cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syaiful Bahri
Contact Email
jurnalintekom@gmail.com
Phone
+6281263823278
Journal Mail Official
jurnalintekom@gmail.com
Editorial Address
Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
INLAW
Published by PT. Inovasi Teknologi Komputer
ISSN : 30323614     EISSN : 30323622     DOI : https://doi.org/10.60076/inlaw
Core Subject :
INLAW: Indonesian Journal of Law adalah jurnal ilmiah yang berfokus pada bidang hukum dan memiliki tujuan utama untuk menyediakan platform bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi hukum untuk berbagi pengetahuan, pemikiran, serta temuan terbaru dalam berbagai aspek ilmu hukum di Indonesia. Jurnal ini berkomitmen untuk memajukan pemahaman hukum di tingkat nasional dan internasional melalui publikasi artikel-artikel berkualitas.
Arjuna Subject : -
Articles 116 Documents
 8   9   10   11   12 
Implementasi Etika Lingkungan Berbasis Sila Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Alfa Dian Prakoso; Khrisna Fathir Firmansyah; Alfarosa Mahrotul Fikriyah; Georgerius Jeff Fernando; Esa Elfa Naila Rasidah
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Krisis ekologi di Indonesia dipicu oleh paradigma pembangunan yang bersifat antroposentrisme sempit, di mana alam dipandang sebagai objek eksploitasi semata. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi etika lingkungan berbasis nilai Pancasila, khususnya Sila Ketuhanan dan Sila Kemanusiaan. Melalui metode kualitatif-filosofis, ditemukan bahwa Sila Ketuhanan menggeser paradigma manusia dari penguasa menjadi pengelola alam yang bertanggung jawab secara transendental (Teo-Antroposentrisme). Sementara itu, Sila Kemanusiaan mengamanatkan keadilan ekologis antar-generasi sebagai perwujudan martabat manusia yang beradab. Integrasi kedua nilai ini menghasilkan konsep "Eko-Spiritualitas" yang mengubah orientasi pembangunan dari ekonomi ketamakan menjadi ekonomi etis. Sinergi nilai spiritual dan kemanusiaan menjadi kunci utama dalam menjamin keberlanjutan ekosistem demi masa depan bangsa
Proses Perumusan Dan Pengesahan Pancasila Serta Undang-Undang Dasar 1945 Dimas Suprayogi; Galang Rizki Pangestu; Hilal Farizqi Ardiansyah; Arnanda Farel Dwicahya
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar ideologi dan konstitusi negara Indonesia yang lahir dari proses sejarah yang panjang dan penuh dinamika yang melibatkan banyak tokoh serta golongan. Bertujuan untuk mengkaji proses perumusan dan pengesahan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, peran tokoh-tokoh yang terlibat, serta makna yang terkandung dalam proses tersebut bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil musyawarah dan kompromi politik yang mengedepankan persatuan nasional
Pembangunan Karakter Anti Korupsi Melalui Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Peningkatan Harta Kekayaan Adellia Arafah Nuraliya; Winni Carolin; Surya Putra; Samuel Eko Saputro; Iwan Armawan
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengkaji pembangunan karakter anti korupsi melalui penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap peningkatan harta kekayaan sebagai strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi korupsi sebagai extra ordinary crime di Indonesia. Korupsi diposisikan sebagai kejahatan terstruktur yang merusak stabilitas, demokrasi, dan kesejahteraan, sehingga penanggulangannya harus mencakup pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset sesuai prinsip UNCAC 2003. Dengan menggunakan perspektif teori penegakan hukum, politik kriminal, dan hukum progresif, pembuktian terbalik dipandang sah sejauh praduga diarahkan pada legalitas harta kekayaan, bukan pada kesalahan pribadi pelaku. Pendekatan in rem terhadap aset hasil korupsi, khususnya milik penyelenggara negara, ditawarkan untuk memudahkan perampasan aset ilegal dan menutup celah pencucian uang. Penerapan pembuktian terbalik secara murni diargumentasikan sebagai instrumen penting pembentukan budaya hukum dan karakter anti korupsi, sekaligus penguatan sistem hukum nasional di era digital
Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 670/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt Tentang Gugatan Ayah Terhadap Anak Terkait Hak Waris Dihubungkan Dengan UU Perkawinan dan KUHPerdata Stefani Jolanda Indya Lorensa; Bambang Daru Nugroho; Linda Rachmainy
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif berspesifikasi deskriptif-analitis, dilakukan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan peradilan terkait. Analisis yuridis kualitatif diterapkan untuk menafsirkan norma hukum yang berlaku sekaligus mengaitkannya dengan fakta hukum dalam perkara. Hasil penelitian menunjukan bahwa objek sengketa berupa harta peninggalan merupakan harta bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengingat harta tersebut diperoleh pada masa ikatan perkawinan tanpa adanya perjanjian pemisahan harta. Sehingga, penggugat dalam kapasitas suami berhak atas sebagian dari keseluruhan harta sebagai pemilik sah yang setara dengan pewaris yang telah meninggal dunia. Selanjutnya, Majelis hakim menetapkan bahwa suami memiliki posisi hukum setara dengan anak-anak pewaris dalam golongan ahli waris pertama, dengan penentuan hak dan bagian waris mengikuti ketentuan Pasal 832 jo. Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sistem pembagian waris berdasarkan golongan, sehingga masing-masing ahli waris, baik Penggugat (Ayah/Suami) maupun Para Tergugat (anak-anak kandung) dapat memperoleh 1/3 bagian harta warisan milik almarhuman Maria Irene
Lembaga Anti Korupsi sebagai Agen Pembangunan Karakter Hukum dan Moral dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Elisabeth Simanjuntak; Rudi Hartono; Iwan Armawan
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan ancaman serius terhadap supremasi hukum dan moralitas bangsa. Peran lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai agen pembangunan karakter hukum dan moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis lembaga anti korupsi dalam membentuk budaya integritas dan etika publik sebagai fondasi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini membahas hubungan antara penegakan hukum antikorupsi dan pembinaan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas lembaga anti korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih sangat bergantung pada keberhasilan internalisasi nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem birokrasi serta kesadaran hukum masyarakat
Sinergitas KPK dan Program Pembangunan Karakter Nasional dalam Menumbuhkan Budaya Antikorupsi di Masyarakat Kristina Dameria Nathaliea Hutapea; Mochamad Haithami Achmad; Iwan Armawan
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter bangsa yang berintegritas. Artikel ini membahas sinergitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Program Pembangunan Karakter Nasional dalam menumbuhkan budaya antikorupsi di masyarakat. Melalui pendekatan normatif dan sosiologis, penelitian ini menganalisis peran KPK dalam mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial melalui pendidikan antikorupsi dan kampanye moral publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kolaborasi antara KPK dan lembaga pendidikan mampu memperkuat internalisasi nilai antikorupsi sejak dini, meskipun masih menghadapi tantangan dalam konsistensi implementasi di tingkat sekolah dan masyarakat. Dengan demikian, sinergi keduanya menjadi fondasi strategis dalam membangun karakter bangsa yang berintegritas serta memperkuat daya tahan sosial terhadap praktik korupsi
Hukum Keimigrasian Sebagai Pilar Pengaturan Orang Asing dalam Tata Hukum Indonesia Dewan Musyawarah Taruna
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2026): INLAW - Februari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum keimigrasian memegang peran strategis dalam tata hukum Indonesia sebagai instrumen pengaturan terhadap keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA). Dalam konteks meningkatnya arus mobilitas global, hukum keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan kedaulatan negara melalui pengawasan, penegakan hukum, serta pengendalian lalu lintas orang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum keimigrasian dalam struktur hukum Indonesia, fungsi-fungsi yuridis yang melekat pada institusi keimigrasian, serta relevansinya dalam menghadapi kompleksitas migrasi internasional. Metode yang digunakan adalah kajian normatif melalui telaah peraturan perundangundangan serta literatur keimigrasian. Analisis menunjukkan bahwa hukum keimigrasian berperan sebagai pilar utama dalam mengatur izin keimigrasian, perlintasan, pengawasan orang asing, hingga tindakan administratif keimigrasian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan regulasi turunannya. Kesimpulan utama artikel ini menegaskan bahwa hukum keimigrasian merupakan komponen vital dalam menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, dan kepastian hukum bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia
Efektivitas Program Pembinaan Pemasyarakatan dalam Mendorong Desistance dari Kejahatan dan Kemandirian Ekonomi Narapidana Pasca Bebas Dewan Musyawarah Taruna
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2026): INLAW - Februari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Efektivitas program pembinaan pemasyarakatan dalam mendorong proses desistance from crime serta membangun kemandirian ekonomi narapidana setelah bebas. Desistance dipahami sebagai proses bertahap ketika seseorang mengurangi atau berhenti melakukan tindak kriminal karena adanya perubahan pribadi, dukungan lingkungan, dan tersedianya peluang hidup yang lebih konstruktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif–empiris dengan menelaah kerangka hukum pemasyarakatan, teori-teori kriminologi terkait perubahan perilaku, serta temuan empiris mengenai pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, dan kegiatan kerja narapidana. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembinaan memiliki peran penting dalam membentuk motivasi dan kesiapan narapidana untuk hidup mandiri, terutama melalui pelatihan vokasional, pendidikan kepribadian, dan program kerja berbasis keterampilan. Namun, efektivitas program masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan akses pelatihan, ketimpangan fasilitas antar lembaga pemasyarakatan, minimnya pendampingan pasca-bebas, serta terbatasnya akses permodalan dan kesempatan kerja. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan dalam mendorong desistance sangat ditentukan oleh keberlanjutan dukungan setelah narapidana bebas, termasuk akses modal usaha, kesempatan kerja yang terbuka, dan jejaring sosial yang mendukung reintegrasi
Implementasi Teori Hukum Administrasi Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Yunifah Herdian; M. Abdullah
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 3 (2026): INLAW - Maret 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan teori hukum administrasi negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Fokus penelitian mencakup aspek formil dan materiil putusan, penerapan prinsip hukum administrasi dalam judicial review, serta implikasi terhadap legitimasi kebijakan publik dan kepatuhan administratif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif yuridis, dengan teknik analisis dokumen dan putusan hukum, disertai telaah literatur terkait undang-undang, peraturan pelaksana, dan jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai prosedur pembentukan undang-undang melalui asas legalitas, akuntabilitas, kepastian hukum, partisipasi masyarakat, dan transparansi, yang semuanya merupakan prinsip teori hukum administrasi. Judicial review membuktikan integrasi teori dan praktik, dengan status inkonstitusional bersyarat sebagai instrumen normatif yang menuntut perbaikan prosedur dan dokumen legislasi. Implikasi putusan mencakup penguatan legitimasi kebijakan publik, peningkatan kepatuhan administratif lembaga negara, dan konsistensi norma hukum nasional. Penelitian ini menegaskan relevansi teori hukum administrasi negara dalam evaluasi produk hukum pemerintah dan memberikan dasar ilmiah bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum untuk memastikan setiap tindakan administratif tetap konstitusional dan berorientasi pada kepentingan publik
Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata: Tantangan dan Efektivitas Penegakan Hukum Della Gunawan; Della Aditya Gunawan; Mochammad Ridho Saputra
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 3 (2026): INLAW - Maret 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan eksekusi putusan perdata merupakan tahap penting dalam sistem peradilan karena menentukan apakah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat memberikan kepastian hukum dan pemulihan hak secara nyata kepada pihak yang memenangkan perkara. Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi putusan perdata di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata serta menilai efektivitas penegakan hukum melalui mekanisme eksekusi yang berlaku saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata meliputi ketidakjelasan amar putusan yang bersifat non-executable, objek sengketa yang telah dikuasai pihak ketiga, serta perubahan status objek sengketa menjadi milik negara yang menyebabkan proses eksekusi menjadi lebih kompleks. Selain itu, efektivitas penegakan hukum dalam pelaksanaan eksekusi dipengaruhi oleh aspek substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam perumusan gugatan, penguatan regulasi terkait eksekusi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan putusan pengadilan yang lebih efektif.

Page 10 of 12 | Total Record : 116

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 8 (2026): INLAW - Agustus 2026 Vol. 3 No. 7 (2026): INLAW - Juli 2026 Vol. 3 No. 6 (2026): INLAW - JUNI 2026 Vol. 3 No. 5 (2026): INLAW - Mei 2026 Vol. 3 No. 3 (2026): INLAW - Maret 2026 Vol. 3 No. 2 (2026): INLAW - Februari 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026 Vol. 2 No. 11 (2025): INLAW - Oktober 2025 Vol. 2 No. 10 (2025): INLAW - September 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025 Vol. 2 No. 8 (2025): INLAW - JULI 2025 Vol. 2 No. 7 (2025): INLAW - JUNI 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): INLAW - MEI 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): INLAW - APRIL 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): INLAW - MARET 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): INLAW - Januari 2025 Vol. 1 No. 12 (2024): INLAW - Desember 2024 Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024 Vol. 1 No. 8 (2024): INLAW - AGUSTUS 2024 Vol. 1 No. 7 (2024): INLAW - JULI 2024 Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024 Vol. 1 No. 5 (2024): INLAW - MEI 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): INLAW - APRIL 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): INLAW - FEBRUARI 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): INLAW - JANUARI 2024 More Issue