Articles
386 Documents
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUTUPAN JALAN TANPA IZIN ]]>
<![CDATA[Faisal, Mohamad]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Sering kita jumpai penutupan jalan diwilayah kota Palu yang dilakukan oleh masyarakat, untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, contoh seperti pelaksanaan Road Race dan pesta kawin, hal ini tentu saja mengganggu kepentingan umum dan tidak sesuai dengan tujuan jalan yang di atur dalam pasal 3 UU No 38 Tahun 2004, dengan demikian timbul masalah dalam hal pelaksanaan penegakan hukum karena dalam pelaksanaannya sulit diterapkan sebagai akibat terdapatnya budaya hukum masyarakat, hal ini memerlukan waktu yang cukup panjang sampai penegakan tersebut dapat langsung ditegakkan Kata Kunci : Penggunaan Jalan tanpa izin]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERORISME ]]>
<![CDATA[ORISA, ANDRE TANJUNG]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kesimpulan penelitian adalah Kedudukan informasi elektronik sebagai alat bukti pembuktian tindak pidana terorisme sebagai alat bukti baru atau menambah alat bukti baru dan bukan sebagai perluasan alat bukti yang ada pada KUHAP, sehingga dapat berdiri sendiri diluar alat bukti KUHAP sesuai asas lex specialis karena undang-undang terorisme merupakan ketentuan khusus dari alat bukti yang ada pada KUHAP. Kekuatan alat bukti elektronik dalam undang undang tindak pidana terorisme harus didukung oleh saksi ahli untuk menjelaskan keaslian dari Informasi Elektronik tersebut dan dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dan alat bukti Informasi Elektronikharus diambil atau diperoleh oleh penegak hukum yang berwenang.Saran penelitian ini: Perlu perbaikan (revisi) atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khususnya yang menyangkut pembuktian terhadap barang bukti data elektronik dan produksinya sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Sebaiknya Hakim menerapkan sistim pembuktian negatif dalam mengadili perkara tindak pidana terorisme dimana diajukan alat bukti elektronik sehingga dapat tercapai tujuan hukum acara pidana untuk mendapatkan kebenaran materiil.]]>
<![CDATA[PRINSIP HUKUM PEMBIAYAAN SYARIAH PADA LEMBAGA PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Supriadi, Supriadi]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa bank syariah dengan bank konvensional, letak perbedaannya hanyalah pada persoalan istilah bunga dan bagi hasil/margin.Secara prinsip mereka menganggap sama saja karena meminta imbalan dalam transaksi pembiayaannya yang berupa tambahan atau semacam funds transfer price. Padahal dalam ekonomi Islam tidak dikenal adanya time value of money, yang berarti bahwa nilai uang saat ini dengan nilai pada masa yang akan datang tidaklah berubah. Uang hanya dipahami sebagai sekedar alat pembayaran/alat tukar terhadap suatu barang yang dibeli.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan mengusung isu sebagai berikut : Bagaimanakan prinsip hukum dalam proses pemberian pembiayaan syariah ? Â Kata kunci : prinsip hukum pembiayaan syariah]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP MUCIKARI ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA PALU ]]>
<![CDATA[Akbar, Muhammad]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul âTinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak dibawah Umur di Kota Paluâ. Penelitian ini dilakukan di kantor KPPA, Rutan dan langsung pada mucikari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mucikari anak dibawah umur dan cara menanggulangi terjadinya mucikari anak di bawah umur di Kota Palu.           Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari tempat penulis melakukan penelitian berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta bahan lain yang diperlukan dalam penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pekerjaan mucikari anak dibawah umur di Kota Palu yaitu faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, faktor orang tua yang kurang memberikan perhatian dan pengawasan, faktor pergaulan yang bebas menyebabkan anak tak canggung melakukan hubungan seks sehinggaUpaya penanggulagan pekerjaan mucikari anak dibawah umur di Kota Palu yang di lakukan pihak kepolisian, pemerintah, komunitas peduli perempuan dan anak (KPPA), orang tua dan masyarakat yaitu upaya preventif dan upaya represif.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG SYARAT DAN PENERAPAN PENGGUNAAN PERSANGKAAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA ]]>
<![CDATA[PRASETYA, BOBY]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hakim dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara perdata selalu berdasarkan pada pembuktian yang merupakan upaya bagi pihak-pihak dalam mendalilkan peristiwa-peristiwa atau haknya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan di pengadilan. Untuk rnembuktikan hak tersebut, maka para pihak mengajukan alat bukti sebagaimana telah diatur datum ketentuan hukum acara perdata. Yakni pasal 164 HIR pasal 284 RBG dan pasal 1866 KUHPerdata. Salah satu alat bukti tersebut adalah alat bukti persangkaan. Persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah yang tidak terkenah Persangkaan terdiri dari dua macam yakni persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang. Sejauhmana penggunaan persangkaan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata serta syarat- syaratpenggunaan alat bukti tersebut dan sejauh mana kekuatan pembuktian persangkaan diterapkan oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata, diharapkan dapat berguna bagi pihak - pihak yang berperkara agar mengetahui bahwa Hakim wajib menerapkan alat bukti persangkaan sebagai alat bukti tidak langsung untuk melengkapi alat bukti yang diajukan oleh pihak - pihak dan diharapkan pula dapat berguna bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perdata, alat bukti persangkaan dapat diterapkan untuk menambah alat bukti yang diajukan olehpihak-pihakyang berperkara dipengadilan. Kata Kunci : Alat Bukti yang digunakan Dalam Perkara Perdata.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TENTANG FUNGSI DAN TUJUAN SITA JAMINAN DALAM PERKARA PERDATA ]]>
<![CDATA[AKBAR, FADLI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis beberapa hal. Pertama bagaimanakah tujuan dan fungsi daripada sita jaminan dalam perkara perda. Kedua, Hambatan-hambatan apa yang sering dihadapi oleh Pengadilan  dalam  melaksanakan sita jaminan dalam perkara perdata.            penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu secara yuridis ditelaah peraturan perihal pertimbangan hakim dalam penetapan sita jaminan. Dan penelitian ini menggunakan jenis diskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya.           Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pertama, Bahwa  Conservatoir  Beslag  (sita  jaminan )  adalah  suatu  tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Pelaksanaan Conservatoir Beslag diatur dalam pasal  197 HIR, jo 227 HIR dan pasal 261 jo pasal 206 RBG. Pelaksanaan Conservatoir Beslag diawali dengan adanya penetapan Conservatoir Beslag dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan surat perintah kepada panitera atau juru sita Pengadilan Negeri untuk melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa. Panitera maupun juru sita dibantu oleh dua orang saksi yang telah dewasa pasal 197 (6). Tahap terakhir dalam pelaksanaan sita jaminan adalah pembuatan berita acara sita jaminan sesuai dengan ketentuan pasal pasal 197 (5) HIR, tanpa adanya berita acara sita jaminan, penyitaan tersebut dianggap tidak sah. Kedua, Hambatan dalam pelaksanaan Conservatoir Beslag serta pemecahan masalahnya antara lain sebagai berikut : Pertama, belum tentu surat - surat yang tercantum pada barang  atas nama tergugat. Kedua, barang  atau  obyek  sengketa  menjadi agunan  dalam  hak tanggungan. Ketiga, barang atau obyek sengketa merupakan  harta warisan yang belum terbagi.]]>
<![CDATA[PROSES PENYELESAIAN PERKARA ANAK BERDASARKAN MEKANISME DIVERSI (STUDI PADA PERKARA ANAK DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH) ]]>
<![CDATA[SETIAWAN, MUHAMMAD AKBAR]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan karya ilmiah ini adalah : (1) Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara anak berdasarkan mekanisme Diversi di Kepolisian Sulawesi Tengah, dan (2) Untuk mengetahui hambatan yang terjadi selama proses penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi di Kepolisian Sulawesi Tengah. Rumusan masalah bagaimanakah proses penyelesaian perkara anak berdasarkan mekanisme diversi di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan bagaimanakah hambatan proses penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dalam karya ilmiah ini, maka dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar tindak pidana terhadap anak ini telah mampu diselesaikan dengan proses diversi walaupun ada hambatan seperti tindak pidana yang dilakukan ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun dan merupakan perbuatan berulang, kurangnya pemahaman tentang pengertian diversi serta pihak yang menjadi korban tidak terima tetapi dengan diberikan solusi terhadap hambatan yaitu dengan diberikan pengertian oleh yang menengahi permasalahan tersebut seperti Rt, Rw pada tingkatan masyarakat dan PPA, BAPAS pada tingkat Penyidikan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGGUNAAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PALU ]]>
<![CDATA[RANDY, RANDY]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul âAnalisis Penggunaan Uang Paksa (dwangsom) dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Hubungan Industrial Paluâ. Permasalahan pokok yang hendak dikaji adalah bagaimanakah efektivitas penerapan uang paksa (dwangsom) dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial Palu dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penerapan uang paksa (dwangsom) tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku di masyarakat yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan studi lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Hubungan Industrial Palu. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik wawancara dan penelitian dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan uang paksa (dwangsom) dalam perkara perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial Palu tidak dapat dilaksanakan secara efektiv, dikarenakan dalam beberapa putusan tersebut merupakan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang tuntutannya merupakan pembayaran sejumlah uang, serta diluar dari perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam penerapannya yaitu ketiadaan peraturan pelaksanaannya, tidak adanya partisipasi aktif dari tergugat dan kurangnya pengawasan pelaksanaan putusan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Palu. Sehingga uang paksa yang diharapkan sebagai upaya untuk memaksa tergugat mematuhi amar putusan sama sekali tidak dapat dilaksanakan, oleh sebab itu pemerintah diharapkan segera membuat peraturan pelaksanaan uang paksa (dwangsom) tersebut.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENYALURAN SIARAN TELEVISI MELALUI KABEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN ]]>
<![CDATA[Ahmad, Asria Wahyuni]]>;
<![CDATA[Surahman, Surahman]]>;
<![CDATA[Bakri, Rahmat]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul âAspek Hukum Penyaluran Siaran Televisi Melalui Kabel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaranâ dengan rumusan masalah bagaimanakah landasan hukum penyiaran televisi melalui kabel dan bagaimanakah perizinan penyiaran televisi melalui kabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari bagaimanakah landasan hukum penyiaran televisi melalui kabel dan untuk mengetahui dan mempelajari bagaimanakah prosedur perizinan penyiaran televisi melalui kabel. Metode penelitian adalah peneltian hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa : pertama, pengaturan tentang TV kabel yang ada saat ini masih belum bisa mengatur dan melindungi semua permasalahan yang timbul karena adanya TV Kabel oleh karena itu terjadinya kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidak pastian hukum dalam penyelenggaraan jasa penyiaran televisi melalui kabel. Kedua, pelaksanaan prosedur perizinan, tahap-tahap yang harus dilewati oleh pihak pemohon terlalu dipersulit dan kurangnya aturan khusus mengenai syarat perizinan dan izin bersyarat dalam penyelenggaraan penyiaran TV Kabel.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN WARIS UNTUK PENDAFTARAN TANAH ]]>
<![CDATA[DJAYANTI, SILVANA MUKTI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan yang diberi judul Tinjauan Yuridis tentang Penggunaan Surat Keterangan Waris untuk Pendaftaran Tanah ini, dilakukan untuk mengetahui proses pembuatan Surat keterangan waris berdasarkan ketentuan yang berlaku dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses pembuatan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris.      Hasil penelitian diperoleh bahwa surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan dikuatkan oleh Lurah dan camat, ada proses pembuatan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang telah melalui proses yang sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku dan ada proses pembuatan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang tidak sesuai ketentuan (Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris sangat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada para hali waris didalam proses peralihan hak karena pewarisan karena ada pengecekan wasiat dan surat keterangan waris tersebut di buat oleh dan dihadapan serta ditandatangani oleh seluruh ahli waris dihadapan Notaris. Surat keterangan waris tidak hanya dipergunakan sebagai surat tanda bukti sebagai ali waris untuk pendaftaran tanah saja akan tetapi juga untuk pencairan uang di Bank dan untuk mengurus Asuransi.  Dan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Waris Khususnya Pendaftaran Hak atas tanah karena pewarisan]]>
