cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suwari Akhmaddhian
Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id
Phone
+62232-8900796
Journal Mail Official
unifikasi@uniku.ac.id
Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36 A Cijoho Kuningan Jawa Barat
Location
Kab. kuningan,
Jawa barat
INDONESIA
Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Kuningan
ISSN : 23545976     EISSN : 25807382     DOI : https://doi.org/10.25134/unifikasi.v11i1.9536
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, an ISSN national journal p-ISSN 2354-5976, e-ISSN 2580-7382, provides a forum for publishing research result articles, articles and review books from academics, analysts, practitioners and those interested in providing literature on Legal Studies. Scientific articles covering: Sustainable Development Goals (SDGs) Law, Natural Resources Law and Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 155 Documents
 5   6   7   8   9 
INTERFAITH MARRIAGES BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW PRINCIPLES Benny Krestian Heriawanto
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i1.1571

Abstract

This study intends to find out the legitimacy of interfaith marriages according to positive law in Indonesia and private international law, especially marriages held abroad between Indonesian citizens or with a foreign national. The method used in this study was a normative juridical through a legislation approach. Basically, marriages held in Indonesia must follow the provisions of Article 2 jo. Article 56 of Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The results of the analysis revealed that interfaith marriages cannot be held either in Indonesia or abroad since they conflict with the principles of private international law and positive law in Indonesia. Tulisan ini disusun untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia dan hukum perdata internasional khususnya perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri di antara mereka warga negara Indonesia atau dengan seorang warga negara asing. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif melalui pendekatan perundang undangan, perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 56 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil kajian dan analisis dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilangsungkan baik di dalam maupun di luar negeri karena bertentangan dengan asas asas hukum perdata internasional dan hukum positif Indonesia.
THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL CIVIL SERVANT INVESTIGATOR IN LAW ENFORCEMENT IN KUNINGAN DISTRICT, INDONESIA Ade Suhendra; Haris Budiman; Erga Yuhandra
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i1.875

Abstract

This research aims to analyze the regulation of Civil Servant Investigator based on Regional Regulation No. 6 of 2005 and the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2005 concerning Regional Civil Servant Investigator at Office of Kuningan District Civil Service Police Unit. This descriptive-analytical research applied a normative juridical approach. The results showed that based on Regional Regulation No. 6 of 2005, Regional Civil Servant Investigator has the duties of conducting investigation on violations of Regional Regulations in which each Regional Civil Servant Investigator must be equipped with an investigation warrant signed by the supervisor of the Regional Civil Servant Investigator in conducting the investigation. Besides, Regional Civil Servant Investigator also has the duties of providing coaching which includes general, technical, and operational coaching for Civil Servant Investigator. Further, regarding the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2005 concerning Regional Civil Servant Investigator at Office of Kuningan District Civil Service Police Unit, the Regional Civil Servant Investigator generally has carried out its duties in conducting investigation and inspection towards illegal buildings, places of business and business activities; conducting investigation and inspection towards community, apparatus or legal entities violating regional regulations, head district regulations, and head district decisions; and preparing material to be submitted to the National Police regarding follow up actions towards community, apparatus or legal entities violating regional regulations, head district regulations, and head district decisions. Thus, it can be concluded that, in general, Regional Regulation No. 6 of 2005 concerning Regional Civil Servant Investigator at Office of Kuningan District Civil Service Police Unit has been implemented well.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 dan implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kantor Satpol Polisi Pamongpraja Kabupaten Kuningan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah; setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan yang ditanda tangani oleh atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; serta pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi: pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pembinaan operasional. Selanjutnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kantor Satpol PP Kabupaten Kuningan secara umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah telah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan terhadap bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha tanpa izin; melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati; dan menyiapkan bahan koordinasi kepada Keolisian Negara mengenai tindak lanjut berita acara pemeriksaan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati. Kesimpulan penelitian yaitu implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kantor Satpol Polisi Pamongpraja Kabupaten Kuningan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik.
THE COMPARISON BETWEEN THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE NETHERLANDS COUNCIL FOR THE JUDICIARY Suparto Suparto
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i1.1527

Abstract

The purpose of this study is to analyze the position and authority of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia and its comparison to the Netherlands Council for the Judiciary. This comparative study applied a normative juridical method. The data used in this study were secondary data. The collected data were then analyzed qualitatively. The results showed that Judicial Commission has an important position in judicial system in Indonesia so as structurally, its position is aligned with the Supreme Court and the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. Yet, functionally, its role is auxiliary to the judicial power institutions. Although the function of the Judicial Commission is related to judicial power, but the Judicial Commission is not an agent of judicial power, rather, it is an agency enforcing code of ethics of judges. Besides, the Judicial Commission is also not involved in the organization, personnel, administration and financial matters of judges. This condition is different from the Judicial Commission in European countries, such as the Netherlands. The Judicial Commission in the Netherlands (The Netherlands Council for the Judiciary) has an authority in the area of technical policy and policy making in the field of justice. The Netherlands Council for the Judiciary and other Judicial Commission in European countries generally have the authority in managing organization, budget and administration as well as in conducting promotions, transfers, and recruitments as well as imposing sanctions on judges. Thus, the Supreme Court only focuses on carrying out judicial functions and does not deal with administrative and judicial organization matters. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia serta perbandingannya dengan Komisi Yudisial Belanda. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan cara perbandingan (komparatif). Data yang digunakan adalah data sekunder sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu bahwa kedudukan Komisi Yudisial sangat penting, sehinggasecara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian  secara fungsionalperannya bersifat penunjang (auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman tetapi bukan  pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan lembaga penegak norma etik (code of ethics) dari hakim. Selain itu Komisi Yudisial juga tidak terlibat dalam hal organisasi, personalia, administrasi dan keuangan para hakim. Hal ini berbeda dengan Komisi Yudisial yang ada di negara Eropa misalnya Belanda. Komisi Yudisial di Belanda (Netherland Council for Judiciary) memiliki kewenangan pada area kebijakan teknis dan pembuatan kebijakan pada bidang peradilan.Komisi Yudisial Belanda dan di Eropa pada umumnya mempunyai kewenangan dalam hal mengelola organisasi, anggaran dan administrasi peradilan termasuk dalam melakukan promosi, mutasi, rekruitmen dan memberikan sanksi terhadap hakim. Mahkamah Agung hanya fokus melaksanakan fungsi peradilan yaitu mengadili
The Application of Barcodes on Deed of Land Made by Land Deed Officials Aswari, Aan; Abbas, Ilham
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.1766

Abstract

Land officials’ services related to the preparation and manufacture of deed blanks for Land Deed Officials (PPAT) has been developed by no longer using special blanks for deed and replacing it with the application of barcodes on deed of land. It aims to replace the registration number issued by land officials and to apply various technologies to a deed of land to develop various aspects in order to realize an efficient legal certainty. Besides, it also aims to provide an overview that can be used as a reference in legal problem solving where the legislation shall provide stronger legal certainty to deed of land. This study applied a legal normative and conceptual research design. The results showed that there is a form of cultural lag as an ongoing issue when new regulation is applied, namely the application of barcodes as a substitution to registration numbers. Finally, it can be concluded that the application of barcodes in the making of deeds in Land Deed Officials still encounters problems, particularly in terms of proof consequences.Keywords: deed of land, barcode, land deed officials Penerapan Kode Baris pada Akta Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah  Abstrak :Peningkatan pelayanan kantor pertanahan terkait penyiapan dan pembuatan blanko akta untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah dikembangkan dengan tidak lagi menggunakan blanko khusus untuk Akta  PPAT dengan mengganti sistem pembuatan blanko oleh PPAT itu sendiri dengan penerapan kode baris pada akta tanah, bertujuan untuk mengganti nomor registrasi yang dibuat oleh kantor pertanahan dan mengaplikasikan beragam teknologi kedalam sebuah akta tanah untuk mengembangkan beragam aspek demi mewujudkan sebuah kepastian hukum dengan efisien, diantaranya dapat ditemukannya bentuk-bentuk kekuatan dan legalitas PPAT melalui perbuatan-perbuatan hukumnya, serta bertujuan untuk memberikan gambaran yang dapat dijadikan rujukan legal problem solving dimana seharusnya ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang semakin kuat terhadap akta tanah. Metode penelitian menggunakan legal normative research dan conceptual research sehingga secara konsisten mengurai hasil penelitian menunjukkan adanya bentuk cultural lag sebagai masalah yang berkelanjutan ketika diberlakukannya aturan baru yaitu penerapan kode baris sebagai pengganti nomor registrasi akta, khususnya dibidang pembuktian dalam upaya menggapai sebuah kepastian hukum. Akhirnya tulisan ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi kode baris pada pembuatan akta dalam pelayanan kantor pertanahan yang diperankan oleh pejabat yang ditunjuk masih menyisakan problematika dalam penerapannya, khususnya konsekuensi dalam pembuktian.Kata kunci: akta tanah, kode baris, ppat
The Participation of Indonesia in Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs): The Legal and Globalization Perspectives Aryuni Yuliantiningsih
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.1943

Abstract

Abstract : The purpose of this research is to find out and analyse the participation of Indonesia in Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) viewed from the legal and globalization perspectives. The method used in this research was a normative juridical by employing secondary data sources which were analysed qualitatively. The results showed that there are 4 (four) RFMOs bordering Indonesian waters, namely IOCT, CCSBT, WPPC, and Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC). Currently, Indonesia has participated as a member of RFMOs with the reasons, firstly, to participate in conserving fish resources and secondly, if Indonesia is not a member of RFMOs, the fishery products can be embargoed and categorized as IUU fishing. In relation to law and globalization, developed countries have implemented their hegemony to dominate the high seas through legal instruments, namely international treaties and organizations. On the other hand, the participation of Indonesia in RFMO is merely to facilitate the citizens to be able to access fish resources in the high seas.Keywords: Indonesia, RFMOs, law, globalization. Keikutsertaan Indonesia dalam Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs): Perspektif Hukum dan Globalisasi Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis keikutsertaan Indonesia dalam Regional Fisheries Management Organizatios (RFMOs) ditinjau dari perspektif hukum dan globalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan sumber data sekunder dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu terdapat 4 (empat) RFMOs yang berbatasan dengan perairan Indonesia yaitu, IOCT, CCSBT, WPPC, Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC). Saat ini Indonesia telah ikut serta menjadi anggota RFMOs dengan alasan, pertama, ikut melakukan konservasi sumber daya ikan dan kedua,  jika tidak menjadi anggota RFMOs maka hasil tangkapan dapat  diembargo dan dikategorikan sebagai IUU fishing.  Dikaitkan dengan hukum dan globalisasi, negara maju telah menerapkan hegemoninya untuk menguasai laut lepas melalui instrumen hukum yaitu perjanjian internasional dan organisasi internasional. Di sisi lain keikutsertaan Indonesia dalam RFMO  untuk memfasilitasi warga negaranya agar dapat mengakses sumberdaya ikan di laut lepas.Kata Kunci: Indonesia, RFMOs, hukum, globalisasi.
Sustainable Development Goals (SDGs) Principle Towards Sharia Business Unit Pre-Spin Off 2023 Nikmah Mentari; Franciska Mifanyira Sutikno
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.1866

Abstract

AbstractThe existence of a Sharia Business Unit will be ended in 2023 due to the mandate of the Sharia Banking Act which requires a spin-off. Therefore, the Sharia Business Unit will become an independent Sharia Bank. As part of the parent bank, it is should for the conventional bank to prepare the readiness of  Sharia Business Unit before spin-off so that it can compete in the global era based on the SDGs principle and still maintain the sharia compliance. The method applied is normative juridical, which relates to the prevailing norms and legal principles. The outputs are produced by focusing the objectives on SDGs goals which are correlated with Sharia Banking and Good Corporate Governance principles of Sharia Business Unit with Conventional Bank.Keywords: Coventional Bank, SDGs, Sharia Business Unit, Spin Off Prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Pre-Spin Off Unit Bisnis Syariah 2023Abstrak Keberadaan Unit Usaha Syariah akan berakhir pada tahun 2023 berdasarkan amanah Undang-Undang Perbankan Syariah yang mensyaratkan adanya spin-off. Oleh karena itu, Unit Usaha Syariah akan menjadi Bank Umum Syariah yang mandiri. Sebagai bagian dari induk bank, Bank Konvensional seharusnya menyiapkan Unit Usaha Syariah sebelum terjadinya spin-off sehingga Unit Usaha Syariah dapat bersaing di era global berdasarkan prinsip SDGs dan tetap mempertahankan kepatuhan syariah. Metode penelitian ini yakni normatif-yuridis yang berhubungan dengan norma dan prinsip hukum. Hasil yang diperoleh berfokus pada sasaran tujuan SDGs yang berhubungan dengan Perbankan Syariah dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Unit Usaha Syariah dengan Bank Konvensianal.Kata Kunci : Bank Konvensional, SDGs, Unit Usaha Syariah, Spin-off
The Optimization of Sharia Mutual Fund as an Investment Means to Promote Financial Inclusion in Indonesia Teguh Tresna Puja Asmara; Lastuti Abubakar
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.1849

Abstract

Abstract : Sharia mutual fund can be used as an investment alternative for investors, especially for small investors or retailers. The excess of sharia mutual funds that can be reached by all groups shall be a means to promote financial inclusion in Indonesia. Based on data released by the Bank of Indonesia (BI), in 2018, financial inclusion or access to financial institutions of the Indonesian citizens is only 49% (forty-nine percent). Therefore, we need a concrete strategy to promote financial inclusion in Indonesia in which one of the strategies that can be applied is by optimizing sharia mutual funds as an investment means. This study aims to find out the regulation and legal protection of investors in implementing sharia mutual fund investments in the marketplace. The method used was a normative juridical emphasizing on legal research literatures or secondary data. The results showed that sharia mutual funds can be one of the means in promoting financial inclusion program as it can be reached by all groups, especially small investors or retailers. The optimization of sharia mutual funds can be done by utilizing advanced technology in which one of them is the implementation of sharia mutual fund investments through the marketplace. Sharia mutual fund investment in the marketplace has the potential to develop as it can be done easily, quickly, and cheaply. However, the implementation of sharia mutual fund investments in the marketplace still requires strengthening regulations to provide legal certainty and legal protection for its users.Keywords: Investment, Optimization, Sharia Mutual Funds. Optimalisasi Reksadana Syariah sebagai Sarana Investasi dalam Rangka Memajukan Keuangan Inklusif di IndonesiaAbstrak : Reksadana syariah dapat dijadikan salah satu alternatif investasi bagi investor, khususnya investor kecil atau ritel. Kelebihan reksadana syariah yang dapat dijangkau oleh semua kalangan dapat menjadi sarana dalam rangka memajukan keuangan inklusif di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada tahun 2018 inklusi keuangan atau akses terhadap lembaga keuangan masyarakat Indonesia hanya sebesar 49% (empat puluh sembilan persen). Oleh karenanya diperlukan strategi dan langkah-langkah konkrit guna memajukan inklusif keuangan di Indonesia yang salah satunya dapat melalui pengoptimalan reksadana syariah sebagai sarana investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum investor dalam pelaksanaan investasi reksadana syariah di marketplace. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitik beratkan kepada penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa reksadana syariah dapat menjadi salah satu sarana dalam mendukung program keuangan inklusif dikarenakan dapat dijangkau oleh semua kalangan terutama investor kecil atau ritel. Optimalisasi reksadana syariah dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan penggunaan teknologi secara muktahir, salah satunya yaitu pelaksanaan investasi reksadana syariah melalui marketplace. Investasi reksadana syariah di marketplace sangat berpotensi berkembang dikarenakan investasi reksadananya dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan murah. Namun pelaksanaan investasi reksadana syariah di marketplace tersebut masih memerlukan penguatan regulasi guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang kuat bagi para penggunanya.Kata kunci: Investasi, Optimalisasi, Reksadana Syariah
Legal Protection of Women Victims of Sexual Harassment in Indonesia Tri Astuti Handayani; Teguh Prasetyo; Diding Rahmat
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.1939

Abstract

The rise of sexual and non-verbal sexual harassment against women by men makes women not have bargaining in criminal law as a victim, this has implications for the psychology of women feeling humiliated, lacking confidence, trauma and fear, due to the above women who are victims of sexual harassment who are unable to carry out their work or even have mental illness, stress or some who commit suicide. The purpose of this study was to determine the legal arrangements for the protection of women due to acts of sexual harassment by men today and how the legal efforts of victims of sexual harassment against women. The methodology used in this study is normative legal research with primary, secondary and tertiary materials such as laws, journals and books. The researcher concludes:  First; There is a need for regulations governing the protection of women, especially regarding acts of sexual harassment. Second; Preventive and repressive efforts are needed to prevent acts of sexual harassment against women in order to protect women so that women are able to rise up, advance, prosperous, happy, independent and contribute to the Family, Nation and State. Preventive efforts can be carried out through socialization, workshops and training on legal awareness of women's protection while repressive efforts include taking action by the police.Keywords: Women, Sexual Harassment, Legal Protection Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Indonesia Abstrak : Maraknya tindakan pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki laki menjadikan perempuan tidak memliki bergaining dalam hukum pidana sebagai korban, hal demikian berimplikasi pada pisikologi perempuan merasa direndahkan, kurang percaya diri, trauma dan takut, akibat hal di atas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang tidak bisa menjalankan pekerjaanya atau pun ada juga sakit jiwa, stress atau ada juga yang bunuh diri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan perempuan akibat tindakan pelecehan seksual oleh laki-laki saat ini serta bagaimana upaya hukum korban pelecehan seksual terhadap perempuan. Metodelogi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan bahan primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang undangan, jurnal dan buku. Hasil penelitian  Pertama; Perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan khusunya mengenai tindakan pelecehan seksual. Kedua; Perlu adanya upaya preventif dan represif dalam mencegah tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan dalam rangka melindungi para perempuan agar perempuan mampu bangkit, maju, sejahtera, bahagia, mandiri dan berkontribusi bagi Keluarga, Bangsa dan Negara . Upaya preventif dapat dilakukan dengan sosialisasi, workshop dan pelatihan-pelatihan kesadaran hukum perlidungan perempuan sedangkan upaya refresif berupa penindakan oleh aparat kepolisian.Kata Kunci :  Perempuan, Pelecehan Sekual, Perlindungan Hukum
The Implementation of the Agreement of Water Pipeline Installation Between Regional Water Companies with CV. Tenjo Laut Intan Nur Indah; Haris Budiman; Bias Lintang Dialog
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.2139

Abstract

Abstract : The present study aims to analyze the arrangement and implementation of the agreement of water pipeline installation between Tirta Kamuning Regional Water Company and CV. Tenjo Laut. This descriptive-analytical study applied an empirical juridical approach. The results showed that the agreement of water pipeline installation between Tirta Kamuning Regional Water Company and CV. Tenjo Laut was based on the legislations, especially Article 64 of Law No. 13 of 2003, Article 65 Paragraph 3 of Law No. 13 of 2003, Presidential Regulation No. 70 of 2012, Article 1320 of the Civil Code, and Article 1338 of the Civil Code. Thus, in general, the implementation of the agreement of water pipeline installation between Tirta Kamuning Regional Water Company and CV. Tenjo Laut is in accordance with the legislations.Keywords: Agreement, Water, Regional Companies. Implementasi Perjanjian Pemasangan Pipa Air Minum antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan CV. Tenjo LautAbstrak : Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaturan dan implementasi perjanjian pemasangan pipa air minum antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kamuning dengan CV. Tenjo Laut. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan perjanjian pemasangan pipa air minum antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kamuning dengan CV. Tenjo Laut didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 65 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan implementasi perjanjian pemasangan pipa air minum antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kamuning dengan CV. Tenjo Laut pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Kata Kunci: Perjanjian, Air Minum, Perusahaan Daerah.
Environmental Quality Protection in the Period of Industrialization to Realize Environmental-Based Industry Adhi Putra Satria
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.1962

Abstract

This study aims to analyze the impact of industrialization in Indonesia on environmental quality. The method used in this study was an empirical juridical method. This study employed both primary data obtained from field research and secondary data taken from library research. The results found that industrialization has a significant impact on the deterioration in the quality of environment as current technological developments are focused on efforts to exploit nature by emphasizing human domination on environment. This can be proven by various kinds of environmental damage and degradation in Indonesia caused by industrial activities. In brief, environmental problems caused by industrialization include air pollution, water quality and availability, and land quantity and quality. Hence, it is necessary to create new breakthroughs that can overcome environmental problems in this industrial period. One of the ways that can be applied is by realizing environmental-based industrial activities. Yet, this effort is still facing various obstacles, especially in terms of the lack of knowledge and human resources owned by business actors in implementing an environmental-based industry.Keywords : Industrialization, Environmental-based Industry, Environmental Damage. Perlindungan Kualitas Lingkungan Hidup di Masa Industrialisasi untuk Mewujudkan Industrialisasi Berwawasan LingkunganAbstrak : Tujuan penelitian ini untuk menganalisis serta mengkaji bagaimana pengaruh dari adanya industrialisasi di Indonesia terhadap kualitas lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana data yang dipakai dalam penulisan artikel ini bersumber dari data primer yaitu data yang diambil langsung dari lapangan dan data sekunder yaitu data yang diambil dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa industrialisasi pada masa sekarang memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, pengembangan teknologi saat ini telah difokuskan pada upaya untuk mengekspolritasi alam sekaligus mempertegas dominasi manusia terhadap lingkungan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai macam kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang diakibatkan oleh aktifitas kegiatan industri. Simpulan, bahwa permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh karena faktor industrialisasi, yaitu berupa permasalahan lingkungan dibidang udara, ketersediaan air hingga kuantitas dan kualitas tanah. Sehingga perlu adanya terobosan-terobosan baru yang dapat mengatasi permasalahan lingkungan dimasa industri ini, langkah-langkah yang dapat dipakai yaitu dengan mewacanakan kegiatan industri yang ramah lingkungan, namun wacana tersebut masih mengalami berbagai kendala, terutama dalam segi minimnya pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki oleh para pelaku usaha dalam melaksanakan sebuah industri yang berwawasan ramah lingkungan.Kata Kunci : Industrialisasi, Industri Ramah Lingkungan, Kerusakan Lingkungan.

Page 7 of 16 | Total Record : 155

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2014 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2014) More Issue