cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala1 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,078 Documents
 25   26   27   28   29 
IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI DINAS TENAGA KERJA PROVINSI BALI Dewa Gede Sai Pandu Rangga Vitala; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; I Ketut Tjukup
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia merupakan (zoon politicon) atau disebut mahluk sosial, yang tidak bisa lepas dari interaksi sosial. Dalam bidang ketenagakerjaan dikenal istilah hubungan industrial yang berkaitan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Terjadinya perselisihan antara pengusaha dan buruh merupakan hal yang biasa, yang penting bagaimana cara menyelesaikannya. Dalam hal ini dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa yang mengesampingkan penyelesaian melalui litigasi. Dalam UU PPHI terdapat dua proses penyelesaian sengketa litigaasi dan nonlitigasi. Untuk menyelesaikan secara nonlitigasi empat cara yang bisa di tempuh yaitu bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Langkah pertama dilakukan bipartit, apabila proses bipartit gagal, maka di lanjutkan dengan cara mediasi untuk mencari win-win solution. Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin membahas bagaimana penerapan mediasi dan faktor apa yang mempengaruhi penerapan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali. Metode yang digunakan ialah yuridis empiris terdiri dari penelitian terhadap indentifikasi hukum dan efektivitas hukum. Hasil dari penelitian menunjukan, bahwa penerapan mediasi cukup berhasil dan terdapat beberapa faktor penghambat penerapan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali. Kata Kunci : Implementasi, Mediasi, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK NAMA DOMAIN DALAM TINDAKAN CYBERSQUATTING DI INDONESIA Ni Komang Lugra Mega Triayuni Dewi; Nyoman A. Martana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran Nama domain memiliki relefansi dengan merek. Dalam perkembangannya acapkali pihak yang beritikad tidak baik mendaftarkan merek orang lain sebagai nama domainnya, tindakan seperti itu dikenal dengan cybersquatting. Tujuan study ini untuk mengetahui perlindungan bagi pemilik merek yang mereknya didaftarkan sebagai nama domain oleh pihak lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil study ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak pemilik merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek berhak menggunakan mereknya dan memiliki hak eksklusif atas merek tersebut serta menuntut ganti rugi pada pihak yang mendaftarkan mereknya sebagai nama domain degan itikad tidak baik berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang ITE. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nama Domain, Merek, Cybersquatting.
PERANAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYELIDIKAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Polres Gianyar) Satya Haprabu Hasibuan; I Gusti Ketut Ariawan; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Function of fingerprint in the identification process is as an indication evidence to find the perpetrators of crime, particularly crimes of theft. In article 184 paragraph (1) Indonesian law of criminal procedure, legal means of evidence shall be : the testimony of a witness, the testimony of an expert, a document, an indication, the testimony of the accused. Age of increasingly sophisticated led to the rise of crime and in the identification process requires an indication evidence, for example fingerprint.
PEMERIKSAAN TERHADAP ANGGOTA DPRD PROVINSI YANG TERLIBAT KASUS TINDAK PIDANA TERKAIT DENGAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW I Made Ade Hendrawan; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Maret 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper titled "CHECKING THE PROVINCE PARLIAMENT CRIME CASE INVOLVED ARE CONTRARY TO THE PRINCIPLES equality before the law". This paper is a normative legal research that use statutory approach, this paper aims to determine the legal proceedings against the Provincial Parliament allegedly committing a crime. In accordance with the principle of equality before the law which is also stipulated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution, all citizens have equal status in the eyes of the law. However, if a crime allegedly committed by State officials in this paper, namely the Provincial Parliament for the legal process requires the written approval of the Minister of the Interior on behalf of the President. This is not in accordance with the principle of equality before the law.
TINDAKAN PENGANCAMAN DAN PERAMPASAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR KEPADA DEBITUR I Gusti Ngurah Arya Wedanta; I Gusti Ketut Ariawan
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam jurnal yang berjudul “Tindakan Pengancaman Dan Perampasan yang Dilakukan Oleh Debt Collector Kepada Debitur” ini, mengangkat masalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana debt collector apabila menggunakan cara kasar dalam melakukan penagihan pituang kepada debitur, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pengguna jasa debt collector yang melakukan tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan ialah metode normatif yaitu memperhatikan undang-undang dan bahan hukum lainnya. Analisa dari permasalahan tersebut ialah tindak pengancaman dan perampasan yang dilakukan oleh debt collector memiliki pertanggungjawaban pidana secara individu. Pertanggungjawaban pidana pengguna jasa debt collector yang melakukan tindak pidana, tidak dikenai pidana. Berdasarkan pasal 59 (b) KUHP, menyatakan korporasi bukan sebagai subjek hukum pidana. Jadi kesimpulannya, pertanggungjawaban pidana debt collector yang melakukan tindak pidana pada saat menagih piutang, dipidana secara individu, dan pertanggungjawaban pidana pengguna jasa debt collector yang melakukan tindak pidana, tidak dipidana.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG KEHILANGAN BARANG DI TEMPAT LAUNDRY Lani Eka Kumala Dewi; I Nyoman Bagiastra; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Juni 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi KonsumenyangKehilanganBarang di Tempat Laundry. Latar Belakang penulisan jurnal ini adalah sebagian besar konsumen yang memakai jasa laundry mengalami kerugian berupa kehilangan barang pribadi ditempat laundry. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang kehilangan barang di tempat laundry. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan metode normatif yaitu menempatkan norma sebagai objek penelitian hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang barangnya hilang ditempat laundry terdapat dalam Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KitabUndang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 4a yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Perjanjian penitipan diatur dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penitipan barang terjadi bila orang menerimabarang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikanny adalam keadaan yang sama, Pasal 1697 yang menyatakan bahwa perjanjian penitipan antara pemberi jasa dan konsumen,  Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGGUNA JALAN RAYA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN RAMBU LARANGAN PARKIR Komang Trisna Priyanda; A.A Ngurah Yusa Darmadi; A.A Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dilatar belakangi oleh permasalahan hukum terhadap maraknya pelanggaran rambu lalu lintas, khususnya rambu larangan parkir. Permasalahan yang diangkat yakni proses penegakan hukum terhadap pelanggaran rambu larangan parkir di Kabupaten Buleleng, dan apa upaya penanggulangan kasus pelanggaran rambu larangan parkir di Kabupaten Buleleng. Tulisan ini menggunakan metode penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggaran rambu lalu lintas serta bagaimana upaya penanggulangan kasus pelanggaran rambu larangan parkir. Hampir dibanyak kota utamanya juga di Kabupaten Buleleng juga menghadapi masalah perparkiran, terjadinya pelanggaran rambu larangan parkir ini terus menerus terjadi, dalam hal ini tegaknya hukum tersebut merupakan jawaban dari jaminan ketertiban, kepastian hukum, dan keamanan kepentingan bersama sebagai pengguna jalan raya. Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebuah proses dilakukan upaya tegaknya serta berfungsinya norma – norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata. Upaya preventifnya yakni berupa patroli bersama jajaran, melakukan pengamatan serta pengawasan, dan melakukan penyuluhan, dan upaya represifnya pelanggaran rambu larangan parkir ialah dengan memberikan tindakan langsung.
PENYEBAB TERJADINYA KONFRONTASI SAKSI DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN DI MUKA PERSIDANGAN Ni Nengah Candra Anggun Mahaputri; Made Pujawan
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul penyebab terjadinya konfrontasi saksi dalam memberikan keterangan di muka persidangan. Konfrontasi salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya (antara tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi. Yang melatarbelakangi tulisan ini adalah karena banyak ditemukan ketidakcocokan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam memberikan keterangannya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya konfrontasi saksi dalam memberikan keterangan di muka persidangan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang pemecahan masalahnya menggunakan literatur dan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam tulisan ini adalah bahwa konfrontasi tersebut diatur dalam SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Keyword : Konfrontasi, Saksi, Peradilan.
KEWENANGAN BADAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN Pande Putu Vida Satisva Swari; I Gusti Ayu Agung Krisnawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Salah satu penyelesaian secara non litigasi ialah melalui arbitrase, namun khusus dalam sengketa kepailitan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Dengan adanya perundang-undangan tersebut, terjadi dualisme pemahaman terhadap penyelesaian sengketa kepailitan apakah debitor atau kreditor dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga atau harus diselesaikan melalui prosedur arbitrase, sehingga menarik untuk dibahas. Permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana kewenangan dari BANI dalam menyelesaikan sengketa kepailitan dan bagaimana implikasi hukum terhadap sengketa kepailitan yang diselesaikan melalui BANI. Metode yang digunakan dalam proses penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan fakta. Hasil akhir yang didapatkan penulis adalah berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam sengketa kepailitan antara PT Enindo cs melawan PT PPFW disimpulkan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa kepailitan secara mutlak diberikan kepada Pengadilan Niaga. Dan atas dasar pertimbangan majelis hakim dalam sengketa kepailitan antara PT Trakindo Utama melawan PT Hotel Sahid Jaya Internasional apabila sengketa kepailitan sudah diputus oleh BANI maka sengketa tersebut tidak dapat dimohonkan kembali ke Pengadilan Niaga, majelis hakim berhak untuk menolak permohonan pailit tersebut. Kata Kunci : Kewenangan, Arbitrase, Penyelesaian Sengketa, Kepailitan
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP ORANG YANG MENDERITA PENYAKIT KLEPTOMANIA Ni Luh Bella Mega Brawanti; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan jurnal adalah menganalisis masalah tentang pencuri yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki penyakit Kleptomania, yang belum dijelaskan dalam artikel 44 KUHP. Masalah dapat ditarik dari tulisan ini adalah tentang tanggung jawab pidana dari orang yang memiliki penyakit Kleptomania yang melakukan pencurian. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode normatif karena ada norma samar khususnya tentang seseorang yang memiliki Kleptomania melakukan pencurian yang belum secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 44 kode pidana. Seseorang dengan penyakit Kleptomania tidak mampu menolak dorongan untuk mencuri, karena mereka menerima kesenangan atau kepuasan bagi diri mereka sendiri yang dilakukan dalam keadaan yang sama sekali tidak sadar. Oleh karena itu pelaku pencuri dengan penyakit Kleptomania tidak dapat dihukum seolah-olah sebagai pelaku normal pencuri. Itulah sebabnya mengapa penegak hukum perlu untuk meyakinkan bahwa pelaku pencuri dengan penyakit Kleptomania tidak sepenuhnya mampu untuk dihukum sebagai pencurian karena mereka tidak memiliki pikiran yang mampu ketika melakukan pencuri. Keywords: Pidana, Pertanggungjawaban, Orang, Kleptomania

Page 27 of 108 | Total Record : 1078

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 09 (2024) Vol 13 No 08 (2024) Vol 13 No 07 (2024) Vol 13 No 06 (2024) Vol 13 No 05 (2024) Vol 13 No 04 (2024) Vol 13 No 03 (2024) Vol 13 No 02 (2024) Vol 12 No 12 (2023) Vol 12 No 11 (2023) Vol 12 No 10 (2023) Vol 12 No 09 (2023) Vol 12 No 08 (2023) Vol 12 No 07 (2023) Vol 12 No 06 (2023) Vol 12 No 05 (2023) Vol 12 No 04 (2023) Vol 12 No 03 (2023) Vol 12 No 02 (2023) Vol 13 No 1 (2023) Vol 12 No 01 (2022) Vol 11 No 12 (2022) Vol 11 No 11 (2022) Vol 11 No 10 (2022) Vol 11 No 9 (2022) Vol 11 No 8 (2022) Vol 11 No 7 (2022) Vol 11 No 6 (2022) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 10 No 12 (2021) Vol 10 No 11 (2021) Vol 10 No 10 (2021) Vol 11 No 1 (2021) Vol 10 No 9 (2021) Vol 10 No 8 (2021) Vol 10 No 7 (2021) Vol 10 No 6 (2021) Vol 10 No 5 (2021) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 9 No 12 (2020) Vol 9 No 11 (2020) Vol 9 No 10 (2020) Vol 10 No 1 (2020) Vol 9 No 9 (2020) Vol 9 No 8 (2020) Vol 9 No 7 (2020) Vol 9 No 6 (2020) Vol 9 No 5 (2020) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 8 No 12 (2019) Vol 8 No 11 (2019) Vol 8 No 10 (2019) Vol 9 No 1 (2019) Vol 8 No 9 (2019) Vol 8 No 8 (2019) Vol 8 No 7 (2019) Vol 8 No 6 (2019) Vol 8 No 5 (2019) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol. 07, No. 05, November 2018 Vol.07, No. 04, Agustus 2018 Vol. 07, No. 03, Mei 2018 Vol. 07, No. 02, Maret 2018 Vol. 07, No. 01, Jan 2018 Vol 8 No 1 (2018) Vol. 06, No. 05, Desember 2017 Vol. 06, No. 04, Oktober 2017 Vol. 06, No. 03, Jun 2017 Vol. 06, No. 02, April 2017 Vol. 06, No. 01, Januari 2017 Vol. 05, No. 06, November 2016 Vol. 05, No. 05, Juli 2016 Vol. 05, No. 04, Juni 2016 Vol. 05, No. 03, April 2016 Vol. 05, No. 02, Februari 2016 Vol. 05, No. 01, Februari 2016 Vol. 05, No. 02, Juni 2015 Vol. 04, No. 03, September 2015 Vol. 04, No. 01, Februari 2015 Vol. 03, No. 03, Juli 2014 Vol. 03, No. 02, Mei 2014 Vol. 03, No. 01, Maret 2014 Vol. 02, No. 02, April 2013 Vol. 01, No. 05, November 2013 Vol. 01, No. 04, September 2013 Vol. 01, No. 03, Juli 2013 Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013 Vol 1 No 01 (2012) More Issue