cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
REPERTORIUM
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 19 Documents
 1   2 
Search results for , issue " Vol 2, No 2 (2015)" : 19 Documents clear
KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI PENGGANTI MINUTA AKTA NOTARIS ,, Triyanti; ,, Harjono; ,, Hari Purwadi
REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian dan kajian ini bertujuan untuk mengetahui suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatanpembuktian yang sama dengan minuta akta Notaris. Peneliti meggunakan pendekatan undang-undangdan pendekatan konseptual yaitu penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrindi dalam ilmu hukum, yang merupakan metode yang digunakan dalam penelitian normatif. Jenis data yangdipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Selanjutnyadianalisis dengan menggunakan teknik logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktifyaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi simpulan yang lebih khusus.Dari hasil penelitian dan kajian diketahui bahwa dengan berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli hukumdan beberapa yurisprudensi yang ada, maka kekuatan pembuktian terhadap alat bukti elektronik tersebutdapat dipersamakan atau dianalogikan dengan kekuatan pembuktian foto copy. Kekuatan pembuktian fotocopy itu sendiri adalah pada surat atau akta aslinya. Apabila alat bukti berupa bukti foto copy yang tidakdisertai surat atau akta aslinya, maka harus diikuti dengan alat-alat bukti lain, seperti keterangan saksi atausaksi ahli. Sehingga dengan demikian kekuatan pembuktian dokumen elektronik tidak dapat dikatakansebagai pengganti dari akta otentik, artinya nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik masih sebagaialat bukti biasa, tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, walaupun dokumenelektronik tersebut adalah hasil out put atau hasil cetakan (foto copy) dari sebuah akta otentik sekalipun.Kata Kunci: Pembuktian, Dokumen Elektronik, Minuta akta Notaris.
FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH MOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NO 30 TAHUN 2004 ,, Anna Sari Dewi; ,, Pranoto; ,, Adi Sulistiyono
REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Notaris dalam hal pemeriksaan olehpenyidik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan untukmengetahui konsistensi pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasca putusanMahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris ditinjau dari peraturanperundang-undangan. Untuk mencapai tujuan dipergunakan penelitian hukum Yuridis Normatif.Sumber datayang dipergunakan adalah sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan serta sumber bahansekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan adalahAnalisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum MajelisPengawas Daerah Notaris terhadap Pejabat Notaris setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX/2012adalah tidak ada lagi.Kata Kunci: Notaris, Majelis Pengawas Daerah, perlindungan hukum
KUASA JUAL SEBAGAI JAMINAN EKSEKUSI TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 318.K/Pdt/2009 Tanggal 23 Desember 2010) ,, Purwatik; ,, Djuwityastuti; ,, Hudi Asrori S
REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan penulisan tesis ini adalah Untuk mengetahui latar belakang pertimbangan hakim dalam memutusperkara kuasa jual sebagai jaminan eksekusi akta pengakuan hutang berdasarkan Putusan Mahkamah Agungnomor Register 318.K/Pdt/2009 tersebut dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemberi kuasadalam pelaksanaan kuasa jual yang terkait dengan akta Pengakuan utang.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang berbentuk diagnostik dan perspektifyaitu meneliti asas-asas hukum, dan sistematika hukum. Penelitian ini dapat dikategorikan pada Hukum sebagaiputusan oleh hakim in concreto dan tersistemasi sebagai judge make law.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Eksekusi benda jaminan melaluiakta Kuasa Jual terhadap akta Pengakuan Hutang dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tetap dapatdilaksanakan, sehingga gugatan debitur dan penjamin (pemberi kuasa) ditolak, karena gugatannya tidak jelas(obscuur liebel). Penjamin selaku pemberi kuasa dan Debitur tidak mendapatkan perlindungan hukum dariPutusan Mahkamah Agung tersebut karena hakim tidak dibenarkan memutus perkara melebihi atau yang tidakdiminta oleh penggugat. Sedangkan dalam perkara tersebut penggugat tidak meminta pembatalan jual beli /Peralihan hak. Debitur dan penjamin tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 4 tahun 1996 pasal 6 dan 20 tentang hak tanggungan karena Notaris tidak memberikan nasehathukum yang benar. Berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut diharapkan agar hakim dalam memutus perkaratidak sebatas sebagai corong undang undang yang berlaku akan tetapi harus mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.Kata kunci: Pengakuan Hutang, Kuasa Jual, Jaminan Eksekusi
DILEMATIS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI PARATE EXECUTIE DAN EKSEKUSI MELALUI GROSSE AKTA ,, Ananda Fitki Ayu Saraswati
REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakParate executie merupakan penyederhanaan eksekusi tanpa melibatkan pengadilan, sedangkan grosse aktaadalah salah salah satu salinan akta pengakuan utang dengan kepala akta “demi keadilan berdasarkan Ketuhananyang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Terdapat kerancuan makna antara parate executiedan eksekusi berdasarkan grosse akta. Jika di dalam parate executie masih harus ada perintah berdasarkanpenetapan ketua pengadilan, maka penjualan tersebut bukan lagi “atas kekuasaan sendiri” melainkan “ataskekuasaan pengadilan” sehingga tidak ada bedanya lagi dengan eksekusi grosse akta. Dari permasalahandiatas maka tujuan dalam penulisan ini hendak mengkaji eksekusi hak tanggungan melalui parate executiedan eksekusi grosse akta memerlukan penetapan pengadilan atau tidak. Eksekusi berdasarkan Grosse Aktamemang harus mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri yang bersangkutan lebih dahulu. Suatugrosse akta mempunyai kekuatan seperti suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukumtetap, maka eksekusinya tunduk dan patuh sebagaimana pelaksanaan suatu putusan pengadilan, yang harusdilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri. Meskipun banyak pertentangan pendapat tentangpelaksanaan eksekusi melalui parate executie, di dalam praktek, kemudahan dan penyederhanaan eksekusiyang ditawarkan melalui parate executie tidak bisa diperoleh karena kantor lelang tidak bersedia melakukanpenjualan jika tidak diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini didasarkan pada Putusan MahkamahAgung tanggal 30 Januari 1986.Kata Kunci: Parate Executie, Grosse Akta, Penetapan Pengadilan.
EKSEKUSI KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA YANG BERADA PADA PIHAK KETIGA ,, Nur Adi Kumaladewi
REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu bentuk lembaga jaminan yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda adalahkonkrit dalam perundang-undangan yang ekstensinya telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Salah satu jaminan kredit atas benda bergerak adalah kendaraan bermotor.Lembaga Jaminan Fidusia memberikan kemudahan kepada Pemberi Fidusia untuk tetap dapat menggunakanFidusia sering menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Pemegang Fidusia dengan menjualkewajibannya walaupun telah diberi surat teguran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia.Kata Kunci: Eksekusi, Fidusia, Kredit
EKSISTENSI DAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN SEBAGAI JAMINAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK ,, Putri Paramita
REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan dari penulisan ini adalah mengetahui eksistensi dan kekuatan eksekutorial sertipikat hak tanggunganterhadap hak milik atas satuan rumah susun sebagai jaminan hutang dalam perjanjian kredit di Bank. Metodeyang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normativ. Hasil dari penulisan ini adalah dalam menjalankanprinsip kehati-hatian, Bank tidak akan berani memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat tanpaadanya jaminan. Hak milik atas Satuan Rumah Susun dapat dijadikan objek jaminan kredit dan diikat denganHak Tanggungan.. Landasan hukum eksekusi Hak tanggungan atas satuan rumah susun terdapat dalam Pasal20 UUHT, dimana objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalamperaturan perundang-undangan yang berlaku dan pemegang Sertipikat Hak tanggungan berhak mengambilseluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan piutangnya, dengan hak yang mendahului dari padakreditur-kreditur yang lain.Kata Kunci: Kredit, Jaminan, Rumah Susun.
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BANK DENGAN JAMINAN DEPOSITO BERJANGKA ,, Atika
REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa secara yuridis mengenai pelaksanaan pengikatanjaminan deposito berjangka sebagai jaminan fasilitas kreditdan untuk mengetahui cara eksekusi terhadapjaminandeposito berjangka yang diikat dengan gadai, apabila debitor wanprestasi.Penulisan ini menggunakanmetode pendekatan yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan bahwa:pelaksanaan pengikatan jaminangadai deposito berjangka dilakukan dengan lima tahapan yaitu: perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok,pemberian jaminan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai, penyerahan bilyet depositoberjangka, pemberi gadai memberikan kuasa kepada pemegang gadai untuk melakukan pencairan depositoberjangka,apabila debitur wanprestasi kemudian pemblokiran atas deposito berjangka tersebut, daneksekusiterhadap jaminan deposito berjangka yang diikat gadai dengan menggunakan Surat Kuasa dari Pemberi gadaikepada bank untuk mencairkan deposito berjangka milik debitor yang diserahkan kepada penerima gadai(kreditur).Kata kunci: Gadai, Jaminan deposito, Deposito berjangka.
SINKRONISASI HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG KUPEDES BRI TANPA LEGALISASI BERDASARKAN SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013 ,, Karmila Sari Sukarno; ,, Pujiyono; ,, Jamal Wiwoho
REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sinkronisasi hukum dan urgensi surat pengakuan hutangKUPEDES tanpa legalisasi berdasarkan SE NOSE :25-DIR/ADK/09/2013, permasalah serta solusinya. Dalampenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif tentang sinkronisasi hukum dengan menggunakanmetode analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif, menggambarkan kebijakan terkait ketentuannormatifnya serta memberikan jawaban mengenai urgensi hukum surat pengakuan hutang kredit KUPEDEStanpa dilegalisasi oleh Notaris dalam SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013. Penelitian ini menyimpulkan, yangpertama sinkronisasi secara horisontal yaitu telah selaras dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro(PPK-BM) BRI, yang kedua sinkronisasi hukum secara vertikal telah selaras dengan Undang-Undang No.10tahun 1998 tentang Perbankan, kurang selaras dengan prinsip kehati-hatian buku ketiga KUHPerdata, selarasdengan PBI Nomor 14/22/PBI/2012, kurang selaras dengan SK Dir.BI No.2 /162/ KEP/DIR, kurang selarasdengan Undang-Undang No.2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004, kurang selarasdengan Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dengan urgensi surat pengakuan hutangtanpa legalisasi KUPEDES BRI yaitu antara lain adalah bagi intern BRI, bagi Debitur serta bagi perbankannasional. Penelitian ini menyarankan surat pengakuan hutang tanpa legalisasi Notaris perlu dipertimbangkankembali oleh Direksi BRI.Kata Kunci: Sinkronisasi, Legalisasi, Surat Pengakuan Hutang, Urgensi.
PERJANJIAN NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 12/PDT/2014/PT.DPS) ,, Andina Damayanti Saputri
REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakHak Milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, yang sangat penting bagi negara, bangsa, dan rakyatIndonesia sebagai masyarakat agrarian yang sedang membangun ke arah perkembangan industri dan lain-lain.Namun dalam implementasinya belum dapat memberikan hukum yang jelas bagi warga negara asing terkaitdengan investasi property di Indonesia, disamping juga munculnya penyelundupan hukum pertanahan olehorang asing yang belum dapat diatasi dikarenakan tidak adanya pengawasan serta tindak lanjut pemberiansanksi. Kondisi tersebut di atas membuat Warga Negara Asing yang berkeinginan selain hanya untuk memilikitanah atau rumah tempat tinggal di atas tanah hak milik juga yang berkeinginan untuk menanamkan modalnyayang berhubungan dengan penggunaan tanah di Indonesia. Adapun upaya untuk memilikinya adalah denganmelakukan terobosan di bidang hukum dalam bentuk perjanjian yang lazimnya disebut dengan perjanjiannominee. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai penyelundupan hukum yang dilakukanoleh warga negara asing melalui kepemilikan tanah dengan perjanjian nominee. Dalam penulisan artikel ini,penulis menggunakan metode pendekatan kasus.Kata Kunci: Perjanjian nominee, penguasaan atas tanah, orang asing.
ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK TANAH (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor Putusan PTUN Nomor 24/G/TUN/2000/PTUN.Smg) ,, Yuyun Mintaraningrum; ,, Purwono Sungkowo Raharjo; ,, Djoko Wahju Winarno
REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKebijakan pemerintah dalam pendaftaran tanah yaitu untuk menciptakan jaminan kepastian hukum danperlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, yang berupa diterbitkan alat bukti yang kuat berupaSmg membawa ketidakpastian hukum pemegang hak-hak atas tanah sehingga dapat dibatalkan karenamengalami cacat hukum administrasi dalam hal penerbitannya dengan demikian apakah dengan pendaftarantanah akan mendapatkan jaminan kepastian hukum, faktor apa saja yang menjadi kendala dan bagaimanasolusinya.Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris denganpendekatan yuridis sosiologis. Jenis Data Primer dan Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer danbahan hukum sekunder. Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan danwawancara. Menggunakan teknik analisis data, sifat Penelitian desktiptif kualitatif. Hasil dari penelitianTujuan pendaftaran tanah akan terpenuhi dengan benar apabila berdasarkan asas aman yaitu cermat dan telitilapangan telah terpenuhi kebenarannya. Penyelesaiannya yang tepat adalah melalui Pengadilan Tata UsahaNegara, dengan berdasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan disertai permohonan pembatalan diKantor Pertanahan sehingga dapat menjamin kepastian Hukum

Page 1 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2015) Vol 3 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014)