cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 19   20   21   22   23 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS TANPA IZIN DIKAWASAN TAMAN NASIONAL LORE LINDU (Studi Kasus Wilayah Taman Nasional Lore Lindu) Afsary, Lidya
Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitia ini terfokus pada Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Dikawasan Taman Nasional Lore Lindu (Studi Kasus Wilayah Taman Nasional Lore Lindu), rumusan masalah yang diangkat yang diangkat adalah (1) Bagaimana Penegakan hukum terhadap penambang emas tanpa izin ?(2) Apa kendala yang dihadapi penegak hukum dan pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu dalam penanggulangan pertambangan emas tanpa izin dikawasan Taman Nasional Lore Lindu. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ditarik kesimpulan bahwa penanganan penegakan hukum bagi penambang emas ilegal di Desa Dongi-dongi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Adapun tindaka-tindakan yang dilakukan oleh Polda Sulteng dalam memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal yaitu berupa: tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan refresif (penindakkan). Tindakan refresif yang dilakukan oleh Polda Sulteng meliputi : (1) melakukan penangkapan kepada Tersangka, tetapi lebih sering melakukan tangkap tangan (2) melakukan penahanan, (3) penggeledahan, (4) penyitaan. Adapun yang menjadi faktor penghambat Penegak Hukum dan Pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu dalam menangani perkara tindak pidana penambangan emas ilegal meliputi : (1) kurangnya kesadaran hukum masyarakat (2) pelaku penambangan di back-up oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun upaya yang dilakukan dari Penegak Hukum dan Pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu dalam menangani tindak pidana penambangan emas ilegal dapat melalui : (1) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (2) meningkatkan kinerja satuan dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait.
PERTANGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MUDRIKA, MUDRIKA
Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan korporasi dapat dipertangungjawabkan menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1999tentang larangan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan kelemahan peraturan sanksi terhadap korporasi dalam undang-undang tindak pidana persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini dilaksanakan di Palu Sulawesi Tengah dengan memilih instansi yang relevan dengan masalah dlam skripsi iniyakni bahan kepustakaan sebagai bahan utama. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa : (1). Bentuk pertangungjawaban korporasi dalam bentuk tindak pidana persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan administrative hanya dapat dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan tidak diintegrasikan ke dalam sistem pertangungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana. (2). Kelemahan kebijakan sanksi terhadap korporasi dalam undang-undang tindak pidana persaingan usaha tidak sehat yaitu pertangungjawaban korporasi dalam tindak pidana persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan administratif hanya dapat dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sehingga tidak ada ketentuan pertangungjawaban pidana erhadap korporasi dalam undang-undang tersebut sanksi itu tidak merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim/pengadilan apabila korporasi diajukan sebagai pelaku tindak pidana. 
PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN AFANDI, AHMAD
Legal Opinion Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, cenderung kondisinya semakin menurun. Hutan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah. Ketersediaan  air dan kesuburan tanah merupakan urat nadi kehidupan manusia. Hutan merupakan 60% luas daratan Indonesia, sebenarnya merupakan kekayaan alam yang sangat penting dan strategis. Kerusakan hutan yang terus terjadi telah mengakibatkan bencana yang menelan korban harta dan jiwa yang tidak sedikit, seperti musibah kebakaran,banjir dan tanah longsor pada musim hujan dan lain sebagainya. Hal ini tentu merupakan tantangan bagi semua pihak untuk mencari akar permasalahan dan solusi pemecahannya. Disamping itu lemahnya penerapan sanksi bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Perusakan  Hutan berdasarkan UU No.18/2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang lolos dari jeratan hukum. Realita inilah yang melatar belakangi mengapa saya melakukan penelitian ini. Penelitian ini termasuk kategori penelitian library research, yaitu pola penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Hasil sumber data yang telah diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder. Kata Kunci : Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan
TINJAUAN HUKUM PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALU KAMARIYAH, ANIK
Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang paling banyak terjadi dimasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan makin meningkatnya jumlah gugatan perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Palu. Dalam proses penyelesaian perkara termasuk yang berkaitan dengan gugatan perkara perceraian oleh lembaga peradilan tertinggi di negara ini telah mengeluarkan suatu peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Peraturan tersebut mengharuskan kepada setiap perkara yang diproses di Pengadilan termasuk pengadilan Agama Palu, harus didahului dengan proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya secara damai. Namun dalam kenyataan dalam perjalan waktu, pelaksanaan mediasi terhadap perkara-perkara yang ditangani oleh pengadilan termasuk pengadilan Agama Palu perkara yang selesai secara damai dapat dihitung dengan jari. Sehingga perlu dicari pokok permasalahannya apa sebenaranya yang terjadi. Dalam penelitian ini diberi judul : tinjauan Hukum prosedur Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palu; dengan tujuan penelitian untuk mengetahui masing-masing Prosedur mediasi perkara perceraian pada Pengadilan Agama Palu dan Hambatan yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadian Agama Palu. Mediator dalam menjalankan tugasnya melaksanakan mediasi terhadap perkara-perkara perceraian di pengadilan agama Palu selama ini adalah dalam prosesnya dapat dibagi dalam dua tahapan proses yakni  adalah sebagai berikut:Pertama tahapan pramediasi dan tahapan pelaksanaan media. Dalam tahapan pra mediasi merupakan tahapan dimana hakim ketua pemeriksa perkara membuka sidang pada hari pertama dan disampaikan kepada para pihak mengenai keharusan mediasi. kepada para pihak diberikan waktu untuk menunjuk mediatoruntuk melaksanakan mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi apabila terjadi kesepakatan akan dibuatkan  kesepakata bersama yang akan ditanda tangani oleh para pihak dan mediatornya. Sedangkan jika mediasinya gagal akan dilaporkan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Hakim pemeriksa perkara yang mendapatkan laporan kegagalan mediasi akan menentukan hari sidang  dan melanjutkan persidangan pemeriksaan pokok perkara.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR DAN MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN DISIPLIN DAN KEJAHATAN ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH) MARALA, SYAHIRUDDIN DAENG
Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Prosedur Dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin Dan Kejahatan Anggota Polri (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah)”. dengan identifikasi masalah, bagaimana prosedur dan mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri serta bagaimana prosedur dan mekanisme jika seorang anggota polri melakukan tindak pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan serta prosedur dan mekanisme dalam penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dan perbuatan tindak pidana oleh anggota Polri dengan melihat studi kasus diwilayah kepolisian daerah Sulawesi Tengah.Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota polri adalah melalui proses persidangan disiplin yang dimulai dari tahapan penerimaan laporan, pemerisaan, persidangan, hingga penjatuhan sanksi / hukuman, dengan mengacu pada peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia, disamping itu mekanisme dan prosedur perbuatan tindak pidana oleh anggota Polri adalah berdasarkan prinsip equality before the law bahwa persamaan didepan hukum berlaku bagi anggota polri bagi yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diadili melalui peradilan umum, hal tersebut berdasarkan TAP MPR-RI No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR-RI No. VII/MPR/2000 telah memisahkan Polri dari TNI dan meletakkan fungsi Polri secara terpisah dari TNI, sehingga membawa konsekuensi logis kepada institusi Polri yang sebelumnya berstatus sebagai militer berubah menjadi status Sipil sehingga tunduk dan patuh terhadap peradilan umum.
ASPEK KONSTITUSIONAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 005/PUU-IV/2006 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SURYANINGSIH, INDAH
Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang pemikiran dan dasar pertimbangan hukum MK dalam memutus Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006 berkaitan dengan hakim konstitusi yang tidak termasuk dalam objek pengawasan KY adalah tidak konsisten bahkan inkonstitusional dalam arti tidak ada ketentuan konstitusi yang menguatkan pendapat tersebut serta tidak mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum, karena pada hakikatnya pengawasan ditujukan untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Sebagaimana disebutkan  Lord Acton, bahwa  “power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. Artinya, kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut, maka akan korup juga secara absolut.Putusan ideal atas perkara Nomor 005/PUU-IV/2006 menurut penulis adalah pertama, menyatakan sepanjang menyangkut ketentuan yang berkaitan dengan Hakim Konstitusi, para Pemohon (Hakim Agung) tidak memiliki legal standing atau permohonan pemohon terkait hal tersebut tidak dapat diterima, sebab tidak ada kerugiaan konstitusional pemohon (Hakim Agung) jika KY mengawasi hakim konstitusi. Kedua, menyatakan: Pasal 1 angka 5 dan Pasal 20 UUKY dan Pasal 34 ayat (3) UUKK tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf (e), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5); Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (4) UUKY bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG N0. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) RAHMAN, RAHMAN
Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diakui secara luas, orang yang alami ancaman (critical incident ) dalam kehidupannya atau pengalaman traumatik lainnya mempunyai resiko mengalami distres psikologikal. Anak-anak yang diperdagangkan khususnya bagi tujuan eksploitasi seksual selalu mengalami trauma. Trauma tersebut memberi pengaruh kepada emosi, fizik, kognitif dankesejahteraan mental anak. Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup,tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  mengkhususkan diri pada perlindungan anak. Kriminalisasi terhada anak termaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Jika korbannya bukan anak maka pasal-pasal dalam undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. 
IMPLEMENTASI DIVERSI PADA KASUS TINDAK PIDANA ANAK DALAM TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS POLRES PALU) Malingga, Marsita Buana; Yusman, Benny Diktus; Qalbi, Vivi Nur
Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan skripsi ini membahas implementasi diversi pada kasus tindak pidana anak dalam tahap penyidikan di Polres Palu. Kemudian membahas mengenai hambatan-hambatan dalam proses diversi pada tahap penyidikan di Polres Palu. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana implementasi diversi pada tahap penyidikan di Polres Palu dan faktor apa yang menghambat proses diversi di Polres Palu. Dengan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian adalah bahwa penyidik Polres Palu dalam mengimplementasikan proses diversi pada perkara anak sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang Sistem Peradilan pidana Anak dimana diversi yang dilaksanakan merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 tahun, adapun banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak namun tidak diselesaikan melalui jalur diversi merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 7 tahun, penyidik Polres Palu dalam menangani kasus tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum penyelesaiannya telah dilaksanakan melalui jalur diversi dengan pendekatan restoratif justice system. Hambatan yang dihadapi adalah  ketidakpahaman pihak korban mengenai penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui diversi.
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BAKRI, SULAIMAN
Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam mencegah pencucian uang sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 1. Pengaturan kewenangang PPATK dapat mendukung pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. 2. Hambatan PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.Dari penelitian ini diketahui bahwa PPATK adalah lembaga yang independen dengan kewenangan, pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pengeolahan data transaksi yang mencurigakan, pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, analisis terhadap transkasi pencucian uang dan meneruskan kepada penyidik terhadap terjadinya pencucian uang. Hambatan PPATK dapat berupa database yang terbatas dan belum terintegrasi dan belum semua transaksi yang mencurigakan dilaporkan atau lambat dilaporkan, kewenangan PPATK yang terbatas seperti tidak dapat melakukan penyelidikan. 
KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DI KOTA PALU BURHANUDIN, BURHANUDIN
Legal Opinion Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian menunjukkan bahwa anak dibawah umur yang termasuk golongan lemah fisik, mental,dan sosial sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan. Undang-Undang ataupun KUHP belumsepenuhnya melindungin hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan, dikarenakan ancamansanksi pidana masih sangat ringan sehingga menyebabkan pelaku kekerasan hanyadihukum ringan bahkan bebas dari hukuman. Lahirnya Undang-undang no. 23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak memberikan harapan yang lebih menjanjikan bagi anak yang menjadikorban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan. Undang-Undang ini telah memiliki ancaman sanksipidana yang cukup berat dan menggunakan batas minimal sehingga pelaku tidak dapatbebas darituntutan. Perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan adalah tanggung jawab bersamaantara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Anak menjadi korban kekerasan perlu mendapatkanperlindungan hukum dalam rangka mengembangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Kata Kunci : Perlindungan Anak di Bawah Umur.  

Page 21 of 39 | Total Record : 386

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue