cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 30   31   32   33   34 
PENANGGULANGAN PERMASALAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA SUMERTA KAJA DENPASAR TIMUR Putu Sartika Sukmadewi; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.761 KB)

Abstract

Sampah menjadi salah satu permasalahan yang paling penting di Kota Denpasar. Permasalahan sampah dapat mengganggu ketertiban umum, menyebabkan pencemaran dan tumpukan sampah dapat menimbulkan wabah penyakit. Penyebab dari timbulnya permasalahan ini adalah masyarakat kurang peduli terhadap dampak yang akan ditimbulkan, masyarakat sulit untuk menerapkan program 3R, dan pemilahan sampah. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini berkaitan dengan penerapan aturan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di Kota Denpasar dan upaya penanggulangan permasalahan sampah rumah tangga di Desa Sumerta Kaja, Denpasar Timur. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan sampah dan tata cara pembuangan sampah di Kota Denpasar telah di atur dalam Perda No. 3 Tahun 2015 dan Perwali No. 11 Tahun 2016, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat, faktor saran dan fasilitas yang kurang mendukung, dan budaya hukum. Penanggulangan permasalahan sampah rumah tangga di Desa Sumerta Kaja dilakukan, dengan menyediakan fasilitas layanan MOCI, menyediakan 3 unit bak sampah, dan memiliki program bank sampah dengan menerapkan pemilahan sampah serta metode 3R. Kata Kunci : Pengelolaan, Penanggulangan, Sampah Rumah Tangga
EFEKTIFITAS PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP HAK CUTI HAID PADA TENAGA KERJA PEREMPUAN DI PT. BANK BPD BANTEN CABANG DENPASAR I Gusti Ayu Agung Lunetta Mahadewi D.P; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.73 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang hak pekerja atau buruh perempuan dalam masa haid merasakan sakit tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada saat haid, terhadap para pekerja di PT. Bank BPD Banten Cabang Denpasar dan untuk mengetahui bagaimana sosialisasi dari perusahaan/pemberi kerja terhadap hak-hak pekerja. Seperti kasus yang terjadi di PT. Bank BPD Banten Cabang Denpasar, bahwa pengetahuan para pekerja wanita terhadap hak cuti haid belum mendalam, yang menyebabkan banyak salah penafsiran peraturan ini. Alasan yang paling mendasar dalam penolakan hak cuti haid dari para pekerja adalah, upah pekerja dapat dipotong atau dikurangi bila pekerja bersangkutan mangkir. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum dalam kehidupan nyata, istilah lain digunakan adalah penelitian hukum empiris sosiologis dengan menggabungkan fakta permasalahan dalam masyarakat. Tidak diterapkannya hak cuti haid dalam perkantoran menunjukkan bahwa perlindungan tenaga kerja perempuan dalam hal ini kurang dipenuhi khususnya hak mendapatkan cuti haid. Kata Kunci: Hak Cuti Haid, Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan
PENGATURAN TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA ANGGOTA LEMBAGA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA A.A. Ngurah Agung Putra Prawira; A.A. Istri Ari Atu Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.479 KB)

Abstract

Indonesia dalam struktur ketatanegaraannya memiliki lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Namun Anggota lembaga perwakilan yang sedang menjabat dapat diganti kedudukannya dengan anggota lain dengan syarat yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Mekanisme ini disebut dengan Penggantian Antar Waktu (PAW). Dalam implementasinya, mekanisme PAW merupakan sarana yang positif dan efektif untuk memaksimalkan kinerja lembaga perwakilan, tetapi terdapat juga berbagai permasalahan yang muncul antara lain penggantian anggota lembaga perwakilan ditengah masa jabatannya akan membuat tujuan dari pemilihan umum yang terlaksana menjadi menyimpang karena anggota lembaga perwakilan yang terpilih oleh rakyat daapat berganti akibat putusan partai politik. Selain itu sengketa antara anggota lembaga perwakilan dengan partai pengusungnya tidak dapat dihindari akibat proses yang tidak tepat dalam melaksanakan mekanismenya. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui pendekatan dan analisis peraturan perundang – undangan. Pemerintah perlu mengatur secara lebih mendetail tentang pengaturan tentang PAW pada anggota lembaga perwakilan serta penyelesaian yang lebih tepat apabila terjadi sengketa antara anggota lembaga perwakialn serta partai politik. Kata Kunci: Pengaturan , Penggantian Antar Waktu (PAW) , Lembaga Perwakilan
DAMPAK PEREDARAN PRODUK CAKRAM OPTIK ISI (CD DAN VCD) BAJAKAN DI KOTA SURABAYA Duwi Aprianti; Marwanto -
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (53.712 KB)

Abstract

The phenomena which often happen in a creation of an art is copyright piracy,particularly in a product of optic disc in media visual product. This situation, create a badimpact for the artist nor the producer, who suffera financial lost in Indonesian. Indonesiangovernment should concern of this situation, and must involve in to this piracy situation.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK YANG MENJADI KORBAN PENGGUNAAN SENJATA AGENT ORANGE DALAM PERANG VIETNAM Risa Sandhi Surya; I Dewa Gede Palguna; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.13 KB)

Abstract

This writing aims to discuss the legality of the use of ‘Agent Orange’ weapon during the Vietnam War and the legal protection of children who are victims of the use of such weapon in Vietnam. This paper is a normative legal research that uses statute, case, and historical approaches. It describes and analyzes the chronology of events and legal protection that can be provided to victims of Agent Orange, especially children. This article concluded that the legal protection that can be given to children affected by Agent Orange weapon is not sufficiently provided.
PENGAWASAN TERHADAP BIRO PERJALANAN WISATA ONLINE YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI PROVINSI BALI Ni Putu Ayu Arsani; Cok Istri Anom Pemayun; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, November 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.865 KB)

Abstract

Travel agency is a business trip planning and tourism services. Theincreasing of knowledge in the field of technology it is now make many travel agienciesare using online media to conduct the transaction.. Therefore, it is need a supervisionby the government against the Travel agency. This paper discuss the issues concerningthe government oversight of online Travel agency that does not have a license tooperate and remedies that can be taken when fraud or breach of contract occurred. Thispaper using an empirical legal research. The conclusion of this paper are first, thesupervision facing difficulty because of the limitation of the number of the supervisingteam and the regulation concerning online travel agencies are unclear, which arecause the growth number of the illegal online travel agencies. Second, remedies thatcan be taken against fraud and breach of contract in an online Travel Agency that doesnot have a license to operate in the province of Bali.
FUNGSI DAN PERAN INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION-INTERPOL DALAM EKSTRADISI Adimas Rakyandani Saksono; I Made Tjatrayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.452 KB)

Abstract

ICPO-Interpol adalah organisasi kepolisian internasional yang memiliki fungsi utamasebagai jaringan informasi mengenai kejahatan transnasional maupun kejahataninternasional yang disampaikan melalui perwakilan di negara anggotanya. Tujuan daritulisan ini adalah untuk menganalisis fungsi dari ICPO-Interpol dan perannya dalamkasus ekstradisi. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatanundang-undang dan kasus. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah Interpol memilikifungsi sebagai suatu jaringan informasi untuk perwakilan di negara anggotanya dansebagai pihak ketiga dalam suatu perjanjian ekstradisi.
PERANAN BUPATI BADUNG SEBAGAI PENGAWAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Putu Ayu Mas Sugihandari; Putu Gede Arya Sumerthayasa; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.464 KB)

Abstract

Penerapan kewenangan kepala desa sesuai isi Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014   tentang Desa terkadang terjadi kendala dalam mengelola keuangan desa  sebagai akibat dari sumber daya perangkat desa yang kurang paham terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa sehingga terkadang ada ketidak sesuaian dalam arah penggunaan dana desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka pengelolaan keuangan desa serta untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh Bupati jika terdapat penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan teknik analisis bahan hukum mempergunakan cara deskriptif analis dan menyesuaian dengan argumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka pengelolaan keuangan desa ialah dengan memberikan bimbingan teknis atau diklat tentang keuangan desa. Sanksi berupa pengenaan denda administrasi dalam bentuk pengurangan alokasi dana pada tahun anggaran berikutnya, ataupun  dalam bentuk pengembalian dana ke kas daerah atau negara dan bilamana terbukti ada unsur pidana maka dikenakan sanksi pidana.
IMPLEMENTASI DASAR PENILAIAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI BALI Ni Made Mutia Risna Dianthi; Made Gde Subha Karma Resen; Cokorde Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, Jun 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Insentif dan kemudahan yang diberikan bagi penanam modal atas kegiatan penanaman modal di Provinsi Bali serta kriterianya didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah provinsi Bali dalam memberikan kebijakan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dan bagaimana dasar penilaian dan tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di provinsi Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Provinsi Bali belum terealisasi dengan baik, hal ini terbukti dari hanya diberikannya insentif non fiskal yang juga merupakan bentuk kemudahan yaitu penyederhanaan proses perizinan melalui perizinan terpadu satu pintu dan belum diberikannya insentif dalam bentuk fiskal. Penelitian ini menyarankan pemerintah harus mambuat suatu peraturan berupa peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut dari Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga realisasi dari kebijakan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat dilaksanakan dengan lebih jelas dengan aturan hukum yang pasti.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KABUPATEN BADUNG Made Hadi Swandiyana; Ni Ketut Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.214 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Rumah Kos Di Kabupaten Badung”. Tulisan ini menggunakan metode penelitian Normatif. Terdapat permasalahan yaitu mengenai pengaturan izin dan bentuk penerapan pajak yang belum dapat terlaksana dan juga mengenai prosedur yang dijadikan dasar untuk menentukan peroses dalam pembentukan izin. Ketentuan mengenai pengaturan pengelolaan rumah kos di Kabupaten Badung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang pengelolaan rumah kos. Dalam ketentuan mengenai penerapan pajak rumah kos diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menjelaskan tentang setiap usaha yang menyediakan lebih dari 10 kamar dapat dikenakan pajak sedangkan dalam prosedur perizinan usaha pengelolaan rumah kos sampai saat ini belum terdapat pengaturannya, sehingga di sesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Standar Oprasional Prosedur. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah pengaturan pengelolaan rumah kos harus segera diterapkan khusus mengenai pengenaan pajak yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sedangkan prosedur perizinan dalam usaha pengelolaan rumah kos harus segera dikeluarkan agar setiap pengelola dapat mengurus izin usahanya.

Page 32 of 124 | Total Record : 1240

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue