cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 23   24   25   26   27 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI OBLIGASI DI PASAR MODAL WIDIYANTI, WIDIYANTI
Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin berkembang perekonomian Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peranan perusahaan yang merupakan salah satu pelaku ekonomi. Untuk memperlancar usahanya pihak perusahaan tentunya memerlukan modal/pembiyaan selain modal usahanya sendiri, misalnya mendapatkan modal melalui fasilitas kredit bank, penjualan saham melalui bursa dan surat berharga lainnya. Salah satu surat berharga yang merupakan alternatif pembiayaan adalah obligasi yang diperdagangkan dalam pasar modal. Obligasi adalah salah satu jenis surat berharga yang kembali diperdagangkan setelah sekian lama tidak muncul dalam dunia bisnis, kemunculannya tidak lain didorong oleh keinginan penerbit untuk mendapatkan dana secara mudah dan cepat. Pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi surat-surat berharga berjangka waktu pendek, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing Oleh karena itu, Pasar Uang merupakan sarana utama bagi perusahaan untuk menyesuaikan likuiditas pada negara-negara maju pemerintah memanfaatkannya untuk memperoleh pembiayaan kegiatan anggarannya. Penerbit obligasi dapat terdiri dari perseroan terbatas baik yang bergerak dalam bidang perdagangan umum maupun lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan non bank. Sedangkan insvestornya mencakup perusahaan, bank, perusahaan asuransi, serta para manajer dana dan investasi dan perorangan. Rumusan Masalah Kriteria apakah yang menentukan dalam obligasi sehingga dapat dikategorikan sebagai surat berharga Sejauhmana perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi obligasi khususnya dipasar modal. Metode Penelitian. Untuk mendapatkan bahan hukum yang diharapkan dalam penulisan ini, maka penulis akan mengadakan penelitian perpustakaan yang berorientasi kepada penelitian normatif, untuk itu penulis berusaha menelusuri peraturan perundang – undangan serta naskah – naskah resmi lainnya yang menjadi bahan hukum primer dalam penulisan ini, disamping membaca berbagai buku literatur media massa serta yang dipandang ada kaitannya dengan objek penulisan ini, sebagai bahan hukum sekunder. 
TINJAUAN HUKUM PENJAMIN DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Aboki, Alfredniel
Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit merupakan tulang punggung bagi pembangunan di bidang ekonomi. Dengan demikian perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan seperti bidang perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan lain sebagainya. Sektor perkreditan merupakan salah satu sarana pemupukan modal bagi masyarakat bisnis. Bagi kaum pengusaha, mengambil kredit sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis. Untuk melepaskan dunia bisnis tanpa pinjaman kredit sangatlah sulit. Namun setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung risiko. Oleh karena itu perlu unsur pengamanan dalam pengembaliannya. Unsur pengamanan (safety) adalah salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit selain unsur keserasiannya (suitability) dan keuntungan  (profitability). Bentuk pengamanan kredit dalam prakteknya dilakukan dalam pengikatan jaminan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan debitur tidak dapat membayar utangnya sehingga pihak kreditur, misalnya bank dalam memberikan kredit atau utang selalu mensyaratkan adanya jaminan. Berkaitan dengan pemberian jaminan dalam perseroan yang biasanya dilakukan oleh penjamin dalam perjanjian pemberian kredit, maka dengan adanya perjanjian jaminan, penjamin dapat melakukan kewajiban debitur apabila debitur tidak dapat melakukan kewajibannya terhadap kreditur. Dan apabila penjamin tidak dapat melakukan kewajibannya maka penjamin dapat digugat pailit oleh kreditur. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah 1. Bagaimana syarat dan mekanisme pelaksanaan kepailitan penjamin? dan 2. Bagaimana akibat hukum kepailitan penjamin? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normative.
KONTRAK PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA Risqi, Mohammad
Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kita mengenal berbagai macam jaminan kebendaan, seperti gadai dan hipotik dalam KUH Perdata dan fidusia yang diatur oleh Undang-undang nomor 42 tahun 1999. Fidusia timbul karena kekurangan dari gadai yang dalam praktek menunjukkan kelemahan. Dengan Fidusia, kepentingan debitur untuk meneruskan usahanya tetap diperhatikan dengan membiarkan barang jaminan tetap berada dalam penguasaannya. Meskipun secara teoritis fidusia mempunyai kekurangan-kekurangan, akan tetapi secara praktis ia telah mendapatkan tempat yang utama dalam dunia perkreditan di Indonesia. Dan sejalan dengan program pemerintahan untuk ”menggalakkan” pemberian kredit dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen kepada golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil, yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia, fidusia dapat menjalankan peranan yang membantu baik pemberi kredit maupun penerima kredit. Akhirnya, dalam rangka menciptakan hak-hak jaminan yang menjamin kepastian hukum, yang memperhatikan kepentingan usaha penerima kredit, dan yang prosedurnya sederhana, dan fidusia telah memenuhi semua unsur-unsur yang penting tersebut, sehingga sangat membantu bagi pihak kreditur dan pihak debitur untuk melakukan kontrak pembiayaan konsumen. Kata kunci: Kontak, Pembiayaan Konsumen, Fidusia.
KEDUDUKAN ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUANYA TEHADAP HARTA WARISAN BERDASRAKAN KHI DAN KUH PERDATA Abdi, Usman
Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melihat kondisi bangsa Indonesia yang begitu banyak memiliki kebudayaan, ras, adat, bahakan agama. Hal ini menibulakan bebagai macam perbedaan pandangan hukum, terutama dalam hal pengaturan kewarisan. Pandangan perbedaan agama sering kali menimbulkan suatu permasalahan hukum bagi setiap insan dalam menerima harta orang tuanya. Dalam hukum Islam perbedaan agama sangat jelas disebutkan bahwa anak yang berbeda agama dengan orang tuanya akan terhijab untuk menerima harta orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia, hal ini tidak sejalan dengan hukum perdata yang tidak menyebutkan salah satu penghalang untuk menerima warisan adalah perbedaan agama. Kemudian jika terjadi pembagian warisan seperti apa upaya penyelesaiannya dalam hukum Islam. Adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif, di mana penulisan ini mengkaji data-data yang diperoleh baik  yang dari bahan hukum hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa kedudukan anak yang berbeda agama dengan orang tuanya terhadap harta warisan dan guna mengetahui upaya yang ditawarkan hukum Islam dalam pembagian harta warisan. kedudukan seorang anak terhadap harta warisan ini sangatlah penting, di mana anak merupakan keturunan dan penerus orang tuanya, namun ketiaka perbedaan agama mmbuat kedudukan anak terebut menjadi terhalang dalam menrima harta warisan orang tunya hal ini sangat jelas disebutkan dalam hukum Islam. Meski demikian, tidak serta merta anak tersebut kehilangan begitu saja kemungkinan untuk menerima harta orang tuanya, anak akan mendapat harta orang tuanya dengan jalan hibah atau biasa disebut hadiah ataupun pemberian kepada seseorang ketika masih hidup, kemudian dengan cara berwasiat yaitu pernyataan pemilik harta untuk memberiakn sebagian hartana kepada seseorang yang dikehendakinya. hal ini sesuai drngan fitman Allah SWT yang artinya diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara maruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.Kata Kunci: Kedudukan Anak Beda Agama, KHI, KUH Perdata
TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION DI MALAYSIA DAN SINGAPURA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL ASDAR, ASDAR
Legal Opinion Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di indonesia semakin mendapatkan perhatian internasional dan harus segera ditindaklanjuti. Kebakaran hutan dan lahan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian pada negara asal tempat terjadinya kebakaran, namun juga perdampak terhadap negara lain berupa pencemaran asap lintas batas Negara terhadap Malaysia dan Singapura. dengan kejadian pencemaran asap lintas batas yang menyebabkan terganggunya lingkungan negara lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip – prinsip hukum internasional, khususnya yang mengatur tentang hukum lingkungan internasional Dalam pencemaran lintas batas negara akibat dari kebakaran hutan ini dikarenkan Indonesia telah melakukan kelalaian dalam rangka pengelolaan hutan dan ini merupakan kegagalan dalam menerapkan standar langkah – langkah pengelolaan hutan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan  hingga menimbulkan pencemaran udara hingga keluar batas yurisdiksinya.   Kata Kunci : Transboundary haze pollution di Malaysia dan Singapura akibat kebakaran hutan di provinsi riau ditinjau dari hukum lingkungan internasional
PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Bantika, Niklas
Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam system pemerintahan presidensil ini terdapat hak prerogative yang dimiliki oleh seorang Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Salah satu hak prerogative tersebut ada pada kewenangan dalam pemberian grasi yang tidak bersifat absolut. Pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa, “Presiden Memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.” Hal ini juga berkaitan dengan prinsip ( Checks and Balances ) serta hubungan kewenangan antara Presiden dengan lembgab Negara lainnya, mengenai penmberian grasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai kepala Negara, adapun pokok permasalahan yang dimuat diantaranya Bagaimana pengaturan hukum pemberian grasi menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Bagaimana kedudukan Presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana? Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisi teori-teori dan peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
PERANAN KETERANGAN SAKSI ADECHARGE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PN PALUNo: 06/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL) S. LAMPORO, MUH. SYAHRIL
Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini terdapat dua bentuk masalah yaitu bagaimanakah peranan Saksi a de charge terhadap Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan apakah kendala  saksi a de charge dalam memberikan kesaksian didepan persidangan perkara tindak pidana korupsi.Menjawab masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum yang digunakan adalah ptusan Pengadilan Negeri Palu mengenai peranan saksi a de charge dalam tindak pidana korupsi.Kesimpulan yang ditemukan setelah membahas skripsi ini bahwa peranan saksi a de charge terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat penting dan menetukan dalam membantu majelis hakim dalam memutus perkara dan ternyata dalam perkara tindak pidana korupsi ini  keterangan saksi a de charge turut memberi manfaat dalam pembelaan terdakwa sehingga hakim turut terbantu dalam memberikan pertimbangan yang pada akhirnya oleh majelis hakim menyatakan perkaranya tidak terbuti bersalah sehingga terdakwa dibebaskan. Sedangkan kendala  saksi a de charge dalam memberikan kesaksian didepan persidangan perkara tindak pidana korupsi adalah disebabkan terdakwa sendiri tidak mengetahui mekanisme dalam mengajuan saksi yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya di persidangan. Demikian juga saksi sering mandapat kendala dari aparat penegak hukum dalam hal ini adalah hakim, yakni karena dalam praktek hakim mempunyai penilaian untuk tidak menerima semua saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa mengingat hakim dapat melakukan pembatasan dalam pengajuan saksi karena adanya asas pradilan sederhana, cepat dan beaya ringan terutama ada kekuatiran saksi yang diajukan terdakwa hanya untuk mengulur-ulur waktu.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN ( STUDI KASUS POLDA SULAWESI TENGAH) ELMINAWATI, SITI
Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran Kesusilaan bagi anggota polri tidak bisa di hindari dalam kehidupannya selaku Makluk sosial, meskipun anggota Polri setiap tingkah lakunya terikat atau tunduk dengan peraturan Kode Etik Profesi Polri namun masih didapati anggota Polri melakukan pelanggaran salah satunya adalah pelanggaran Kesusilaan.Pelanggaran Kesusilaan anggota Polri dapat di Proses melalui sidang Kode Etik maupun Sidang Peradilan Umum dan setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila pelanggaran Kesusilaan tersebut ancaman hukumannya 4 (empat) tahun maka bisa dilakukan proses PTDH (Pemberhentian dengan tidak hormat). Untuk itu setiap anggota polri harus menghayati dan mengamalkan Tribrata dan Catur Prasetya yang dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut; Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui penanganan pelanggaran Kesusilaan anggota Polri, kendala dan upaya dalam Penegakkan Pelanggaran Pidana bagi anggota polri yang melakukan Pelanggaran Kesusilaan  di Polda Sulwaesi Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Artikel ini akan menjelaskan mengenai penanganan terhadap Polisi yang melanggar Tindak Pidana Kesusilaan di Polda Sulawesi  Tengah.
KEDUDUKAN BPSK (BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI PROSES MEDIASI DIKOTA PALU PRATAMA, RINALDI ANUGRAH
Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana kedudukan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam rangka menyelesaikan sengketa antara pihak konsumen dan pelaku usaha melalui proses mediasi di Kota Palu. (2) kekuatatan hukum putusan mediasi di BPSK. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian dengan metode yuridis empiris merupakan penelitian dengan meneliti data primer di lapangan terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data sekunder. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu lembaga yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Kedudukan lembaga BPSK ini setara dengan pengadilan negri bagi lembaga tingkat yang pertama yang menangani penyelesaian sengketa konsumen. Keanggotaan dari BPSK terdiri dari 3 unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Dalam proses penyelesaiannya BPSK menggunakan 3 cara yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Pada proses mediasi, BPSK berfungsi sebagai mediator yang bersifat aktif dalam mendamaikan dan memberi saran kepada pihak dalam penyelesaian sengketa konsumen. kekuatan Putusan Mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Final berarti tidak ada lagi upaya hukum lainnya, mengikat karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA. Rizal, Rizal
Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika perlu diganti dengan tindakan sebagaimana dianut dalam sistem dua jalur dalam pemidanaan (double track system) yaitu disamping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana dapat juga dikenakan tindakan. Karena pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal bahkan dalam banyak kasus banyak beredar Narkotika yang dikendalikan dalam Lembaga Pemasyarakatan.Dalam ketentuan undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika memberikan wewenang pada hakim untuk melakukan pemidanaan berupa tindakan bagi korban pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi sosial dan medis. Rehabilitasi ini merupakan masa menjalani pengobatan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.Namun dalam vonis pengadilan majelis hakim sangat jarang menjatuhkan tindakan hukum berupa pengobatan dan perawatan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Karena hal ini dilihat dari ratusan kasus yang terjadi di Palu selama tahun 2013 hanya 5 orang yang menjalani tindakan hukum berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Makassar.

Page 25 of 39 | Total Record : 386

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue