Articles
386 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI MELALUI SISTEM PEMASARAN MEDIA ONLINE ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sahlan, Sahlan]]>;
<![CDATA[Pusadan, Sulwan]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum mengatur tentang Perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan Undang â Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan demikian, bahwa perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dalam transaksi pemasaran melalui media online telah memiliki dasar hukum yang jelas yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata serta Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang â Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdapat dalam berbagai perangkat peraturan perundang-undangan. Teknik Pengumpulan Data, dalam penulisan ini digunakan Studi Kepustakaan (Library research). Cara pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan ini dengan menggunakan buku-buku, majalah, dan peraturan perundang-undangan.Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang â Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memberikan Perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dalam transaksi pemasaran media online, sehingga jika terjadi pelangaran dapat dilakukan penyelesaian hukum yang sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang â Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.]]>
<![CDATA[ASPEK PIDANA TERHADAP DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS ]]>
<![CDATA[ALAMSYAH, ALAMSYAH]]>;
<![CDATA[SALOKO, ANDI MURNIATI]]>;
<![CDATA[KAMAL, KAMAL]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Karya ilmiah ini membahas mengenai maraknya perbuatan yang dapat mengakibatkan diskriminasi rasa dan etnis, Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimanakah pertanggungjawabkan secara pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap diskriminasi ras dan etnis dan bagaimanakah bentuk perlindungan korban tindak pidana diskriminasi ras dan etnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. Meode penelitian yaitu normatif.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Pertanggungjawabkan secara pidana terhadap pelaku diskriminasi ras dan etnis yaitu orang perorangan dan korporasi yang dilakukan terhadap perkumpulan tertentu berdasarkan diskriminasi ras dan etnis kebangsaan, budaya, agama, jenis kelamin, dengan sanksi pidana terdiri sanksi pidana penjara dan pidana denda dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap diskriminasi ras dan etnis dan, pemeritah memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis, adanya perlindungan yang diberikan oleh Komnas Hak Asasi Manusia dan adanya ganti rugi. Sehingga disarankan hendaknya perlu revisi terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis dengan memasukkan lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga yang menangani korban bukan hanya Komnas Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI SABUNG AYAM DI POLRESTA PALU ]]>
<![CDATA[Yudhawarman, Arya]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam pasal 303 KUHP, pasal 30 KUHP dan UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Carson dan Butcher (1992) dalam buku Abnormal Psychology and Modern Life, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.Masyarakat yang tidak bekerja dan cenderung menghabiskan waktu luang dengan hal hal yang negatif semacam itu. Serta sabung ayam yang membutuhkan banyak ayam. Dimana dalam laga besar dan beberapa ronde yang digelar pemain bisa menghabiskan puluhan ayam jago yang masing- masing harganya tidak murah. Dan sudah bisa ditebak dampak negatifnya. Keadaan masyarakat yang banyak menganggur dan hobi bersabung ayam serta membutuhkan banyak dana mau tak mau banyak anggota masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti mencuri merampok atau sebagainya.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERBUATAN MANANGKA (DELIK PENCURIAN) DALAM HUKUM ADAT TO PEKUREHUA DI DESA MAHOLO KABUPATEN POSO ]]>
<![CDATA[AMIN, RIZKI MUH.]]>;
<![CDATA[JUBAIR, JUBAIR]]>;
<![CDATA[RAMPADIO, HAMDAN HI.]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masyarakat hukum adat di kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Secara historis, warga masyarakat hukum adat di Indonesia serta etnik yang melingkupinya, sesungguhnya merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia Tenggara. Secara kultural mereka termasuk dalam kawasan budaya Austronesia, yaitu budaya petani sawah, dengan tatanan masyarakat serta hak kepemilikan yang ditata secara kolektif, khususnya hak kepemilikan atas tanah ulayat. Dalam kehidupan politik, beberapa etnik berhasil mendominasi etnik lain beserta wilayahnya, dan membentuk kerajaan-kerajaan tradisional, atau kelompok suku. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak â haknya mendapat landasan hukum dalam UndangâUndang Dasar, yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 18 B (2) UndangâUndang Dasar yang berbunyi : âNegara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.âSalah satu masyarakat hukum adat yang hingga kini masih tetap mempertahankan hukum adatnya yaitu suku Pekurehua atau biasa disebut dengan sebutan To Pekurehua. Suku ini tesebar di Kecamatan Lore Utara, Lore Timur, Lore Peore atau biasa di sebut dengan Lembah Napu, Kabupaten Poso. Pada penyelesaian delik pencurian atau dalam bahasa lokal disebut âManangkaâ memiliki proses penyelesaian yang bertujuan memperbaiki hubungan pelaku dan korban melalui sidang adat dan pemberian sanksi adat (Giwu). Pada delik ini memiliki sanksi adat (Giwu) yang terbagi menjadi Sanksi adat (Giwu) Besar bagi delik pencurian dengan nilai besar dan Giwu kecil bagi delik pencurian dengan nilai kecil.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG ]]>
