cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 13   14   15   16   17 
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI KOTA DENPASAR Komang Gede Indra Parisuda; Ngakan Ketut Dunia; Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.134 KB)

Abstract

The existence of Village Credit Institution (LPD) as the village economymediumhave given important meaning for the Denpasar city. Local regulation of Bali ProvinceNumber 3 in 2007 specifythe LPD give loans only to member of the village. Although inreality LPD in Denpasar in their policy also gives credit for the outside residents of thecustom village. Also in LPD credit agreements that have been agreed by both parties.Therefore, this article will explain whether the consideration of the policy implementedby the LPD in Denpasar in lending to the people beyond their custom village. Inaddition, this article also explains the steps that can be conducted by the LPD inDenpasar in the event of borrowers who are in default.
PENERAPAN OUTSOURCING DI LEMBAGA KONSERVASI BALI ZOO Ni Putu Eva Yunita; I Ketut Markeling; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.038 KB)

Abstract

Theme of this writing is application of outsourcing in Bali Zoo Institute for Conservation of Gianyar regency, it aims to determine the application of outsourcing in Bali Zoo Institute for Conservation of Gianyar regency. Within this writing, the method that used is empirical legal research that examines the application / implementation of the statutory provisions on the practice field. The conclusion that can be drawn is that the application of outsourcing in Bali Zoo Conservation Society is not in accordance with the provisions of the law as it applied in the field of animal keeper which is a main job and it can not be applied to the outsourcing.
PERALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH APABILA PENYEWA MENGULANG SEWAKAN RUMAH SEBELUM BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU Ni Luh Yulia Puspadanti; I Nengah Suantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.782 KB)

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini berjudul “Peralihan Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Apabila Penyewa Mengulang Sewakan Rumah Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu”. Latar belakang penulisan tulisan ini adalah terkadang banyak orang yang belum mengetahui tentang siapa saja pihak yang memiliki tanggung jawab apabila terjadi peristiwa hukum mengulang sewakan rumah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui syarat sah terjadinya perjanjian sewa menyewa rumah berdasarkan aturan hukum yang ada serta untuk mengetahui peralihan hak dan kewajiban antara pemilik rumah dengan penyewa rumah, dan penyewa rumah dengan pihak ketiga. Metode yang digunakan adalah penelitian secara normatif, yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan dan literatur. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah perjanjian akan mengikat dan sah jika memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata dan pihak yang memiliki hak dan kewajiban apabila terjadi peristiwa mengulang sewakan rumah adalah penyewa dengan pihak ketiga.Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa, Mengulang Sewakan
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA ANTARA PIHAK PENGUSAHA DENGAN PIHAK PEKERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Putu Ayu Yulia Handari; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.272 KB)

Abstract

Employment agreement between employer party and employee party is made by using fixed agreement, so within the process of making agreement is not through pre-contract steps as it is normally initiated with negotiation process between employee party and employer party and also this agreement is made under hand. Although employment agreement is made in term of fixed agreement and under hand, but this agreement keeps on the effort to refer to regulation listed in Article 1320 Civil Act and Article 52 point 1 of Indonesian Republic Regulation no. 13 of 2003 as it is the legal main condition for an agreement and also as the basic law of employment agreement.The legal consequence of employment agreement which is made between employer party and employee party that the sanction assigned to employees who violate the regulation agreed in this employment agreement, namely: If employer or employee terminate employment agreement within certain period prior ended, so the party who terminates this employment agreement must pay compensation to other party at the rest salary of the worker until the period or the worker should finish his contract period, except termination of employment agreement die to serous force/fault from employee. Any dispute taken place as consequence of this employment agreement should be settled by both parties through Registration Office of District Court Denpasar.
PENGATURAN BERINVESTASI ALAT PELEDAK DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL Nyoman Arif Budiman; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.562 KB)

Abstract

In the fields of business invesment, three tyeps of business are business open field, closed business and business with requirement. Issue which is appointed is “Arragement Invest In Indonesia Explosive Divices Based On Law Number 25 Of 2007 discuss about Investment” The methodology used in this study is normative method, statue approach legislation. The legal basic for invesment in Indonesia is according to Law Number 25 of 2007 disscus about Investment (Law No. 25 of 2007) article 12 paragraf (2), namely explosive devices are prohibited to perform invested by all investor both of domestic investor and foreigen investor of entry into force of Law number 25 of 2007. It is based explosive divices are included in the class Negative List ofx Invesment (DNI) in the category closed for business sector of invesment.
PERLINDUNGAN PRODUK-PRODUK BERPOTENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI INDIKASI GEOGRAFIS Lily Karuna Dewi; Putu Tuni Cakabawa Landra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.487 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i03.p02

Abstract

Indonesia sebagai negara yang menyimpan berbagai kekayaan alam tentunya memiliki banyak potensi Indikasi Geografis untuk selalu dikembangkan Perlindungan bagi Indikasi Geografis merupakan hal yang harus dipandang serius karena merupakan hasil dari karya intelektual untuk menghindari pelanggaran atau penyalahgunaan hak-hak yang timbul dari lahirnya karya intelektual tersebut. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengkaji dan memahami kriteria yang wajib dipenuhi agar suatu produk dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis serta mekanisme pendaftaran suatu produk yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis. Penulisan ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil analisa, agar suatu produk dapat dikatakan berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis maka haruslah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Mekanisme pendaftaran suatu produk yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis yaitu diawali dengan pengajuan permohonan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, lalu Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substantif, setelah itu diterbitkannya sertifikat Indikasi Geografis oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Dengan terbitnya Sertifikat Geografis ini maka suatu produk tersebut resmi dilindungi dan dimiliki secara kolektif oleh masyarakat penghasil barang Indikasi Geografis. Kata Kunci: Indikasi Geografis, Pendaftaran, Kriteria
KEABSAHAN PERMEN DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.753 KB)

Abstract

The validity of this scientific work titled Candy In Payment Transactions. Backgroundof this paper is the number of complaints of consumers who experience unpleasant eventsassociated with his change is replaced with candy when doing transactions at thesupermarket. This study aims to determine the validity of candy in payment transactions. Thispaper uses the normative method by analyzing the problems with the law and relevantliterature. The conclusion of this paper is the validity of candy in payment transactions underthe provisions of Article 2 paragraph ( 2 ) of Law Number. 7 of 2011 on Currency and BankIndonesia Regulation Number. 6/14/PBI/2004 , are legal tender coins and money paper, thecandy is not legal tender.
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 20011 Laurencia Bungan Harapan; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.581 KB)

Abstract

Dalam Pasal 1 UU Ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam benetuk lain. Pengertian tersebut bersifat umum, tidak dijumpai kalimat bahwa “pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan” namun secara normatif seluruh substansi yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan Pekerja Rumah Tangga tidak termasuk dalam kategori pekerja, oleh karena itu Pemberi Kerja tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sosial. Sedangkan, dalam UU BPJS memang belum terdapat ketentuan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga secara eksplisit, namun Pekerja Rumah Tangga dapat dikategorikan sebagai pekerja. Dalam kenyataannya, jaminan sosial yang berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai program BPJS Ketenagakerjaan belum dapat dinikmati oleh Pekerja Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneletian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian dengan meneliti bahan pustaka. Kesimpulannya adalah berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka ketentuan dalam BPJS bagi pekerja rumah tangga dapat dipergunakan sebagai dasar bagi Pekerja Rumah Tangga untuk mendapatkan Jaminan Sosial. Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Jaminan Sosial, BPJS
LAYANAN PURNA JUAL PRODUK ELEKTRONIK DENGAN GARANSI Dian Pertiwi; Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.217 KB)

Abstract

Judul dari penelitian ini adalah layanan purna jual produk elektronik dengan garansi. Pelaku usaha memberikan layanan purna jual dengan jaminan garansi pada setiap pembelian produk elektronik. Jaminan garansi produk hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu sehingga apabila masa berlaku garansi berakhir secara otomatis tanggung jawab pelaku usaha beralih sepenuhnya kepada konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk elektronik dengan garansi dalam layanan purna jual dan untuk mengetahui regulasi layanan purna jual produk elektronik di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk elektronik dengan garansi dalam layanan purna jual bersifat tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab tanpa kesalahan. Regulasi layanan purna jual produk elektronika di Indonesia ditandai dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM REKSADANA SECARA ONLINE I Gusti Made Aditya Permana; I Gede Artha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.451 KB)

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memahami mengenai pengaturan reksa dana secara online dan mengetahui perlindungan hukum terhadap investor dalam reksa dana secara online. Metode penulisan jurnal yang digunakan adalah metode penelititan hukum normatif. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan dalam reksa dana yang melalui online dan bagaimana perlindungan hukum terhadap investor tersebut dalam hal ganti rugi. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan secara khusus oleh OJK mengenai penyelenggaaan reksa dana secara online masih daitur secara terpisah-pisah. Perlindungan hukum terhadap investor yang terdapat dalam UUPM dan POJK APERD belum memberikan kepastian hukum dalam hal bentuk dan besaran ganti rugi yang didapat investor yang dimuat dalam Pasal 111 UUPM dan Pasal 34 POJK APERD sehingga menyebabkan kekaburan norma. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, Reksa Dana, Online

Page 15 of 247 | Total Record : 2464

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue