cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala1 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,078 Documents
 1   2   3   4   5 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) TERHADAP PERBUATAN PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ONLINE Erisa Wulandari; I Gde Putra Ariana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perundungan merupakan suatu perbuatan atau prilaku yang memiliki karakteristik merugikan bagi orang lain dapat berupa tindakan kekerasan secara fisik atau secara verbal. Perundungan melalui media online tidak diatur subtansinya dalam ketentuan KUHP maupun Undag-Undang ITE, sehingga ada kekosongan norma hukum. Peneiltian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaturan terhadap tindakan perundungan di media online dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini, yaitu kebijakan kriminal hukum pidana menekankan pada aspek materiil dari penanggulangan serta penegakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Kriminalisasi tindakan perundungan melalui media online menekankan pada aspek penyalahgunaan teknologi dan transaksi elektronik. Kata Kunci: Perundungan, Media Online, Kebijakan Hukum.
Legalitas Eksekutorial Lembaga Perkreditan Desa Terhadap Hak Tanggungan Di Luar Wilayah Desa Adat Ni Luh Dewi Sundariwati; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan dalam setiap pemberian kredit diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelunasan utang oleh debitor. Tujuan studi ini dilakukan untuk menganalisa dan mengetahui legalitas eksekutorial LPD terhadap hak tanggungan diluar wilayah desa adat. Metode yang dipakai dalam penulisan jurnal ilmiah ini merupakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan LPD yang memuat persyaratan terkait letak jaminan yang diikatkan hak tanggungan. Legalitas eksekutorial LPD terhadap obyek hak tanggungan diluar wilayah desa adat merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan bagi desa adat untuk mengadakan hubungan kerjasama dalam hal layanan pinjaman LPD. Hubungan kerjasama antar desa tersebut dibuktikan dengan suatu perjanjian. Dengan demikian, perjanjian merupakan dasar yang memberikan legalitas eksekutorial LPD terhadap hak tanggungan yang berada diluar wilayah desa adat. Selain itu, legalitas eksekutorial terhadap obyek hak tanggungan terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Kata Kunci: Legalitas Eksekutorial, Lembaga Perkreditan Desa, Hak Tanggungan, Kredit Macet
PENGATURAN RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI Gede Yoga Satrya Wibawa; Putu Gede Arya Sumerthayasa; Kadek Sarna
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, April 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The arrangement of Public Service retribution collection in Bali Province is regulated in local regulation of Bali Province No. 2, 2011 concerning Public Service Retribution. The retribution is based on law No. 28, 2009 concerning local tax and retribution that serves as guideline for local government in the implementation local tax and local retribution collection. The statement of problem is about how the arrangement and implementation of health service retribution collection in Rumah Sakit Jiwa Bali Province and how the contribution of health service retribution in Rumah Sakit Jiwa Bali Province to increase provincially generated revenue in the implementation of local autonomy in Bali Province. The research method normative used to discuss those problems. In summarize that the arrangement and implementation of health service retribution collection in Rumah Sakit Jiwa Bali Province is regulated based on Local Regulation Bali Province No.2, 2011 concerning public service retribution. Moreover from reachable of reception of health service retribution shows that Rumah Sakit Jiwa Bali Province increase more than target that is planned by Bali Province Government.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK WEBSITE YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI I Putu Agus Permata Giri; I Gede Putra Ariana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper entitled "Criminal Responsibility of the Website with PornographyContent's Owner" . The research method used in this paper is a normative analysis. Oneof the most famous and troubling type of cybercrime due to its rapid spread, enormousdangers and bad impacts to the society is the cybercrime in terms of morality, Cybersexis. One of the several types of the cybersex is the network sites that contain adult materialsuch as pornography that could break children’s morality, it is caused due to easy accessto those sites that allow it to be accessed by anyone at anytime. Therefore the problem ofcriminal Responsibility of the owner’s of the porn websites is very important in order tocreate a deterrent effect for them. People who own a pornographic website can becharged with the provisions of Act no. 44 Year 2008 on Pornography, and the Act no. 11Year 2008 on Information and Electronic Transactions. Criminal sanction are in the formof imprisonment and / or criminal penalties that apply cumulatively - alternative.
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN BRISTISH PETROLEUM (BP) TERHADAP DAMPAK DARI KASUS GULF OF MEXICO Ni Made Ikkra Meiningsari; I Ketut Sudantra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Tanggung Jawab dan Kewajiban British Petroleum (BP) Terhadap Dampak dari Kasus Gulf of Mexico, terkait dengan kejadian tumpahan minyak dan dampak terhadap lingkungan. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Tulisan ini menggambarkan tanggung jawab perusahaan, kewajiban, kronologis dalam kasus Gulf of Mexico. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah bahwa tanggung jawab perusahaan memiliki kewajiban untuk memperbaiki yang salah menempatkan korban dalam situasi aslinya sesegara mungkin dengan melakukan kompensasi.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI ( EIGENRECHTING ) Putu Bagus Darma Putra; A.A. Ngurah Yusa Darmadi; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul penegakan hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri (eigenrechting), latar belakang dari penelitian ini adalah Hukum pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin adanya kepastian dan  tertib hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena banyaknya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, dan tindakan main hakim yang banyak tidak diproses secara hukum karena kurangnya alat bukti, selain itu kondisi masyarakat yang emosionalnya sangat besar dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya kebawah, ditambah rendahnya pengetahuan hukum. Metode penulisan pada penelitian ini  menggunakan metode penelitian Empiris, Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim adalah, Faktor Individu, Faktor Instrumental, Faktor Institusional. Penegakkan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu perbuatan tindak pidana oleh karena itu, Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Aparat penegak hukum harus mampu memberikan perlindungan hukum pada masyarakat. Hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku.
KAJIAN YURIDIS MENGENAI HAK ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Ni Putu Ayu Mas Dianti Putri; I Wayan Windia
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul ”Kajian Yuridis Mengenai Hak Anak Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, yang membahas mengenai proses penyidikan terhadap anak dan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak.Tulisan ini merupakan penelitian hukum normative yang menggabungkan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan terkait.Proses penyidikan anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Hak anak dalam proses peradilan anak yang menekankan pada perlindungan dan non diskriminasi diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK (Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar) I Nyoman Arya Wira Temaja; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan tunas baru yang berpotensi dan merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar setiap penerus bangsa kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak-anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana Penerapan sanksi pidana, serta bagiamana pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar. Pentingnya melakukan penelitian ini karena permasalahan tentang anak merupakan fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data lapangan dengan cara teknik wawancara dengan informan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,dan mengumpulkan data kepustakaan dengan teknik membaca, mencatat, dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang disusun secara sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana persetubuhan anak terdiri dari faktor internal dan eksternal serta penerapan pidana terhadap anak di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar sudah sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam undang-udang, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Kata Kunci : Sanksi Pidana, Anak, Tindak Pidana, Persetubuhan Anak
OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Mdn) Sagung Dewi Tarastya Yudhi Putri; I Made Arya Utama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pungutan liar atau yang biasanya dikenal sebagai pungli merupakan suatu tindakan meminta pembayaran pada tempat yang tidak seharusnya dilakukan. Hal ini sering dijumpai di tempat pelayanan publik yang pelakunya adalah oknum-oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kepentingan pribadi. Metode penelitian normatif yang bergerak dari kekosongan hukum karena belum adanya peraturan yang mengatur tindak pidana pungli digunakan dalam karya ilmiah ini. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana klasifikasi pungutan liar dalam perspektif pertanggungjawaban pidana serta bagaimana penerapan hukum oleh hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. Tindak pidana pungli ini dapat diklasifikasikan sebagai korupsi bilamana memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dari tindak pidana korupsi. Pungli kian lama kian menjadi budaya dalam hal pelayanan publik dan mulai meresahkan masyarakat. Banyak oknum ASN yang mengambil kesempatan melalui pungli ini untuk memperkaya diri sendiri. Berdasarkan urgensi tersebut diharapkan melalui penelitian ini terbentuk suatu peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri untuk menindak tegas tindak pidana pungli. Kata kunci: Pungutan liar, Aparatur Sipil Negara, Pertanggungjawaban Pidana
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SINGARAJA (STUDI DI POLRES BULELENG) Ketut Adi Riantara; I Wayan Suardana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minuman beralkohol atau yang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping ganggguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berprilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya Kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol di kota Singaraja serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (field research), penelitian dilaksanakan di Polres Buleleng. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan yang berlaku dan kenyataan yang ada di masyarakat. hasil dari penelitian ini Ada 3 (tiga) upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol, yaitu : Upaya Preentif, upaya preventif dan upaya represif dalam hal tersebut aparat kepolisian memiliki 3 (tiga) faktor pendukung, yaitu : faktor substansi hukum, faktor informan, faktor Tokoh masyarakat. dan 4 (empat) faktor penghambat, yaitu : faktor sumber daya manusia penyidik Polri, faktor sarana dan prasarana penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya masyarakat. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Peredaran minuman beralkohol

Page 3 of 108 | Total Record : 1078

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 09 (2024) Vol 13 No 08 (2024) Vol 13 No 07 (2024) Vol 13 No 06 (2024) Vol 13 No 05 (2024) Vol 13 No 04 (2024) Vol 13 No 03 (2024) Vol 13 No 02 (2024) Vol 12 No 12 (2023) Vol 12 No 11 (2023) Vol 12 No 10 (2023) Vol 12 No 09 (2023) Vol 12 No 08 (2023) Vol 12 No 07 (2023) Vol 12 No 06 (2023) Vol 12 No 05 (2023) Vol 12 No 04 (2023) Vol 12 No 03 (2023) Vol 12 No 02 (2023) Vol 13 No 1 (2023) Vol 12 No 01 (2022) Vol 11 No 12 (2022) Vol 11 No 11 (2022) Vol 11 No 10 (2022) Vol 11 No 9 (2022) Vol 11 No 8 (2022) Vol 11 No 7 (2022) Vol 11 No 6 (2022) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 10 No 12 (2021) Vol 10 No 11 (2021) Vol 10 No 10 (2021) Vol 11 No 1 (2021) Vol 10 No 9 (2021) Vol 10 No 8 (2021) Vol 10 No 7 (2021) Vol 10 No 6 (2021) Vol 10 No 5 (2021) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 9 No 12 (2020) Vol 9 No 11 (2020) Vol 9 No 10 (2020) Vol 10 No 1 (2020) Vol 9 No 9 (2020) Vol 9 No 8 (2020) Vol 9 No 7 (2020) Vol 9 No 6 (2020) Vol 9 No 5 (2020) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 8 No 12 (2019) Vol 8 No 11 (2019) Vol 8 No 10 (2019) Vol 9 No 1 (2019) Vol 8 No 9 (2019) Vol 8 No 8 (2019) Vol 8 No 7 (2019) Vol 8 No 6 (2019) Vol 8 No 5 (2019) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol. 07, No. 05, November 2018 Vol.07, No. 04, Agustus 2018 Vol. 07, No. 03, Mei 2018 Vol. 07, No. 02, Maret 2018 Vol. 07, No. 01, Jan 2018 Vol 8 No 1 (2018) Vol. 06, No. 05, Desember 2017 Vol. 06, No. 04, Oktober 2017 Vol. 06, No. 03, Jun 2017 Vol. 06, No. 02, April 2017 Vol. 06, No. 01, Januari 2017 Vol. 05, No. 06, November 2016 Vol. 05, No. 05, Juli 2016 Vol. 05, No. 04, Juni 2016 Vol. 05, No. 03, April 2016 Vol. 05, No. 02, Februari 2016 Vol. 05, No. 01, Februari 2016 Vol. 05, No. 02, Juni 2015 Vol. 04, No. 03, September 2015 Vol. 04, No. 01, Februari 2015 Vol. 03, No. 03, Juli 2014 Vol. 03, No. 02, Mei 2014 Vol. 03, No. 01, Maret 2014 Vol. 02, No. 02, April 2013 Vol. 01, No. 05, November 2013 Vol. 01, No. 04, September 2013 Vol. 01, No. 03, Juli 2013 Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013 Vol 1 No 01 (2012) More Issue