cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 04, No. 01, Februari 2016" : 22 Documents clear
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DALAM MENGENDALIKAN PEMBANGUNAN VILLA Ngurah Angga Narendra; I Made Arya Utama; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.617 KB)

Abstract

Pesatnya perkembangan pariwisata berbanding lurus dengan pembangunanakomodasi sebagai penunjang kegiatan kepariwisataan. Villa merupakan alternatifpenginapan yang lebih dipilih wisatawan terutama wisatawan asing daripada hotelsebagai tempat peristirahatan. Namun satu tahun terakhir, di Buleleng banyakbermunculan villa tanpa izin. Hal ini jelas mengganggu tata ruang dan tata kota diKabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dimanaakan membahas mengenai pengaturan lokasi di Kabupaten Buleleng yang menjaditempat untuk mendirikan villa dan syarat-syarat yang ditentukan Pemerintah KabupatenBuleleng dan masyarakat dalam menetapkan izin mendirikan villa. Pengaturanmengenai lokasi pembangunan villa terdapat pada Peraturan Daerah KabupatenBuleleng Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenBuleleng Tahun 2013-2033, dimana dijelaskan bahwa lokasi pembangunan villa harusberada pada kawasan peruntukan pariwisata. Syarat akomodasi pariwisata secara umum(hotel dan pondok wisata) dari pemerintah lebih menitikberatkan pada persyaratanteknis mendirikan villa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten BulelengNomor 11 Tahun 2007, sedangkan persyaratan dari masyarakat lokal lebihmenitikberatkan pada syarat yang mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat,tertuang dalam peraturan desa. Tidak ada syarat khusus untuk mendirikan villa.
TANGGUNG JAWAB NEGARA BERDASARKAN SPACE TREATY 1967 TERHADAP AKTIVITAS KOMERSIAL DI LUAR ANGKASA Dimitri Anggrea Noor; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.079 KB)

Abstract

Sejumlah fakta menunjukkan adanya intensitas pemanfaatan ruang angkasa oleh actornegara dan non negara. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yangbertujuan menganalisis tanggung jawab Negara berdasarkan Space Treaty 1967terhadap aktivitas di luar angkasa dan pemanfaatan ruang angkasa yang bertujuankomersial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Negara wajib bertanggung jawab atasaktivitasnya di luar angkasa, benda-benda angkasa miliknya serta tidak boleh merugikanNegara lain. Karena itu, tanggung jawab Negara dan pembatasannya telah diatur didalam Space Treaty 1967 maupun konvensi luar angkasa lainnya.
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN BADUNG Kadek Devi Ayu Anggari; I Wayan Parsa; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.465 KB)

Abstract

Kegiatan menggelandang dan mengemis dikualifikasikan sebagai pelanggarandi bidang keamanan dan ketertiban umum. Khususnya di Kabupaten Badung diaturdalam Pasal 24 ayat (2) Perda Kabupaten Badung No. 4 Tahun 2001 tentangKebersihan dan Ketertiban Umum. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui danmengkaji efektif atau tidaknya penerapan Perda Kabupaten Badung No. 4 Tahun2001. Serta kendala dan upaya yang di hadapi dalam menanggulangi gelandangandan pengemis. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empirisdan menggunakan pendekatan fakta dan kasus. Kesimpulan yang diperoleh adalahpenerapan Perda dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis dirasa masihbelum efektif dalam menekan angka pelanggaran menggelandang dan mengemis.Upaya yang di lakukan adalah melakukan pengawasan di titik-titik rawan paragelandangan dan pengemis melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis sertapatroli yang di lakukan secara bertahap, dan berkoordinasi dengan pihak-pihakterkait.
PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG I Made Pasek Pariasa; I Ketut Suardita; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.958 KB)

Abstract

Sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian khusus dari semuapihak. karena setiap manusia pasti memproduksi sampah, Besarnya timbunan sampah yangtidak dapat ditangani tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul akibatkurangnya alternafif dan perspekstif masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatansampah,baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan penulisan memberikan pemahamanmengenai penerapan peraturan daerah Kabupaten Klungkung no. 7 tahun 2014 tentangpengelolaan sampah di kabupaten klungkung, sampah yang dimaksud adalah sampah padatyang terdiri dari sampah organik meliputi daunnan – daunnan, kulit buah. dan sampah nonorganic meliputi aluminium, botol plastic, kaleng. Digunakan metode penelitian empiris yangbertujuan untuk mengetahui secara langsung penerapan peraturan daerah kabupatenklungkung no. 7 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung.Kesimpulan yang diperoleh bahwa Pelaksanaan Perda Kabupaten Klungkung No. 7 Tahun2014 belum maksimal dilaksanakan karena belum ditetapkannya Peraturan Bupati Tentangpengelolaan sampah, yang merupakan peraturan pelaksana dari Perda tersebut. Adapun faktorpenghambat pelaksanaan Perda tersebut yakni faktor hukumnya sendiri, faktor aparatpenegak hokum, faktor sarana dan prasarana, faktor partisipasi masyarakat.
IMPLIKASI HUKUM KOALISI PARTAI POLITIK DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF I Gede D.E. Adi Atma Dewantara; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.853 KB)

Abstract

Dalam konteks Indonesia, koalisi dibentuk sebelum Pemilihan Umum PresidendanWakil Presiden dengan tujuan untuk memenangkan calon yang diusung oleh koalisitersebut. Koalisi yang dibentuk tidak menjamin bahwa partai-partai yang tergabungdalam koalisi akan selalu mendukung program-program pemerintah. Permasalahan yangdihadapi yaitu: bagaimanakah praktik koalisi dalam sistem presidensiil di Indonesiadikaitkan dengan sistem pemilu? Dan bagaimanakah bentuk koalisi partai politik agarterwujud pemerintahan yang efektif? Metode penelitian yang dipergunakan yaitupenelitian yuridis normative dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahanhukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Hasil penelitian yaitu Praktik koalisi dalam sistem presidensiil di Indonesiadikaitkan dengan sistem pemilu terjadi diakibatkan karena tidak terpenuhinya syaratperolehan kursi suara untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil peresiden,dan implikasi hukum koalisi partai politik agar membentuk pemerintahan yang efektifdiperlukan adanya koalisi permanen yang dikukuhkan di dalam undang-undang.
PENEGAKAN SANKSI LINGKUNGAN TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH LIMBAH USAHA KACANG KACE DI DESA NYANGLAN KABUPATEN KLUNGKUNG I Putu Agus Eka Budiarta Yoga; Putu Gede Arya Sumerta Yasa; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.394 KB)

Abstract

Di dalam Penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Sanksi Lingkungan TerkaitPencemaran Lingkungan Oleh Limbah Usaha Kacang Kace diDesa Nyanglan KabupatenKlungkung”. Metode penulisan yang digunakan adalah hukum empiris. Pencemaran lingkunganadalah kegiatan yang sangat bertentangan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan yangberlaku. Salah satu pencemaran lingkungan ini adalah pencemaran air yang dilakukan olehusaha kacang kace di desa nyanglan kabupaten klungkung. Dalam hal ini terdapat permasalahanyaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran limbah kacang kace diKabupaten Klungkung dan bagaimana penegakan sanksi lingkungan yang diterapkan untukmenindak pencemaran yang dilakukan oleh pengusaha kacang kace di Kabupaten Klungkung.
PENGATURAN ASAS REBUS SIC STANTIBUS DAN ASAS PACTA TERTIIS NEC NOCENT NEC PROSUNT TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA CELAH TIMOR ANTARA INDONESIA, AUSTRALIA DAN TIMOR LESTE Stephanie Maarty K Satyarini; Putu Tuni Cakabawa Landra; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.449 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan membahas pengaturan asas Rebus Sic Stantibus dan asas PactaTertiis Nec Nocent Nec Prosunt dalam penyelesaian sengketa Celah Timor yang melibatkanIndonesia, Australia, dan Timor Leste. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatifdengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan fakta. Tulisan inimenyimpulkan bahwa asas Rebus Sic Stantibus mengakibatkan Perjanjian Celah Timor antaraIndonesia dan Australia menjadi berakhir sebagai konsekuensi atas kemerdekaan Timor-Timur.Hal ini mengakibatkan objek dari Perjanjian Celah Timor tidak lagi berada di bawah kedaulatanIndonesia, namun sepenuhnya menjadi hak Timor Leste sebagai akibat dari adanya Asas PactaTertiis Nec Nocent Nec Prosunt.
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENEMBAKAN DI KAWASAN TUMPANG TINDIH LAUT CINA SELATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS: PENEMBAKAN SEORANG NELAYAN BERKEBANGSAAN TIONGKOK OLEH MILITER FILIPINA DI KEPULAUAN SPRATLY) Rina Kusuma Dewi; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.28 KB)

Abstract

Laut Cina Selatan merupakan kawasan tumpang tindih yang diklaim olehsejumlah negara, termasuk Tiongkok dan Filipina. Pada Bulan Mei 2013 terjadipenembakan di salah satu gugusan Laut Cina Selatan yaitu di Kepulauan Spratly ketikamiliter Filipina menembak nelayan berkebangsaan Tiongkok hingga tewas. Tulisan inibertujuan untuk membahas mengenai pengaturan tanggung jawab negara di kawasantumpang tindih dan menganalisis pertanggungjawaban negara terhadap insidenpenembakan ini. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif denganmenggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatankasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam upaya menyelesaikan sengketamengenai tumpang tindih wilayah, setiap negara harus memperhatikan cara-carapenyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional, yaitu secara damai melaluijalur politik atau diplomatik dan jalur hukum maupun menggunakan cara kekerasanbaik non perang maupun perang dengan syarat yang telah ditentukan oleh DewanKeamanan PBB. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa kasus ini menimbulkantanggung jawab negara khususnya Filipina, sehingga Republik Rakyat Tiongkok dapatmengajukan kasus ini ke International Court of Justice (ICJ) dan International Tribunalfor the Law of the Sea (ITLOS) atau dengan merujuk pada ILC Draft Articles onResponsibility of States for Internationally Wrongfull Acts.
FUNGSI DAN PERAN INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION-INTERPOL DALAM EKSTRADISI Adimas Rakyandani Saksono; I Made Tjatrayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.452 KB)

Abstract

ICPO-Interpol adalah organisasi kepolisian internasional yang memiliki fungsi utamasebagai jaringan informasi mengenai kejahatan transnasional maupun kejahataninternasional yang disampaikan melalui perwakilan di negara anggotanya. Tujuan daritulisan ini adalah untuk menganalisis fungsi dari ICPO-Interpol dan perannya dalamkasus ekstradisi. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatanundang-undang dan kasus. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah Interpol memilikifungsi sebagai suatu jaringan informasi untuk perwakilan di negara anggotanya dansebagai pihak ketiga dalam suatu perjanjian ekstradisi.
IMPLIKASI YURIDIS DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL Anak Agung Gede Manik Surya Wira Djelantik; Putu Gede Arya Sumerthayasa; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.682 KB)

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri ataslautan. Implikasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah terjadi adanya pengurangan Kewenangan pengelolaanoleh Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan sumber daya laut. Tujuan dari penulisanini untuk mengetahui apakah ada terjadi ketidakselarasan terhadap Undang-Undangterkait. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif.Hambatan-hambatan kewenangan pengelolaan wilayah laut terkait di sahkannyaUndang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah terjadinyakonflik norma antara pembagian urusan pemerintahan konkuren tentang kelautanyang diberikan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerahdengan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah PesisirDan Pulau-Pulau Kecil.

Page 1 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue