cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala1 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,078 Documents
 23   24   25   26   27 
IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR Adia Pratistia; I Dewa Made Suartha; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanganan perkara tindak pidana oleh anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak dalam tahap penuntutan harus mengutamakan pendekatan keadilan restroratif, yang diwujudkan melalui upaya diversi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu menganalisa hasil penelitian langsung di Kejaksaan Negeri Denpasar perihal pelaksanaan diversi terhadap pelaku anak pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Denpasar serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan diversi di tahap penuntutan tersebut. Penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Denpasar sudah dilaksanakan menurut Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai diversi pada tahap penuntutan. Adapun faktor-faktor penghambat, antara lain: kurangnya pemahaman para pihak, perbedaan persepsi, jaksa menggangap diversi sebagai hal yang baru; dan kurangnya sarana atau fasilitas. Kata Kunci : Diversi, Tindak Pidana Anak, Penuntutan
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API DI INDONESIA I Ketut Surya Agus Wijaya; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang diatur saat ini (Ius Constitutum), yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api, yang dimana pada pasal 13 dalam UU tersebut, yang menyebutkan mengenai pencabutan izin dan perampasan senjata api bilamana terjadi penyalahgunaan, belum jelas pengaturannya atau dapat dikatakan terdapat kekaburan norma. Perlunya pengaturan mengenai penyalahgunaan senjata api ini diatur dalam satu kodifikasi hukum berbentuk Undang-Undang. Hal tersebut dikarenakan bahwa, pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang diatur saat ini (ius constitutum) masih terdapat ketidakpastian hukum didalam pengaturannya. Selain itu, berbagai kasus penyalahgunaan penggunaan senjata api yang terjadi selama ini seolah-olah menjadi penegas bahwa ketidakpastian hukum dalam pengaturan penyalahgunaan senjata api tersebut mengakibatkan terganggunya rasa aman publik. Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana, Penyalahgunaan Senjata Api.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI) Sarah Dewi Kara; I Wayan Suardana; Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah salah satunya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, berkaitan kasus kejahatan tersebut di Wilayah Hukum Polda Bali menjadi perhatian serius untuk dilakukan tindakan penanggulangan oleh Polda Bali. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai faktor – faktor dan upaya pencegahan yang dilakukan Polda Bali dalam hal tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polda Bali, yaitu : Faktor Kurangnya Perhatian Dari Orang Tua, Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor Lingkungan Yang Buruk, dan Faktor Minuman Beralkohol. Upaya penanggulangan preventif dilakukan dengan cara meningkatkan keamanan di wilayah Kepolisian Daerah Bali, mengurangi kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan; menambah penerangan lampu pada tempat yang gelap, melakukan patroli ditempat rawan kejahatan, menambah pos pengawasan polisi, melakukan razia minuman keras. Upaya penanggulangan represif yang dilakukan oleh Polda Bali dalam mengatasi dan menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Polda Bali sudah berusaha teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti seperti visum maupun keterangan saksi ataupun alat yang dipergunakan untuk memudahkan pelaku melakukan aksinya, dan menindak pelaku pidana pencurian dengan kekerasan agar diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan. Kata Kunci : Tindak Pidana, Anak, Pencurian dengan Kekerasan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU POLITIK UANG DALAM KAMPANYE PEMILU Ayu Mirah Iswari Karna; I Wayan Suardana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara demokrasi yang tercermin dari terselenggaranya pemilihan umum baik untuk memilih badan legislatif dan/atau eksekutif. Salah satu tujuan dari pemilu yaitu untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat yaitu mampu mengayomi, mensejahterakan masyarakat, dan tentunya terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Masyarakat dapat menilai kualitas dari peserta pemilu entah layak atau tidak untuk dipilih yaitu dengan melihat atau mendengar visi dan misinya pada saat kampanye. Namun dalam prakteknya, seringkali pemilu dinodai oleh oknum-oknum tertentu dengan melakukan politik uang. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku politik uang dalam pemilu dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah guna mencegah terjadinya politik uang. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah ini yaitu untuk memahami petanggungjawaban pidana terhadap pelaku politik uang dalam pemilu dan upaya apa yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya politik uang. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari analisis yaitu bahwa dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya pasal yang mengatur mengenai politik uang, seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila orang yang bersangkutan dengan sengaja melakukan perbuatan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi masalah politik uang ini baik melalui upaya penal maupun upaya non penal. Kata Kunci : Pemilu, Kampanye, Politik Uang.
PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Fredyan Priambodo; Ida Ayu Sukihana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the world of medical narcotics is necessary for the treatment and scientific study of certain types of diseases. But increasingly widespread drug abuse, even this is not only done by adults but also by children. It is necessary for the assessment of the normative perspective of legislation relating to narcotics offenses by children. Decision handed down from the judge must consider the social circumstances of the facts of the child actors. Therefore the judge must make sure that the decision to be taken is the most appropriate and fair to the child.
SANKSI PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN HUMAN TRAFFICKING DI DUNIA MAYA A. A. Putu Agus Wasista Saputra; Yuwono -
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advances in technology are not only accompanied by a positive impact, one form of abusing the crime of human trafficking is a technological advancement in cyberspace. Issues to be discussed as to how the setting of criminal sanctions against the perpetrators of human trafficking in cyberspace in the Indonesian criminal law. Writing this paper is to analyze the arrangement of criminal sanctions in the provisions of the existing legislation for the reduction of human trafficking in cyberspace. The method used in this paper is a normative analysis of the norm because there is a void no detailed regulations governing all aspects of human trafficking both in the virtual world of Electronic Information and Transaction Law and the Law on Combating Trafficking in Persons. Criminal sanctions are one of the most effective means used to combat crime, included human trafficking crime in cyberspace. It can be concluded Electronic Information and Transaction Law and the Law on Combating Trafficking in Persons necessary to be revised so that later along with the rules of criminal sanctions is one of the most effective means can be used to combat the crime of human trafficking in cyberspace.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR (NASABAH) DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Ni Luh Putu Widyantini; I Made Pasek Diantha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In scientific papers, entitled "Legal Protection for Debtor (Customer) OngoingBanking Credit Agreement Reviewed From Consumer Protection Law" was conceivedconcerns about weaknesses in the debtor position of the banking credit agreement and itsprovisions are standardized formulation unilaterally by the Bank. The method used toassess and analyze problems, among other types of normative legal research approachlegislation, legal materials collection techniques by conducting literature searches as wellas primary legal materials and secondary, as well as qualitative analysis techniques,descriptive and analytical systematic. Based on the analysis and the results obtained, dueto standard contract law requires the debtor to agree to and implement the provisions ofthe standard contract formulation and conditions are determined unilaterally by the Bank.In addition, the Consumer Protection Act has set the standard clause inclusion ofprovisions to protect the rights and interests of the debtor. The conclusion that the legalprotection for debtors in bank credit agreement lies in the obligation for the bank to heedthe standard clause-making procedures both in form and substance by the ConsumerProtection Act in terms of making a credit agreement / funding to protect the interests ofthe debtor (customer).
HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK AKIBAT ADANYA PERCERAIAN (SUATU KASUS DI PN DENPASAR) I Made Wiyasa; I Ketut Artadi; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In essence , it means eternal marriage continues, lifetime and should not be decided just like that or dissolved according to the will of the parties . Do not know the eternal marriage period and timeless . Although Law No. . 1 of 1974 on Marriage Divorce is difficult , but in fact the people that divorce is rampant and likely to increase in each year . Social and humanitarian impact caused by a divorce very large , especially for children and women who experience it and for the life of the nation in general . The breakdown of marriage or divorce will result in not only a change in the rights and obligations of the husband and wife , but also the rights and obligations to the child . The rights and obligations of parents of children of divorce are more priority to the interests of the child that such child is entitled to maintenance , education , and the costs of the overall life of the parents . About child custody collectively result of divorce , Law No. . 1 of 1974 or Regulation Legislation does not set out clear , joint custody was only based on the agreement between the plaintiff by the defendant , whether expressed orally or in writing . In order to avoid later konflk the deal should be made authentic certificate .
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PIETER RUMAROPEN TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN ATLET DALAM CABANG OLAHRAGA SEPAK BOLA Rino Adi Guna; Nyoman A. Martana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah yang diangkat adalah perihal insiden penganiayaan oleh Pieter Rumaropen, pemain sepak bola professional kepada wasit Muhaimin dalam suatu pertandingan Indonesia Super League (ISL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan terhadap Pieter Rumaropen dan institusi yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi atas insiden yang terjadi. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, faktual dan komparatif. Melalui tulisan ini, penulis berupaya untuk mengkaji konflik norma antara hukum pidana nasional (dalam hal ini KUHP) dan Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan mengacu kepada berbagai peraturan internasional mengenai hukum olahraga (sport law), karena kedua norma tersebut pada dasarnya sama-sama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Pieter Rumaropen. Adapun kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap Pieter Rumaropen adalah penjatuhan sanksi yang mengacu pada pengaturan diluar KUHP, yaitu berupa larangan bermain sepak bola seumur hidup, yang diselesaikan melalui mekanisme internal Komisi Disiplin PSSI berdasarkan Statuta PSSI.
KONSEKUENSI HUKUM PENGINGKARAN ISI BERITA ACARA PEMERIKSAAN OLEH TERDAKWA DI PERSIDANGAN Cintya Dwi Santoso Cangi; Gde Made Swardhana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berita Acara Pemeriksaan merupakan keterangan terdakwa diluar persidangan yang diberikan kepada penyidik pada saat terdakwa berstatus sebagai tersangka, Berita Acara Pemeriksaan tersebut digunakan sebagai bahan dalam pembuatan surat dakwaan. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana konsekuensi hukum ketika terdakwa mengingkari isi Berita Acara Pemeriksaan di dalam persidangan. Penelitian hukum ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Kesimpulan dari penelitian hukum ini adalah keterangan terdakwa di luar sidang tidak dapat menjadi alat bukti yang sah dan hanya sebagai pembantu untuk menemukan alat bukti dalam sidang dan sebagai penguat keyakinan hakim serta pengingkaran terhadap isi berita acara pemeriksaan tidak menyebabkan adanya konsekuensi hukum bagi terdakwa, namun dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Page 25 of 108 | Total Record : 1078

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 09 (2024) Vol 13 No 08 (2024) Vol 13 No 07 (2024) Vol 13 No 06 (2024) Vol 13 No 05 (2024) Vol 13 No 04 (2024) Vol 13 No 03 (2024) Vol 13 No 02 (2024) Vol 12 No 12 (2023) Vol 12 No 11 (2023) Vol 12 No 10 (2023) Vol 12 No 09 (2023) Vol 12 No 08 (2023) Vol 12 No 07 (2023) Vol 12 No 06 (2023) Vol 12 No 05 (2023) Vol 12 No 04 (2023) Vol 12 No 03 (2023) Vol 12 No 02 (2023) Vol 13 No 1 (2023) Vol 12 No 01 (2022) Vol 11 No 12 (2022) Vol 11 No 11 (2022) Vol 11 No 10 (2022) Vol 11 No 9 (2022) Vol 11 No 8 (2022) Vol 11 No 7 (2022) Vol 11 No 6 (2022) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 10 No 12 (2021) Vol 10 No 11 (2021) Vol 10 No 10 (2021) Vol 11 No 1 (2021) Vol 10 No 9 (2021) Vol 10 No 8 (2021) Vol 10 No 7 (2021) Vol 10 No 6 (2021) Vol 10 No 5 (2021) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 9 No 12 (2020) Vol 9 No 11 (2020) Vol 9 No 10 (2020) Vol 10 No 1 (2020) Vol 9 No 9 (2020) Vol 9 No 8 (2020) Vol 9 No 7 (2020) Vol 9 No 6 (2020) Vol 9 No 5 (2020) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 8 No 12 (2019) Vol 8 No 11 (2019) Vol 8 No 10 (2019) Vol 9 No 1 (2019) Vol 8 No 9 (2019) Vol 8 No 8 (2019) Vol 8 No 7 (2019) Vol 8 No 6 (2019) Vol 8 No 5 (2019) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol. 07, No. 05, November 2018 Vol.07, No. 04, Agustus 2018 Vol. 07, No. 03, Mei 2018 Vol. 07, No. 02, Maret 2018 Vol. 07, No. 01, Jan 2018 Vol 8 No 1 (2018) Vol. 06, No. 05, Desember 2017 Vol. 06, No. 04, Oktober 2017 Vol. 06, No. 03, Jun 2017 Vol. 06, No. 02, April 2017 Vol. 06, No. 01, Januari 2017 Vol. 05, No. 06, November 2016 Vol. 05, No. 05, Juli 2016 Vol. 05, No. 04, Juni 2016 Vol. 05, No. 03, April 2016 Vol. 05, No. 02, Februari 2016 Vol. 05, No. 01, Februari 2016 Vol. 05, No. 02, Juni 2015 Vol. 04, No. 03, September 2015 Vol. 04, No. 01, Februari 2015 Vol. 03, No. 03, Juli 2014 Vol. 03, No. 02, Mei 2014 Vol. 03, No. 01, Maret 2014 Vol. 02, No. 02, April 2013 Vol. 01, No. 05, November 2013 Vol. 01, No. 04, September 2013 Vol. 01, No. 03, Juli 2013 Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013 Vol 1 No 01 (2012) More Issue