Spektrum Hukum
Jurnal SPEKTRUM HUKUM, merupakan jurnal peer review yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Untag semarang, SPEKTRUM HUKUM diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan April, dan Oktober. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata bisnis, Hukum politik pemerintahan, Hukum Kesehatan, serta bidang kajian hukum secara luas.
Articles
182 Documents
<![CDATA[PERADILAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SIDANG PIDANA ONLINE) SAAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT: TANTANGAN DAN REKOMENDASI ]]>
<![CDATA[Rizky P.P. Karo Karo]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.316 KB)
|
DOI: 10.35973/sh.v17i2.1641
<![CDATA[Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan hidup masyarakat, Covid-19 telah menciptakan tatanan baru (new normal) termasuk tatanan baru bagi peradilan penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Sidang tindak pidana dilakukan melalui media elektronik (online) untuk menekan angka penyebaran Covid-19 Rumusan masalah adalah bagaimana rekomendasi terhadap pelaksanaan peradilan tindak pidana online saat pandemi Covid-19 perspektif teori keadilan bermartabat? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, dan menggunakan analisis kualtitatif. Hasil penelitian adalah Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung terkait mekanisme peradilan tindak pidana secara online, mengatur sedemikian rupa teknis peradilan dalam setiap agenda sidang pemeriksaan. Kita tidak bisa berharap menunggu perubahan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena akan memakan waktu lama. Peraturan Mahkamah Agung ini adalah peraturan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan bermartabat bagi terdakwa, jaksa, advokat, dan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana. Hal ini ditujukan agar tidak ada terjadi penyebaran di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), rumah tahanan dan juga untuk menekan angka penyebaran di Pengadilan.]]>
<![CDATA[KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMERIKSA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Aloysius Eka Kurnia]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/sh.v17i2.1611
<![CDATA[Undang Undang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan bagi pejabat tata usaha negara untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah demi mencegah terjadinya ketidak sinkronan dan ketidak harmonisan antara Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah ini dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur setempat. Ketika suatu Rancangan Peraturan Daerah dibatalkan oleh pejabat tata usaha negara melalui Keputusan Tata Usaha Negara maka pada seharusnya hal tersebut dapat diuji legalitasnya melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini menjadi penting untuk ditinjau mengenai kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa sengketa atas hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun tujuan penelitan ini adalah untuk menganalisa prospek gugatan Tata Usaha Negara oleh satu instansi pemerintahan terhadap Keputusan yang dikeluarkan instansi pemerintahan lainnya dalam kaitannya untuk melindungi hak-hak masyarakat.]]>
<![CDATA[PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM KONTRAK BAKU PERJANJIAN KREDIT BANK ]]>
<![CDATA[Mohamad Nur Muliatno Abbas]]>;
<![CDATA[Ahmadi Miru]]>;
<![CDATA[Nurfaidah Said]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/sh.v17i2.1662
<![CDATA[Munculnya hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur menyebabkan bank mengabaikan hak debitur. Secara umum debitor hanya bisa menerima keinginan bank. Salah satu contoh klausul baku dalam perjanjian kredit produktif yang sangat memberatkan debitor yaitu “Ketentuan suku bunga kredit dapat direview dan ditetapkan kembali secara sepihak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya”. Jika dilihat dari ketentuan klausul tersebut jelas sangat memberatkan debitor. Klausul seperti ini dipandang hakim sebagai klausul yang sangat membebani debitor dan tidak mencerminkan norma kepatutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konsep, kemudian penelitian ini menggunakan metode analisa preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Klausula baku perjanjian kredit bank yang dalam hal ini adalah klausula baku perjanjian kredit produktif Bank Negara Indonesia, dalam perjanjian kredit tersebut mengandung penyalahgunaan keadaan, hal ini tercermin dari banyaknya klausul yang memberatkan debitor, salah satu pihak dalam hal ini adalah bank yang memiliki keunggulan ekonomi kemudian debitor terdesak untuk melakukan perjanjian tersebut. Penyalahgunaan Keadaan terjadi karena pada saat pembuatan kontrak, posisi antara kreditor dan debitor tidak seimbang. Penyalahgunaan Keadaan dapat diminimalisir dengan cara menyeimbangkan perjanjian kredit, dan untuk menguji perjanjian Kredit sudah seimbang atau tidak terdapat tiga aspek untuk menguji yaitu: dilihat dari saat pembuatan perjanjian, isi perjanjian dan pelaksanaan perjanjian.]]>
<![CDATA[PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN TERHADAP PEMENUHAN PERJANJIAN MELALUI PEMBAYARAN NON TUNAI ]]>
<![CDATA[Anggraeni Endah]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1062.372 KB)
|
DOI: 10.35973/sh.v17i2.1913
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pembaharuan hukum perikatan terhadap pemenuhan perjanjian melalui pembayaran non tunai. Pembayaran non-tunai dibutuhkan masyarakat karena lebih praktis dan efisienyaitu dilakukan dengan cara transferlangsung(electronic fundstransfer),menggunakankartupembayaran(paymentcard),menggunakanuang elektronik (electronic money) dan uang digital (digital money). Sedangkan pembayaran secara tunai harus ada penyerahan nyata uang kartal. Keuntungan pembayaran non tunai dengan mudah dapat melacak riwayat transaksi secara transparan sehingga mengurangi transaksi tunai yang ilegal. Namun pembayaran non tunai belum dikenal masyarakat secara umum karena tidak semua orang memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan aktifitas pembayaran menggunakan tehnologi digital yang berkembang saat ini, disamping itu juga tidak dikenal dalam pengaturan pemenuhan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu perlu ada pembaharuan hukum perikatan berkaitan dengan pemenuhan perjanjian agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[MODERNISASI SISTEM LAYANAN PERADILAN BERBASIS APLIKASI ECOURT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Frisca Windia Harera]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (50.794 KB)
|
DOI: 10.35973/sh.v17i2.1625
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi membuat perubahan yang sangat cepat dan besar terhadap perkembangan dunia, tanpa terkecuali perkembangan peradilan yang ada di Indonesia. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 20018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik merespon hal tersebut dengan menciptakan sistem layanan peradilan berbasis aplikasi e-Court. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem layanan PTUN sebelum adanya aplikasi e-court didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:48/DjMT/KEP/VII/2012. Modernisasi sistem layanan peradilan berbasis aplikasi e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan paradigma baru dalam hukum acara dan telah dilaksanakan di seluruh Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia.]]>
<![CDATA[PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN ]]>
<![CDATA[Briyan Yulindra]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.926 KB)
|
DOI: 10.35973/sh.v17i2.1602
<![CDATA[Tender merupakan kegiatan di dunia usaha yang sering diadakan oleh pemerintah atau perusahaan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terdapat suatu pola persekongkolan tender yang menghambat persaingan. Seperti kasus persekongkolan tender alat kedokteran pada putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2016. Permasalahan pada jurnal ini yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya praktek persekongkolan tender yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara mendalam faktor persekongkolan tender. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu menganalisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Putusan KPPU, dan literatur-literatur atau buku-buku sebagai jenis data sekunder yang berhubungan dengan persekongkolan tender atau persaingan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya persekongkolan tender yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yaitu niat dari pelaksana pengadaan serta ketidaktahuan pelaku usaha, untuk faktor-faktor lainnya akan dijelaskan lebih luas di pembahasan jurnal ini.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM VARIETAS LOKAL INDONESIA TERHADAP TINDAKAN BIOPIRACY OLEH PENELITI ASING ]]>
<![CDATA[Ave Maria Frisa Katherina]]>;
<![CDATA[Xavier Nugraha]]>;
<![CDATA[Arinni Dewi Ambarningrum]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.393 KB)
|
DOI: 10.35973/sh.v17i2.1530
<![CDATA[Indonesia sebagai surga keanekaragaman hayati kedua terbesar di dunia setelah Brazil, menjadikan Indonesia rawan sebagai objek biopiracy oleh peneliti asing. Kasus Peneliti LIPI serta Kasus Shiseido menjadi bukti bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal serta menjamin kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap varietas lokal atas tindakan biopiracy yang dilakukan oleh peneliti asing? dan 2) Apakah Pemulia tanaman yang melakukan biopiracy dapat dilegitimasi untuk mendapatkan hak Perlindungan Varietas Tanaman? Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian yang didapatkan adalah Indonesia belum membentuk undang-undang yang secara sui generis mengatur mengenai biopiracy, namun untuk saat ini telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara implisit menentang praktik-praktik biopiracy.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERANAN DAN STRATEGI DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING ]]>
<![CDATA[Ridho Sadillah Ahmad]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa'adah]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 18, No 1 (2021): SPEKTRUM HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.76 KB)
|
DOI: 10.35973/sh.v18i1.1286
<![CDATA[Kebijakan nasional yang secara selektif menentukan warga negara asing yang boleh masuk atau keluar dari wilayah indonesia dan sanksi hukum apa saja yang harus dikenakan terhadap warga negara asing tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yakni: Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum 1 Poin (31) UU Keimigrasian. Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian adalah masih kurangnya produk intelijen yang dihasilkan. Padahal produk intelijen tersebut akan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengambil keputusan. Mengingat Direktorat Intelijen Keimigrasian sebagai instansi strategis untuk melakukan deteksi dini (early warning) dalam pengamanan keimgrasian secara keseluruhan.]]>