<![CDATA[SANDI, MOH.]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya. Pengertian arbitrase menurut UU No. 30 tahun 199 adalah, âArbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada PerrjanjianA rbitrase yang dibuat secara tertulis oleh parap ihak yang bersengketaâ jelas berarti dalam pengertian arbitrase memuat suatu perjanjian yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dan yang disebut dengan klausul arbitrase. Klausul arbitrase merupakan perjanjian yang dibuat sebelum atau sesudah sengketa terjadi pada kedua belah pihak. Perjanjian atau klausul arbitrase dapat berupa, Factum de compromittendo dan Akta Kompromis.Arbitrase dalam menyelesaiakan sengketa dagang dapat berbentuk dalam 2 jenis arbitrase yaitu arbitrase yang bersifat paten dan arbitrase yang bersifat sementara. Arbitrase yang bersifat paten, disebut dengan arbitrase Institusional dan arbitrase yang bersifat sementara, disebut dengan arbitase Ad-hoc.Sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan atau sengketa yang haya dapat di selesaikan melalui lembaga arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun sengketa yang hanya dapat di selesaikan melalui arbitrase adalah, kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual.]]>
<![CDATA[PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI PALU) ]]>
<![CDATA[IBRAHIM, IBRAHIM]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideology untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.Berkenaan dengan hal tersebut, konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideology oleh suatu negara adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbale balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideology, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DALAM INVESTASI MELALUI SISTEM MLM ]]>
<![CDATA[Anisa, Anisa]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme MLM dan perlindungan hukum terhadap anggota multi level marketing dalam investasi melalui sistem MLM khususnya di Kota Palu, di tinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perdagangan serta keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Penelitian ini ber sifat yuridis normatif atau metode kepustakaan. Teknik dalam pengumpulan bahan hukum dengan cara penelusuran bahan pustaka dan Wawancara sebagai data penunjang. Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) mekanisme pendaftaran MLM Tuppeware memberikan produk kepada setiap anggota baru dimana harga produk tersebut sama besarnya dengan biaya pendaftaran. Keuntungan yang di peroleh tergantung jenjang karir dan prrofit yang di dapatkan anggota tersebut. (2) penerapan aturan penjualan langsung atau multi level marketing di indonesia masih sangat lemah. Karena pengaturan mengenai MLM hanya di atur dalam surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Jangkauan berlakunya pun masih sangat terbatas hal ini di sebabkan karena tidak adanya pengaturan tentang larangan penggunaan pola piramida atau money game dalam bisnis MLM.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT KAILI LEDO DI KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI ]]>
<![CDATA[CAKRAWALDI, HABRIAWAN]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun, diantara salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Pembagian warisan menurut masyarakat adat Kaili mengenal adanya pembagian waris menurut garis keturunan. Masyarakat adat Kaili tersebut menganut sistem keturunan Parental yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu yang mana kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan. Dalam pembagian warisan tersebut, anak laki-laki yang mendapatkan lebih warisan. Adapun permasalahan yang penulis angkat mengenai: 1. Apakah sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi? 2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan menurut adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi?, tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kekerabatan terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan juga untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan menurut adat suku Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[TALAWE, GABRIEL]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta urgensi penguatan fungsi Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwakilan daerah dalam pengambilan kebijakan nasional ditingkat pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan, yakni penelusuran bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi akan adanya 2 (dua) faktor yaitu demokratisasi dan upaya mengakomodasi daerah dalam pengambilan kebijakan nasional, secara teoritis keberadaan Dewan Perewakilan Daerah dimasudkan untuk menerapkan prinsip Cheks and balances antar lembaga negara, yaitu adanya proses saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga Negara. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat hubungan pusat dan daerah demi menjaga keutuhan dan kesatuan Negara kesatuan republik Indonesia. Namun, berdasarkan  hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kewenangan Dewan Perwakilan Daerah untuk menjalankan fungsinya sebagai perwakilan daerah masih belum memadai, sehingga keinginan untuk menerapkan prinsip Cheks and balances antar lembaga Negara masih belum dapat terwujud.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS ASAS FREIES ERMESSEN DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PAJAK ]]>
<![CDATA[Jamal, Ahmad Yani]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan diskresi dalam menyelenggarakan fungsi pajak dan untuk mengetahui tolok ukur serta bentuk atau mekanisme pengujian asas freies ermessen manakala terjadi kerugian bagi masyarakat. Pada dasarnya freies ermessen muncul karena sebagai ketentuan tertulis (written law), peraturan perundang- undangan memiliki jangkauan yang terbatas bila dibandingkan dengan perubahan atau perkembangan masyarakat yang semakin cepat, sementara pada prinsipnya badan/pejabat administrasi pemerintahan tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada mayarakat dengan alasan hukumnya tidak ada ataupun hukumnya ada tetapi tidak jelas sepanjang hal tersebut masih menjadi kewenanganya, untuk itu asas freies ermessen hadir sebagai dasar pemerintah untuk membuat peraturan kebijakan agar penyelenggaraan fungsi pajak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Meskipun demikian kesewenag-wenangan maupun kelalaian pejabat adminisgtrasi negara bisa saja terjadi dan mengakibatkan kerugian Sehingga untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesewenang wenangan atau kelalaian pejabat administrasi negara yang mengakibatkan kerugianuntuk itu, maka diperlukan adanya tolok ukur dan pengujian terhadap peraturan tersebut.]]>
