Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora
This journal has a focus on inter and multidisciplinary studies of social sciences and humanities. The scope is the socio-cultural phenomenon, the history, and transformation of society, changes, and stagnation of socio-political institutions, actor orientation, and behavior, the performance of political regimes and socio-economic structures. The scope is not limited by state, nation, temporal duration, certain ideas, and narrow beliefs. This journal is open to various approaches, theories, methodologies, research methods carried out by scientists, academics, researchers and practitioners in the fields and disciplines: economics, social, political science, government studies, international relations, sociology, anthropology, demography, history, religious and cultural studies, philosophy of science, communication science, and development studies.
Articles
493 Documents
Analysis Application of GMP, SSOP, GTP And The Potential For Business Development
Bhiaztika Ristyanadi;
Susinggih Wijana;
Wignyanto Wignyanto
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 4 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (569.13 KB)
Establishing crab meat canning industry which has several units production scattered in Madura region. A unit production is assigned to provide canning raw material requirements such as strip crab meat. This study aims to analyze problems of the company to know defense strategy and how to increase productivity. Further more, evaluating quality management system activities aims to improve the system and product  quality to conform to the wishes of consumers. Improvement of product quality conducted an assessment of the quality management system which applied to unit production using the scoring method. This assessment aims to reduce the risk of production failure, with prevent infringement of production processes. Assessment of the production aspects including GMP, GTP and SSOP. Then to identify problems and analyze what strategies will be used can used a SWOT analysis. Analysis strategy using SWOT method aims to determine what factors can affect company productivity. Observation result of GMP overall implementation on unit process did not implemented properly. Average total percentage earned was only 50% which means GMP implementation didnt meet eligibility standarts. While the GTP application only obtained between 25% to 50%. That percentage result indicates that the implementation of the GTP did meet the standards. It is also found in the SSOP observation which indicates average percentage result was only 25% to 50%. While the results of the SWOT analysis namely the company improvement strategy which is used to improve productivity. It can be done by increasing the number of partnerships, increasing supply of raw materials and improving product quality. Keywords: Quality Management System, Quality, SWOT
Responsivitas Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Dalam Perspektif New Public Service
Apdita Suci Nurani;
Soesilo Zauhar;
Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 18 No. 4 (2015)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1095.399 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.wacana.2015.018.04.1
Responsivitas adalah bentuk kepekaan dan kemampuan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Termasuk dalam pemberian pelayan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Bentuk pelayanan tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kepekaan dan kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam persepektif new public service, dengan pendekatan kualitatif dan analisis Straus dan Corbin. Kepekaan pemerintah dilihat melalui lima prinsip, yaitu akses, pilihan, informasi, perbaikan dan keterwakilan. Kepekaan perlu dihubungkan dengan perspektif new public service, agar menghasilkan pelayanan yang maksimal. Sedangkan kemampuan dilihat melalui keberhasilan pemerintah dalam membuat regulasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Responsivitas pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif telah dibuktikan dengan adanya pearaturan daerah tentang perlindungan anak dan keputusan kepala dinas tentang penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
Implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan
Aminullah Aminullah;
Irfan Islamy;
Khairul Muluk
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 18 No. 3 (2015)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1091.285 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.wacana.2017.018.03.2
Meningkatnya jumlah PKL di pusat pertumbuhan ekonomi dan di pusat-pusat perkotaan sekarang ini menjadi masalah yang urgen untuk diperhatikan. Keberadaan mereka acapkali dinilai sebagai faktor penghambat program tata letak dan tata ruang kota yang dilakukan oleh kebanyakan pemerintah daerah di Indonesia. Perspektif yang muncul akibat adanya PKL menuntut pemerintah daerah untuk membuat suatu kebijakan yang nantinya diharapkan menjadi penengah dengan beberapa kepentingan yang ada. Produk kebijakan ini akan terwujud jika dalam proses kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah harus melibatkan masyarakat umum, terutama pelaku usaha Informal yakni PKL baik secara individual, perwakilan bahkan organisasi yang terbentuk dalam PKL tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan proses dan mekanisme, aktor, dan faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan. Penelitian ini dilakukan di Kota Pasuruan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan pendekatan linear dan hierarkis dari atas kebawah. Hasil penelitian menunjukkan proses dan mekanisme implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 tentang penataan dan penertiban PKL di Kota Pasuruan terdapat tahapan-tahapan mekanisme yang masing-masing tahapan mempunyai tujuan dan target yang berbeda.
Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Budaya Lokal (Studi tentang Program Pemberdayaan Pengrajin Batik Dalam Rangka Meningkatkan Komoditi Ekonomi di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan-Madura)
Roro Merry Chornelia Wulandary;
Yuli Andy Gani;
Hermawan Hermawan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 18 No. 3 (2015)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1041.97 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.wacana.2017.018.03.5
Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan budaya lokal. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura telah dilaksanakan dan ada pula yang masih dalam perencanaan. Beberapa yang telah dilaksanakan adalah: 1). Permodalan melalui pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR); 2). Pelatihan membatik dan manajemen pemasaran; 3).Pemunculan nuansa batik dalam setiap agenda acara; 4). Mengikuti dalam berbagai agenda; 5). Membentuk paguyuban pengrajin batik; 6). Pembuatan sentra batik; 7). Mencari popularitas batik Pamekasan. Peranan pengrajin batik dan pengusaha batik antara lain: 1). Berasal dari sejarah batik yang masuk ke Desa Klampar; 2). Pemenuhan alat dan bahan; 3). Proses pembuatan batik di Desa Klampar; 4). Proses mempertahankan motif batik; 5).Proses pemasaran batik. Perencanaan yang kurang maksimal adalah: 1). Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha industri kecil masih rendah; 2). Proses daya saing pasar yang masih kurang; 3). Kualitas yang masih kalah saing dengan batik Pekalongan dan Jogyakarta. Faktor pendukung peranan Disperindag adalah: 1). Pembenahan sumber Daya Manusia dengan cara melatih pengrajin batik; 2). Pasar 17 agustus sebagai pasar batik Pamekasan diharapkan bisa menjadi lebih efektif untuk para pengusaha batik; 3). Motif batik pamekasan ini berbeda dengan motif-motif batik di daerah lain.
Pencapaian Target Penerimaan Pajak Atas Kegiatan Pemeriksaan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)
Mohammad Yamin;
Erwin Saraswati;
Endang Mardiati
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 19 No. 1 (2016)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1025.616 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.wacana.2016.019.01.4
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyebab pemeriksa pajak tidak dapat mencapai rencana penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan serta alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi dari kegiatan pemeriksaan berupa SP2 dan penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan serta wawancara dengan pemeriksa pajak. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman. Hasilnya menunjukkan beberapa temuan, pertama, proses pemeriksaan pajak seharusnya berpedoman pada Pasal 8 PMK Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan. Kedua, penyebab pemeriksa pajak tidak dapat mencapai target penerimaan pajak disebabkan tidak dilakukannya tahapan pemeriksaan sesuai Pasal 8 PMK Nomor 17/PMK.03/2013 dan Wajib Pajak tidak melunasi SKP yang diterbitkan oleh pemeriksa. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya agar proses pemeriksaan sesuai Pasal 8 PMK No. 17/PMK.03/2013.
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Lebah Madu Kelompok Tani Tahura (KTT) (Studi Kasus di Desa Dilem Kecamatan Gondang Mojokerto)
Andika Adi Sanjaya Putra;
Darsono Wisadirana;
Hilmy Mochtar
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 19 No. 1 (2016)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1157.263 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.wacana.2016.019.01.5
Desa Dilem memiliki potensi ekonomi yang besar dari budidaya lebah madu. Berdasar data PPLSÂ (Pendataan Program Perlindungan Sosial) pada tahun 2008 memiliki satu Kepala Keluarga (KK) miskin dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 16 KK. Perlu dirumuskan strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan budidaya lebah madu dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada Kelompok Tani Tahura (KTT) di Desa Dilem Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh mengunakan adalah wawancara mendalam (indepth interview), observasi lapangan, dokumentasi dan Focus Group Discussion, kemudian dianalisis dengan teori pemberdayaan 5P edi Suharto, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Alternatif strategi yang dapat dirumuskan yaitu perlu adanya peran serta aktif dan kerjasama dalam berbagai bentuk antara berbagai pihak yang terkait antara lain Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Â UPT Tahura R. Soerjo, Pemerintah Desa, Â Kelompok Tani Tahura (KTT) dan Petani Pembudidaya Lebah Madu.Â
Perencanaan Strategis Sektor Usaha Mikro Dalam Mengatasi Permasalahan Pemasaran (Studi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu)
Dadan Sutrisno;
Agus Suryono;
Abdullah Said
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 19 No. 2 (2016)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1151.439 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.wacana.2016.019.02.5
Penelitian ini didasari oleh pentingnya peran usaha mikro dalam menjembatani sektor pertanian dan pariwisata di Kota Batu. Usaha mikro merupakan sektor[AD1]Â unggulan demi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, usaha mikro masih dihadapkan pada permasalahan pemasaran, dan memerlukan upaya dari pemerintah untuk mengatasinya, khususnya ditinjau dari aspek perencanaan strategis. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis perencanaan strategis sektor usaha mikro; dan (2) merumuskan strategi dalam upaya mengatasi permasalahan pemasaran usaha mikro. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui alur interaktif pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selain itu, dilakukan analisis SWOT untuk merumuskan strategi berdasarkan potensi dan permasalahan yang teridentifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) proses penyusunan perencanaan strategis belum mencerminkan perencanaan yang efektif, dan dalam implementasinya terkendala ketidaksepahaman antar aktor perencana pada berbagai tingkatan organisasi; (2) pembinaan usaha mikro harus diarahkan pada strategi agresif yaitu ekspansi pasar dan penguatan daya saing dalam rangka mengadapi pasar bebas, melalui pembangunan jaringan kerjasama hulu-hilir dengan memberdayakan komunitas/asosiasi UMKM, dan fasilitasi pembangunan jaringan pemasaran online terpadu berbasis komunitas.Â
Prioritas dan Strategi Perencanaan Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah (Studi di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu)
Ridzki Wibhawani Wibhawani;
Soesilo Zauhar;
Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 19 No. 2 (2016)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (841.873 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.wacana.2016.019.02.2
Fenomena urban sprawl, suatu proses perluasan kegiatan perkotaan yang tidak teratur ke wilayah pinggiran saat ini dialami oleh kawasan perkotaan Malang, menyebabkan ketidakefisienan dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah. Studi ini mengkaji pemecahan masalah di atas dari perspektif kerjasama antar daerah, dilatarbelakangi oleh kekuatan politik desentralistik sebagai pendorong penyelesaian masalah pembangunan daerah. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi objek kerjasama dan bentuk kerjasama prioritas dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah serta merumuskan strategi perencanaan berdasarkan faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian campuran (mixed methods). Pengolahan data menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dan SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). Hasil penelitian menempatkan objek pelayanan air bersih, jaringan jalan dan transportasi umum sebagai objek prioritas. Sedangkan kriteria yang dinilai paling menentukan pemilihan objek kerjasama adalah kebutuhan tinggi/mendesak dan komitmen tinggi. Bentuk kerjasama action network berada pada rangking pertama. Sedangkan aspek yang dinilai paling menentukan bentuk kerjasama adalah aspek peraturan. Sesuai perhitungan SWOT, strategi yang harus diambil adalah : memperkuat komitmen kerjasama untuk kesejahteraan masyarakat, memperkuat segala kemampuan untuk mengatasi tekanan global, perencanaan berdasar kebutuhan melalui penyusunan Master Plan Kerjasama Daerah, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar sektor, memperjelas kewenangan antara pusat, propinsi, kabupaten/kota, mengkomunikasikan perbedaan prioritas kerjasama serta proaktif memperluas jaringan/networking.
Strategi Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Sampang)
Siti Maryam;
Soesilo Zauhar;
Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 19 No. 2 (2016)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1093.54 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.wacana.2016.019.02.3
Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sampang masih belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan. Dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan tersebut diperlukan strategi perencanaan yang berbasis pada perencanaan desentralisasi dan mengadopsi konsep dynamic Governance dengan berdasar atas analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai acuan utama dalam perumusan strategi. Strategy Formulation Framework oleh Fred R. David digunakan untuk membantu dalam merumuskan strategi perencanaan yang tepat melalui pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis, dan rasional. Terdapat tiga tahapan yaitu Tahap pertama, The Input Stage yang menganalisis Matriks IFE, Matriks EFE. Tahap kedua, The Matching Stage yang mencakup Matriks IE, dan Matriks SWOT. Tahap ketiga, The Decision Stage dengan menggunakan QSPM. Dari hasil penelitian diketahui bahwa strategi utama yang diusulkan yaitu forward integration strategy, product development strategy dan market penetration strategy. Berdasarkan analisis QSPM, yang menduduki prioritas pertama adalah forward integration strategy. Strategi-strategi fungsional yang dapat dilaksanakan berkenaan untuk meningkatkan jaringan distribusi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih luas sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat pengguna layanan antara lain: 1) Penambahan wewenang pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, 2) Pembentukan UPTD, 3) Perluasan akses distribusi pelayanan, dan 4) Peningkatan dan penguatan sistem manajemen antar intansi terkait.
Eksplorasi Penilaian Pendekatan Pasar Untuk Penentuan NJOP PBB Perusahaan di Kabupaten Pasuruan
Ika Ratnawati;
Ali Djamhuri;
Nurkholis Nurkholis
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 19 No. 1 (2016)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (912.305 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.wacana.2016.019.01.3
Penelitian ini menyangkut penilaian properti oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2014 yang bertujuan menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2015 dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Pasuruan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pasar. Penelitian ini merupakan suatu action reaserch untuk mengaplikasikan teori – teori penilaian dalam praktek penilaian yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pasuruan pada tahun 2014 untuk NJOP PBB tahun 2015 tersebut. Action reaserch  dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana teori penilaian properti dilaksanakan di lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa penilaian perusahaan yang dilakukan Pemda Kabupaten Pasuruan di akhir tahun 2014 dengan tujuan penentuan NJOP PBB 2015 yang merupakan pendekatan pasar belum sesuai dengan Standar Penilai Indonesia. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi NJOP PBB tahun 2015, yaitu faktor internal yang terdiri dari lokasi objek pajak dan keadan fisik objek penilaian serta faktor eksternal yang kebijakan pemerintah dan permintaan pasar.