Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS KONSEP MAQASID SYARI’AH TERHADAP HUKUM KEKERASAN SEKSUAL DALAM KUHP Malikahani, Padma; Pradhana, Theo Aditya
Ijtihad Vol. 18 No. 1 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v18i1.9708

**English**Sexual violence is included in the form of gender-based violence any type of sexually explicit behavior carried out against another person without that person's consent and which results in negative emotions such as trauma, anger, and humiliation. Whereas, Articles related to sexual violence in the Criminal Code are considered to be incompatible with the moral values of Indonesian society, which is religious and the majority adhere to Islam. The articles regarding adultery in the Criminal Code are very ineffective in dealing with the problem of adultery. Apart from that, Maqasid Syari'ah plays a role in determining decisions to bring benefit and eliminate difficulties or harm. So it is said that the existence of maqasid syari'ah is to understand the ultimate goal of enacting a law. This is of course to achieve benefit or goodness for humans both in this world and in the afterlife. Maqasid Syari'ah is the main goal in the formation of Islamic law, by carrying out ijtihad by the method of establishing law, mujtahids can contribute to legal thought through the resulting legal products and can support the existence of Maqasid Syari'ah. This research is a further discussion to analyze the concept of maqasid syari'ah regarding sexual violence law in the Criminal Code using a qualitative approach and literature methods. The results found that sexual violence is considered a crime against human values, and the act of adultery is prohibited in both Islamic law and Indonesian law. Becauseadultery and free sex lead to the loosening of social bonds and the formation of immoral individuals. So the Criminal Code should be created to build a civilized and moral social life, upholding ethics, religious values , and Pancasila. **Indonesia**Kekerasan seksual termasuk dalam suatu bentuk kekerasan berbasis gender yang mencangkup segala jenis perilaku seksual eksplisit yang dilakukan terhadap orang lain tanpa persetujuan orang tersebut dan yang mengakibatkan emosi negatif seperti trauma, kemarahan, dan penghinaan. Sedangkan, Pasal terkait kekerasan seksual dalam KUHP dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang religius dan mayoritas memeluk agama islam, pasal-pasal tentang perzinaan dalam KUHP sangat tidak efektif dalam menganggulangi permasalahan zina. Di samping itu, Maqasid Syari’ah pada dasarnya berperan untuk menentukan ketetapan-ketetapan dalam mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan atau kemudharatan. Maka dikatakan bahwa eksistensi maqasid syari’ah adalah untuk memahami tujuan akhir dari ditetapkannya hukum. Hal tersebut tentu untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan pada manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Maqasid Syari’ah menjadi tujuan utama dalam pembentukan hukum islam, dengan melaksanakan ijtihad yang sesuai dengan metode penetapan hukum maka mujtahid mampu memberikan sumbangsih pemikiran hukum melalui produk hukum yang dihasilkan serta mampu mendukung keberadaan Maqasid Syari’ah. Penelitian ini merupakan pembahasan lebih lanjut untuk menganalisis konsep maqasid syari’ah terhadap hukum kekerasan seksual dalam KUHP dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode literatur. Dari hasil yang ditemukan, bahwa kekerasan seksual dianggap sebagai kriminalitas terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan perbuatan zina jelas dilarang baik dalam norma hukum islam maupun norma hukum Indonesia, Karena perzinaan dan seks bebas menyebabkan lepasnya ikatan masyarakat dan terbentuknya individu yang amoral. Maka KUHP hendaknya dibuat untuk membangun kehidupan sosial yang beradab dan bermoral, menjunjung tinggi etika, nilai agama dan pancasila.

Umar bin Al-Khattab's Interpretation and Practice of Surah Al-Maidah 51 in the Hadith Mawquf Adyatama, Muhammad Fajar; Roziqi, Ahmad Masrur
Ijtihad Vol. 17 No. 2 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v17i2.10176

**English**Umar bin Khattab once argued with Surah Al Maidah verse 51 to refuse the appointment of state officials from non-Muslim circles even though he fulfilled the requirements and qualifications stated in the Mauquf hadith. Umar's position as supreme leader at that time gave him the authority to refuse the appointment of non-Muslims as state officials in countries with a majority Muslim population. Apart from that, the majority of classical and contemporary scholars are of the opinion that non-Muslims are prohibited from becoming leaders over Muslims. Based on the story that occurred during Sayyidina Umar's time, in this article the author aims to discuss text interpretation methods to explore the meaning contained in this event. The method used is descriptive qualitative. The results of this research are that in the Qur'an, leadership is fundamental, so a leader must be fair, trustworthy, careful and uphold amr al-ma'ruf wa nahy mungkar. The law of electing non-Muslim leaders in Muslim-majority countries is haram as stated in the Al-Qur'an surah al Maidah 51 which was later used as an argument by Sayyidina Umar bin al Khattab to reject the high position of a dzimmy infidel. in his government. Apart from that, some scholars believe that it is haram to elect non-Muslim leaders. There are some ulama who provide leniency/moderation by providing conditions if it is permitted in an emergency. Even so, the Indonesian Ulema Council issued a fatwa stating that electing non-Muslim leaders is haram. **Indonesia**Khalifah Umar bin Khattab pernah berhujjah dengan surat al Maidah ayat 51 untuk menolak pengangkatan pejabat negara dari kalangan non muslim meskipun ia memenuhi syarat dan kualifikasi yang tertuang dalam hadis mauquf. Posisi Umar sebagai pimpinan tertinggi kala itu menjadikan ia berwenang untuk menolak pengangkatan non muslim menjadi pejabat negara di negara yang mayoritas penduduknya muslim. Selain itu, mayoritas ulama klasik dan kontemporer berpendapat bahwa non muslim dilarang menjadi pemimpin atas umat Islam. Berdasarkan kisah yang terjadi di masa Sayyidina Umar itu, dalam artikel inipenulis bertujuan untuk mebahasas metode tafsir teks untuk menggali maksud yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Metode yang digunakan adalah kulaitatif deskptif. Hasil dari penelitan ini bahwa dalam Al-Qur’an kepemimpinan merupakan hal yang mendasar, sehingga seorang pemimpin harus bersikap adil, amanah, berhati-hati dan menegakkan amr al-ma`ruf wa nahy mungkar. Hukum memilih pemimpin non-Muslim di negara mayoritas Muslim adalah haram sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surah al Maidah 51 yang kemudian dijadikan dalil Sayyidina Umar bin al Khattab untuk menolak kedudukan tinggi seorang kafir dzimmy. dalam pemerintahannya. Selain itu, sebagian ulama berpendapat haram memilih pemimpin non-Muslim. Ada sebagian ulama yang memberikan kelonggaran/moderat dengan memberikan syarat bila dalam keadaan darurat diperbolehkan. Meski begitu, Majelis Ulama Indonesia, memberikan fatwanya bahwa memilih pemimpin non-Muslim adalah haram.

ANALISIS PEMIKIRAN MOHAMMAD HASHIM KAMALI TENTANG PENGHAPUSAN HUKUMAN RAJAM DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA Ilhami, Hanif A'la; Rosman, Edi
Ijtihad Vol. 17 No. 2 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v17i2.10281

**English**The punishment of stoning (rajm) that agreed upon by Islamic scholars, now faces ongoing rejection particularly in modern times. Mohammad Hashim Kamali, a professor in Islamic law and usul al-fiqh, stands among those who oppose it. This piece aims to delve deeper into Kamali's understanding of the evidence behind stoning punishment, offering analysis and necessary critique. It's a qualitative study, a literature review type, gathering data from books, articles, and related works on Kamali's thoughts regarding stoning, analyzed using an inductive-deductive method. Kamali presents three approaches in rejecting stoning punishment. Firstly, by evaluating and testing the foundations of stoning laws, considering every stoning rationale as doubtful evidence. Secondly, he expands the meaning of doubt (syubhat) as an element found in trial proceedings, incorporating the perpetrator's personality and societal context. The third approach emphasizes repentance in the penal process, advocating for the state to make imposing the death penalty more challenging, providing the individual with an opportunity to improve and reform themselves. The author disagrees with Kamali's ideas. Upon analysis, it's found that Kamali's understanding of the evidence contains several errors. Regarding the expansion of the concept of doubt, it's concluded that Kamali leans towards a Western mindset emphasizing socio-historical approaches in interpreting Sharia law, prioritizing social realities over revelation. Similarly, in terms of repentance, Kamali tends to reject all forms of the death penalty, viewing it as a form of torture, whereas in Islam, such punishment is often symbolized as the highest form of repentance. Furthermore, fundamentally, Hudud punishment cannot be eliminated through repentance. Consequently, this piece concludes that stoning punishment still holds a strong legal **Indonesia**Rajam merupakan hukuman dalam Islam yang disepakati oleh para ulama. Namun, penolakan terhadapnya masih terus bermunculan terutama di zaman modern. Salah satu di antaranya adalah Mohammad Hashim Kamali, seorang profesor di bidang hukum Islam dan ushul fiqh. Tulisan ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pemahaman dalil oleh Kamali terhadap hukuman rajam serta mengajukan analisa dan kritik yang diperlukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian pustaka. Data dikumpulkan dengan cara membaca buku, artikel dan karya lainnya yang berkaitan dengan pemikiran Kamali tentang rajam dan dianalisis dengan metode induktif-deduktif. Mohammad Hashim Kamali menyampaikan argumen penolakannya terhadap hukuman rajam dengan menggunakan tiga macam pendekatan. Pertama, dengan evaluasi dan pengujian terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar hukum rajam. Beliau menilai bahwa setiap dalil rajam sebagai doubtful evidence (dalil yang penuh keraguan). Pendekatan yang kedua, Kamali memberikan perluasan makna terhadap konsep syubhat sebagai unsur keraguan yang ditemukan dalam proses persidangan, dan bagaimana kondisi kepribadian pelaku dan bagaimana konteks masyarakat.. Pendekatan yang ketiga, adalah Kamali menekankan konsep repentance (pertaubatan) dalam setiap proses pemidanaan, di mana negara harus mempersulit penjatuhan hukuman mati dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki dan mereformasi dirinya sendiri. penulis tidak setuju dengan pemikiran Kamali. Setelah dianalisis, pemahaman dalil yang diajukan Kamali mengandung beberapa kekeliruan. Sedangkan dari aspek perluasan makna syubhat disimpulkan bahwa Kamali memiliki kecenderungan pola pikir Barat yang menekankan pendekatan sosio-historis dalam penafsiran hukum syariah, yang menundukkan wahyu kepada realitas sosial. Begitu pula dalam aspek pertaubatan, Kamali cenderung kepada penolakan segala bentuk hukuman mati dan menilai hukuman sebagai bentuk penyiksaan, padahal hukuman tersebut dalam Islam kerap dilambangkan sebagai bentuk pertaubatan tertinggi. Selain itu, pada dasarnya hukuman hudud tidak dapat dihilangkan karena taubat. Walhasil, tulisan ini menyimpulkan bahwa hukuman rajam tetap memiliki dasar hukum yang kuat sebagai bagian dari syariat Islam.

The Concept of Good Governance in The History of Khalifa Umar bin Al-Khattab Leadership Nasution, Saipul; Ibrahim, Ibnor Azli bin Ibrahim; Rahman, Mariam binti Haji Abdul
Ijtihad Vol. 17 No. 2 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v17i2.10680

**English**A good governance system is not a term that has emerged recently since, in fact, the system has been exemplified by the Prophet SAW himself. This governance system began when the Prophet SAW formed the Medina Charter. Moreover, the administration and management in Medina are based on Islamic law and a democratic state management model. Following the example of the management of the Prophet SAW, Khalifa Umar bin Khattab implemented a system of governance that balanced the interests of religion and the people. Therefore, it is important to examine this discussion as a guideline for the existing system of governance in Muslim countries today. This was a qualitative study that used written analysis as a method of analyzing data. The main data were obtained through literature sources. The results of the analysis found that the concept of good governance of Khalifa Umar bin al-Khattab was able to guarantee the state during his leadership. The system initiated by Khalifa Umar can actually provide an overview and guidelines for the current system of state governance. **Indonesia**Sistem pemerintahan yang baik bukanlah istilah yang muncul akhir-akhir ini, karena sebenarnya sistem tersebut sudah dicontohkan oleh Nabi SAW sejak dahulu kala. Pengelolaan negeri ini dimulai sejak Nabi SAW membentuk Piagam Madinah. Apalagi penyelenggaraan dan pengelolaan di Madinah didasarkan pada syariat Islam dan model penyelenggaraan negara yang demokratis. Meneladani kepemimpinan Nabi SAW, Khalifah Umar bin Khattab menerapkan sistem pemerintahan yang menyeimbangkan kepentingan agama dan umat. Oleh karena itu, pembahasan ini penting untuk dikaji sebagai pedoman keberadaan sistem pemerintahan yang ada di negara-negara Islam saat ini. Penelitian ini bersifat kualitatif karena menggunakan analisis tertulis sebagai metode analisis data yang diperoleh melalui sumber kepustakaan. Hasil analisis menemukan bahwa konsep good governance pada sejarah kepemimpinan Khalifah Umar bin al-Khattab mampu menjamin negara pada masa kepemimpinannya. Sistem yang digagas Khalifa Umar ini sebenarnya dapat memberikan gambaran dan pedoman bagi sistem ketatanegaraan yang ada saat ini.

تطبيق الاستحسان في تربية إمامة الصلاة (الدراسة الحالة في معهد دار السلام كونتور فونوروكو، جاوى الشرقية) Arif, Achmad; Mashita, Eky; Sasongko, Yogi Banar
Ijtihad Vol. 17 No. 2 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v17i2.11134

إمامة الصلاة من شيء شريف. كما أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، يقوم الإمام في الصلاة بكل واجبة وروح المسؤولية. للإمامة شروط ما وجب استيفاءه إما من صحة القراءة، وحفظ القرآن، وفهمه في الدين. باستيفاء تلك الشروط يكون الإمام صالحا. فبلوغ هذه الغاية ولتعويد الشباب للقيام بالإمامة في الصلاة، نظم معهد دار السلام كونتور تربية الإمامة لكل طالب بمراعاة الشروط والأحكام للإمامة. بهذه التربية تعود كل الطلاب يكون الإمام الصالح إما في المعهد وإما في المجتمع فيما بعد. والهدف من هذا البحث هو معرفة تطبيق الاستحسان في تربية إمامة الصلاة بمعهد دار السلام كونتور، فونوروكو جاوى الشرقية. في هذا البحث استخدمت الباحثة منهج البحث النوعي وحصلت على البيانات من خلال إجراء المقابلات وأخذ الوثائق في الميدان ما يتعلّق بتطبيق الاستحسان في تربية إمامة الصلاة. ثم تحليلها باستخدام طريقة التحليل الوصفي. ونتيجة هذا البحث هي أن معهد دار السلام كونتور، فونوروكو جاوى الشرفية يطبق الاستحسان في تربية إمامة الصلاة، خاصة بالعرف والمصلحة. وإن هذه التربية تهتمّ إلى الشروط التي وجب مراعاتها حتى تكون مناسبة بالشريعة الإسلامية. وأخيرا، بقدر ما وصلت الباحثة أن بحثها بعيدا من الكمال. لا يتحلى فيه النقائص الكثيرة وترجو الباحثة من القراء الإصلاحات من كل الجوانب والنواحي والرجاء إلى الباحثين الآخرين أن يأتوا بإكمال هذا البحث العلمي. **Indonesia**Memimpin shalat merupakan suatu hal yang mulia. Sebagaimana salat berjamaah lebih utama dari salat perorangan, maka imam melaksanakan salat dengan penuh tanggung jawab dan kewajiban. Imamah mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain bacaan yang benar, hafalan Al-Qur’an, dan pemahaman agama. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, imam menjadi orang yang shaleh. Untuk mencapai tujuan tersebut dan membiasakan generasi muda dalam memimpin salat, maka Dar es Salaam Contour Institute menyelenggarakan pelatihan memimpin salat bagi setiap siswanya, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan memimpin salat. Dengan adanya pendidikan ini maka seluruh santri menjadi terbiasa menjadi imam yang shaleh baik di lembaganya maupun di masyarakat kelak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Istihsan dalam pendidikan memimpin shalat di Institut Dar es Salaam Kontor Funoruku Jawa Timur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan memperoleh data dengan melakukan wawancara dan pengambilan dokumen di lapangan terkait penerapan istihsan dalam pendidikan memimpin shalat. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Institut Dar es Salaam Kontur Fonoroko Java Sharifiyah menerapkan istihsan dalam pendidikan memimpin shalat khususnya menurut adat dan minat. Pendidikan ini memperhatikan syarat-syarat yang harus diperhatikan agar sesuai dengan syariat Islam. Akhirnya, sejauh yang peneliti ketahui, penelitiannya masih jauh dari sempurna. Tidak banyak mengandung kekurangan, dan peneliti mohon kepada para pembaca untuk melakukan perbaikan pada segala aspek dan aspek, serta berharap kepada peneliti lain untuk maju dan menyelesaikan penelitian ilmiah ini.

The Efforts of The Bangkalan Regency Government in Accelerating Halal Certification for MSMEs; Analysis of the Norm Escalation Theory-Islamic Good Governance Sadad, Ahmad Musadad; Taufiqur Rahman; Risa Umami; Ianatus Sholeha
Ijtihad Vol. 18 No. 1 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v18i1.11430

وقد شجعت زيادة وعي المستهلك بالمنتجات الحلال الحكومة على تسريع عملية إصدار شهادات الحلال في صناعة المؤسسات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة (UMKM). يحلل هذا المقال جهود حكومة منطقة بانغكالان لتسريع إصدار شهادات الحلال للشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الإطار النظري لتطور المعايير والحكم الإسلامي الرشيد. ويهدف هذا البحث إلى فهم استراتيجية الحكومة في تحقيق أهداف شهادات الحلال، فضلا عن قياس مستوى امتثال الشركات الصغيرة والمتوسطة لمعايير الحلال ومبادئ الحكم الإسلامي الرشيد. اعتمدت هذه الدراسة أسلوب بحث نوعي يتضمن إجراء مقابلات متعمقة مع أصحاب المصلحة المعنيين وتحليل وثائق السياسات الحكومية. تظهر نتائج البحث أن حكومة منطقة بانغكالان قد اتخذت خطوات استباقية لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على شهادة الحلال. ويتضمن هذا الجهد التدريب والمساعدة الفنية وفهم أفضل للحكم الرشيد على أساس مبادئ الحكم الإسلامي الرشيد. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات يتعين التغلب عليها، بما في ذلك عدم فهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لأهمية شهادات الحلال وعدم الوصول إلى الموارد اللازمة. تقدم هذه الدراسة مساهمة مهمة في فهم الجهود التي تبذلها الحكومة لتسريع إصدار شهادات الحلال للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وتشمل الآثار السياسية المقترحة زيادة التواصل، وزيادة الوصول إلى التدريب والتوجيه، فضلا عن تعزيز التعاون بين الحكومة والصناعة ومؤسسات إصدار شهادات الحلال. ومن المأمول أن توفر نتائج هذا البحث إرشادات للحكومات الإقليمية الأخرى في تسريع إصدار شهادات الحلال للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع طلبات المستهلكين المتزايدة على المنتجات الحلال والأخلاقية.الكلمات المفتاحية: الحكومة، منطقة بانجكالان، تسريع، شهادة الحلال، الحكم الإسلامي الرشيد

Opportunities and Challenges of Halal Cosmetics and its Contribution to Economic Sector in Indonesia Rahmi, Asri Noer
Ijtihad Vol. 18 No. 1 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v18i1.11651

**English**This research aims to look at how the opportunities and challenges of halal cosmetics and it’s contribution in economic sector in Indonesia as well as consumers understanding of halal cosmetics and good for health. The study used the Theory of Planned Behavior model. The respondents in the study were owner one of halal cosmetic, customers active halal cosmetic and knew what type of cosmetics to use and did not have any negative effects in their use. The research method used is qualitative through interviews with cosmetic owner and customers both male and female. Consumers who have literacy and education related to the importance of halal cosmetics give a positive response and promote the use of halal labeled cosmetics, while consumers who still lack literacy and education of halal cosmetics are still interested in using cosmetics that have not been labeled halal at affordable prices, or are foreign cosmetics that are not yet clear. Opportunities and challenges faced by halal cosmetics in Indonesia include education and literacy, affordable product prices and support from the government and halal certification in Indonesia. **Indonesia**ekonomi di Indonesia serta pemahaman konsumen atas kosmetik halal dan baik bagi kesehatan. Penelitian ini menggunakan model Theory of Planned Behavior. Responden dalam penelitian ini adalah salah satu pemiliki kosmetik halal, pengguna kosmetik aktif dan mengetahui jenis kosmetik apa yang harus digunakan dan tidak memberikan efek negatif dalam penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui interview dengan konsumen pengguna kosmetik baik laki-laki maupun perempuan. Konsumen yang memiliki literasi dan edukasi terkait pentingnya kosmetik halal memberikan respon positif dan mempromosikan penggunaan kosmetik berlabel halal, sedangkan konsumen yang masih kurang literasi dan edukasi kosmetik halal masih tertarik menggunakan kosmetik yang belum berlabel halal pada harga terjangkau, atau merupakan kosmetik luar negeri yang belum jelas kehalalannya. Peluang dan tantangan yang dihadapi kosmetik halal di Indonesia diantaranya edukasi dan literasi, harga produk yang terjangkau dan adanya dukungan dari pemerintah dan sertifikasi halal di Indonesia.

The Effect of Halal Brand Personality, Brand Experience, User Experience and E-Service Quality on Brand Loyalty (Case Study on Muslim Consumers of Skintific Products in Surabaya) Salsabila, Sania
Ijtihad Vol. 18 No. 1 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v18i1.12160

**English**This study aims to determine the effect of halal brand personality, brand experience, user experience, and e-service quality on brand loyalty simultaneously and partially. This research uses descriptive quantitative methods. The population in this study were 100 Muslim consumers of Skintific products in Surabaya. The sample in the study was determined by the lemeshow formula and obtained 100 respondents. The sampling technique used purposive sampling. The data collection technique used a questionnaire with 36 statement items and was measured using a Likert scale of 1 to 5 which had been tested for validity and reliability. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis to answer the hypothesis. The results showed that from the partial test, the halal brand personality variable had a significant effect on brand loyalty with a tcount of 2.138> table 1.661 and a significant value of 0.035 <0.05. From the variable. From the brand experience variable, it has a significant effect on brand loyalty with tcount 2.055> table 1.661 and a significant value of 0.043 <0.05. From the user experience variable, it has a significant effect on brand loyalty with a tcount of 3.782> table 1.661 and a significant value of 0.000 <0.05. From the e-service quality variable, it has a significant effect on brand loyalty with tcount 2,764> table 1,661 and a significant value of 0.007 <0.05. Then, the simultaneous test of halal brand personality, brand experience, user experience and e-service quality variables has a significant effect on brand loyalty showing F count 20,261> F table 2,467 with a significant value of 0.000 <0.05. The R Square result of 43.8% shows the influence of halal brand personality, brand experience, user experience, and e-service quality on brand loyalty. While 56.2% is influenced by other variables outside the study **Indonesia**Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh halal brand personality, brand experience, user experience, dan e-service quality terhadap brand loyalty secara simultan maupun parsial.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Populasi pada penelitian ini sebanyak 100 konsumen muslim produk Skintific di Surabaya. Sampel pada penelitian ditentukan oleh rumus lemeshow dan diperoleh 100 reponden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan 36 butir pernyataan dan diukur menggunakan skala likert 1 sampai 5 yang telah diuji validitas dan realibilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda untuk menjawab hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan dari uji parsial variabel halal brand personality berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty dengan thitung 2,138 > tabel 1,661 dan nilai signifikan 0,035 < 0,05. Dari variabel. Dari variabel brand experience berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty dengan thitung 2,055 > tabel 1,661 dan nilai signifikan 0,043 < 0,05. Dari variabel user experience berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty dengan thitung 3,782 > tabel 1,661 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Dari variabel e-service quality berpengaruh secara signifikan terhhadap brand loyalty dengan thitung 2,764 > tabel 1,661 dan nilai signifikan 0,007 < 0,05. Kemudian, Uji simultan variabel halal brand personality, brand experience, user experience dan e-service quality berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty menujukkan F hitung 20,261 > F tabel 2,467 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hasil R Square sebesar sebesar 43,8% menunjukkan pengaruh halal brand personality, brand experience, user experience, dan e-service quality terhadap brand loyalty. Sedangkan 56,2% dipengaruhi variabel lainnya diluar penelitian.

Empirical Analysis on Investor Protection in Minimizing Fraud Risk From Investment Managers Retnowati, May Shinta; puspitasari, Intan; Kamila , Arfah
Ijtihad Vol. 18 No. 1 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v18i1.12354

**English**Violations related to the capital market are special criminal acts as shown by various types of violations. These violators can be committed by various parties including directors, commissioners, and other manager-level officials; professionals such as brokers, investment advisors, accountants, lawyers, and appraisers; and issuers or public companies that are affected themselves. Such as violations committed by investment managers that give rise to investment risks felt by investors, such as Providing false information that deceives investors In order to maintain the stability of activities in the capital market, it is necessary to have Legal protection can be defined as actions that seek to prevent and punish and provide sanctions. In this study, a literature method with an empirical studies approach is used. The results of this study show that there are various forms of protection for actors in the capital market. By safeguarding their investments, the Investor Protection Fund (DPP) provides confidence and security to investors when they are involved in the capital market. According to Article 110 paragraph (1) of the Capital Market Law, market violations include operations carried out without OJK permission, investment managers who receive money illegally, and attempts to thwart OJK inspections. because in the capital market, the role of the OJK carries out its 3 functions, namely rule making, adjudicatory, and investigatory to support its responsibilities so that it is carried out properly For violations and crimes in the capital market, the Capital Market Law applies three types of sanctions, there are civil sanction, criminal sanction, and witness administrative. **Indonesia**Pelanggaran yang terkait dengan pasar modal merupakan tindak pidana khusus yang ditunjukkan dengan berbagai jenis pelanggaran. Pelanggar ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak termasuk direksi, komisaris, dan pejabat setingkat manajer lainnya; profesional seperti broker, penasihat investasi, akuntan, pengacara, dan penilai; dan emiten atau perusahaan publik yang terkena dampaknya sendiri. Seperti pelanggaran yang dilakukan oleh manajer investasi yang menimbulkan risiko investasi yang dirasakan oleh investor, seperti Memberikan informasi palsu yang menipu investor Dalam rangka menjaga stabilitas kegiatan di pasar modal, perlu memiliki Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai tindakan yang berusaha mencegah dan menghukum serta memberikan sanksi. Dalam penelitian ini digunakan metode literatur dengan pendekatan studi empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk perlindungan bagi pelaku di pasar modal. Dengan menjaga investasinya, Dana Perlindungan Investor (DPP) memberikan kepercayaan dan keamanan kepada investor ketika mereka terlibat di pasar modal. Menurut Pasal 110 ayat (1) UU Pasar Modal, pelanggaran pasar meliputi operasi yang dilakukan tanpa izin OJK, manajer investasi yang menerima uang secara ilegal, dan upaya menggagalkan pemeriksaan OJK. karena di pasar modal, peran OJK menjalankan 3 fungsinya, yaitu pembuatan peraturan, ajudikasi, dan penyidikan untuk mendukung tanggung jawabnya agar terlaksana dengan baik Untuk pelanggaran dan kejahatan di pasar modal, UU Pasar Modal menerapkan tiga jenis sanksi, ada sanksi perdata, sanksi pidana, dan saksi administratif.

Perspektif Perceraian: Analisis Yuridis dan Ekonomi Terhadap Gugatan Cerai Istri dan Implikasinya Terhadap Dinamika Keluarga Annie Myranika; Dadan Ramdhani; Harun Pandia; Srie Nuning Mulatsih; Yusmedi Yusuf; Devi Febriantika
Ijtihad Vol. 18 No. 1 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v18i1.12419

**English**Divorce often involves complex factors that vary with individual circumstances. Beyond legal considerations governing the process, the development of the internet has introduced new dynamics, such as illegal online loans and online gambling, affecting marital stability. Legally, divorce impacts not only the husband and wife but also the children. Economically, divorce has significant effects, especially when one or both parties lack stable income. This study aims to analyze the phenomenon of divorce and its impact on children in the Religious Court of Tangerang City. The methods used include data collection and interviews with relevant stakeholders. Divorce data were obtained from the documents of the Religious Court of Tangerang City for the period 2021-2023. This study also employs the theory of legal certainty to assess the legal implications of divorce. The results show a significant increase in the divorce rate in the Religious Court of Tangerang City from 2021 to 2023, with divorce claims by the wife being the most common type. Contributing factors include economic issues, lack of effective communication, prolonged disputes, and domestic violence. The study emphasizes understanding the legal and economic implications of divorce for couples considering it. **Indonesia**Perceraian sering kali melibatkan faktor-faktor kompleks yang dapat bervariasi sesuai dengan situasi individu. Selain pertimbangan hukum yang mengatur proses perceraian, perkembangan internet telah membawa dampak baru dalam dinamika perceraian, seperti munculnya pinjaman online ilegal dan perjudian online yang dapat memengaruhi kestabilan hubungan suami istri. Dalam kajian aspek hukum, perceraian berdampak tidak hanya pada suami dan istri tetapi juga pada anak-anak. Secara ekonomi, perceraian juga memiliki dampak signifikan terutama ketika salah satu atau kedua belah pihak tidak memiliki penghasilan yang stabil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perceraian dan dampaknya terhadap anak-anak di Pengadilan Agama Kota Tangerang. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Data perceraian diperoleh dari dokumen Pengadilan Agama Kota Tangerang selama periode 2021-2023. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori kepastian hukum untuk menilai implikasi hukum dari perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kota Tangerang meningkat signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, dengan kasus cerai gugat menjadi jenis perceraian yang paling umum. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian meliputi masalah ekonomi, kurangnya komunikasi efektif, perselisihan yang berkepanjangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman dan kesadaran akan implikasi hukum dan ekonomi dari perceraian bagi pasangan yang mempertimbangkan untuk bercerai.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. ponorogo, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA