cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 880 Documents
 83   84   85   86   87 
Implikasi Sosial dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Bahori, Bahori; Setiawan, Herman; Zulkifli, Zulkifli
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 9 No. 6 (2022)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.42367

Abstract

Evidence indicates that children frequently suffer from domestic abuse, resulting in significant societal repercussions both immediately and over time. Law Number 35 of 2014 about Child Protection is the legal framework governing the rights and safeguarding of children in Indonesia. This legislation implements multiple provisions to safeguard children subjected to violence, including domestic abuse. In the realm of child protection, it encompasses all measures that promote the life, growth, and full engagement of children, safeguarding their rights. Legal safeguards for children who are victims of domestic violence are deemed essential and imperative. It ensures that the court system prioritizes the rights and interests of children in addressing incidents of violence. This entails conducting trials that are sympathetic to children and ensuring the protection of child witnesses.Keywords: Legal Protection; Violence; Children Abstrak Bukti menunjukkan bahwa anak-anak sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan dampak sosial yang signifikan baik secara langsung maupun seiring waktu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan kerangka hukum yang mengatur hak dan perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menerapkan berbagai ketentuan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ranah perlindungan anak, undang-undang ini mencakup semua tindakan yang mendukung kehidupan, pertumbuhan, dan keterlibatan penuh anak, serta melindungi hak-hak mereka. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dianggap penting dan imperatif. Undang-undang ini memastikan bahwa sistem peradilan memprioritaskan hak dan kepentingan anak dalam menangani insiden kekerasan. Hal ini memerlukan pelaksanaan persidangan yang berpihak pada anak dan memastikan perlindungan terhadap anak saksi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kekerasan; Anak.
Penerapan Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kecamatan Jagakarsa Aminah, Sitti; Muchtar, Andhyka
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.42407

Abstract

Traffic congestion exerts considerable economic repercussions, encompassing fuel wastage from vehicles operating below optimal speeds or constantly halting and increased tyre degradation from excessive brake use. This occurrence underscores the significance of meticulously organised transportation management to mitigate these adverse effects. This study examines the application of Article 288 of Law Number 22 of 2009 regarding Traffic and Road Transportation in addressing traffic infractions in the Jagakarsa District. This study employs a descriptive methodology, utilising a data analysis approach grounded in real-world settings. The study's findings demonstrate that enforcing Article 288 of Law Number 22 of 2009 has not successfully mitigated traffic offences in the Jagakarsa District. This is evidenced by the rising incidence of traffic offences annually, as reported by the South Jakarta Police and the South Jakarta District Court. The primary causes contributing to violations are motor vehicle operators' disregard for traffic restrictions and the developed habitual apathy. This study identifies barriers to implementing the article and proposes strategic solutions to enhance the efficacy of traffic law enforcement in the research region.Keywords: Road Transportation; Traffic Violations; Jagakarsa AbstrakKemacetan lalu lintas menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar, meliputi pemborosan bahan bakar dari kendaraan yang beroperasi di bawah kecepatan optimal atau terus-menerus berhenti dan peningkatan degradasi ban akibat penggunaan rem yang berlebihan. Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya manajemen transportasi yang terorganisir dengan cermat untuk mengurangi dampak buruk ini. Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Jagakarsa. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif, dengan memanfaatkan pendekatan analisis data yang didasarkan pada situasi dunia nyata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum berhasil mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Jagakarsa. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya insiden pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya, seperti yang dilaporkan oleh Kepolisian Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penyebab utama yang berkontribusi terhadap pelanggaran adalah ketidakpedulian operator kendaraan bermotor terhadap pembatasan lalu lintas dan kebiasaan apatis yang telah berkembang. Studi ini mengidentifikasi hambatan dalam penerapan pasal tersebut dan mengusulkan solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas di wilayah penelitian.Kata Kunci: Angkutan Jalan; Pelanggaran Lalu Lintas; Jagakarsa
Penegakan Hukum dan Pelanggaran Transportasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Ismawan, Ita; Hutahean, Rasman
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.42408

