cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Sudirman
Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id
Phone
+6281355035326
Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : 29623685     DOI : https://doi.org/10.56680/jt.v12i4
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tomalebbi merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum dengan fokus dan ruang lingkup kajian adalah pemikiran dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Pendidikan, Teknologi pendidikan dan pemebelajaran, Manajemen Pendidikan, Media pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "volume iv, nomor 3, september 2017" : 15 Documents clear
KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR (STUDI KASUS ILLEGAL FISHING) NUR INDAH SARI AYU; ANDI ACO AGUS; SANGKALA IBSIK
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.346 KB)

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kinerja dari Dinas kelautan dan perikanan dalam pencegahan kasus illegal fishing, (2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan kasus illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer 7 orang informan dan menggunakan tekhnik penentuan informan yaitu purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar berdasarkan indikator kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah menunjukkan hasil yang baik dan telah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai kinerja dengan kategori sangat memuaskan. Hal ini karena Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar pada tahun 2017 telah menunjukkan kinerja keberhasilan sebesar 95,66 % lebih baik dari tahun sebelumnya, (2) Adapun yang menjadi faktor pendukung dari pencegahan kasus illegal fishing di Kab. Kep. Selayar yaitu, (a) faktor internal, diantaranya kemampuan dari pihak-pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar dalam mengeksekusi oknum yang terindikasi melakukan praktek illegal fishing, adanya motivasi kerja yang kuat dan kerjasama tim yang baik dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar, (b) faktor eksternal, diantaranya adanya partisipasi masyarakat yang ikut mengawasi dan mencegah adanya praktek illegal fishing di Kab. Kep. Selayar. Sedangkan faktor penghambat dari pencegahan kasus illegal fishing di Kab. Kep. Selayar yaitu, kurangnya fasilitas patroli dan banyaknya kerusakan alat pengawas, kurangnya kesadaran beberapa masyarakat terutama masyarakat nelayan akan bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan illegal fishing, alat dan bahan yang dipergunakan untuk melakukan pengeboman dan pembiusan ikan masih terjual bebas di pasaran. Kata Kunci : Kinerja, Illegal fishing  ABSTRACT: This study aims to: (1) find out the performance of the Department of Marine and Fisheries in the prevention of illegal fishing case, (2) to know the supporting and inhibiting factors in the prevention of illegal fishing case in Selayar Islands District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data that have been obtained from the results of the study processed by using descriptive qualitative analysis with primary data 7 people informants and using the technique of determining the informant that is purposive sampling. The results showed that: (1) The performance of the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar based on indicators of work quality, quantity of work, execution of duties and responsibilities have shown good results and have qualified to be categorized as performance with very satisfactory category. This is because the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar in 2017 has shown a successful performance of 95.66% better than the previous year, (2) As for the supporting factors of the prevention of illegal fishing cases in Kab. Kep. Selayar namely, (a) internal factors, including the ability of the parties of the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar in executing the person indicated to practice illegal fishing, the existence of a strong work motivation and good teamwork from the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar, (b) external factors, such as the participation of the public who supervise and prevent the practice of illegal fishing in Kab. Kep. Selayar. While the inhibiting factor of the prevention of illegal fishing cases in Kab. Kep. Selayar, the lack of patrol facilities and the number of damage to the surveillance equipment, the lack of awareness of some communities, especially the fishermen community will be the danger caused by illegal fishing activities, tools and materials used for bombing and anesthesia still sold in the market.Keywords: Performance, Illegal fishing
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KELURAHAN TIDUNG KOTA MAKASSAR RAHMANIAR .; IMAM SUYITNO; . RIFDAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.804 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kelurahan Tidung sudah berjalan secara efektif dan untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi bagi wajib retribusi yang melanggar ketentuan perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan di Kelurahan tidung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Mengambil sampel sebanyak 12 orang. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan  komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Tata cara pemungutan retribusi sampah di Kelurahan Tidung tidak berjalan secara efektif karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, tata cara pemungutan retribusi sampah di kelurahan Tidung pada umumnya melalui pihak ketiga dan tidak sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 2) Penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kelurahan Tidung belum pernah di terapkan oleh kepala kelurahan Tidung. Sanksi yang diberikan hanya berupa tidak diangkutkan sampahnya bagi wajib retribusi yang melanggar perda tersebut.Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.  ABSTRACT: This study aims to find out the procedure of collecting levies for waste / cleaning service in Tidung Village has been run effectively and to know the implementation of administrative sanction for compulsory levies that violate the provisions of Local Regulation No. 11 of 2011 on Retribution of Service of Waste / Cleanliness in Tidung Village. This research uses qualitative approach. Taking a sample of 12 people. The data collection procedure used is observation, interview, and documentation. Using qualitative data analysis techniques with the main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results of this study indicate that, 1) The procedure of collecting the garbage levy in Tidung Village is not running effectively because it is not in accordance with Regional Regulation Number 11 of 2011 on the levy of garbage / cleaning service, the procedure of collecting the garbage levy in Tidung urban village generally through third party and not in accordance with the Local Levies (SKRD). 2) Implementation of administrative sanction in Regional Regulation Number 11 Year 2011 on Tariff Service / Garbage Service Levy in Tidung Village has not been applied by Tidung urban village head. Sanctions given only in the form of not garbage dikangkutkan for mandatory retribution in violation of the regulation.Keywords: Implementation, Garbage Service Levy / Cleanliness.
PERANAN GURU PKn DALAM MENANGGULANGI MASALAH KENAKALAN REMAJA DI SEKOLAH (STUDI DI SMA NEGERI 12 SINJAI) HAJAR AFIA; . RIFDAN; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.628 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i3.5575

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1)Peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah, 2) upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah. 3) Kendala-kendala yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 2 orang guru pendidikan kewarganegaraan dan 9 peserta didik. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan guru pendidikan kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah yaitu: sebagai pembimbing, agen moral dan model atau teladan.  2) upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah dalam proses pembelajaran yaitu mencari tahu masalah yang dialami peserta didik, melakukan pendekatan secara khusus yakni bimbingan yang diberikan secara pribadi dan mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti Kajian Jum’at (Kamat). 3) kendala-kendala yang dihadapi guru Pendidikan kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah yaitu Kurangnya Kesadaran Peserta didik, Kurangnya Pengetahuan Peserta didik mengenai akibat kenakalan yang diakukan, Pergaulan peserta didik dengan teman yang nakal dan Kurangnya pengawasan serta perhatian orang tuaKata Kunci : Guru, Kenakalan Remaja ABSTRACT: This study aims to find out: 1) The role of Civic Education teachers in tackling the problem of juvenile delinquency at school, 2) the efforts made by the teacher of Citizenship Education in tackling the problem of juvenile delinquency in school. 3) Constraints faced by Civic Education teachers in tackling juvenile delinquency problems at school. This research uses qualitative approach and descriptive qualitative research type with data collection technique through observation, interview, and documentation. By taking informants as much as 2 civic education teachers and 9 students. The data have been obtained from the results of research processed using data analysis techniques with three main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results showed that: 1) The role of civic education teachers in tackling the problem of juvenile delinquency in schools are: as mentors, moral agents and models or role models. 2) the efforts of Civic Education teachers in tackling the problem of juvenile delinquency in school in the learning process is to find out the problems experienced by learners, to approach specifically the guidance given in private and include learners in extracurricular activities in schools such as Studies Fri ' at (Kamat). 3) the constraints faced by teachers Citizenship education in tackling the problem of juvenile delinquency in school that is Lack of Awareness Learners, Lack of Knowledge Learners about the consequences of delinquency is made, the association of learners with friends who are naughty and Lack of supervision and attention of parentsKeywords: Teacher, Juvenile Delinquency
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DESA DESA DI DESA MASSILA KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE HASNIATI .; MUHAMMAD AKBAL; A. ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.289 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i3.5566

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan. (1) Untuk mengetahui penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. (2) Untuk mengetahui kendala dalam penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 7 orang yaitu Kepala Desa Massila, Ketua BPD. Sekertaris BPD, dan empat masyarakat Desa Massila. Data yang telah di peroleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana desa, adapun penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Belum berjalan secara efektif karena pembagian ketentuan 30% digunakan untuk biaya oprasioanal pemerintah desa dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat  yang belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008. sedangkan dalam pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Telah sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 bahwa semua pemasukan dan pengeluaran sebagai akibat di berikanya Alokasi Dana Desa harus di catat dan dibukukan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak transparan dan Laporan Pertanggung Jawaban di satukan dengan pelaporan APBDesa lainya. (2) Kendala  dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpenga Kabupaten Bone, yaitu terlambatnya pencairan dana, penentuan waktu yang kurang tepat serta terbatasnya sarana dan prasarana  sehingga menyebabkan adanya pembangunan yang tidak terlaksanan. Sedangkan kendala dalam pertanggung jawaban ADD yaitu terlambatnya panitia pelaksana dalam mengumpulkanKata Kunci : Implementasi, Alokasi Dana DesaABSTRACT: This study aims. (1) To know the use and accountability of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. (2) To know the obstacles in the use and accountability of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. By taking informants as many as 7 people namely Village Head Massila, Chairman of BPD. Secretary of BPD, and four communities of Massila Village. The data has been obtained from the results of research processed using qualitative data analysis techniques with three main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results showed that: (1) The use and accountability of Village Fund Allocation, while the use of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. It has not been effective yet because the 30% division is used for rural government operational costs and 70% is used for community empowerment activities that are not in accordance with regional regulation number 11 in 2008. while in account of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. It has been in accordance with regional regulation number 11 of 2008 that all income and expenditure as a result in the grant of Village Fund Allocation must be recorded and recorded in the form of accountability report. Although the implementation is not transparent and the Report of Responsibility is united with the reporting of other APBDesa. (2) Obstacles in the use of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpenga Sub-district of Bone District, namely the late disbursement of funds, improper timing and the limited facilities and infrastructures resulting in the development of un-implemented. While the obstacle in the responsibility of ADD is the delay of the organizing committee in collecting the report.Keywords: Implementation, Allocation of Village Funds
APRESIASI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP MOTTO HIBRIDA SEBAGAI PROGRAM DI KABUPATEN BARRU JUMRIAH. K; . MUSTARI; HASNAWI HARIS
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.459 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i3.5574

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui Sikap Pedagang Kaki Lima Terhadap Motto Hibrida Sebagai Program Di Kabupaten Barru, dan (2) untuk mengetahui Perilaku Pedagang Kaki Lima Terhadap Motto Hibrida Sebagai Program Di Kabupaten Barru. Metode penelitian yang digunakan Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Terdapat 20 informan Pedagang Kaki Lima, 10 Informan Pelanggan Pedagang Kaki Lima, 1 informan dari dinas Koperasi, UKM, Dan Perindag, 1 informan dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 1 informan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan tabulasi data. Data yang terkumpul diolah dan dibahas menggunakan teknik analisis deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk Apresiasi Pedagang Kaki Lima Terhadap Motto Hibrida Sebagai Program di Kabupaten Barru, yaitu: (1) sikap pedagang kaki lima menunjukkan dukungan yang positif terhadap  Motto Hibrida sebagai Program ditandai dengan (a) menjaga kebersihan, (b) menjaga dan memelihara tanaman, (c) saling memperingati atau mengingatkan dalam menjaga kebersihan. (2) perilaku pedagang kaki lima terhadap Motto Hibrida sebagai Program yaitu ditunjukkan dengan (a) menanam tanaman, (b) menyiapkan tempat sampah, dan (c) melakukan kerja bakti.Kata Kunci: PKL, Sikap, Perilaku, Motto Hibrida  ABSTRACT: This study aims to (1) to know the attitude of street vendors toward hybrid motto as a program in Barru regency, and (2) to know the behavior of street vendors toward hybrid motto as a program in Barru regency. The research method used is qualitative with descriptive research type. There are 20 informants of street vendors, 10 informants of street vendors, 1 informants from the cooperative, SME, and Perindag, 1 informant from the Environmental Management Agency and 1 informant from the Civil Service Police Unit. Data collection techniques were obtained by using observation, interview, and documentation techniques, as well as using qualitative descriptive analysis and tabulation of data. The collected data is processed and discussed using qualitative descriptive analysis technique. The results of the research show the form of Appreciation of Street Traders on Motto Hybrids as a Program in Barru District, namely: (1) the attitude of street vendors shows positive support for Motto Hybrid as Program marked by (a) maintaining cleanliness, (b) maintaining and maintaining plants , (c) commemorate or remind each other in maintaining cleanliness. (2) street hawkers' behavior toward Motto Hybrids as Programs is shown by (a) planting crops, (b) preparing trash cans, and (c) doing consecrated work.Keywords: PKL, Attitude, Behavior, Motto Hybrid
KONTRIBUSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PPKN (STUDI DI MADRASAH ALIYAH NEGERI BANTAENG) IRMAWATI .; IRSYAD DAHRI; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.968 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i3.5576

Abstract

ABSTRAK :Kontribusi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PPKn (Studi di Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng). Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh H. Heri Tahir dan Imam Suyitno.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1). Kompetensi profesional guru PPKn di Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng (2). Hambatan yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn di Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengempulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kompetensi profesional guru PPKn yang telah lulus PLPG di MAN Bantaeng belum sepenuhnya terlaksana  dengan baik hal ini di tunjukkan bahwa dari lima indikator kompetensi profesional diantaranya: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata palajaran yang diampu, Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreati, Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, Memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Masih ada indikator dari kompetensi profesional yang belum terlaksana yaitu memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi, sementara dalam kurikulum 2013 guru dituntut untuk harus memiliki kemampuan atau kompetensi dalam menggunakan tekhnologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. (2) Hambatan yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn di MAN Bantaeng datang dari sarana dan prasarana sekolah yaitu minimnya LCD, masih adanya kelas yang tidak memiliki instalasi listrik dan kurangnya buku mata pelajaran untuk peserta didik.Kata Kunci : Kompetensi Profesional, Guru ABSTRACT: Contribution of Education and Training of Teacher Profession in Improving Professional Competence of PPKn Teachers (Study at Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng). Thesis Faculty of Social Sciences Makassar State University. Guided by H. Heri Tahir and Imam Suyitno.This research aims to know (1). Professional competence of PPKn teachers in Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng (2). Barriers arising in improving professional competence of PPKn teachers in Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng. To achieve these objectives, the researcher uses data collecting technique through, documentation, observation, and interview. The data that have been obtained from the research results are processed by using qualitative analysis. The results showed that (1) The professional competence of PPKn teachers who have passed the PLPG in MAN Bantaeng has not been well implemented. This shows that from the five indicators of professional competence are: Mastering the materials, structure, concepts, and thinking patterns that support the eyes skilled, proficient in the competency and basic competencies of subjects / fields of development that are developed, develops creativity-enhanced subject matter, develops professionally in a continuous manner with reflective actions, utilizes information and communication technologies to communicate and develop themselves. There are still indicators of professional competence that have not been implemented that is utilizing information and communication technology, while in the curriculum 2013 teachers are required to have the ability or competence in using information and communication technology in the learning process. (2) Obstacles that arise in improving the professional competence of teachers in MAN Bantaeng PPKn come from school facilities and infrastructure is the lack of LCD, there is still a class that does not have electrical installation and lack of textbooks for learners.Keywords: Professional Competence, Teacher  
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY MENURUT UU.NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR HIKMAYANI .; FIRMAN MUIN; IRSYAD DAHRI
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.86 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i3.5567

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha jasa laundry, untuk mengetahui pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha jasa laundry terhadap kerugian yang diderita konsumen pengguna jasa laundry, dan untuk mengetahui pandangan konsumen terhadap pelaksanaan pelaku usaha jasa laundry di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 13 orang. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa,1) Dalam kegiatan usahanya pelaku usaha di Kelurahan Manuruki masih sering mendapatkan keluhan yaitu: barang konsumen hilang atau tercecer, barang tertukar, barang konsumen luntur dan biasanya konsumen dan pelaku usaha dalam memecahkan masalah yaitu dengan menggunakan jalur musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. 2) Pelaku usaha jasa laundry  telah bertanggung jawab atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Pertanggungjawaban tersebut berupa pencucian ulang secara gratis dua kali dengan maksimal barang yang di laundry beratnya 2kg-3kg dan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang setengah dari kerugian konsumen. 3) Pandangan konsumen pengguna jasa laundry terhadap pelaku usaha pada umumnya puas hal tersebut terjadi karena pelaku usaha mau bertanggung jawab dan melayani konsumen dengan baik pada saat complain kepada pelaku usaha dan meminta maaf kepada konsumen akibat kesalahan yang di lakukan.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku UsahaABSTRACT: This study aims to determine the problems faced by the laundry service business people, to know the accountability provided by the business actors laundry service to the losses suffered by consumers laundry service users, and to know the views of consumers on the implementation of laundry service business in Tamalate District Makassar . To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. By taking informants as many as 13 people. The data have been obtained from the results of research processed using qualitative data analysis techniques with three main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results of this study indicate that, 1) In business activities business actors in Manuruki Village still often get a complaint that is: consumer goods lost or scattered, the goods are confused, consumer goods fade and usually consumers and business actors in solving problems that is by using the path musyawarah the problem. 2) Laundry service business actor has been responsible for negligence resulting in loss to consumers. Accountability is in the form of free wash two times with maximum of goods in laundry weighing 2kg-3kg and give compensation in the form of refund half of loss of consumer. 3) Consumer user view of laundry service to business actors are generally satisfied that happened because business actor willing to be responsible and serve the consumer well at the time of complain to the business actor and apologize to the consumer due to the mistake done.Keywords: Responsibility, Business Actor
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERPANJANGAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI DESA GARING KABUPATEN GOWA WAHYUNI, SRI; HARIS, HASNAWI; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.489 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan Plat nomor kendaraan bermotor roda dua di Desa GaringKabupaten Gowa, (2) Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor roda dua di Desa Garing Kabupaten Gowa, (3) Upaya yang dilakukan Samsat Gowa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memperpanjang plat nomor kendaraan bermotor. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1)Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor masihrendah hal tersebut tampak pada pelaksanaan indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam hal ini pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum dan berdasarkan data yang diperoleh 30 dari 62 pemilik kendaraan tidak melakukan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor. (2) Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor antara lain latar belakang pendidikan rendah, lokasi yang sulit dijangkau dan biaya registrasi yang tinggi. (3) Upaya yang dilakukan samsat gowa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memperpanjang plat nomor kendaraan bermotor yaitu memberikan sosialisasi registrasi perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat.Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Masyarakat, Plat Nomor Kendaraan Bermotor.  ABSTRACT: This research is aimed to know: (1) The level of public legal awareness to the extension of the two-wheeled vehicle number plate in Garing Village, Gowa District, (2) The factor that influences the legal awareness of the community towards the extension of the license plate number in Garing Village, Gowa regency , (3) Efforts by Samsat Gowa to increase public legal awareness in extending the license plate of motor vehicles. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data have been obtained from the results of research processed by using qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that: (1) The level of legal awareness of the community towards the extension of license plate number of motor vehicle is still low. It is seen in the implementation of the unfulfilled legal awareness indicator in this case in terms of legal understanding, legal attitude and behavioral pattern and based on the data obtained of the 62 vehicle owners did not renew their license plate number. (2) Factors affecting the level of legal awareness of the community towards the extension of license plate number of motor vehicles such as low education background, difficult location and high registration fee. (3) Efforts by samsat gowa to increase awareness of public law in extending license plate of motor vehicle that is to socialize registration of extension of license plate of motor vehicle to society and improve good service for society.Keywords: Legal Awareness, Society, Motor Vehicle Number Plate.
PELAKSANAAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR HARSINAR .; . MUSTARING; IMAM SUYITNO
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.616 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i3.5572

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar dan mengetahui sejauh mana efektifitas kerjasama antara Dinas Sosial dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Upaya Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di kota Makassar telah berjalan dengan baik dalam pembinaan pencegahan yang meliputi pendataan, pemantauan pengendalian dan pengawasan, Sosialisai dan Kampanye begitupun Pembinaan Lanjutan dengan cara perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, pendampingan sosial dan rujukan; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar adalah faktor pendukung Adanya Regulasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan sebagai dasar hukum dalam mengurangi jumlah anak jalanan dengan baik, Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam pembinaan anak jalanan di kota Makassar dan tersedianya layanan masyarakat. Faktor penghambat Belum adanya tempat Rehabiltasi Sosial dan Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat; 3) Efektifitas kerjasama antara Dinas Sosial dengan Lembaga terkait dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar telah berjalan efektif dengan YKP2N dalam pembinaan lanjutan dengan melakukan rehabilitasi sosial.Keywords: Dinas Sosial, Pembinaan Anak Jalanan  ABSTRACT: This study aims to determine the efforts made by the Social Service in the protection of street children in the city of Makassar, knowing what factors affect the implementation of Social Service functions in the protection of street children in the city of Makassar and know the extent of the effectiveness of cooperation between the Office of Social Affairs (NGO) in the protection of street children in Makassar. The results of the research indicate that: 1) Social Service Efforts in street children protection in Makassar city have been running well in the guidance of prevention which includes data collection, monitoring control and supervision, Socialization and Campaign as well as Advanced Guidance by means of protection, control at any time, temporary shelter , initial approaches, disclosure and understanding of issues, social assistance and referrals; 2) Factors influencing the implementation of Social Service function in street children protection in Makassar City is a supporting factor The existence of Regulation of Regional Regulation No. 2 Year 2008 About The Development of Street Children as legal basis to reduce the number of street children properly, Availability of Human Resources (Human Resource ) that is adequate in the construction of street children in the city of Makassar and the availability of community services. Factors inhibiting the absence of Social Rehabilitation and Lack of socialization to the community; 3) The effectiveness of cooperation between the Social Service with the relevant Institution in the protection of street children in Makassar has been effective with YKP2N in the follow-up development by doing social rehabilitation.Keywords: Social Service, Child Development Street
PERAN SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA KALANGAN REMAJA DI KEPOLISIAN RESORT MAROS A. SRIWAYUNI MUMANG; MANAN SAILAN; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.113 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i3.5564

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan. (1) Untuk Mengetahui Peran Satuan Resrse Narkoba Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kepolisian Resort Maros. (2) Untuk Mengetahui Faktor Pendukung Dan Penghambat Satuan Resrse Narkoba Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kepolisian Resort Maros. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 7 orang yaitu empat orang dari satuan resrse narkoba, satu orang staf BNK. Dan dua orang penyalahguna narkotika. Data yang telah di peroleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan mmenguraikan, menjelaskan, menggambarkan dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran satuan reserse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kepolisan resort maros dalam melakukan upaya upayanya belum berjalan dengan optimal dimana dalam melaksanakan upaya pre emtif yaitu melakukan kegiatan sosialisasi baik itu di sekolah maupun dimasyarakat belum rutin dilakukan karena anggaran yang kurang mencukupi, kemudian dalam upaya preventif yaitu pengawasan yang dilakukan belum mampu menekan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja, dan upaya represif yaitu penindakan yang dilakukan dengan mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja terkadang masih mengalami kebocoran. (2) faktor pendukung satuan resrse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kepolisian resort maros seperti peran masyarakat, dan faktor penghambat satuan resrse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kepolisian resort maros yaitu faktor anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya personil satuan reserse narkoba kepolisian resort maros.Kata Kunci : Pemberantasan, Penyalahgunaan NarkotikaABSTRACT:  This study aims. (1) To Know The Role Of The Drug Resrse Unit In Combating Narcotics Abuse Of The Youth At The Maros Resort Police. (2) To Know The Supporting Factors And Inhibitors Of Drug Resrse Unit In Combating Narcotics Abuse For Youth On Police Resort Maros. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through, interviews, and documentation. By taking informants as much as 7 people that four people from drug resrse unit, one person BNK staff. And two narcotics abusers. The data have been obtained from the results of the research processed using qualitative data analysis techniques and then presented descriptively by describing, explaining, describing and drawing conclusions. The results of this study indicate that: (1) the role of drug trafficking unit in eradication of narcotics abuse among adolescents in maros resort police in doing effort effort not yet running optimally where in carrying out the effort of pre emtif is doing socialization activity both at school and society not yet routine done because the budget is insufficient, then in the preventive effort that supervision has not been able to suppress the abuse of narcotics among adolescents, and repressive efforts that the action taken by uncovering cases of abuse of narcotics among teenagers sometimes still leak. (2) supporting factors of drug resrse unit in eradication of narcotics abuse among adolescents at maros resort police such as community role, and inhibiting factors of drug resrse unit in eradication of narcotics abuse among adolescent at maros resort police ie budget factor, lack of facilities and infrastructure, and lack of personnel of police drug crime detective unit maros resort.Keywords: Eradication, Narcotics Abuse

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 13, Nomor 3 (September 2026) Volume 13, Nomor 2 (Juni 2026) Volume 13, Nomor 1 (Maret 2026) Volume 12, Nomor 4 (Desember 2025) Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juni 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue