cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 31   32   33   34   35 
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PASIEN DAN TENAGA MEDIS SERTA RUMAH SAKIT SAID, NADYA
Legal Opinion Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

(Abstrak) Hubungan Hukum antara Pasien dan Tenaga medis serta Rumah sakit memiiki 2 (dua) Rumusan Masalah yaitu, Bagaimanakah hubungan hukum antara Pasien dengan Tenaga Medis dalam memberikan pelayan kesehatan ? dan Seberapa besar tanggung jawab hukum pelayanan publik rumah sakit ? Adapun Tujuan Penelitian yaitu, Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan hukum antara Pasien dengan Tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan dan Untuk mengetahui dan mempelajari batas tanggung jawab hukum pelayanan publik rumah sakit. Kegunaan Penulisan, Secara Teoritis yaitu, tulisannnya ini, diharapkan dapat menambah bahan bacaan di Perpustakaan, khususnya yang berkaitan dengan materi Hukum Kesehatan, Hukum Perjanjian atau Kontrak atau hukum perlindungan konsumen Kesehatan; Secara Praktis yaitu, tulisan ini, di harapkan dapat menjadi bahan acuan para praktisi hukum, Masyarakat, lembaga atau Organisasi yang konsent dengan kesehatan masyarakat (Pelayanan Kesehatan) misalnya Tenaga Medis (Dokter, Suter dan Pihak Rumah Sakit), agar mengetahui hak dan Kewajibannya dalam rangka memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat. Medode Pnelitian yaitu, Penulis melakukan pendekatan-pendekatan Penelitian Hukum Normatif yaitu, mengkaji berbagai norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penulis tentang Hubungan Hukum antara Pasien, Rumah Sakit dan penerapan informed consent.   Kata Kunci : Pasien, Tenaga Medis dan Rumah Sakit.
Tinjauan Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Kota Palu) Patuti, Sartika
Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agar setiap orang mampu memikul tanggung jawab terhadap kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental maupun sosial yang berahlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak di Kota Palu yaitu faktor internal atau faktor dari dalam seperti faktor sosial, faktor keluarga (broken home), penyakit parah atau gangguan mental (emosi), faktor yang berasal dalam diri anak. Sedangkan Faktor eksternal atau faktor yang dari luar seperti faktor ekonomi. Penegak hukum Kepolisian dalam hal ini penyidik Kanit PPA mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dengan menjalankan peranan dan tindakan-tindakan yang harus disesuaikan dengan karakteristik hambatan yang ada di Kota Palu, sehingga upaya penanggulan dan pencegahan yang dapat dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak itu tidak terjadi lagi yaitu dengan upaya preventif seperti melakukan penyeluluhan-penyuluhan dibidang hukum, agama. Upaya represif seperti dijatuhkan hukuman berupa pidana. Upaya reformatif yaitu bentuk usaha untuk merubah kembali seseorang yang telah melakukan kejahatan.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELUARKAN IZIN TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL GONTI, HELYANI N
Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul’’ Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengeluarkan Izin Terhadap Perusahaan Penanaman Modal” dengan identifikasi masalah, Bagaiamana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota dalam mengeluarkan izin kepada perusahaan dalam penanaman modal dan apakah akibat hukum atau dampak yang ditimbulkan dari izin yang dikeluarkan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota maupun masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Pemerintah Daerah  Kabupaten / kota dalam mengeluarkan izin kepada perusahaan dalam penanaman modal dan untuk mengetahui akibat hukum atau dampak apa yang ditimbulkan dari izin yang dikeluarkan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota maupun masyarakat.Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukn bahwa; Pertama, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam mengeluarkan izin terhadap perusahaan penanaman modal hanya terbatas pada perusahaan penanaman modal dalam negeri maka sesuai dengan pembagian kewenangan sebagai mana yang diatur dalam PP No.38 tahun 2007 dan memperhatikan peraturan Mentri Perindustrian No. 41/ M- IND/PER/6/2008 maka izin prinsip penanaman modal dibidang industry jelas tetap merupakan kewenangan dari kabupaten/ kota bila berlokasi hanya di kabupaten/kota dan lintas kabupaten / kota merupakan kewenangan provinsi. Kedua, kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam mengeluarkan izin terhadap perusahaan penanaman modal menimbulkan akibat hukum terhadap kebijakan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dimana terjadi tarik menarik kewenangan dalam mengeluarkan izin sehinggga berdamapak pada ketidakjelasan perusahaan penanaman modal untuk mengurus administrasi izin.
EKSISTENSI GIVU DALAM PUTUSAN PERADILAN ADAT KAILI TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN ( Studi Kasus di Daerah Palu Desa Salena Dan Desa Powelua Kab.Donggala ) MERDEKA, BUYUNG
Legal Opinion Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat. Sehingga dalam prakteknya, masyarakat lebih cenderung mengunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara serta di jadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat sangat terlihat keberadaan bahwa hukum adat masyarakat kaili masih hidup di masing-masing daerahnya. Khusus di desa Salena dan desa Sivua, hukum pidana adat masih di gunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana zina. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (empiris). yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku, di hubungkan dengan fakta-fakta yang di dalam permasalahan yang ditemui. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari permasalahan ini yaitu, Proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat dilakukan dengan cara diberikan sanksi Givu berupa denda adat, dan pemenuhan kewajiban adat.
ASPEK HUKUM TENTANG WANPRESTASI DALAM KONTRAK KONSTRUKSI KERJA ANTARA PENYEDIA JASA DENGAN PENGGUNA JASA DI KABUPATEN MAMUJU UTARA FAUSIA, FAUSIA
Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kontra Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan kontruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkap akibat hukum yang akan di timpahka kepada pihak yang melakukan wanprestasi, dan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja kontruksi dalam penyedia jasa dan pengguna jasa di Kabupaten Mamuju Utara.Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan lapangan dan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat yaitu pengguna jasa pihak pemerintah sebagai pemilik pekerjaan, dan pihak penyedia jasa yaitu kontraktor atau rekanan.Hasil penelitian bahwa bentuk wanprestasi adalah penyedia jasa kontruksi tidak menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan bestek dan spesifikasi yang ada dalam kontrak dalam hal ini menjadi factor penyebab wanprestasi adalah kelalaian dari pihak penyedia jasa.
PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT KERUSAKAN, KEHILANGAN ATAU KETERLAMBATAN PENGIRIMAN PAKET BARANG (Studi Kasus Pada Kantor Pos Di Kota Palu) SABRI, IKRIMA
Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dibidang layanan pos. Adapun layanan yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia (persero) dalam Pasal 1 Undang-Undang No 38 Tahun 2009 Tentang Pos merumuskan bahwa; pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistic, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Rumusan masalah dari penulisan karya tulis ini yaitu Bagaimana upaya Kantor Pos Cabang Kota Palu memberikan perlindungan hukum pada konsumen yang merasa dirugikan terhadap terjadinya kerusakan, kehilangan atau keterlambatan dalam pengiriman paket barang dan bagaimana bentuk tanggung jawab Kantor Pos Cabang Kota Palu terhadap terjadinya kerusakan, kehilangan atau keterlambatan pengiriman paket barang.Karya tulis ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa: Untuk PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Kota Palu ialah Petugas loket pos cabang kota palu dalam menangani adanya complain masalah keterlambatan pengiriman harus memberikan informasi kepada konsumen mengenai keterlambatan barang yang dikirim dan juga Pihak Kantor Pos Cabang Kota Palu harus lebih teliti dan berhati-hati terhadap barang yang akan di kirim. Dan Saran untuk konsumen PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Kota Palu ialah Konsumen apabila mengalami kerugian terhadap barang kirimannya sebaiknya meminta ganti rugi sesuai dengan haknya. Dan Konsumen apabila ingin menuntut ganti rugi kepada pihak Kantor Pos  Cabang Kota Palu sebaiknya membawa bukti pembayaran dan bukti pengiriman terhadap barang kirimannya seperti resi (alat bukti pengiriman) dan faktur (alat bukti pembayaran).
TINJAUAN HUKUM ATAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SECERA SERENTAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013) ARLIN, RINI; M. ISA, JALALUDDIN; MUHAMMADONG, NASRULLAH
Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pemilu serentak antara anggota Legislatif dan Presiden Wakil Presiden ternyata belum mencerminkan prinsip nilai demokrasi dan sistem Pemerintahan Presidensial karena Pemilu serentak di nilai tidak mencerminkan nilai Pancasila. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu serentak terdapat pertentangan antara ketiga asas, yaitu asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Secara spesifik dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak antara Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden ternyata belum bisa membangun prinsip demokrasi dan memperkuat sistem presidentsial di Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan-pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, tehnik analisis data yang digunakan secara kuantitatif, tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, berupa bahan hukum primer, sekunder,dan tersier. Secara spesifik dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak antara ternyata belum bisa membangun prinsip demokrasi dan belum memperkuat sistem presidentsial di Indonesia.karena pelaksanaan pemilu serentak bukan cerminan demokrasi pancasila. Mestinya pemilu serentak kembali pada pancasila sila ke-empat. selain itu putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan asas hokum yaitu asas kepastian hokum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan suatu hanya memprioritaskan asas manfaat, mestinya Mahkamah Konstitusi memprioritaskan ketiga asas tersebut.
TINJAUAN YURIDIS KLAIM ASURANSI KESEHATAN PT. SUN LIFE FINANCIAL OKTAVIANTO, ARTO; YUNUS, HJ. NURSIAH MOH.; THAMRIN, SYAMSU
Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asuransi kesehatan PT.Sun Life Finansial memberikan manfaat proteksi maksimum dan lengkap dengan manfaat alternatif. Adanya keinginan tertanggung untuk mempunyai asuransi sekaligus memberikan manfaat yang di dapat berupa manfaat kesehatan baik untuk pengobatan maupun rawat inap dan rawat jalan.Adannya rumusan permsalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah Bagaimana penyelesaian klaim asuransi kesehatan PT. Sun Life Finansial   di Kota Palu, Hambatan-hambatan apa dan upaya apa saja yang dilakukan asuransi kesehatan PT. Sun Life Finansial  di Kota Palu untuk mengatasi hambatan apabila klaim tersebut tidak terpenuhi. Berdasarkan pembahasan hasil peneiltian dapat ditemukan penyelesaian klaim asuransi kesehatan di PT.Sun Life Finansial di Kota Palu yaitu klaim perorangan. Sehingga peserta klaim asuransi dapat mengetahui bagaimana penyelesaian klaim tersebut dapat dilaksanakan.untuk mengetahui hambatan-hambatan apa dan upaya apa saja dilakukan asuransi kesehatan PT.Sun Life Finansial di Kota Palu yaitu peserta atau pemegang polis asuransi kesehatan harus mengetahui hak dan kewajibannya serta mengikuti peraturan yang sudah disepakati bersama oleh karena itu peserta harus memenuhi persyaratan dan  prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh PT.Sun Life Finansial Di Kota Palu.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA PALU WIDIAWATI, RAHAYU; WAHID, ABDUL; RAMPADIO, H. HAMDAN
Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara jelas mengenai Pelaksanaan Pemberian Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana di LAPAS Klas II A Palu dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian Cuti Menjelang Bebas tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian empiris.lokasi penelitian di LAPAS Klas II A Palu jenis data yang di gunakan adalah data primer yang bersumber dari pengamatan langsung di lapangan serta wawancara langsung dengan petugas di LAPAS Klas II A Palu dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku serta peraturan perundang -undang terkait.Berdasarkan hasil peneltian, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa Dalam hal proses pelaksanaan pemberian cuti menjelang bebas di Lapas Klas IIA Palu,  Prosedur atau tata caranya mengacu peraturan menteri Hukum dan HAM RI No : M.01.Pk.04.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat , Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat. adapun hambatan-hambatan yang dialami disebabkan oleh hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis
KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA PERANTAUAN (STUDI KASUS DI KOTA PALU) NAIBAHO, PANENTA ULI; YUNUS, HJ. NURSIAH MOH.; DG KUNU, ANDI BUSTAMIN
Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui dan menganalisis beberapa hal. Pertama Bagaimakah kedudukan anak perempuan dalam hukum waris pada masyarakat Batak Toba di Kota Palu. Kedua, Bagaimanah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan mengenai hak waris perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba di Kota Palu.       Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dilihat dari segi perundang-undangan, peraturan-peraturan serta norma hukum yang relevan. Sedangkan pendekatan empiris menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan dan dilaksanakan di Kota Palu Sulawesi Tengah khusunya Masyarakat adat Batak Toba yang berdomisili di Kota Palu.        Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama Masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal/garis keturunan ayah, hal ini membuat kedudukan anak perempuan pada masyarakat suku Batak Toba menurut hukum adatnya bukanlah sebagai ahli waris. Namun setelah lahirnya beberapa keputusan pengadilan, dan telah menjadi pegangan sebagai suatu yurisprudensi sebagaimana dinyatakan dalam surat edaran Mahkamah Agung. Bahwa pembagian harta warisan baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama. Demikian juga masyarakat Batak Toba perantauan yang ada di Kota Palu. Bahwa tradisi dalam sistem patrilineal yang di anut dalam adat Batak Toba tidak lagi menjadi sesuatu yang harus  dilaksanakan. Anak perempan telah berkedudukan menjadi ahli waris. Kedua jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan pada Masyarakat Batak Toba khusunya yang ada di Kota Palu, maka penyelesaian yang terdahulu dilakukan adalah musyawarah keluarga (marhata), Namun apabila musyawarah keluarga (marhata) tidak menemukan titik perdamaian maka di lakukan penyelesaian melalui  Lembaga adat dengan bantuan para tokoh-tokoh adat dan  jika lembaga adat juga tidak menemukan titik perdamaian maka penyelesaian terakhir di lakukan  di Pengadilan Negeri

Page 33 of 39 | Total Record : 386

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue