Articles
386 Documents
<![CDATA[PERAN BALAI PEMASYARAKATAN SEBAGAI PEMBIMBING KLIEN PEMASYARAKATAN ( STUDI KASUS BAPAS KELAS II PALU) ]]>
<![CDATA[DIRGAHAYU, UMIAR]]>;
<![CDATA[SALAM, JOHNNY]]>;
<![CDATA[MARDIN, NURHAYATI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pokok permasalahan dalam hasil penelitian ini adalah Balai Pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi lembaga yang membimbing klien pemasyarakatan untuk dapat berintergasi dengan masyarakat pada umumnya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas tak jarang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sering mengalami berbagai macam kendala. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) terhadap klien pemasyarakatan khususnya pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Palu?, faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan bagi Balai Pemasyarakatan Palu dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan?. Metode penulisan yang digunakan adalah empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data berupa wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Program dan kegiatan bimbingan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis bimbingan yaitu : (1) bimbingan perorangan atau social case work, (2) bimbingan kelompok atau group work, itu semua merupakan sarana untuk membimbing Klien Pemasyarakatan. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Balai Pemasyarakatan Palu tergolong menjadi 2 faktor intern dan ekstern yang menjadikan kinerja dari Balai Pemasyarakatan Palu dalam melaksanakan tugasnya terhambat, antara lain regulasi yang dari dalam Bapas sendiri, minimnya personil Bapas, sarana dan prasarana. Selain itu kendala yang paling sering terjadi yaitu kendala financial, baik biaya yang dibutuhkan oleh Bapas Palu maupun dari pihak klien sendiri]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[ZIKRILLAH R.M, NABILLAH]]>;
<![CDATA[DATUPALINGE, SUARLAN]]>;
<![CDATA[UDDIN, ABD KARIM]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak dan kewajiban kurator dalam menjalankan tugas nya dan mengamankan harta yang di pailitkan.Dengan menggunakan penelitian secara normatif maka kita dapat menyampulkan, bahwa kurator adalah profesi yang di angkat oleh pengadilan niaga untuk melakukan pemberesan harta yang pailit.Profesi kurator di gunakan untuk kepentingan dunia usaha dalam penyelesaian suatu sengketa hutang piutang secara adil,cepat,terbuka dan efektif. maka profesi kurator sangat di butuhkan sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban dalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan suatu perkara kepailitan.Meskipun hak dan kwajiban kurator sudah sangat jelas di atur dalam UU NO 37 Tahun. 2004 tentang kepailitan dan pembayaran utang , namun dalam praktiknya seorang kurator seringkali mendapatkan hambatan dalam proses pelaksaan putusan pailit, di mana debitur pailit tersebut tidak tunduk pada putusan pengadilan.Polemik pada saat ini menganai kurator sering terjadi pada penyitaan harta biasanya tugas kurator yang banyak di persulit ,seringkali kurator mendapatkan permasalahaan dalam proses putusan pailit dimana debitur pailit tersebut biasanya tidak tunduk pada putusan pengadilan.maka dari itu dalam pembahasan kali ini akan membahas tentang bagaimana Hak dan Kewajiban seorang kurator dalam penyelesaian suatu sengketa yang di lindungi oleh UUKÂ dan perlindungan hukum nya ]]>
<![CDATA[PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN KENDARAAN TRUK YANG MELEBIHI BEBAN ANGKUTAN DI JALAN RAYA (STUDI KASUS DI WILAYAH PARIGI MOUTONG) ]]>
<![CDATA[ARDIANTO, WANDA]]>;
<![CDATA[YUSMAN, BENNY D.]]>;
<![CDATA[KAMAL, KAMAL]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran truk yang melebihi beban angutan di jalan raya. Permasalahan yaitu bagaimanakah prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap truk angkutan barang di jembatan timbang diwilayah kabupaten Parigi Moutong dan bagaimanakah penindakan yang dilakukan terhadap truk angkutan barang yang melebihi muatan yang diperkenankan. Meode penelitian yaitu empiris.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, prosedur pemeriksaan truk angkutan barang di jembatan timbang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan karena kurangnya kesadaran hukum terhadap petugas, sopir dan pemilik barang, seringnya jembatan timbang rusak, adanya toleransi petugas terhadap truk yang melebihi beban angkutan dan beban jalan dan sebagian tidak melalui jembatan ditimbang dan Penindakan yang dilakukan terhadap truk angkutan barang yang melebihi beban muatan pada umumnya dikenakan denda yang dijadikan biaya retribusi, sehingga lebih mengutamakan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan penegakan hukum. Disarankan perlunya pergantian Jembatan Timbang Toboli dari konvensional menjadi modern/digital sehingga dapat diketahui/dan tercatat kendaraan yang ditimbang dan besarnya kelebihan beban muatan sehingga dapat mengurangi terjadinya kolusi petugas dengan sopir. Perlunya petugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih mengutamakan penegakan hukum dibandingkan dengan mengejar Pendapatan Asli Daerah]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP SAMBULUGANA DALAM HUKUM ADAT PERKAWINAN KAILI LEDO (STUDI KASUS DI KELURAHAN PETOBO KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU) ]]>
<![CDATA[PRAFITRI, SUCI]]>;
<![CDATA[KEKKA, ABRAHAM]]>;
<![CDATA[DEWI, MARINI CITRA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Skripsi dengan judul âTinjauan Hukum terhadap Sambulugana Dalam Hukum Adat Perkawinan Kaili Ledo (Studi Kasus di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)â merupakan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah Perkawinan itu Sah menurut Hukum Adat Kaili Ledo jika tidak dilakukan menurut Tradisi Sambulugana serta akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran hukum adat perkawinan kaili ledo menurut tradisi sambulugana. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) yang menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa: tradisi sambulugana telah dilakukan oleh masyarakat suku Kaili secara turun temurun dan masih terus dipraktekkan hingga sekarang. Pada awalnya tujuan sambulugana adalah untuk meringankan biaya upacara pernikahan dari pihak perempuan, namun seiring berjalannya waktu sambulgana juga mengalami perkembangan dan membawa dampak yang kurang baik. Semua ketentuan tradisi sambulugana ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka sudah selayaknya bagi masyarakat di Kelurahan Petobo untuk melakukan tradisi sambulugana tersebut dengan memilah ketentuan yang sesuai atau berseberangan dengan hukum Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK ASIMILASI NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA PALU ]]>
<![CDATA[M WUON, INGGRID]]>;
<![CDATA[JUBAIR, JUBAIR]]>;
<![CDATA[MARDIN, NURHAYATI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara jelas mengenai pelaksanaan hak asimilasi narapidana di Lapas klas IIA Palu dan kendala- kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan hak asimilasi di Lapas klas IIA Palu.Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Lokasi penelitian di Lapas klas  IIA Palu. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari pengamatan langsung dilapangan serta wawancara dengan Kepala Subseksi Binmaswat Lapas Klas IIA Palu dan Kepala Bagian Tata Usaha Lapas Klas IIA Palu dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku serta Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. M.01.Pk.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembinaan hak asimilasi dilakukan di luar Lapas dan asimilasi di dalam Lapas seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Ada beberapa yang menjadi kendala pelaksanaan hak asimilasi di Lapas klas IIA Palu termasuk kurang optimalnya kualitas dan kuantitas petugas Lapas klas IIA Palu , belum adanya tenaga ahli sebagai pembimbing narapidana, dan pandangan buruk masyarakat terhadap narapidana. Untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas dan perorganisasian yang tertib dan teratur di Lapas klas IIA Palu.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TENTANG BILYET GIRO SEBAGAI SURAT BERHARGA YANG DIJADIKAN JAMINAN BANK BILA NASABAH WANPRESTASI ]]>
<![CDATA[Hermawan, Baso]]>;
<![CDATA[Sahlan, Sahlan]]>;
<![CDATA[Nurman, Ilham]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penggunaan bilyet giro sebagai salah satu alat pembayaran giral sangat disukai masyarakat terutama kalangan dunia uaha, sebab pembayaran dalam hal ini dilakukan dengan cara booking transfer antar bank (perintah pemindah bukuan rekening) sehingga faktor keamanan amat terjaga.Rumusan masalah yang dibahas adalah: Pertama Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh bank yang mempunyai jaminan bilyet giro nasabah wanprestasi ?. Kedua Sejauh mana bilyet giro sebagai surat berharga dijadikan jaminan bank jika pihak nasabah wanprestasi ?Tujuan Penulisan ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut : Pertama Untuk mengetahui dan mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh bank yang mempunyai jaminan bilyet giro bila nasabah wanprestasi. Adapun Pengumpulan data dalam studi kasus ini menggunakan kajian yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah :Pertama Jika suatu surat berharga (bilyet giro) telah memenuhi syarat formal, maka bilyet giro dipakai sebagai agunan kredit bank melalui pengikatan jaminan secara gadai atau gadai cessie. Kedua Menurut upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak bank tersebut adalah dengan meminta untuk dilakukannya booking transfer atau pemindah bukuan rekening, dan rekening pihak penerbit kedalam rekeningnya yang tersimpan di bank ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KEHILANGAN BARANG KIRIMAN (STUDI KASUS JALUR NUGRAHA EKAKURIR KOTA PALU) ]]>
<![CDATA[Ikhwan, Rizky]]>;
<![CDATA[Sahlan, Sahlan]]>;
<![CDATA[Kasim, Armin]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mengikuti perkembangan dari perekonomian yang modern kebutuhan hidup manusia sangatlah banyak.Baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Salah satu kebutuhan tambahan adalah tentang kebutuhan akan jasa pengiriman barang. Jasa Jalur Nugraha Ekakurir atau yang sering dikenal dengan sebutan JNE merupakan salah satu jasa pengiriman barang.Banyak peristiwa hukum yang berkaitan dengan jasa pengiriman barang.Khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas kehilangan barang kiriman tersebut.Kenyataan yang ditemukan sering kali klaim yang diajukan oleh pengirim kurang ditanggapi oleh pihak perusahaan pengiriman sehingga menimbulkan sengketa.Hal ini mendorong penulis untuk membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas kehilangan barang kiriman. Di dalam penelitian ini digunakan rumusan masalah yaitu bagaimanakah bentuk perlindungan hukun bagi konsumen pengguna jasa PT. JNE kota Palu apabila terjadi kehilangan barang kiriman.Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas yang merupakan penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library), maka penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu menggunakan data perimer dan data sekunder, data primer yang di peroleh secara langsung dari penelitian lapangan, dengan menggunakan tekhnik wawancara dengan pihak-pihak terkait menyangkut perlindungan hukum terhadap konsumen atas kehilangan barang kiriman PT. JNE di Kota Palu, Selain data primer yang digunakan, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Untuk itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan terkait dengan bahan-bahan hukum yang digunakan. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan maslah dalam penelitian ini, buku-buku hukum terkait dengan hukum perlindungan konsumen hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.Peraturan Perundang-undangan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN KOPERASI OLEH NOTARIS ]]>
<![CDATA[Afrianto, Afrianto]]>;
<![CDATA[Uddin, Abd. Karim]]>;
<![CDATA[Thamrin, Syamsu]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Profesi Notaris adalah profesi yang semi publik. Jabatan Notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerjanya berada dalam konstruksi hukum privat. Setelah keluarnya Keputusan Menteri Nomor 98/KEP/M.UKM/IX/2004, Notaris berwenang untuk membuat akta koperasi.Keterlibatan Notaris tidak semata-mata membantu proses pembuatan akta-akta (akta otentik) koperasi saja, tetapi turut peduli terhadap prospek perkembangan koperasi yang menjadi kliennya dan bersedia memberikan bimbingan dan konsultasi hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta notaris. Tujuannya agar kalangan gerakan koperasi dan kalangan masyarakat koperasi semakin memahami dan tidak awam dengan hal-hal yang berbau hukum.Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif.dengan mengajukan  pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:Bagaimanakah peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasidan Bagaimanakah Peranan Notaris pada kegiatan koperasi dalam hal penyaluran kredit bagi anggotanya ?Kesimpulan : âPeranan Notaris pada proses pendirian Koperasi adalah pada akta pendiriran Koperasi, yaitu harus dibuat oleh Notaris Khusus pembuat Akta Koperawsi dasar hukumnya Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Neara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUMKM/IX/2004 tentang notaries sebagai pembuat Akta Koperasi (NPAK) ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALANG PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Mansur, Mansur]]>;
<![CDATA[Moh. Yunus, Nursiah]]>;
<![CDATA[Ridwan, Ashar]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Untuk melakukan perkawinan harus memenuhi persyaratan yang di tetapakn agama serta mereka yang ditentukan oleh hukum perkawinan. Jika perkawinan sudah dilakukan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan yang telah diputuskan oleh pengadilang Agama metode penelitian yamg di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pendekatan normatif hukum yang dilakukan oleh studi literatur kualitatif yuridis maka kesimpulan adalah dedukatif. Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pembatalan perkawinan yang dimulai dari putusan pengadilan telah mengikat berlaku hukum dari saat perkawinan, pembatalan keputusanan perkawinan tidak berlaku surut untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan dan masyarakat.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA VIDEO COMPACT DISC (VCD) BAJAKAN (Studi Kasus Perkara Pidana Khusus Nomor : 34/ Pid.Sus/2014/ PN. PL) ]]>
<![CDATA[Satmanadika, Gede]]>;
<![CDATA[Yusman, Benny D.]]>;
<![CDATA[Itam, Harun Nyak]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Maraknva pelanggaran Hak Cipta tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum tetapi telah merambat didalam industri pembuatan game anak. Sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta dapat terlaksana apabila adanya kesadaran hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat yang harus mengetahui, memahami dan melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta dengan penuh rasa tanggung jawab.Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah bentuk pelanggaran hak cipta VCD bajakan dalam kasus pidana khusus nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.PL dan bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban pidana dalam kasus pidana khusus nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.PL. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.]]>
