cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala1 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,078 Documents
 16   17   18   19   20 
PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI DITINJAU DARI RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2015 (RUU KUHP 2015) I Gusti Ngurah Bayu Pradiva; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat Indonesia sepertinya sudah tidak asing lagi dengan tindak pidana prostitusi. KUHP sebagai induk hukum pidana di Indonesia hingga saat ini belum mempunyai aturan yang jelas mengenai prostitusi. Pada saat ini pembaharuan hukum pidana terus dilakukan, hal ini terbukti dengan adanya konsep rancangan KUHP 2015 sebagai konsep rancangan KUHP di masa yang akan datang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai pengguna jasa PSK di dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi ditinjau dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang beranjak adanya kekosongan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. KUHP sebagai induk hukum pidana di Indonesia belum memiliki aturan tegas mengenai prostitusi, selanjutnya mengenai prostitusi diatur di dalam Perda masing-masing daerah. Rancangan KUHP 2015 juga tidak memberikan kejelasan mengenai pemidanaan terhadap pengguna pekerja seks komersial di Indonesia, sehingga Rancangan KUHP 2015 sebagai induk hukum pidana di masa yang akan datang belum bisa melakukan pemidanaan terhadap pengguna pekerja seks komersial di masa yang akan datang.
BUKTI ELEKTRONIK CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA DI INDONESIA Elsa Karina Br. Gultom; Suhir man
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan alat bukti elektronik terutama dengan menggunakan teknologi CCTV belum secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), tetapi telah diatur secara tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu untuk diketahui secara jelas mengenai pengaturan kekuatan pembuktian menggunakan bukti elektronik CCTV dalam pembuktian pidana di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bahwa bukti elektronik menggunakan teknologi CCTV dapat digunakan dalam persidangan di pengadilan yang berdasarkan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian hukum normatif dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu bukti elektronik CCTV merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.Kata kunci : alat bukti elektronik, kamera tersembunyi (CCTV), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK Kadek Devi Sudaryanti; Ni Ketut Supasti Darmawan; Ni Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Capital market is a meeting between the parties who have surplus funds and those who need funds by trading securities. Capital market can as the market to trade securities which already worth more than a year such as stocks and bonds. Bonds are offered to the community through public bidding. The activity of capital market is leading towards a scripless trading. Bond is one of the scripless trading stock forms which has been converted into electronic form. The existence of scripless trading is expected to create efficient capital market, faster transaction dealing and evenly distribution of information. Thus, the quality of the investment climate will be more favourable, because of the high trust of all related parties. Investor is the most important role in capital market. It could be said that the existence of capital market investors is one of the most important indicators.
DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK I G. A. A. Apshari Pinatih; I Ketut Rai Setiabudi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Maret 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In this paper with titled “Diversion Against The Children Who Faced the Law in The Juvenile Justice System"contains issues about regulations of disversion against the children who faced the law in the juvenile justice system and what is the purpose of applying diversion in the juvenile justice system. The method used is the method of normative legal by research with statute approach and the conceptual approach, while legal materials collection techniques using literature study which was materials collected will be analyzed qualitatively. The results at the momen is that the children who faced the law shall be pursued in the process of settlement outside the court lines through diversion based restorative justice approach. The conclusion that the diversion for the children in conflict with the law has stipulated in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Justice System has replaced Law No. 3 of 1997 on The Juvenile Justice, while implementation of diversion goal is to avoid and keep children out of the judicial process so as to avoid stigmatitasi against the children who faced the law and the children are expected to return to normal social environment.
WEWENANG DISKRESI OLEH PENYIDIK Pebry Dirgantara; I Made Tjatrayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul "Wewenang Diskresi Oleh Penyidik". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang bagaimana wewenang diskresi oleh penyidik sesuai Pasal 18 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 dan bagaimana proses pembatasan terhadap wewenang diskresi yang dimiliki oleh penyidik. Metode penelitian jurnal ini yaitu normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu sebagaimana dikatakan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang - Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Wewenang diskresi oleh petugas kepolisian pada umumnya sangat mudah untuk dijumpai, terutama pelaksanaan diskresi atau penggunaan kewenangan dalam rangka pengambilan tindakan preventif ataupun represif terhadap suatu pelanggaran ataupun penanggulangan suatu keadaan agar dapat menjadi lebih baik. Adapun batasan-batasan pelaksanaan diskresi dibatasi oleh asas-asas antara lain ialah asas keperluan, asas kelugasan, asas tujuan sebagai ukuran, asas keseimbangan.
ABORSI OLEH KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Agus Jerry Suarjana Putra; A. A. Istri Ari Atu Dewi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 05, Juli 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul “Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindakan aborsi karena hamil akibat pemerkosaan dan bagaimana cara penyelesaian konflik norma antara KUHP dengan UU Kesehatan mengenai pelarangan dan pengecualian melakukan aborsi akibat pemerkosaan. Metode penelitian jurnal ini yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu di dalam penjelasan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, korban hamil akibat pemerkosaan dilegalkan melakukan aborsi. Melainkan KUHP pada Pasal 346 sampai Pasal 349 melarang segala tindakan aborsi. Mengingat kehamilan yang terjadi pada korban pemerkosaan bukanlah kehamilan yang dikehendaki dan juga demi untuk kesehatan psikologis korban akibat dari perkosaan tersebut diperlukan penyelesaian konflik norma hukum antara KUHP mengenai pelarangan melakukan aborsi dengan UU Kesehatan yang mengecualikan melakukan aborsi akibat pemerkosaan tersebut. Penggunaan asas preferensi Lex Specialis Derogat Legi Generalis disini memberikan penyelesaiaan terhadap kasus konflik norma yang terjadi. UU Kesehatan merupakan peraturan yang dipergunakan disini, sedangkan KUHP disini kegunaannya dapat dikesampingkan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANGTUA YANG MENELANTARKAN ANAKNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Putu Sarasita Kismadewi; Anak Agung Ngurah Yudistira Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap anak memiliki hak-hak asasi yang telah dilindungi dan diberikan oleh Negara. Hak anak tersebut diatur dalam UUD pada Pasal 28 B ayat (2) dan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan hukum terhadap anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, tetapi dalam hal perlindungan dan penangan terhadap penelantaran anak belumlah berjalan secara efektif dan belum secara tegas mengatur mengenai perlindungan hukum, dengan permasalahan tersebut penting diangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran oleh orang tua ditinjau dari Hukum Pidana serta Bagaimana pertanggujawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yaitu Kitab UndangUndangHukum Pidana dan UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan anak. Dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, danPasal 47 KUHP ( telah dicabut dengan diundakannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ). Dalam KUHP terdapat pula beberapa Pasal yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan perlidungan anak yaitu Pasal 278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 301, Pasal 305, Pasal 308, pasal 341, dan Pasal 365. Pertanggungjawaban pidana orang tua atau salah satu darinya diatur dalam Pasal 305 sampai dengan Pasal 308 KUHP, tetapi didalam aturan-aturan tersebut terdapat keterbatasan dalam menegak dan memberantas penelantaran anak. Dalam Pasal 305 sampai dengan 308 KUHP tersebut tidak ada yang memberikan perilndungan pada anak. Pada Pasal 59A Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak terdapat beberapa point penting perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak, namun hal tersebut tidaklah cukup untuk menjamin ketenangan hiudp dari seorang anak tersebut.
PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) UU NO. 11 TAHUN 2008 BAGI PELAKU PENYEBAR “HOAX” DALAM PROSES PEMBUKTIAN A.A.Ayu Diah Okatrini; I Ketut Sudiarta
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini dengan judul alat bukti elektronik sebagai alat bukti penyebaran berita bohong (Hoak) sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan penulisan ini sebagai salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mengtetaui alat bukti dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax). Dalam sistem penegakkan hukum penyidik dan hakim dapat mencari kebenaran bukti materiil sebagai alat bukti berupa akun pelaku di media elektronik sebagai penyebaran berita bohong (hoax), sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 28 ayat (1), Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, karena Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong Kata Kunci : elektronik ,berita bohong
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERJALANAN (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NGURAH RAI) Fatimah Rahmad; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bali merupakan destinasi pariwisata terpopuler di Indonesia dan di mancanegara. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, WNA datang ke Bali wajib memiliki dokumen perjalanan. Masuknya WNA berdampak baik tetapi adapula yang berdampak buruk. Hampir setiap tahun ditemukan kasus tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan yang dilakukan oleh WNA. Hal inilah yang menjadi latar belakang melakukan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum dalam Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai terkait pemalsuan dokumen perjalanan serta hambatan dan upaya dalam penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Temuan dalam penelitian ini hanya satu kasus yang diproses secara hukum dan yang lain diproses secara tindakan administratif keimigrasian. Hambatan yang dialami dalam mengungkap WNA yang melakukan pemalsuan dokumen perjalanan yaitu pihak imigrasi kesulitan dalam melakukan pelacakan terhadap pelaku pemalsuan, adanya bantuan dari oknum tertentu, masyarakat turut membantu pelaku kejahatan dan kurangnya kordinasi dengan kedutaan terkait identitas pelaku tersebut. Agar penegakan hukum pada pemalsuan dokumen berjalan maksimal, hendaknya memakai sanksi hukum pidana. Kata Kunci : Warga Negara Asing, Pemalsuan, Dokumen Perjalanan.
PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Ni Made Sintia Ardi Ari; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang setiap tahun tiada habisnya. Perkosaan bukan saja dapat terjadi di luar perkawinan, tetapi juga bisa terjadi dalam perkawinan atau dalam istilah asingnya disebut dengan marital rape. Permasalahan yang diangkat dari penulisan ini adalah pengaturan tentang perkosaan dalam perkawinan (marital rape) di Indonesia, serta sanksi bagi pelaku. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang perkosaan dalam perkawinan (marital rape) di Indonesia serta untuk mengetahui sanksi bagi pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, guna menganalisis norma kabur terkait perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dalam UU No. 23 Thn. 2004. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah, perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dalam KUHP tidak ada pengaturannya, tetapi perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 8 UU. No. 23 Thn. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perkosaan dalam perkawinan (marital rape) tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan, maka konsekuensinya terhadap istri selaku korban tidak bisa mengadukan perbuatan suami (pelaku) dengan tuduhan perkosaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 KUHP. Walaupun tetap diadukan perkara akan diproses sebagai tindak pidana penganiayaan yang terdapat pada Pasal 351, 354 dan 356 KUHP, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 46 UU No. 23 Thn. 2004. Simpulannya adalah perkosaan dalam perkawinan (marital rape dalam KUHP tidak diatur, tetapi perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 8 UU No. 23 Thn. 2004 terkait dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kata Kunci: Perkosaan dalam Perkawinan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Page 18 of 108 | Total Record : 1078

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 09 (2024) Vol 13 No 08 (2024) Vol 13 No 07 (2024) Vol 13 No 06 (2024) Vol 13 No 05 (2024) Vol 13 No 04 (2024) Vol 13 No 03 (2024) Vol 13 No 02 (2024) Vol 12 No 12 (2023) Vol 12 No 11 (2023) Vol 12 No 10 (2023) Vol 12 No 09 (2023) Vol 12 No 08 (2023) Vol 12 No 07 (2023) Vol 12 No 06 (2023) Vol 12 No 05 (2023) Vol 12 No 04 (2023) Vol 12 No 03 (2023) Vol 12 No 02 (2023) Vol 13 No 1 (2023) Vol 12 No 01 (2022) Vol 11 No 12 (2022) Vol 11 No 11 (2022) Vol 11 No 10 (2022) Vol 11 No 9 (2022) Vol 11 No 8 (2022) Vol 11 No 7 (2022) Vol 11 No 6 (2022) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 10 No 12 (2021) Vol 10 No 11 (2021) Vol 10 No 10 (2021) Vol 11 No 1 (2021) Vol 10 No 9 (2021) Vol 10 No 8 (2021) Vol 10 No 7 (2021) Vol 10 No 6 (2021) Vol 10 No 5 (2021) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 9 No 12 (2020) Vol 9 No 11 (2020) Vol 9 No 10 (2020) Vol 10 No 1 (2020) Vol 9 No 9 (2020) Vol 9 No 8 (2020) Vol 9 No 7 (2020) Vol 9 No 6 (2020) Vol 9 No 5 (2020) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 8 No 12 (2019) Vol 8 No 11 (2019) Vol 8 No 10 (2019) Vol 9 No 1 (2019) Vol 8 No 9 (2019) Vol 8 No 8 (2019) Vol 8 No 7 (2019) Vol 8 No 6 (2019) Vol 8 No 5 (2019) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol. 07, No. 05, November 2018 Vol.07, No. 04, Agustus 2018 Vol. 07, No. 03, Mei 2018 Vol. 07, No. 02, Maret 2018 Vol. 07, No. 01, Jan 2018 Vol 8 No 1 (2018) Vol. 06, No. 05, Desember 2017 Vol. 06, No. 04, Oktober 2017 Vol. 06, No. 03, Jun 2017 Vol. 06, No. 02, April 2017 Vol. 06, No. 01, Januari 2017 Vol. 05, No. 06, November 2016 Vol. 05, No. 05, Juli 2016 Vol. 05, No. 04, Juni 2016 Vol. 05, No. 03, April 2016 Vol. 05, No. 02, Februari 2016 Vol. 05, No. 01, Februari 2016 Vol. 05, No. 02, Juni 2015 Vol. 04, No. 03, September 2015 Vol. 04, No. 01, Februari 2015 Vol. 03, No. 03, Juli 2014 Vol. 03, No. 02, Mei 2014 Vol. 03, No. 01, Maret 2014 Vol. 02, No. 02, April 2013 Vol. 01, No. 05, November 2013 Vol. 01, No. 04, September 2013 Vol. 01, No. 03, Juli 2013 Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013 Vol 1 No 01 (2012) More Issue