cover
Contact Name
Dr. Evi Mu'afiah
Contact Email
muafiahevi@gmail.com
Phone
(0352) 481277
Journal Mail Official
-
Editorial Address
LPPM IAIN Ponorogo Jl. Pramuka No.156 Ponorogo
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam
ISSN : 19076371     EISSN : 25279254     DOI : -
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam is a journal based on Islamic research published by Institute for Research and Community Services, State Islamic Institute of Ponorogo. This journal first published in 2007 to facilitate the publication of research, articles, and book review. The Journal issued biannually in June and December.
Articles 420 Documents
POLITIK HUKUM DISKRESI DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA PEMERINTAH DAN LEGISLATIF Safudin, Endrik
Kodifikasia Vol 14, No 1 (2020)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v14i1.1993

Abstract

Diskresi (freies ermessen) merupakan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri yang dimiliki oleh Pemerintah atau pejabat administrasi negara. Diskresi sebagai sarana untuk mengatasi persoalan-persoalan yang penting, mendesak, muncul secara tiba-tiba, yang pengaturannya memberikan pilihan atau belum ada atau kewenangannya yang tidak jelas atau samar-samar. Pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam menggunakan kekuasaan diskresi harus dapat mempertanggungjawabkannya baik secara hukum maupun moral. Penggunaan diskresi hanya ditujukan demi kepentingan umum. Oleh karena itu, diskresi hadir sebagai alternatif untuk memenuhi kekurangan dan kelemahan implementasi asas legalitas (wetmatigheid van bestuur). Ia sebagai  pelengkap terhadap asas legalitas, namun bukan mengesampingkan hukumnya sama sekali. Dengan menggunakan deskriptif-analisis, penelitian ini fokus pada kajian politik hukum diskresi sebagai bentuk pembagian kekuasaan antara pemerintah dan legislatif. Pendekatan politik hukum memudahkan untuk menggali ulang konsep diskresi yang telah ada. Sehingga kajian ini tidak bisa dilepaskan dari penelusuran sejarah tentang konsep diskresi dimasa lalu telah dibuat dan seharusnya dibuat. Hasil penelitian ini menunjukkan tujuan ?mulianya? dilahirkannya konsep diskresi dalam politik hukum di indonesia. Sehingga, penggunaannya harus benar-benar untuk mendukung kesejahteraan dan kepentingan umum.  [Discretion (freies ermessen) is a freedom of action on self- initiative which is owned by the Government or state administration officials. Discretion is a tool to overcome the important, urgent and emergent problems, and the arrangement provide choices or the authority is unclear or vague. The government or state administration officials in using discretionary power must be able to take responsibility both legally and morally. The use of discretion is only intended for the public interest. Therefore, discretion exists as an alternative to meet the weaknesses in the implementation of the legality principle (wetmatigheid van bestuur). It was as a complement to the principle of legality, but does not ignore the law itself at all. By using descriptive-analysis, this research focuses on the study of discretionary political law as a form of power sharing between the government and legislative. The political of law approach make it easy to re-explore the existing concept of discretion. So this study cannot be separated with the historical traces about the concept of discretion in the past that have been made. The results of this study indicate the purpose of the "nobility" of the discretion concept in the legal politics in Indonesia. So, its implementation must really support the welfare and the public interest.]
ANALISIS KESETARAAN GENDER PADA PEMBELAJARAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK DI SMK PGRI 2 PONOROGO Werdiningsih, Wilis
Kodifikasia Vol 14, No 1 (2020)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v14i1.1915

Abstract

Kesetaraan dan keadilan gender harus diwujudkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan pendidikan. Pendidikan responsif gender penting untuk diterapkan di seluruh lembaga pendidikan, sebab baik laki-laki maupun perempuan adalah sama dan berhak untuk memperoleh segala manfaat dalam pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya. SMK PGRI 2 Ponorogo merupakan salah satu sekolah kejuruan di Ponorogo dengan jumlah siswa perempuan yang minoritas.Perempuan sering kali dianggap lebih banyak memiliki kelemahan di dalam kegiatan praktik dibandingkan laki-laki.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesetaraan dan keadilan gender pada pembelajaran program keahlian teknik di SMK PGRI 2 Ponorogo.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Sumber data berasal dari kata-kata, tindakan, sumber tertulis dan foto yang berkaitan dengan proses kegiatan pembelajaran jurusan teknik di SMK PGRI 2 Ponorogo. Hasil menunjukkan bahwa kesetaraan dan keadilan gender di SMK PGRI 2 Ponorogo telah terwujud. Dalam kegiatan pembelajaran, baik siswa perempuan maupun laki-laki, mendapatkan akses yang sama, kesempatan untuk berpartisipasi, memiliki kontrol dan dapat mengambil manfaat secara maksimal.Namun masih terjadi ketidaksetaraan gender, yakni pada kategori pelabelan, subordinasi dan pemiskinan. [Gender equality and justice are must be realized in all aspects of life, including educational activities. Gender responsive education is important to be implemented in all educational institutions, because both men and women are the same and are entitled to get all the benefits in education in accordance with their interests and talents. SMK PGRI 2 Ponorogo is one of the vocational schools in Ponorogo with a number of minority female students. Women are often considered to have more weaknesses in practical activities than men. This study aims to analyze gender equality and justice in learning technical skills programs at SMK PGRI 2 Ponorogo. The approach that used in this research is a qualitative approach with the type of case study. The source of the data comes from words, actions, written sources and photos that are all forms of data relating to the process of learning activities in the engineering department at SMK PGRI 2 Ponorogo. The results show that gender equality and justice in SMK PGRI 2 Ponorogo have been realized. In learning activities, both female and male students get equal access, the opportunity to participate, have control and can take maximum advantage. However, there is still a gender inequality, namely in the categories of labelling, subordination and impoverishment.]
OTORITAS SPRITUAL DI ERA SYARIAT JARINGAN DAN KONTESTASI TAREKAT DALAM MASYARAKAT ACEH KONTEMPORER Sehat Ihsan Shadiqin; Aida Hayani
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 14, No 1 (2020)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v14i1.1892

Abstract

Hadirnya teknologi telah  memberikan dampak negatif bagi sebagian orang yang tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Selain itu zaman modern yang dianggap sebagai zaman yang menyebabkan seseorang  untuk terjebak pada pola hidup materialistik-hendonistik yang mendorong dirinya lebih banyak menghabiskan hidupnya untuk mencari kepuasan yang bersifat materi dan sering kali bersifat tak acuh kepada Tuhannya. Penerapan syariat Islam di Aceh selalu terkait dengan hukum Islam. Hal ini telah menafikan aspek spritualitas dalam tarekat yang merupakan akar Islam di Aceh, apalagi kelompok-kelompok tarekat seperti tidak menampakkan diri kepermukaan. Namun yang menjad ipertanyaan apakah kelompok tarekat benar-benar hilang karena diberlakukan syari’at Islam. Tulisan ini mencoba menelusuri bagaimana pola adaptasi dan perubahan gerakan tarekat di Aceh pasca modern, dimana penulis mengambil contoh pada Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) Syekh Haji Amran Wali sebagai representasi tarekat Naqsyabandi al-Khalidi (Aceh Selatan dan Banda Aceh). Dari penelusuran ini, penulis menemukan beberapa pola adaptasi tarekat terhadap kebijakan dan kecenderungan masyarakat Islam dalam hukum Islam. MPTT Amran Wali cenderung melakukan pemaknaan ulang atas doktrin-doktrin tasawuf klasik yang dianggap bertentangan dengan syariat namun berbeda dengan lainnya. [The existence of technology has had a negative impact on some people who cannot use it wisely. In addition, modern era is considered as the period that caused peoples to get caught up in a materialistic-hendonistic lifestyle that drives them to spend more of their life looking for material satisfaction and ignored their God. The implementation of Islamic law in Aceh is always related to Islamic law. This has denied the spirituality aspect in the tarekat which is the root of Islam in Aceh, moreover tarekat groups are reluctant to appear on the surface. The question is whether the tarekat group was truly disappeared because of the implementation of sharia. This paper tries to explore how is the adaptation patterns and changes in the tarekat movement in post-modern Aceh, and the sample of this research is the Study of Tawheed Tasawuf (MPTT) Sheikh Haji Amran Wali as the representation of the Naqsyabandi al-Khalidi congregation (South Aceh and Banda Aceh). This study reveals several adaptation patterns of the tarekat to the policies and trends of the Islamic community in the implementation of Islamic law. MPTT Amran Wali tended to redefine classical Sufism doctrines that were considered to be contrary with the Sharia.]
OTORITAS SPRITUAL DI ERA SYARIAT JARINGAN DAN KONTESTASI TAREKAT DALAM MASYARAKAT ACEH KONTEMPORER Shadiqin, Sehat Ihsan; Hayani, Aida
Kodifikasia Vol 14, No 1 (2020)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v14i1.1892

Abstract

Hadirnya teknologi telah  memberikan dampak negatif bagi sebagian orang yang tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Selain itu zaman modern yang dianggap sebagai zaman yang menyebabkan seseorang  untuk terjebak pada pola hidup materialistik-hendonistik yang mendorong dirinya lebih banyak menghabiskan hidupnya untuk mencari kepuasan yang bersifat materi dan sering kali bersifat tak acuh kepada Tuhannya. Penerapan syariat Islam di Aceh selalu terkait dengan hukum Islam. Hal ini telah menafikan aspek spritualitas dalam tarekat yang merupakan akar Islam di Aceh, apalagi kelompok-kelompok tarekat seperti tidak menampakkan diri kepermukaan. Namun yang menjad ipertanyaan apakah kelompok tarekat benar-benar hilang karena diberlakukan syari’at Islam. Tulisan ini mencoba menelusuri bagaimana pola adaptasi dan perubahan gerakan tarekat di Aceh pasca modern, dimana penulis mengambil contoh pada Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) Syekh Haji Amran Wali sebagai representasi tarekat Naqsyabandi al-Khalidi (Aceh Selatan dan Banda Aceh). Dari penelusuran ini, penulis menemukan beberapa pola adaptasi tarekat terhadap kebijakan dan kecenderungan masyarakat Islam dalam hukum Islam. MPTT Amran Wali cenderung melakukan pemaknaan ulang atas doktrin-doktrin tasawuf klasik yang dianggap bertentangan dengan syariat namun berbeda dengan lainnya. [The existence of technology has had a negative impact on some people who cannot use it wisely. In addition, modern era is considered as the period that caused peoples to get caught up in a materialistic-hendonistic lifestyle that drives them to spend more of their life looking for material satisfaction and ignored their God. The implementation of Islamic law in Aceh is always related to Islamic law. This has denied the spirituality aspect in the tarekat which is the root of Islam in Aceh, moreover tarekat groups are reluctant to appear on the surface. The question is whether the tarekat group was truly disappeared because of the implementation of sharia. This paper tries to explore how is the adaptation patterns and changes in the tarekat movement in post-modern Aceh, and the sample of this research is the Study of Tawheed Tasawuf (MPTT) Sheikh Haji Amran Wali as the representation of the Naqsyabandi al-Khalidi congregation (South Aceh and Banda Aceh). This study reveals several adaptation patterns of the tarekat to the policies and trends of the Islamic community in the implementation of Islamic law. MPTT Amran Wali tended to redefine classical Sufism doctrines that were considered to be contrary with the Sharia.]
SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI PASCA COVID-19 DI TULUNGAGUNG Nurohman, Dede; Aziz, Abd; Fahmi, Moh. Farih
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 15, No 1 (2021)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v15i1.2280

Abstract

Dampak COVID-19 sangat terasa terlebih sektor ekonomi. Upaya pemerintah dalam menghadapi virus ini mulai pemberian stimulasi ekonomi hingga himbauan sosial dalam bentuk; social distancing, PSBB, larangan mudik, sampai new normal dimaksudkan agar keselamatan warga terjaga sekaligus sektor ekonomi tetap berjalan. Tulisan ini mengarahkan kajiannya pada bagaimana dampak ekonomi di Tulungagung dan langkah startegis apa yang seharusnya dilakukan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif berjenis library research dan bersifat inferential. Analisis data dilakukan dengan menggunakan content analysis. Literatur diambil dari berbagai sumber resmi, informasi, dan berita yang beredar secara online terkait ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Tulungagung masih belum bisa digambarkan secara pasti kondisi ekonomi setelah masa pandemi. Namun, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya, Tulungagung dapat mempertimbangkan dua skenario, skenario dengan PSBB dan tanpa PSBB. [The impact of COVID-19 is too felt especially in the economic sector. Government efforts in dealing with this virus began to provide economic stimulation to social appeals in the form of; social distancing, PSBB, prohibition of going home, until new normal poicy is intended so that the safety of citizens is maintained as well as the economic sector continuesly grows. This paper directs his study on how the economic impact in Tulungagung and what strategic steps should be taken. The approach in this research is qualitative research in library research type. Data analysis was performed using content analysis. The results showed that in Tulungagung still could not be described with certainty the economic conditions after the pandemic. However, to maintain economic growth, Tulungagung can consider two scenarios, a scenario with PSBB and without PSBB.]
Tren Model Bisnis Kolaborasi Antar Perusahaan Startup Perspektif Bisnis Islam Rifqy Tazkiyyaturrohmah
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 14, No 2 (2020)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v14i2.2123

Abstract

Memasuki era industri 4.0 membuka peluang besar bagi bisnis digital di Indonesia. Para pelaku bisnis yang mayoritas berasal dari generasi milenial tentu turut meramaikan gaung ini. Perusahaan rintisan (startup) yang biasanya bergerak di bidang teknologi dan aplikasi secara perlahan namun pasti turut mengalami perkembangan yang signifikan. Dibuktikan dengan beberapa data yang menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke empat dunia dalam jumlah perusahaan startup. Bahkan Indonesia sendiri setidaknya  memiliki 4 unicorn dari jumlah total 8 unicorn di ASEAN. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan startup di Indonesia, salah satunya adalah model bisnis kolaorasi antar beberapa startup untuk mengembangkan perusahaan. Disini peneliti ingin memaparkan bagaimana bisnis kolaborasi itu jika dilihat melalui perspekttif Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yang mana memfokuskan kepada studi fenomenologi. Hasil dari penelitian ini adalah bisnis kolaborasi antar perusahaan startup dianggap sudah memenuhi unsur-unsur etika bisnis dalam Islam, yang memuat kesatuan, kejujuran, keadilan, kebenaran, kebajikan, kehendak bebas dan tanggung jawab. Pola bisnis kolaborasi pun dirasa cukup menguntungkan bagi semua pihak, baik antar perusahaan startup yang melakukan kolaborasi dan juga bagi masyarakat yang menjadi konsumen. [Entering the fourth industrial era, it opens up a great opportunities for digital businesses in Indonesia. The majority of business people who come from millennial generation certainly helped enliven this phenomenon. Startups which are usually engaged in technology and applications are slowly but surely also experiencing the significant developments. Evidenced by some data that says that Indonesia ranks fourth in the world in the number of startup companies. Indonesia also has at least 4 unicorns out of a total of 8 unicorns in ASEAN. There are several factors that influence the development of startups in Indonesia, one of which is the business model of collaboration between several startups to develop a company. Through this study, the researcher explains the collaboration of business that viewed by the perspective of Islam. This research is a qualitative research with the descriptive method, which focuses on the study of phenomenology. The results of this study are the business collaboration between startup companies considered to have fulfilled the elements of business ethics in Islam, which contain unity, fair, equilimbrium, truth, wisdom, free will and responsibility. The business collaboration pattern is also considered quite beneficial for all parties, both startup companies that collaborate and also for people who are the consumers.]
PENGGUNAAN PODCAST DALAM (STAD) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK PADA MATA KULIAH LISTENINGI PRODI TADRIS INGGRIS JURUSAN TARBIYAH STAIN PONOROGO Muhammad Toyib; Syafiq Humaisi; M. Harir Muzakki
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 6, No 1 (2012)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v6i1.766

Abstract

Kegiatan  menyimak  yang  merupakan  proses  interaktif  harus  disampai kan  dalam  pembelajaran  sebagai  sebuah  proses  interaktif untuk meningkatkan motivasi mahasiswa. Pada umumnya, pelajaran listening di perguruan tinggi sangat bergantung pada kegiatan yang monoton. Masalah serupa muncul di mata kuliah Listening I pada prodi Tadris Inggris Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo. Oleh karena itu, penelitian berkaitan dengan strategi pengajaran yang memotivasi yang dapat meningkatkan kemampuan menyimak mahasiswa. Strategi yang diusulkan di sini termasuk penggunaan (STAD) dengan menggunakan  media  podcast.  Untuk  memecahkan  permasalahan  diatas maka peneliti menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang di sajikan  dalam  2  (dua)  siklus.  Dalam  setiap  siklusnya  melalui alur  PTK  yang  terdiri  dari  4  (empat)  tahap,  yaitu  perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan podcast dalam strategi (STAD) dapat meningkatkan:  (1)  partisipasi  mahasiswa  dalam  diskusi  kelompok, (2) prestasi belajar dan (3) respon positif.
Qira'ah Muntijah: Tawaran Model Pembacaan Al-Qur'an Ala Nashr Hamid Abu Zayd Muhammad Ulul Albab
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 15, No 1 (2021)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v15i1.2556

Abstract

Setiap populasi masyarakat terdapat tradisi dan budaya masing-masing yang biasa dilakukan dalam peraktek kehidupannya. Pedoman beragama pun sudah sering kali didengar dalam penyesuaiannya dengan budaya setempat itu sendiri, khususnya agama Islam. Dalam hal ini, Nashr Hamid memberikan tawaran model pembacaan Al-Qur’an yang produktif dalam masyarakat berbudaya. Pemahamannya berawal dari teks Al-Qur’an adalah muatan lokal dalam merespon budaya, tentu ini adalah bukti penyesuaiannya pada budaya setempat. Sehingga pembacaan produktif (Qira’ah Muntijah) pada Al-Qur’an juga dipengaruhi oleh budaya lokal yang mampu memberikan kemudahan bagi setiap masyarakatnya. Pembacaan ini memahami Al-Qur’an sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitar. Dengan tujuan menjadikan teks Al-Alqur’an bisa diterima dari sisi budaya manapun. Berkaitan dengan hal tersebut, kajian ini menggunakan metode analisa diskriptif pada gagasan Nashr Hamid untuk review pemahaman teks. Sehingga review pemikiran Nashr Hamid tersebut mampu memberikan tawaran produktif dalam melihat fenomena masyarakat dalam mempraktikkan pembacaan dan pemahamannya pada teks al-Quran. [Each population has its own traditions and cultures that are commonly practiced in the context of their lives. Religious guidelines have often been heard in their adjustment to the local culture itself, especially Islam In that case, Nashr Hamid gives a model of reading the Qur'an productively in a cultured society. His understanding that the text of the Qur'an is a local content in response to culture, of course it is evidence of his adjustment to the local culture that is able to provide convenience for each society. So that the productive reading (Qira'ah Muntijah) in the Qur'an is also influenced by local culture that is able to provide convenience for each of its people. This reading will understand the Qur'an according to the needs of the surrounding environment. Related to the above, this study uses a method of discrete analysis of the idea of Nashr Hamid in the review of text comprehension. So that the review of Nashr Hamid's thinking is able to provide a productive offer in seeing the phenomenon of society in practicing its reading and understanding on the text of the Quran.]
PEACE BUILDING BERBASIS KEARIFAN LOKAL: Studi tentang Budaya Lokal dan Fungsinya dalam Membangun Harmoni antarumat Beragama di Dusun Trenceng Desa Mrican Jenangan Ponorogo Siti Rohmaturrosyidah Ratnawati
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 14, No 2 (2020)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v14i2.2231

Abstract

Dalam beberapa kasus, perbedaan suku, ras, agama, dan golongan seringkali menjadi pemicu konflik. Namun, ternyata hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat Dusun Trenceng Desa Mrican Jenangan Ponorogo. Meski masyarakatnya memiliki latar belakang perbedaan agama, namun mereka tetap mampu hidup berdampingan dengan harmonis. Hal ini tentu terjadi bukan tanpa sebab melainkan ada faktor yang turut berperan yang salah satunya adalah kearifan lokal masyarakat setempat. Untuk itu, artikel ini mengkaji secara mendalam tentang bentuk-bentuk kearifan lokal yang merajut harmoni antarumat beragama di Dusun Trenceng beserta fungsinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang menyatukan masyarakat Dusun Trenceng yang multireligius diantaranya adalah perayaan hari raya, sambat-sinambat, gotong royong, kegiatan rutin masyarakat, perayaan hari besar nasional, dan slametan. Keseluruhan bentuk kearifan lokal masyarakat Dusun Trenceng tidak hanya berfungsi sebagai perekat hubungan antarumat beragama, melainkan juga memerankan fungsi sentral yang lain, yaitu sebagai penanda identitas, sarana resolusi konflik, memberi ‘warna’ keharmonisan dan kebersamaan bagi masyarakat, mengubah mindset dan menciptakan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground atau kearifan lokal yang dimiliki, dan berfungsi untuk mendorong tercipta dan terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk mencegah berbagai potensi yang mungkin saja dapat meredusir bahkan merusak solidaritas komunal masyarakat. [In some cases, differences in ethnicity, race, religion, and class often trigger conflict. But, it turns out that this does not apply to the society of Dusun Trenceng, Mrican Jenangan Ponorogo. Even though the societies have different religious backgrounds, they are still able to live in harmony. This certainly does not happen without a reason but there are factors that play a role, one of which is the local wisdom of the local community. For this reason, this paper examines the depth of the forms of local wisdom that weave inter-religious harmony in Trenceng village and their functions. This research used a qualitative research approach and type of case study research. The results showed that the forms of local wisdom that unite the multi-religious community of Trenceng village include the celebration of holidays, sambat-sinambat, mutual cooperation, routine community activities, national holidays celebrations, and slametan. The whole forms of local wisdom of Trenceng village society do not only serve as the glue for the relationship between religious believers in Trenceng village, but also play another central functions, namely as a marker of identity, as the tool of conflict resolution, providing a 'color' of harmony and togetherness to the community, changing mindset and creating reciprocal relationships between individuals and groups by placing them on the common ground or local wisdom they have, and the encouragement to create and to develop the togetherness, appreciation, as well as the mechanism to prevent various possibilities that may reduce and even destroy the communal solidarity of society.]
PRINCIPLES OF ISLAMIC ECONOMIC NORMS IN THE AL-QUR’AN PERSPECTIVE Ade Jamarudin; Nanang Naisabur; Chikal Anugrah Putra Naisabur; Yundri Akhyar
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 15, No 1 (2021)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v15i1.2290

Abstract

Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang terinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Al- Al-Qur’an  tidak hanya membatasi pada orang beriman, tetapi kemanusiaan secara keseluruhan, yang seharusnya tidak terjadi perampasan orang lain dengan cara yang tidak benar (salah). Dengan adanya al-Al-Qur’an  sebagai sebuah solusi dan menegaskan bahwa harta dan kekayaan harus didistribusikan secara adil dan merata, tidak boleh berhenti atau berputar di kalangan elit saja. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan bersifat deskriptif, analitik dan komparatif. al-Al-Qur’an  telah menawarkan prinsip keadilan dan kesucian pada tiga aspek sekaligus. Ketiga aspek tersebut adalah pertama, melarang pemilikan atau pengelolaan harta yang haram (dzatiyahnya). Kedua, terlarang dalam cara dan proses memperoleh atau mengelola dan mengembangkannya, ketiga, terlarang pada dampak pengelolaan. Keadilan adalah hak individu, kelompok dan golongan. Artinya nilai-nilai kebenaran dan kualitas kebajikan harus diberikan kepada setiap orang. Ketidakadilan ekonomi adalah penyebab perselingkuhan sosial, korupsi dan ketidaksetaraan sosial. Al-Al-Qur’an  tidak hanya membatasi kepada orang mukmin tetapi manusia secara keseluruhan, yakni hendaknya jangan terjadi pengambilan hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Pengambilan, pengalihan atau pertukaran hak dari seseorang kepada orang lain hendaknya dilakukan dengan cara halal, rela sama rela, tak ada yang rugi dan dirugikan. [Islamic economics is a social science that studies the economic problems of society which are inspired by Islamic values. The Al-Qur’an  does not only limit the believers, but humanity as a whole, which should not be deprived of others in an unrighteous (wrong) way. With the existence of the Al-Qur’an  as a solution and emphasizing that wealth and wealth must be distributed fairly and evenly, it should not stop or rotate among the elite. This research is a library research and is descriptive, analytic and comparative. al-Al-Qur’an  has offered the principles of justice and holiness in three aspects at once. The three aspects are, first, prohibiting the ownership or management of illegal assets. Second, prohibited in the way and process of obtaining or managing and developing it, third, prohibited on the impact of management. Justice is the right of individuals, groups and groups. This means that the values of truth and the quality of virtue must be given to everyone. Economic injustice is a cause of social infidelity, corruption and social inequality. The Al-Qur’an  does not only limit the believers but the human being as a whole, that is, there should be no taking of other people's rights in an improper way. Taking, transferring or exchanging rights from one person to another should be carried out in a lawful manner, mutually willing, no one loses or loses.]