cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala1 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,078 Documents
 26   27   28   29   30 
Kebijakan Formulasi Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) dalam RKUHP Putu Mery Lusyana Dewi; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji konsep, urgensi, serta tantangan formulasi Rechterlijk Pardon dalam RKUHP sebagai ius constituendum. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Rechterlijk Pardon menaruh konsep yang berbeda dengan diberikannya ruang kepada hakim dalam penjatuhan putusan bersalah tanpa pidana. Urgensi formulasi konsep ini dalam RKUHP adalah hadirnya putusan hakim yang sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan sebagai upaya mengelaborasikan nilai Pancasila dalam hukum Pidana dan bentuk respon terhadap banyaknya putusan hakim yang dianggap melukai perasaan hukum masyarakat. Berkaitan dengan analisis tantangan Rechterlijk Pardon ini ditinjau dari sudut penegak hukum dan budaya hukum dalam masyarakat. Kata Kunci : Formulasi, Rechterlijk Pardon, RKUHP.
KAJIAN TERHADAP TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLUNGKUNG Ni Putu Risca Yuni Arta; Ibrahim R.; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, April 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A civil servant has a standardization in the case of promotion of rank and position . Thehigher the rank and position of a person, the wider the authority is. It requires a competency ofhuman resources. It can be seen by how the perfomance of a civil servant when doing a job. Theexistence of excess of tolerance makes the performance assessment becoming not optimum andraises a negative impression in the society. The formulation of the problem that can be taken isthat what to be the benchmark for the promotion of rank and position of a civil servant and whatviolation to happen related with the rank and position. The type of research used in thisdiscussion is an empiric research with the case approach. So that the conclusion obtained is thatthe benchmark for the promotion of rank and position is a credibility, creativity, inovation and theexistence of potential. The lack of responsibility while doing a job causing the abuse of authorityso that resulted in smearing of reputation of the institution and individual. So that the transparentassessment is required for the establishment of a competent human resources in its field.
PEMBERIAN GANTI RUGI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG MEDIS I Gede Andika Putra; I Wayan Wiryawan
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the form of legal protection given to the patient is proposing compensation by the patient who feel aggrieved by the health personnel. The issue that is raised is the legal basic of proposing compensation, type and the mechanism of proposing compensation by the patient. The purpose of this paper is to acknowledge and understand the compensation which is given as a form of legal protection for victim of the crime in medical field. The method which is used is the normative research method due to the vagueness of norms towards the regulation of compensation in Act Number 23 of 1992 on Health. The legal basic used by the patient to demand compensation to the doctor or health facility is Act Number 23 of 1992 Article 55 paragraph (1) and paragraph (2). By not strictly regulated or even not refer in detail about the compensation provisions of the Health Law, the judge has the power to apply the compensation in accordance with the principles of propriety. While the submission of compensation under the provisions of Article 98 to Article 100 of Act Number 8 of 1981 on Criminal Proceedings in the form of compensation to victim of malpractice in criminal justice which can be done by the judge through the incorporation of criminal cases with civil tort cases.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI BPSK DENPASAR Anak Agung Gede Mahardhika Geriya; Ida Bagus Putu Sutama; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlidungan Konsumen (UUPK) Terhadap Jual Beli Online (ECommerce) di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar “. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami Implementasi UUPK dalam melindungi konsumen terkait transaksi e-commerce di BPSK Denpasar, dan faktor-faktor penghambat dalam implementasi UUPK dalam melindungi konsumen terkait transaksi e-commerce di BPSK Denpasar. Artikel ini menggunakan metode yuridis empiris. Implementasi UUPK terkait ecommerce di BPSK Denpasar belum terimplementasikan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi tentang e-commerce dari BPSK Denpasar. Kendala-kendala yang dihadapi BPSK Denpasar dalam implementasi UUPK terkait e-commerce antara lain belum adanya lembaga penjamin untuk keabsahan suatu toko online yang seharusnya berfungsi untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam bertransaksi, masih ada situs online yang tidak mencantumkan informasi yang lengkap dan pelaku usaha yang tidak hadir pada pemanggilan pertama pada beberapa kasus.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI INDONESIA Kadek Cintyadewi Permana; I Gusti Ketut Ariawan; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi iniberjudul “PerlindunganHukumTerhadapArtissebagai Korban TindakPidanaCyberbullyingPada Media SosialInstagram di Indonesia”.Rumusanmasalahpenelitianiniadalahkebijakankriminaltindakpidanacyberbullyingpada media sosialinstagram di Indonesia danperlindunganhukumuntuk korban tindakpidanacyberbullyingpada media sosialinstagram di Indonesia.Metodepenelitian yang digunakanadalahpenelitianhukumnormatif yang beranjakdariadanyakekosongannormahukum yang berkaitandenganpenelitianini. Kesimpulandaripenelitianiniadalahpengaturantindakpidanacyberbullyingterdapatdalam KUHP serta UU ITE, hanyasajapengaturantersebutmenjerat para pelakusaja, sedangkanpengaturanmengenaiperlindunganhukum yang dapatdiberikankepada korban tindakpidanacyberbullyingbelumdiaturdalamperaturanperundang-undangan di Indonesia. Kebijakankriminaltindakpidanacyberbullyingsudahdibahasdalam RUU KUHP, hanyasajamasihterdapatbeberapakekurangan.
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (STUDY KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II KARANGASEM) Bagus Gede Brahma Putra; Gde Made Swardhana; Sagung Putri M.E. Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak sebagai aset pembangunan nasional patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan. Permasalahan anak merupakan hal yang menarik karena perilaku anak yang buruk mengancam setiap generasi muda suatu bangsa. Adapun permasalahan hukum dalam penulisan ini yaitu faktor-faktor apa yang menjadi penyebab anak berhadapan dengan hukum dan bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kasus-kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem. Penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris, menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa dalam proses perkembangan anak menuju dewasa terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perubahan atas perilaku dan sikapnya. Beberapa faktor yang menjadi peran dalam perubahan sikap dan perilaku anak yaitu dari faktor orang tua dan keluarga, faktor pergaulan, faktor pendidikan formal, faktor ekonomi, dan faktor media masa. Penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan secara terpadu dengan tindakan preventif (pencegahan), tindakan hukuman, dan tindakan kuratif (usaha penyembuhan).
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM KAITANNYA DENGAN KONTROL SOSIAL (SOCIAL CONTROLLING) Ni Putu Maitri Suastini; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan bentuk luapan emosi dan kekecewaan masyarakat terhadap gagalnya penegak hukum untuk merepresentasikan keadilan masyarakat dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana. Main hakim sendiri seringkali berakhir dengan kerugian bagi korbannya, berupa luka-luka bahkan kematian, maka perlu adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku main hakim sendiri untuk mengontrol tingkah laku dalam bermasyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, adapun permasalahan yang dikaji, yakni unsur, penyebab, ancaman pidana, serta hubungan antara penjatuhan pidana bagi pelaku main hakim sendiri, dengan teori tujuan pemidanaan dan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial (social controlling). Tujuan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengkualifikasian perbuatan main hakim sendiri sebagai suatu tindak pidana beserta ancaman pidananya, dan pentingnya penjatuhan pidana bagi pelaku main hakim sendiri guna mengatur kembali tingkah laku masyarakat. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif guna menganalisis norma hukum serta putusan pengadilan terkait, maka dapat diperoleh hasil bahwa perbuatan main hakim sendiri disebabkan oleh faktor emosi kepada penegak hukum dan terduga pelaku tindak pidana serta pelaku main hakim sendiri dapat diancamkan pidana penjara sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP dimana kaitan antara pemidanaan dengan teori penjatuhan pidana dan hukum sebagai kontrol sosial adalah untuk mengembalikan tingkah laku masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Pemidanaan, Eigenrichting, Social Controlling
PENANGANAN PERKARA PUNGLI DALAM JABATAN MELALUI PENDEKATAN KE-EKONOMIAN HUKUM (ECONOMIC APPROACH TO LAW) I Made Aditya Sastra Nugraha; I Gede Yusa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masifnya paktik Pungli berpengaruh secara tidak langsung pada perekonomian Negara. Persoalan terjadi ketika dalam penanganan perkara pungli kita terhambat oleh penganggaran yang ada. Anggaran dalam system peradilan pidana memiliki peran dalam menunjang penegakan hukum. Oleh karenanya perlu pendekatan ekonomi dalam pemberantasan pungli guna mewujudkan penanganan perkara yang efesien. Adapun penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris yuridis. Adapun hasil pembahasan yaitu Penanganan pungli dengan Economic Approach to Law dapat dilakukan dengan 2 (dua) solusi yaitu solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Solusi jangka pendek mempergunakan aturan pidana umum, dan melakukan koordinasi antar aparat penegak hukum. Untuk solusi jangka panjangnya berupa pengaturan khusus tentang penanganan pungli, pengefektivitasan pidana denda. Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara dalam jabatan dengan pendekatan ke-ekonomian hukum yaitu, secara intern paradigma aparat yang masih positivistik dan formil, masih ada disharmoni peraturan perundang-undangan, kurang pemahaman asas ultimum remedium. Ektern adanya mind set masyarakat bahwa pungli harus diproses secara hukuman badan. Kata Kunci : Pungli, dalam jabatan, pendekatan ekonomi
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN REKAM MEDIS OLEH TENAGA MEDIS Gusti Agung Nyoman Ananda Devi Semara Ratih; Sagung Putri M. E. Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga medis tidak cukup sekadar ahli saat berkomunikasi dengan pasien berkenaan menjelaskan kondisi medis pasien atau membuat suatu keputusan medis sesuai dengan standar tetapi juga wajib untuk membuat data-data rekam medis. Rekam medis merupakan data lengkap yang memuat segala hal tentang pasien dari masuknya pasien hingga keluarnya pasien dari rumah sakit. Rekam medis yang dibuat oleh tenaga medis haruslah memuat informasi yang lengkap dan dibutuhkan yang nantinya dapat menjadi riwayat kesehatan yang jelas serta bukti dikemudian hari terjadi suatu kelalaian medis. Rekam medis sangat rahasia. Tenaga medis harus detail dalam menulis rekam medis, tidak boleh ada yang ditutupi maupun disalahgunakan. Persoalan terjadi apabila terjadi kalalaian fatal yang dilakukan oleh tenaga medis terutama yang disengaja contohnya pemalsuan rekam medis. Jurnal ini menelaah pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan rekam medis oleh dokter dengan kajian normative dan menelaah apa saja konsekuensi dari terjadinya pemalsuan atas rekam medis. Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan, Rekam Medis
Sterilisasi Paksa Oleh Pemerintah Tiongkok Terhadap Perempuan Etnis Uighur: Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Evelyn Salsabila; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2020.v10.i01.p01

Abstract

This study aims to acknowledge the perspective of international human rights law regarding the involuntary sterilization policy implemented by the Government of China against Uighurs women. The research method used is juridical-normative research methodology using statutory and conceptual approach which focus on studying various international legal instruments and other legal materials relating to China's implementation of forced sterilization against Uighurs women and human rights protection for them. Based on the study, writer acknowledges that the involuntary sterilization policy implemented by the Government of China is violating the human rights of Uighurs women as regulated in numerous applicable human rights legal instruments. Key Words: Involuntary Sterilization, Human Rights, Uighurs Women

Page 28 of 108 | Total Record : 1078

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 09 (2024) Vol 13 No 08 (2024) Vol 13 No 07 (2024) Vol 13 No 06 (2024) Vol 13 No 05 (2024) Vol 13 No 04 (2024) Vol 13 No 03 (2024) Vol 13 No 02 (2024) Vol 12 No 12 (2023) Vol 12 No 11 (2023) Vol 12 No 10 (2023) Vol 12 No 09 (2023) Vol 12 No 08 (2023) Vol 12 No 07 (2023) Vol 12 No 06 (2023) Vol 12 No 05 (2023) Vol 12 No 04 (2023) Vol 12 No 03 (2023) Vol 12 No 02 (2023) Vol 13 No 1 (2023) Vol 12 No 01 (2022) Vol 11 No 12 (2022) Vol 11 No 11 (2022) Vol 11 No 10 (2022) Vol 11 No 9 (2022) Vol 11 No 8 (2022) Vol 11 No 7 (2022) Vol 11 No 6 (2022) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 10 No 12 (2021) Vol 10 No 11 (2021) Vol 10 No 10 (2021) Vol 11 No 1 (2021) Vol 10 No 9 (2021) Vol 10 No 8 (2021) Vol 10 No 7 (2021) Vol 10 No 6 (2021) Vol 10 No 5 (2021) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 9 No 12 (2020) Vol 9 No 11 (2020) Vol 9 No 10 (2020) Vol 10 No 1 (2020) Vol 9 No 9 (2020) Vol 9 No 8 (2020) Vol 9 No 7 (2020) Vol 9 No 6 (2020) Vol 9 No 5 (2020) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 8 No 12 (2019) Vol 8 No 11 (2019) Vol 8 No 10 (2019) Vol 9 No 1 (2019) Vol 8 No 9 (2019) Vol 8 No 8 (2019) Vol 8 No 7 (2019) Vol 8 No 6 (2019) Vol 8 No 5 (2019) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol. 07, No. 05, November 2018 Vol.07, No. 04, Agustus 2018 Vol. 07, No. 03, Mei 2018 Vol. 07, No. 02, Maret 2018 Vol. 07, No. 01, Jan 2018 Vol 8 No 1 (2018) Vol. 06, No. 05, Desember 2017 Vol. 06, No. 04, Oktober 2017 Vol. 06, No. 03, Jun 2017 Vol. 06, No. 02, April 2017 Vol. 06, No. 01, Januari 2017 Vol. 05, No. 06, November 2016 Vol. 05, No. 05, Juli 2016 Vol. 05, No. 04, Juni 2016 Vol. 05, No. 03, April 2016 Vol. 05, No. 02, Februari 2016 Vol. 05, No. 01, Februari 2016 Vol. 05, No. 02, Juni 2015 Vol. 04, No. 03, September 2015 Vol. 04, No. 01, Februari 2015 Vol. 03, No. 03, Juli 2014 Vol. 03, No. 02, Mei 2014 Vol. 03, No. 01, Maret 2014 Vol. 02, No. 02, April 2013 Vol. 01, No. 05, November 2013 Vol. 01, No. 04, September 2013 Vol. 01, No. 03, Juli 2013 Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013 Vol 1 No 01 (2012) More Issue