Abstract

DKI Jakarta, as the governmental hub and a focal point of modernisation in Indonesia, encounters numerous challenges, including traffic congestion, particularly in the Kebayoran Lama District of South Jakarta during peak hours. This issue necessitates a robust policy for resolution. One measure implemented is DKI Jakarta Regional Regulation (Perda) Number 5 of 2014 regarding Transportation, which empowers the regional government to enforce stringent penalties, including towing improperly parked automobiles. The Transportation Agency enacts this policy as the executor, responsible for overseeing, regulating, and addressing transportation infractions. This study employs a qualitative methodology with a descriptive approach. This method generates data as verbal descriptions and witnessed actions, excluding statistical analysis or other forms of quantification. The study results demonstrate that the Transportation Agency's policy of addressing transportation offences has been effective. Action is executed following DKI Jakarta Regional Regulation Number 5 of 2014, comprising the following steps: (a) immobilising the tyres of motor vehicles; (b) detaching the valve stem from motor vehicle tyres; (c) transporting vehicles to parking facilities designated by the local government; and (d) issuing a written notification to vehicle owners within 1 x 24 hours post-towing. Nevertheless, implementing this strategy has various challenges, including insufficient human resources, inadequate supporting infrastructure, and community resistance. This study aims to serve as a reference for enhancing the efficacy of law enforcement in transportation within the South Jakarta region.Keywords: Policy Analysis; Motor Vehicle Towing; Transportation AbstrakDKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan titik fokus modernisasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemacetan lalu lintas, khususnya di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada jam-jam sibuk. Masalah ini memerlukan kebijakan yang kuat untuk penyelesaiannya. Salah satu langkah yang diterapkan adalah Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, yang memberdayakan pemerintah daerah untuk menegakkan sanksi yang ketat, termasuk menderek kendaraan yang parkir sembarangan. Dinas Perhubungan memberlakukan kebijakan ini sebagai pelaksana, yang bertanggung jawab untuk mengawasi, mengatur, dan menangani pelanggaran transportasi. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini menghasilkan data dalam bentuk deskripsi verbal dan tindakan yang disaksikan, tidak termasuk analisis statistik atau bentuk kuantifikasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dinas Perhubungan dalam menangani pelanggaran transportasi telah efektif. Tindakan dilakukan mengikuti Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014, yang terdiri dari langkah-langkah berikut: (a) melumpuhkan ban kendaraan bermotor; (b) melepaskan batang katup dari ban kendaraan bermotor; (c) mengangkut kendaraan ke tempat parkir yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah; dan (d) menerbitkan pemberitahuan tertulis kepada pemilik kendaraan dalam waktu 1 x 24 jam setelah penarikan. Namun demikian, penerapan strategi ini memiliki berbagai tantangan, termasuk sumber daya manusia yang tidak memadai, infrastruktur pendukung yang tidak memadai, dan resistensi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam transportasi di wilayah Jakarta Selatan.Kata Kunci: Analisis Kebijakan; Penderekan Kendaraan Bermotor; Transportasi
Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Anak Dibawah Umur Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Kusuma, Laskito Ari; Burhanudin, Burhanudin
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.42409

Abstract

This study seeks to assess the execution of the Minister of Religion Regulation (Perma) Number 12 of 2016, which governs penalties for traffic infractions perpetrated by minors. This study examines the execution of these law provisions by the Transportation Agency and Traffic Police Unit in specific regions. This study employs a qualitative research methodology characterized by a descriptive approach, which generates concepts and insights rather than numerical data, presenting findings through narratives and analyses. By utilizing this descriptive framework, the researchers can elucidate, delineate, and convey the investigation outcomes regarding the implementation of Perma Number 12 of 2016 concerning sanctions for traffic violations committed by minors. This study's results are anticipated to enhance comprehension of the efficacy of Perma Number 12 of 2016 in addressing traffic offences perpetrated by juveniles. The ramifications of these findings are expected to inform relevant stakeholders in enhancing policies and the execution of law enforcement to establish a safer transportation environment for youngsters.  Keywords: Traffic Violations; Minors AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang sanksi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum tersebut oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas di daerah tertentu. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang bercirikan pendekatan deskriptif, yang menghasilkan konsep dan wawasan daripada data numerik, menyajikan temuan melalui narasi dan analisis. Dengan memanfaatkan kerangka deskriptif ini, peneliti dapat menjelaskan, menggambarkan, dan menyampaikan hasil investigasi mengenai implementasi Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang sanksi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang kemanjuran Perma Nomor 12 Tahun 2016 dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Konsekuensi dari temuan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kebijakan dan pelaksanaan penegakan hukum untuk menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman bagi anak di bawah umur.Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas; Anak Dibawah Umur
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bahri, Syaiful; Nasir, Muh
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.42410

Abstract

Sexual abuse, particularly against kids, is a grave issue due to its profound physical and psychological repercussions. Despite the existence of legislative frameworks like the Criminal Code and the Child Protection Law, implementation and enforcement encounter obstacles include insufficient proof and societal stigma. The case study of Case Number 1091/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr exemplifies endeavors to uphold the law against offenders of child sexual exploitation, highlighting the necessity to enhance legislation and public awareness for more effective and equitable management of sexual abuse. The judge's ruling indicated that the defendant, Muhammad Fatih Mujahid, was conclusively found guilty of engaging in the economic and/or sexual exploitation of children. The defendant received a term of 7 years and 6 months in prison, along with a fine of 100 million rupiah. If the fine remains unpaid, it will be substituted by a three-month prison sentence. The government must enhance initiatives to fortify legislation and policies that are more efficacious in preventing and addressing instances of child sexual abuse. This entails informing the public of children's rights and the legal ramifications of maltreatment.Keywords: Sexual Abuse; Children; Criminal Acts AbstrakPelecehan seksual, khususnya terhadap anak-anak, merupakan masalah serius karena dampak fisik dan psikologisnya yang mendalam. Meskipun telah ada kerangka legislatif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak, implementasi dan penegakannya menghadapi kendala termasuk bukti yang tidak memadai dan stigma masyarakat. Studi kasus Nomor 1091/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr merupakan contoh upaya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual anak, yang menyoroti perlunya peningkatan legislasi dan kesadaran publik untuk pengelolaan pelecehan seksual yang lebih efektif dan adil. Putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa, Muhammad Fatih Mujahid, secara meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak-anak. Terdakwa dijatuhi hukuman 7 tahun 6 bulan penjara, beserta denda 100 juta rupiah. Jika denda tetap tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman penjara tiga bulan. Pemerintah harus meningkatkan inisiatif untuk memperkuat undang-undang dan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual anak. Hal ini mencakup pemberian informasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dan konsekuensi hukum dari penganiayaan.Kata Kunci : Pelecehan Seksual; Anak; Tindak Pidana.
Analisa Yuridis Terhadap Putusan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kritis Putusan Nomor: 43/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt) Effendi, Hendi; Junaidi, Junaidi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.42411

Abstract

The repercussions or adverse consequences of narcotics might disrupt the community. The issues prompting this concern would escalate if we actively monitor the process and management of illicit narcotic drug trafficking to date. Addicts are essentially victims of substance misuse who contravene governmental restrictions, and they are all Indonesian nationals anticipated to contribute to the nation's recovery from its decline in many sectors. An intriguing aspect of narcotics legislation is the judge's jurisdiction to mandate rehabilitation for individuals proven to be drug addicts. The research employs a normative legal approach, examining the implementation of positive legal concepts or norms. The study concludes that the legal framework for drug addiction rehabilitation is founded on Article 1, number 16 of Law No. 35 of 2009 regarding narcotics. Medical rehabilitation is conducted in hospitals managed by government and private entities designated by the Minister of Health. Consequently, there is no longer any justification for addicts and victims of substance addiction to remain unrehabilitated.Keywords: Rehabilitation; Drug Addicts; Narcotics  AbstrakDampak atau akibat buruk dari narkotika dapat meresahkan masyarakat. Persoalan yang menjadi pemicu kekhawatiran ini akan semakin besar apabila kita secara aktif melakukan pengawasan terhadap proses dan penanganan peredaran gelap narkotika selama ini. Para pecandu pada hakikatnya adalah korban penyalahgunaan zat yang melanggar larangan pemerintah, dan mereka semua adalah warga negara Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemulihan bangsa dari keterpurukannya di berbagai sektor. Aspek menarik dari perundang-undangan narkotika adalah kewenangan hakim untuk memberikan mandat rehabilitasi bagi individu yang terbukti sebagai pecandu narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu mengkaji penerapan konsep atau norma hukum positif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kerangka hukum rehabilitasi ketergantungan narkotika didasarkan pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah dan badan swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban ketergantungan zat untuk tidak direhabilitasi.Kata Kunci: Rehabilitasi; Pecandu Narkoba; Narkotika
Transactional Leadership in Educational Institutions in the Perspective of Islamic Economic Law Soro, Suharyanto H; Sunarya, Fitri R.
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v11i1.42619

Abstract

Transactional leadership is a managerial strategy that emphasizes the reciprocal dynamics between leaders and followers through rewards and punishments, aimed at efficiently achieving corporate objectives in a systematic manner. Within educational institutions, implementing transactional leadership may enhance the discipline and performance of followers; however, it requires additional examination within the context of Islamic economic law. This study examines the implementation of transactional leadership inside educational institutions via the lens of Islamic economic law and assesses its influence on institutional performance. This study employs a qualitative methodology via a literature review to analyze diverse sources pertaining to transactional leadership and Islamic economic law. The study's findings suggest that transactional leadership in educational institutions can be implemented by adapting sharia principles, including equity, transparency, and a balance between rewards and penalties. Academic institutions must adopt a more comprehensive and motivating strategy to foster a more inventive and significant environment for stakeholders.Keywords: Transactional Leadership; Educational Institutions; Islamic Economic Law AbstrakKepemimpinan transaksional merupakan strategi manajerial yang menekankan dinamika timbal balik antara pemimpin dan pengikut melalui penghargaan dan hukuman, yang ditujukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan sistematis. Dalam lembaga pendidikan, penerapan kepemimpinan transaksional dapat meningkatkan disiplin dan kinerja pengikut; namun, hal ini memerlukan pemeriksaan tambahan dalam konteks hukum ekonomi Islam. Studi ini mengkaji penerapan kepemimpinan transaksional di dalam lembaga pendidikan melalui sudut pandang hukum ekonomi Islam dan menilai pengaruhnya terhadap kinerja kelembagaan. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif melalui tinjauan pustaka untuk menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan kepemimpinan transaksional dan hukum ekonomi Islam. Temuan studi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transaksional di lembaga pendidikan dapat diterapkan dengan mengadaptasi prinsip-prinsip syariah, termasuk ekuitas, transparansi, dan keseimbangan antara penghargaan dan hukuman. Lembaga pendidikan harus mengadopsi strategi yang lebih komprehensif dan memotivasi untuk menumbuhkan lingkungan yang lebih inventif dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.Kata Kunci: Kepemimpinan Transaksional; Lembaga Pendidikan; Hukum Ekonomi Syariah
Constitutive Interests in CNN Media Framing and Instagram's Shadow Banning Related to Israel's Aggression against Palestine 2023-2024 Rahayu, Dini Septyana; Susilowati, Ida; Huzaeny, Roziqk Heally
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v12i1.43861

Abstract

This study aims to explain CNN's media framing and Instagram's shadow-banning censorship policy related to Israel's aggression against Palestine since October 2023 as an action that contains a constitutive construction of interests. Through CNN's media coverage, the situation between Palestine and Israel is not described as an aggression, occupation, or genocide but as a conflict that occurred due to Hamas's attack on Israel. CNN even only uses diction that places Israel as the party being attacked and limits exposure to the loss of life in Palestine caused by Israel's aggression. The international community sympathises and provides their views regarding the developing situation but is hampered by Instagram's censorship policy through shadow banning. By using an interpretive approach to observe CNN's reporting and Instagram's shadow banning, the results of this study show that both contain US-Israeli constitutive interests in manipulating and controlling international perceptions. This refers to the interest in constructing intersubjective understandings related to Israel's positive image, which simultaneously eliminates Palestine's existence as a nation-state.Keywords: CNN; Instagram; Israel; Knowledge Constitutive Interests; Media Framing; Palestina; Shadow Banning
Sharia Education as a Moral and Ethical Foundation for Developing a Generation of Character Huda, Miftahul; Mujino, Mujino; Wala, Wala
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v12i1.44926

Abstract

Islamic education plays a vital role in shaping the character and morality of Indonesia's youth. In the context of an increasingly complex society, Islamic education is expected to serve as a strong moral and ethical foundation for students. However, there are still gaps in the understanding and implementation of Islamic education across various educational institutions. This research aims to explore the role of Islamic education in educating character-driven generations and to identify effective teaching methods in Islamic education. This study employs a qualitative approach, with subjects comprising students, teachers, and parents from several schools in Aceh. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, and direct classroom observations. Data analysis was conducted using thematic analysis. The findings suggest that Islamic education has a significant impact on shaping students' character, enhancing their social awareness, and strengthening their religious identity. Interactive and contextual teaching methods have proven to be more effective in enhancing students' understanding of Islamic values. Islamic education has excellent potential in educating the youth and forming ethical character. Parental involvement and the relevance of Islamic education to local contexts are also essential factors in the success of this education. This research offers new insights into the role of Islamic education within Indonesia's educational system and is expected to encourage the development of more effective and relevant curricula.Keywords: Islamic Education; Character; Morality; Teaching Methods; Social Awareness
The Urgency of Tolerance and Peace Values in The Educational Environment of Mahad Al-Zaytun Rohmah, Siti Ngainnur; Islami, Bilat Nur; Nurmadhani, Wilda; Haekal, Muhammad; Roiddin, Farhan; Sidiq, Kholaif Aulia; Arrasyid, Muhammad Ikhwan; Fadillah, Muhammad Haikal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v12i1.45526

Abstract

The Indonesian state with its various cultures has millions of endemic characteristics in every corner. Starting from the diversity of languages, cultures, to religions and beliefs, Indonesia is an example of the unity of all diversity in unity. At least that's the dream contained in "Bhinneka Tunggal Ika" which is tied to the Garuda's legs. The purpose of this research is to find out the urgency of the value of tolerance and peace in the scope of education in Ma'had Al-Zaytun. This research method is a literature study research, which is a research method that collects, analyzes, and studies written sources that are relevant to the research topic or problem. The process of conducting an overview of previously published literature works related to various topics. The result of this study is that the urgency of the values of tolerance and peace in the scope of education in Ma'had Al-Zaytun is very important and these values of tolerance have been applied through education.Keywords: Urgency; Tolerance; Education

Page 85 of 88 | Total Record : 880

 83   84   85   86   87 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue