cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala1 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,078 Documents
 15   16   17   18   19 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AHLI GIGI DALAM MELAKUKAN SUATU MALPRAKTIK DALAM PERSFEKTIF KUHP dan UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN I Putu Wahyu Weda Gunawan; I Ketut Sudiarta
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerjaan sebagai ahli gigi tanpa izin dari pemerintah membawa dampak besar maraknya pelanggaran dan malpraktik yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana ahli gigi dalam melakukan malpraktik yang akan ditinjau dari KUHP dan UU Kesehatan. Tulisan ini bertujuan menganalisa KUHP dan UU Kesehatan menegenai pengaturannya tentang malparaktik yang dilakukan oleh seorang ahli gigi. Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif, yang mengkaji kekosongan norma praktek ahli gigi. Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh ahli gigi dibutuhkan suatu pengaturan hukum yang jelas dan tegas yang oleh karena itu dibutuhkan suatu tinjauan yuridis yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana. Bahwa dalam UU Kesehatan dan KUHP belum adanya pengaturan mengenai malpraktik yang dilakukan oleh seorang ahli gigi.
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PENGAKUAN YANG DIBERIKAN DI LUAR PERSIDANGAN Made Nara Iswara; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dari karya ilmiah ini adalah Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Pengakuan Yang Diberikan Di Luar Persidangan. Latar belakang karya ilmiah ini adalah beranjak dari adanya pertentangan-pertentangan yang muncul dari para sarjana terkait dengan kekuatan pembuktian dari alat bukti pengakuan yang diberikan di luar persidangan. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan yang diberikan secara lisan maupun yang diberikan secara tertulis di luar persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif karena dalam penulisan karya ilmiah ini menempatkan sistem norma sebagai objek kajian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari karya ilmiah ini adalah alat bukti pengakuan yang diberikan di luar persidangan hanya dapat diberikan dengan cara lisan, namun dalam praktek juga dikenal suatu pengakuan di luar persidangan yang dilakukan secara tertulis. Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar persidangan tidak dapat dipakai, selain dalam hal dimana diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi sedangkan pengakuan yang diberikan di luar persidangan dengan cara tertulis dapat bernilai sebagai alat bukti tertulis, apabila pengakuan ditandatangani pihak yang membuat pengakuan. Kekuatan pembuktian pengakuan lisan dan tertulis yang diberikan di luar persidangan sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hal ini berarti bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan lisan dan tertulis yang diberikan di luar persidangan itu tidak mempunyai nilai kekuatan yang mengikat tetapi hanya mempunyai kekuatan pembuktian bebas.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH KEPOLISIAN DAERAH BALI Dwi Parta Pramana; I Ketut Rai Setiabudhi; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, April 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memnggambarkan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Bali dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Disamping itu untuk mengetahuai faktor  pendukung dan penghambat polisi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Maka permasalahan yang diteliti yaitu Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme serta Faktor – faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam penanggulangan Tidak Pidana terorisme oleh Kepolisian Daerah Bali. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakuakan penelitian hukum empiris dengan cara melakukan penelitian langsung ke intansi terkait yakni Kepolisian Daerah Bali. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa langkah-langka kepolisian daerah bali dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dilakukan melalui upaya pre-mtif dengan melaksanakan POLMAS ( Perpolisian Masyarakat), upaya preventif yakni melaksanakan operasi intelijen secara terpadu, dan upaya represif dengan cara melakukan penyerbuan ketempat pelaku tindak pidana terorisme. Faktor pendukung dalam menanggulangi terorisme yakni kinerja anggota/loyalitas anggota dalam penaganan tindaka pidana terorisme yang baik. Sedangakan yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulan terorisme yakni kelompok radikal
PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DALAM TINDAK PIDANA MALPRAKTEK DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UU NO.36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN Raodatul Jannah; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia dan merupakan perhatian bagi setiap orang, karena adanya perkembangan muncul Malpraktek sebagai salah satu konsep ilmu yang baru yang berbanding terbalik dengan ilmu atau pemahaman kesehatan yang berkembang dimasyarakat. Berdasarkan pada masalah yang ada, maka dalam Jurnal ini dapat ditarik Rumusan Masalah yang menyangkut Bagaimana Pertanggungjawaban Dokter Dalam Tindak Pidana Malpraktek ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Kualitatif dengan jenis Yuridis-Normatif. Adapun yang menjadi kesimpulan daripada jurnal ini yaitu dalam Pasal 190 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan Pasal 84 ayat (2) UU No. 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut maka dapat diketahui adanya konflik norma diantara peraturan tersebut. Yaitu dengan ketidaksesuaianya antara aturan atau delik bagi pelaku tindak malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis. Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Malpraktek, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2014.
SISTEM BLOKIR DAN SITA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA DILUAR PENGADILAN UNTUK MELINDUNGI HAK PEMBELI BERITIKAD BAIK Prianggieta Ayuni; Made Maharta Yasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 05, November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa tanah sebuah permasalahan yang sering ditemui dalam proses berperkara di pengadilan, sehingga untuk mengantisipasi adanya peralihan hak atas tanah yang berujung pada kerugian bagi pihak yang telah membeli dengan itikad baik, maka tanah tersebut diberikan perlindungan hukum baik melalui ketentuan secara pidana yang diatur pada syarat dan tata cara penyitaan, dan atau melalui sistem blokir dan sita melalui Badan Pertanahan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Penulisan Penelitian Hukum ini mengacu pada 2 (dua) rumusan masalah yakni : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dengan menerapakan sistem pemblokiran tanah dan sita tanah oleh Badan Pertanahan Nasional?; dan Bagaimanakah subyek hukum dapat menerapkan sistem sita dan blokir terhadap penyelesaian sengketa tanah diluar pengadilan?. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan didukung oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Memberikan jaminan Perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pembeli beritikad baik. Kehadiran sistem sita dan blokir di Badan Pertanahan Nasional juga dapat membantu penyelesaian sengketa alternative, sehingga tahap awal, seperti negosiasi dan mediasi dapat dilakukan sebaik mungkin dalam hal melindungi kepentingan subyek hukum yang memiliki atau turut memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga konflik masalah sengketa tanah dapat diperkecil. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sistem Pemblokiran, Sita Tanah.
BATASAN PERLINDUNGAN ADVOKAT SAAT MEMBERI JASA HUKUM DI LUAR PENGADILAN DITINJAU DARI PUTUSAN MK NO.26/PUU-XI/2013 Putu Kresnadinata; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai penyedia jasa hukum advokat memiliki hak istimewa yakni tidak bisa digugat melalui jalur perdata maupun pidana saat menjalankan tugas untuk membela keperluan klien dengan itikad baik dalam proses persidangan yang disebut dengan hak imunitas dan tertuang pada ketentuan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebelum dikeluarkannya Putusan MK No.26/PUU-XI/2013 terdapat kekaburan perlindungan advokat pada batasan sidang pengadilan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut terkait dengan perlindungan hak imunitas advokat. Metode penelitian dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian terkait dengan batasan sidang pengadilan pada pasal 16 UU Advokat berdasarkan Putusan MK No.26/PUU-XI/2013 adalah advokat dilindungi oleh hak imunitas ketika melaksanakan tugas profesinya untuk membela keperluan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan, dimana di luar pengadilan merupakan tahapan yang tak dapat dipisahkan dari proses peradilan dengan berpedoman pada itikad baik. Sehingga dapat disimpulkan batasan sidang pengadilan mencakup di dalam dan di luar pengadilan, serta di luar pengadilan merupakan tahapan yang tidak bisa dipisahkan dari proses peradilan. Kata Kunci : Hak Imunitas, Advokat, Jasa Hukum, Putusan MK No.26/PUU-XI/2013
PEMAKSAAN PERKAWINAN SEBAGAI FAKTOR TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Deybi Santi Wuri; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemaksaan perkawinan merupakan fenomena yang sering terjadi dan dianggap biasa di kalangan masyarakat, namun nyatanya perbuatan ini dapat berpotensi menimbulkan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kekerasan seksual merupakan perilaku seksual atau hubungan seksual yang tidak seharusnya, membawa kerugian, serta merusak. Artikel ini membahas mengenai alasan pemaksaan perkawinan dapat dikategorikan sebagai faktor terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dibahas pula mengenai perspektif hukum pidana terkait pemaksaan perkawinan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai perbuatan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan dapat menjadi perbuatan pidana terkait dengan pelanggaran atas hak asasi manusia dan dapat menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, yang mana pengaturan pemidanaan atas pemaksaan perkawinan ini diatur dalam KUHP dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Pemaksaan Perkawinan, Perkawinan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA) Ketut Adi Prasetya Atmaja; A.A. Ngurah Yusa Darmadi; I Made Walesa Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, April 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Vagrants and beggars or often called gepeng is a classic problems that must beaddressed by the government in order to maintain public order. The one way thegovernment act is the regulation of Buleleng regency with Buleleng Local RegulationNo. 6 Year 2009 regarding Public Order containing provisions to criminalize thegepeng. Meanwhile gepeng is part of the poor people that must be protected andpreserved as they have human rights set forth in the Constitution of Republik ofIndonesia Year 1945.
PERANAN HAKIM DALAM PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG I Gusti Ngurah Dhian Prismanatha; Anak Agung Gede Oka Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the role of judges in the application of the reversal of the burden of proof in proceedings of money laundering . How the role of judges in the application of reversal of the burden of proof in proceedings of money laundering . By using normative research methods , showed that the judge ordered the defendant in order to prove that the assets associated with the case not from or related to the crime referred to in article 2, paragraph 1 of Law No. 8 of 2010 on Money Laundering.
ANALISIS HUKUM PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA Putu Ariesta Wiryawan; Made Tjatrayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya”. Penyebab seorang melakukan korupsi adalah lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika serta disebabkan oleh beberapa factor lainnya. Dari faktor penyebab korupsi tersebut menimbulkan akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Tulisan ini mengangkat 2 (dua) permasalahan mengenai penyebab terjadinya korupsi dan pertanggung jawaban pidananya. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Tujuan penulisan dari jurnal ini adalah untuk memahami penyebab terjadinya korupsi serta mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.

Page 17 of 108 | Total Record : 1078

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 09 (2024) Vol 13 No 08 (2024) Vol 13 No 07 (2024) Vol 13 No 06 (2024) Vol 13 No 05 (2024) Vol 13 No 04 (2024) Vol 13 No 03 (2024) Vol 13 No 02 (2024) Vol 12 No 12 (2023) Vol 12 No 11 (2023) Vol 12 No 10 (2023) Vol 12 No 09 (2023) Vol 12 No 08 (2023) Vol 12 No 07 (2023) Vol 12 No 06 (2023) Vol 12 No 05 (2023) Vol 12 No 04 (2023) Vol 12 No 03 (2023) Vol 12 No 02 (2023) Vol 13 No 1 (2023) Vol 12 No 01 (2022) Vol 11 No 12 (2022) Vol 11 No 11 (2022) Vol 11 No 10 (2022) Vol 11 No 9 (2022) Vol 11 No 8 (2022) Vol 11 No 7 (2022) Vol 11 No 6 (2022) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 10 No 12 (2021) Vol 10 No 11 (2021) Vol 10 No 10 (2021) Vol 11 No 1 (2021) Vol 10 No 9 (2021) Vol 10 No 8 (2021) Vol 10 No 7 (2021) Vol 10 No 6 (2021) Vol 10 No 5 (2021) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 9 No 12 (2020) Vol 9 No 11 (2020) Vol 9 No 10 (2020) Vol 10 No 1 (2020) Vol 9 No 9 (2020) Vol 9 No 8 (2020) Vol 9 No 7 (2020) Vol 9 No 6 (2020) Vol 9 No 5 (2020) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 8 No 12 (2019) Vol 8 No 11 (2019) Vol 8 No 10 (2019) Vol 9 No 1 (2019) Vol 8 No 9 (2019) Vol 8 No 8 (2019) Vol 8 No 7 (2019) Vol 8 No 6 (2019) Vol 8 No 5 (2019) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol. 07, No. 05, November 2018 Vol.07, No. 04, Agustus 2018 Vol. 07, No. 03, Mei 2018 Vol. 07, No. 02, Maret 2018 Vol. 07, No. 01, Jan 2018 Vol 8 No 1 (2018) Vol. 06, No. 05, Desember 2017 Vol. 06, No. 04, Oktober 2017 Vol. 06, No. 03, Jun 2017 Vol. 06, No. 02, April 2017 Vol. 06, No. 01, Januari 2017 Vol. 05, No. 06, November 2016 Vol. 05, No. 05, Juli 2016 Vol. 05, No. 04, Juni 2016 Vol. 05, No. 03, April 2016 Vol. 05, No. 02, Februari 2016 Vol. 05, No. 01, Februari 2016 Vol. 05, No. 02, Juni 2015 Vol. 04, No. 03, September 2015 Vol. 04, No. 01, Februari 2015 Vol. 03, No. 03, Juli 2014 Vol. 03, No. 02, Mei 2014 Vol. 03, No. 01, Maret 2014 Vol. 02, No. 02, April 2013 Vol. 01, No. 05, November 2013 Vol. 01, No. 04, September 2013 Vol. 01, No. 03, Juli 2013 Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013 Vol 1 No 01 (2012) More Issue