Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Spektrum Hukum

SH
Website

Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

ISSN : 18580246 EISSN : 23551550 DOI : 10.35973/Spektrum hukum

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal SPEKTRUM HUKUM, merupakan jurnal peer review yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Untag semarang, SPEKTRUM HUKUM diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan April, dan Oktober. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata bisnis, Hukum politik pemerintahan, Hukum Kesehatan, serta bidang kajian hukum secara luas.

Arjuna Subject : -

Articles 182 Documents

8 9 10 11 12

KAJIAN SOSIO LEGAL PENGESAHAN UNDANG-UNDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Edi Pranoto
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Fungsi negara yang mutlak salah satunya adalah melaksanakan penertiban , termasuk didalamnya mengatur kehidupan masyarakat mulai belum lahir sampai meninggal dunia, sebagai konsekwensi konsep welfare estate yang dianut Indonesia. Salah satu pengaturan yang dilakukan oleh negara yang menimbulkan penolakan sejak tahun 2006 oleh elemen masyarakat adalah disahkannya RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang. Dengan mempergunakan metode pendekatan menggunakan metode sosiolegal yaitu mengkaji persoalan hukum dilihat dari tektual dari UU Organisasi Kemasyarakatan, akhirnya dapat diketahui bahwa pengaturan yang ditolak adalah terkait : Definisi Ormas, RUU Ormas mengecualikan organisasi sayap ; RUU Ormas menyempitkan makna amanat UUD 1945 mengenai kebebasan berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat ; RUU Ormas mengembalikan politik sebagai panglima; RUU Ormas telah mengacaukan tata hukum di Indonesia karena memasukkan badan hukum yayasan dan perkumpulan dalam RUU Ormas padahal keduanya sudah memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri ; RUU Ormas memukul semua rata semua organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil ; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang harus dimiliki organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil ; Alasan pemerintah bahwa UU Ormas untuk meningkatkan akuntabilitas publik hanyalah apologi; RUU Ormas memuat pasal-pasal yang multi tafsir ; Pemerintah memegang kekuasaan menjatuhi sanksi bagi organisasi bentukan masyarakat sipil ; RUU Ormas merefleksikan ambisi rezim yang otoriter atas nama negara sehingga harus ditolak

KAJIAN HUKUM KEWENANGAN PENYELIDIKAN ANTARA KEPOLISIAN, KPK DALAM PEMBERANTASAN PIDANA KORUPSI DARI KELEMBAGAAN NEGARA Sumiaty Adelina Hutabarat
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

There are two law enforcement agencies combating corruption, namely the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Police, having the same authority, but in implementing authority there are differences, for example in the application of laws that govern the two institutions.The problem that becomes the study of this research is how the problem of the existence of the KPK as an institution to eradicate corruption has the authority regulated in RI Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, whose authority lies with the Police regulated in RI Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia which refers to the Criminal Code The results of the study showed that the resolution of the dispute between the Police and the Corruption Eradication Commission in the investigation of corruption was carried out by coordinating the Corruption Eradication Commission and the Police in Corruption Criminal Investigations. Law number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission regulates the relationship between the performance of the KPK and the Police regarding investigations, investigations and prosecutions.Settlement of authority disputes between the Police and the KPK should be the authority of the Supreme Court, due to judicial review under the Supreme Court Law. The right to test the law is the application of a balanced and balanced government. The Corruption Eradication Commission was formed by the Law 30/2002 whereas the Indonesian Police was formed by the 1945 Constitution, article 30 paragraph 4.Keywords : Authority, investigation, KPK

PEMAHAMAN TENTANG PENGERTIAN PASAL 1321 KUHPERDATA DALAM HUKUM PERJANJIAN sigit irianto
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

ABSTRAKHokum perjanjian sangat membuka diri untuk berkembangnya penafsiran, namun penafsiran tersebut harus dapat diungkapkan secara jelas untuk dapat dipahami oleh orang lain. Secara normal seseorang yang hendak melakukan perjanjian mempunyai kehendak, bahwa perjanjian itu dibuat sesuai dengan kehendaknya, namun seringkali ada factor-faktor yang mempengaruhi kehendaknya tersebut. Pasal 1321 KUHPerdata merupakan salah satu materi hokum perjanjian yang perlu diperjelas pengertiannya. Rumusan masalah: 1). Apakah maksud dari istilah yang digunakan dalam Pasal 1321 KUHPerdata? 2). Bagaimana Penafsiran dalam Pasal 1321 KHUPerdata?. Pembahasan :1) Istilah cacat kehendak sesuai dengan harus dipahami dalam konteks subyek hokum yang mengadakan perjanjian, 2). Substansi Pasal 1321 KUHPerdata yaitu:Kekhilafan, paksanaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan merupakan factor yang dapat mempengaruhi kehendak seseorang. Kehendak bukanlah cacat tetapi ada factor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga kehendaknya menjadi keliru. Kata Kunci: factor kehendak, penafsiran, hokum perjanjian, pemahaman. ABSTACTThe contract law is very open to developing interpretations, but these interpretations must be clearly expressed in order to be understood by others. Normally someone who wants to make an agreement has a will, that the agreement was made according to his will, but often there are factors that influence his will. Article 1321 of the Civil Code is one of the legal material agreements that need to be clarified. Problem formulation: 1). What does the term used in Article 1321 of the Civil Code mean? 2). What is the interpretation in Article 1321 of the Civil Registry? Discussion: 1) The term deformed will according to must be understood in the context of the subject of the law that entered into the agreement, 2). The substance of Article 1321 of the Civil Code, namely: Errors, practices, fraud, and abuse of circumstances is a factor that can affect one's will. The will is not flawed but there are factors that influence it, so the will becomes wrong. Keywords: will factor, interpretations, contract law, understanding.

RESTRUKTURISASI PELAYANAN PERIZINAN UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK Purwanto Purwanto
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

HukumAdministrasiNegaramerupakanhukumyangselaluberkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi diantara keduanya. Di saat sistem administrasi negara yang menjadi pilar pelayanan public menghadapi masalah yang fundamental maka rekonseptualisasi, reposisi dan revitalisasi kedudukan hukum administrasinegaramenjadisatukeharusandalamrangkapenyelenggaraan pemerintahandanpenerapangoodgovernance. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) secara luas memiliki arti Sistem Penyelenggaraan Negara Indonesia menurut UUD 1945, yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya, sedangkan dalam arti sempit, SANRI adalah idiil Pancasila, Konstitusional – UUD 1945, operasional RPMJ Nasional serta kebijakan-kebijakan lainnya.Tujuan Penulisan Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik Indonesia dan ingin lebih mengetahui serta mengkaji tentang Pelayanan Public dalam Konsep Good Governance, Penerapan Hukum Perizinan di Indonesia, Restrukturisasi Pelayanan Perizinan di Indonesia. Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum Administrasi telah berkembang dalam suasana manakala pihak Pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan.Karena izin merupakan suatu hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat maka Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat dan perekonomian daerah perlu meningkatkan profesionalisme, termasuk penataan bidang perizinan guna meningkatkan pelayanan publik karena perizinan adalah elemen yang sangat diperhatikan para pelaku bisnis dalam menanamkan investasinya didaerah. Khusus dalam Restruturisasi dan revitalisasi di bidang perizinan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Online Single Submission /OSS ). Sistem OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ayudya Adisti Dwinalasari; Hans Samuel Listijono
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/sh.v17i1.1569

Tujuan Penelitian ini didasariolehpelaksanaanperjanjiankontrak kerjadanpemutusanhubungankerjayangdilakukanolehperusahaanterhadappekerjanya yangbelumefektifdanoptimal, studi pada putusan perkara nomor748K/Pdt.Sus-PHI/2015tidakdidasari oleh peraturan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaanyangberakibattidakterpenuhinyahakdankewajibanpekerjaitu sendiri,sehinggabanyakmerugikanpihakpekerjamengingatbahwahubungan antara pekerjadan pengusaha, pekerjalah yang mempunyai kedudukan paling lemah. HarmenSaeniadalahFinanceOfficeryang pekerjaannya bersifatberkelanjutan tetapi kontrak kerjanya menggunakan isi perjanjian kerjawaktu tertentu yang di mana bahwa perjanjian kerja waktu tertentu adalah pekerjaanyangbersifatsementaraataumusimandanhanyadapatdiperpanjang kontraknya selama satu kali, berarti dalam hal ini bahwa Pengusaha telah melanggarketentuanisiPasal59Undang–UndangNomor13Tahun2003,dan berakibatpemutusanhubungankerjasecarasepihakolehPerusahaanPT.MetaEpsitanpamelalui penetapandarilembagapenyelesaianperselisihanhubunganindustrial bahwa dalam menetapkapemutusan hubungan kerja tanpa adanyaPenetapan adalah batal demi hukum dan dapat di pekerjakan kembali, olehPerusahaanPasal155Ayat(1)Undang–UndangNomor13Tahun2003 dan setelah melakukan proses bipartit dan mediasi tripartit yaitu perundingan pengusahadanpekerjabersertaserikatpekerjapengusahadanpemerintahuntuk berkomunikasi dan mempertimbangan jangan sampai terjadinya pemutusanhubungan kerja

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP OBYEK JAMINAN FIDUCIA liliana Tedjosaputro
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Obyek Jaminan Fidusia mencerminkan adanya jaminan kebendaan dalambentuk baru yang mempresentasikan “Penyerahan Hak Milik atas dasarkepercayaan sebagai jaminan”, sehingga pemilik benda jaminan Fidusia masihdapat memakai benda yang dijaminkan secara kepercayaan. Bentuk Fidusia inimerupakan solusi akan syarat “in bezit stelling” dalam jaminan gadai, dimanabenda yang digadaikan harus diletakkan di luar kekuasaan si pemberi gadai. Padasertipikat Fidusia ada grosse acte yaitu dengan irah-irah “Demi Keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga mempunyai kekuatan sepertiKeputusan Pengadilan. Perumusan masalahnya adalah Bagaimana DampakPutusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terhadap Obyek JaminanFidusia ? Metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagaidata utama dan data primer sebagai data pendukung. Adanya Putusan MahkamahKonstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terjadi 3 (tiga) syarat yang ditentukan bahwaPasal 15 ayat (2) dan (3) serta penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku secara inkonstitusional bersyarat(conditionally unconstitusional) yaitu : 1. Syarat wanprestasi/cidera janji harusdisepakati antara Kreditur dan Debitur. 2. Jika Debitur wanprestasi/cidera janji,Debitur harus sukarela menyerahkan jaminannya. 3. Jika Debitur keberatanmenyerahkan secara sukarela obyek jaminan Fidusia maka eksekusi Sertipikatjaminan Fidusia tidak bisa dipaksa, tapi harus melalui gugatan ke PengadilanNegeri, 4. Selama gugatan berlangsung, Debitur wajib memelihara barangjaminan secara baik dan layak jika terjadi kehilangan atau kerusakan menjaditanggung jawab Debitur sepenuhnya. 5. Selalu diasuransikan baik kebakarandan/atau kehilangan benda jaminan Fidusia.

Korelasi Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Paripurna Aniken Yustisia Syahnaz
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 18, No 1 (2021): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Negara Kesejahteraan merupakan Negara yang menitikberatkan pada Kesejahteraan Warga negara. Negara memiliki peranan aktif karena Warga Negara Merupakan Subjek Negara Bukan objek . Landasan Dasar bagi Indonesia dalam pemenuhan Kesejahteraan bagi Wrga Negaranya sendiri adalah berlandaskan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah Bagaimanakah Negara Kesejahteraan dan Negara Paripurna? serta Bagaimanakah Hubungan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat dalam Negara Kesejahteraan dan Negara Paripurna?. Metode Penelitian yang digunakan yaitu Studi Kepustakaan. Kesimpulan dalam Penelitian ini adalah Negara Kesejahteraan dan Hubungan Demokratisasi Masyarakat erat kaitannya dengan Terwujudnya Negara Paripurna yang hadir untuk Masyarakat dengan mengutamakan Kesejahteraan Warga Negaranya. Saran dalam Penelitian ini adalah dalam mewujdukan Negara Paripurna yang harus diperhatikan kesejahteraan warga negara dan pemenuhan hak- hak warga negaranya, maka Negara dalam mengeluarkan kebijakan harus sesuai dengan Cita-cita dan Tujuan Negara yang termuat didalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai Dasar Negara.

PRAKTEK KARTEL TERHADAP PENETAPAN SUKU BUNGA PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA Idwal Akbar Perdana; Rahmi Zubaedah; Rani Apriani
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Tidak adanya regulasi mengenai penetapan suku bunga pinjaman online di Indonesia, para pelaku usaha tergabung di dalam AFPI melakukan kegiatan penetapan besaran suku bunga pinjaman online di Indonesia. Seharusnya penetapan suku bunga pinjaman online dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pembuat peraturan dalam jasa keuangan di Indonesia. Jika melihat UU No. 5 Tahun 1999 terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh AFPI. Tujuan penulisan penelitian adalah mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan praktek kartel terhadap penetapan suku bunga pinjaman online di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitiannya ditinjau dari sudut hukum dan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai data sekunder dan studi kepustakaan saja yang berhubungan dengan peran KPPU dalam menangani praktek kartel suku bunga pinjaman online di Indonesia. Maka penulis mengambil kesimpulan AFPI muncul karena kebijakan pemerintah namun dalam pelaksanaan penetapan suku bunga pinjaman online terdapat kekosongan hukum dimana tidak adanya aturan mengenai kegiatan tersebut, dan kegiatan penetapan suku bunga pinjaman online merupakan jenis kartel harga.

STATUS HUKUM PERUBAHAN GARIS PANGKAL PANTAI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL Abilio Silvino Viana
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/sh.v17i2.1609

AbstrakPerubahan iklim merupakan fenomena universal yang dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di bumi termasuk bagi manusia dan lingkungannya. Salah satu dampak perubahan iklim yang terus menjadi perbincangan masyarakat internasional yaitu naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut dapat mengancam eksistensi negara pantai, negara kepulauan, dan negara lain yang memiliki kepentingan terkait laut. Hal ini dikarenakan wilayah daratan menjadi semakin sempit bahkan berpotensi akan tenggelam. Masalah lebih lanjut dan yang paling signifikan yaitu jika pada pulau tersebut telah ditempatkan titik-titik koordinat yang digunakan untuk melakukan pengukuran garis pangkal pantai (coasted baseline). Peristiwa ini tentu akan mengakibatkan bergeser dan tenggelamnyanya garis pangkal pantai sehingga memengaruhi pengaturan negara pantai terkait posisi batas-batas maritimnya. Terutama mengenai perubahan fisik yang terjadi pada garis pantai, seperti penentuan laut teritorial dan zona-zona laut lain yang mengikutinya. Dengan adanya fenomena ini dapat menimbulkan problem sekaligus tantangan baru bagi hukum internasional utamanya dalam hukum laut internasional tentang status hukum terkait pegaturan garis pangkal pantai jika terjadi pergeseran dan perubahan titik-titik pengukuran garis pantai. Mengingat bahwa dalam UNCLOS 1982 masih belum terdapat ketentuan yang dapat dijadikn rujukan apabila suatu negara mengalami perubahan garis pangkal pantai akibat perubahan iklim. Dalam penelitian hukum ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau doctrinal research. Penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan kesulitan dan mungkin memrediksi pembangunan hukum di masa depan.

Implementasi Lembaga Penjamin Kredit Dalam Pelunasan Pinjaman Debitur Bank Totok Tumangkar
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 18, No 1 (2021): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Page 10 of 19 | Total Record : 182

8 9 10 11 12

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Spektrum Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Spektrum Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Spektrum Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Spektrum Vol 20, No 2 (2023): SPEKTRUM HUKUM Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Spektrum Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM Vol 18, No 2 (2021): SPEKTRUM HUKUM Vol 18, No 1 (2021): SPEKTRUM HUKUM Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 1 (2019): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 2 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 1 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 2 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 1 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 13, No 2 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 13, No 1 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 12, No 2 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 12, No 1 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 11, No 2 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 11, No 1 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 10, No 2 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 10, No 1 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Anggraeni Endah Kusumaningrum

Contact Email
anggraeni@untagsmg.ac.id

Phone
+6224-3558376

Journal Mail Official
spektrumhukum@untagsmg.ac.id

Editorial Address
Jl. Pemuda 70 Semarang 50133

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Anggraeni Endah Kusumaningrum

Contact Email anggraeni@untagsmg.ac.id

Phone +6224-3558376

Journal Mail Official spektrumhukum@untagsmg.ac.id

Editorial Address Jl. Pemuda 70 Semarang 50133

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Anggraeni Endah Kusumaningrum

Contact Email
anggraeni@untagsmg.ac.id

Phone
+6224-3558376

Journal Mail Official
spektrumhukum@untagsmg.ac.id

Editorial Address
Jl. Pemuda 70 Semarang 50133

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA