelarangan TikTok dan negosiasi akuisisi oleh perusahaan AS seperti Microsoft dan Oracle. Meskipun sebagian saham berhasil diambil oleh Oracle, kendali algoritma tetap berada di tangan ByteDance, sehingga tidak memberi AS kontrol penuh. Selain isu hukum, TikTok juga menjadi sarana penyebaran ekspresi politik yang dianggap merugikan citra AS, seperti dalam gerakan #BlackLivesMatter dan kampanye politik. Dalam konteks hukum internasional, kasus TikTok mencerminkan perlunya pengaturan yang seimbang antara kebebasan teknologi, perlindungan data, dan kepentingan nasional. TikTok menjadi studi penting dalam memahami tantangan baru yang dihadapi hukum internasional di tengah konflik geopolitik dan dominasi teknologi global
Analisis Pengaturan Dan Implementasi Subsidi Pemerintah Indonesia Terhadap Biodiesel Terhadap Hukum Transaksi Bisnis Internasional Irene Gracia Simanjuntak
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 7 (2025): INLAW - JUNI 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Subsidi merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang sah dan sering digunakan oleh negara-negara untuk memperkuat sektor strategis domestik, termasuk energi terbarukan seperti biodiesel. Indonesia, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), memberikan subsidi kepada produsen biodiesel guna meningkatkan daya saing di pasar internasional. Namun, kebijakan ini menuai sengketa hukum internasional ketika Uni Eropa menilai bahwa subsidi tersebut merugikan industri biodiesel domestik mereka, sehingga memberlakukan bea masuk anti-subsidi (countervailing duties). Sengketa ini kemudian dibawa ke forum penyelesaian sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan menjadi preseden penting dalam hukum perdagangan internasional, khususnya dalam implementasi Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) 1995. Studi ini mengkaji legalitas subsidi biodiesel Indonesia berdasarkan ketentuan SCM Agreement dan ketentuan hukum nasional, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi negara berkembang dalam menyelaraskan kebijakan subsidi strategis dengan prinsip perdagangan bebas dan adil. Hasil kajian menunjukkan bahwa harmonisasi antara kepentingan pembangunan nasional dan kewajiban internasional menjadi hal krusial dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan hukum internasional.
Analisis Gugatan Uni Eropa Di Wto Atas Hilirisasi Nikel Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional Desi
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 7 (2025): INLAW - JUNI 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia meski tidak mengimpor bijih nikel dari Indonesia menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksplanasi yang menekankan pada kedalaman data yang diperoleh peneliti. Teori yang digunakan untuk menganalisis studi kasus skripsi ini adalah teori liberalisasi perdagangan. Teori liberalisasi perdagangan yang dikemukakan oleh Adam Smith menjelaskan bahwa perdagangan internasional harus didasarkan pada prinsip pasar bebas, dimana arus barang dari suatu negara ke negara lain harus bebas dari segala bentuk hambatan. Kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel membuat Uni Eropa kesulitan mendapatkan bahan baku nikel untuk industri baja tahan karatnya. Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, kebijakan Indonesia membuat pasokan nikel global menjadi langka dan harga nikel menjadi lebih tinggi. Kebijakan ini juga membuat industri baja tahan karat Uni Eropa kesulitan bersaing, khususnya dengan industri baja tahan karat Indonesia, sehingga Uni Eropa memilih untuk menggugat Indonesia ke WTO
Ketidakadilan Hukum Dalam Demokrasi Pancasila: Kasus Korupsi Minyak Dan Nenek Pencuri Kayu Arinta Marwah Nur Baiti; Ratna Endang; Zahra Salini; Reggina Sorela Gita Wahyudi; Uswatun Insani
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 7 (2025): INLAW - JUNI 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi permasalahan yang terus terjadi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketidakadilan hukum berdasarkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila melalui analisis dua studi kasus yang kontras: kasus korupsi minyak mentah oleh pejabat negara dan kriminalisasi terhadap seorang nenek miskin yang mencuri kayu untuk kebutuhan hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dari sumber-sumber hukum, jurnal ilmiah, dan berita terpercaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik, sehingga menciptakan ketimpangan perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah diproses lambat dan penuh celah hukum, sementara rakyat kecil mendapatkan sanksi berat tanpa mempertimbangkan aspek sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah sebagaimana diamanatkan dalam Demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh dengan menekankan pada keadilan substantif dan akses bantuan hukum bagi kelompok rentan.
Reformulasi Regulasi tentang Kejahatan Siber Dalam Bentuk Doxing yang Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Rahmayanti; Rifqi Fairuz Ula; Abdi Ridho; Nurul Aini
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 8 (2025): INLAW - JULI 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital yang pesat turut memunculkan tantangan hukum baru dalam bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah doxing, yakni pengungkapan dan penyebaran data pribadi seseorang secara ilegal yang dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, hingga fisik bagi korban. Meskipun praktik ini kian sering terjadi, kerangka hukum di Indonesia belum secara tegas mengakomodasi perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Penelitian ini mengeksplorasi 2 (dua) isu utama: Pertama, ketidakcukupan regulasi yang ada dalam menjerat pelaku doxing di ranah siber; dan kedua, kebutuhan untuk membangun kerangka hukum baru yang berfokus pada perlindungan terhadap korban. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengindikasikan bahwa meskipun terdapat norma yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, keduanya belum mengatur secara spesifik mengenai doxing sebagai delik tersendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi regulasi yang lebih progresif, yang tidak hanya menegaskan larangan terhadap doxing, tetapi juga menyediakan mekanisme hukum yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban dan penguatan sistem perlindungan data pribadi di era digital.
Peran Media Sosial Dalam Membentuk Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Sebagai Upaya Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Digital Salma Dwi; Silvia Anggraini; Safina Fitri; Fatisah Hasibuan; Ahmad Bakri
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 8 (2025): INLAW - JULI 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital telah mengubah lanskap komunikasi dan interaksi sosial, termasuk dalam ranah pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara kritis peran media sosial dalam membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan warga negara, khususnya generasi muda, melalui pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal nasional dan internasional, artikel akademik, serta laporan penelitian dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi strategis dalam menyampaikan nilai-nilai kebangsaan, memperkuat identitas nasional, serta memfasilitasi partisipasi aktif dalam diskursus publik. Namun, media sosial juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi, polarisasi opini, dan degradasi etika digital. Oleh karena itu, revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) perlu dilakukan dengan pendekatan yang kontekstual, integratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Integrasi media sosial sebagai instrumen pembelajaran yang kritis dan reflektif dapat menjadi solusi untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan.
Peran Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong Dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Sorong Nurdin Ibnu Fikri Hatapayo
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 8 (2025): INLAW - JULI 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini di bertujuan untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sorong dan upaya menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong. Metode yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori peran Biddle dan Thomas sebagai landasan teoritik utama. Informan penelitian ini meliputi 6 orang, 1 Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong, Tokoh Agama yang tergabung dalam Forum Keukunan Umat Beragama (FKUB) dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara, dan Studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sorong memiliki peran yang kuat dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama dengan Melakukan deteksi dini konflik dan membangun komunikasi yang baik dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Serta mensosialisasikan pentingnya tolerasi dalam kehidupan bermasyarakat. Meski demikian Badan Kesbangpol masih di hadapkan dengan tantangan seperti keterbatasan anggaran dan provokasi yang sering di lakukan oleh pihak luar. Dengan menjaga komunikasi yang baik antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Tokoh agama serta masyarakat membawa dampak yang positif bagi stabilitas daerah dan kerukunan umat beragama
Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Perbankan Yang Tidak Menyerahkan Uang Tabungan Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia Kepada Ahli Waris Nasabah (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NOMOR 41/PDT.G/2020/PN MDN) Nabila Aprilia Nasution; Saidin; Mahmul Siregar; Syarifah Lisa
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 8 (2025): INLAW - JULI 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanggung jawab hukum perbankan atas pencairan dana milik nasabah warga negara asing yang menjalin hubungan perkawinan secara sah dengan warga negara Indonesia kemudian meninggal dunia, menjadi fokus kajian ini, terutama dalam konteks penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan hukum terhadap ahli waris, serta indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif serta analisis kualitatif berdasarkan data sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelalaian bank dapat dikenai pertanggungjawaban secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait tanggung jawab perdata, serta ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang tentang Perbankan. Perlindungan hukum terhadap ahli waris mengacu pada asas lex domicili, karena semasa hidupnya, nasabah tinggal dan menikah di Indonesia, sehingga tunduk pada hukum nasional. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mdn dianggap tepat karena bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum akibat penolakan pencairan dana tanpa dasar hukum yang sah. Dengan demikian, ahli waris memiliki hak penuh atas simpanan tersebut dan layak memperoleh perlindungan hukum serta keadilan.
Implikasi Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Wasiat Elekronik Di Indonesia Donny Setha
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 8 (2025): INLAW - JULI 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum perdata di Indonesia terkait bentuk dan keabsahan wasiat, menganalisis kedudukan tanda tangan digital dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan UU ITE, menganalisis bagaimana tanda tangan digital dapat digunakan secara sah dalam dokumen wasiat elektronik menurut hukum perdata Indonesia, serta menganalisis implikasi hukum dari penggunaan tanda tangan digital dalam wasiat elektronik terhadap pembuktian dan pelaksanaan wasiat di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan literature review. Dimana hasil penelitian menjabarkan bahwa perjanjian waris digital yang menggunakan tanda tangan digital tidak sah atau tidak bisa dijadikan bukti hukum sah di KUH Perdata dan bisa dijadikan bukti sah di pengadilan melalui UU ITE, tetapi tanda tangan digital yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi elektronik, dimana pengakuan mengenai perjanjian waris digital dan tanda tangan digital ini bersifat umum, belum secara spesifik menyasar dokumen wasiat. Karena wasiat elektronik bukan bentuk wasiat yang dikenal dalam hukum waris
Implikasi Hukum Penerapan Sistem Pendaftaran Negatif Terhadap Keamanan Transaksi Jual Beli Diatas Tanah Adat Arter Lukas Tulia; Christenia Gladysthea Arvita Andries
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 10 (2025): INLAW - September 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan pendekatan negatif, di mana sertifikat tanah yang diterbitkan tidak memberikan jaminan kepemilikan yang absolut, sehingga terdapat potensi sengketa hukum. Tinjauan lebih lanjut melalui analisis yuridis normatif mengkaji efektivitas sistem pendaftaran negatif dalam melindungi hak-hak pembeli tanah dari sengketa hukum dan menganalisis implikasi hukum yang timbul dari sistem pendaftaran tanah, dengan fokus pada transaksi jual beli tanah di tanah adat. Sistem pendaftaran negatif tetap berisiko karena memungkinkan adanya kemungkinan klaim pihak ketiga. Perbandingan dengan sistem pendaftaran positif menunjukkan bahwa sistem positif lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum, meskipun lebih kompleks. Sengketa atas tanah adat juga mengungkapkan kelemahan dalam sistem negatif, di mana sertifikat dapat dibatalkan jika timbul klaim yang kuat. Oleh karena itu, sistem pendaftaran negatif dianggap tidak cukup dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pembeli tanah. Reformasi sistem pendaftaran tanah diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan kepastian hukum di Indonesia.

Page 7 of 12 | Total Record : 116

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 8 (2026): INLAW - Agustus 2026 Vol. 3 No. 7 (2026): INLAW - Juli 2026 Vol. 3 No. 6 (2026): INLAW - JUNI 2026 Vol. 3 No. 5 (2026): INLAW - Mei 2026 Vol. 3 No. 3 (2026): INLAW - Maret 2026 Vol. 3 No. 2 (2026): INLAW - Februari 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026 Vol. 2 No. 11 (2025): INLAW - Oktober 2025 Vol. 2 No. 10 (2025): INLAW - September 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025 Vol. 2 No. 8 (2025): INLAW - JULI 2025 Vol. 2 No. 7 (2025): INLAW - JUNI 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): INLAW - MEI 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): INLAW - APRIL 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): INLAW - MARET 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): INLAW - Januari 2025 Vol. 1 No. 12 (2024): INLAW - Desember 2024 Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024 Vol. 1 No. 8 (2024): INLAW - AGUSTUS 2024 Vol. 1 No. 7 (2024): INLAW - JULI 2024 Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024 Vol. 1 No. 5 (2024): INLAW - MEI 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): INLAW - APRIL 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): INLAW - FEBRUARI 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): INLAW - JANUARI 2024 More Issue