cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 28   29   30   31   32 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Putu Indah Dwi Lestari Martha; I Ketut Keneng; I Ketut Sudjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.663 KB)

Abstract

Indonesia with a variety of issue, all of which are so complex and form a chain of related and cannot be disconnected, leaving a tragic story about the fate of the nation’s children. So that not a few children who become criminals. In Act. No. 23 of 2002 regarding Child Protection, children who commit offenses termed children in conflict with the law. Sentenced to prison will be placed in penitentiary child, as provided for in Article 60 in Act No. 3 of 1997 regarding Juvenile Justice. Children who are placed in these prison vulnerable to violence, because it is outside the family (on the scope of authority of state institutions), that requiring protection (protection).
LEGALITAS PENGGUNAAN PELURU KENDALI BALISTIK ANTARBENUA (INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE) DALAM PERANG ANTARNEGARA I Gede Bagus Wicaksana; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.179 KB)

Abstract

Peluru Kendali Balistik Antarbenua (ICBM) dapat membahayakan warga sipil yang tidak berdosa karena efek dari ledakan tersebut sangat luas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Legalitas Penggunaan ICBM dalam Perang Antarnegara. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis keberlakuan instrumen internasional yang terkait, pendekatan sejarah, dan pendekatan fakta. Kesimpulan dari tulisan ini adalah Penggunaan ICBM dilarang menurut Den Haag Convention IV 1907 dan Hukum Humaniter Internasional karena memiliki efek penghancuran secara luas yang dapat mengenai rakyat sipil yang tidak berdosa.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP INTERNATIONAL CONVENTION ON TRAVEL CONTRACTS DALAM TRANSAKSI JASA PERJALANAN WISATA Irma Prawita Saragih; Ida Bagus Wyasa Putra; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.663 KB)

Abstract

The legal relationship between the travel agency with consumer services travel services (travel) between the members agent or travel services (travel) is subject to the provisions of contract law in Indonesia and in particular, it is also regulated under the International Convention Travel Contract. In fact, not all travel service agency contracts in Denpasar-Bali refer to the provisions of the convention in concern. It shows that the contract lacked thecapacity to prevent disputes, control of potential disputes, and resolve issues arising from a contract that has been made.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA SINGARAJA I Wayan Arsana Rama Putra; I Gusti Ngurah Wairocana; I Gusti Ayu Putri Kartika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.913 KB)

Abstract

Kawasan Tanpa Rokok diatur berdasarkan Perda Provinsi Bali No. 10 Tahun 2011, dalam pelaksanaanya masih banyak terjadi pelanggaran di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok di Kota Singaraja. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan Perda Provinsi Bali No. 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Singaraja? (2) Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan Perda Provinsi Bali No. 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Singaraja? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik analisis data kualitatif. Pelaksanaan Perda KTR di Kota Singaraja masih belum efektif. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu lemahnya sanksi yang dikenakan kepada para pelanggar, tidak adanya tim khusus yang dibentuk dalam penegakan pelaksanaan Perda KTR, kurangnya sarana dan fasilitas yang khusus menyediakan tempat untuk merokok di kawasan tanpa rokok, kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang masih melanggar dan melakukan kegiatan merokok pada kawasan tanpa rokok. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, yaitu upaya preventif berupa sosialisasi, membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan upaya represif berupa pengenaan sanksi pidana atau denda bagi pelanggar Perda KTR di Kota Singaraja.
PELAKSANAAN ASAS “CONTRADICTOIRE DELIMITATIE” DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI Ni Wayan Ari Susanti; I Gusti Ayu Dike Widhyaastuti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.265 KB)

Abstract

Dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa penetapan batas bidang tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui pelaksanaan asas contradictoire delimitatie dalam pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dan upaya penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan jika asas contradictoire delimitatie tidak terlaksana. Metode  yang  di  gunakan  adalah  metode  penelitian hukum empiris. Berdasarkan  hasil  penelitian, disimpulkan  bahwa pelaksanaan asas contradictoire delimitatie di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dilakukan dengan menghadirkan pemilik tanah dan para penyanding untuk menyepakati batas-batas bidang tanah secara kontradiktur. Upaya penyelesaian masalah yang dapat dilakukan jika asas contradictoire delimitatie tidak terlaksana adalah Kepala Kantor Pertanahan/petugas pengukuran yang ditunjuk dalam pendaftaran tanah secara sporadik berusaha menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah antara pemegang hak dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang apabila berhasil, penetapan batas yang dihasilkannya dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Sengketa Batas (daftar isian 200).
PENERAPAN UNCITRAL TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA STUDI KASUS KEPAILITAN FAIRFIELD SENTRY LIMITED Tasuji Wirismalawati; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.74 KB)

Abstract

Kepailitan lintas batas negara merupakan kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis internasional, yang mana terdapat unsur asing (foreign element) di dalamnya. Adanya unsur asing dalam persoalan kepailitan lintas batas negara akan secara otomatis mengaitkan antara suatu sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum negara lainnya, hal ini akan menimbulkan berbagai persoalan yaitu yurisdiksi hukum kepailitan negara mana yang akan digunakan serta pengadilan mana yang berwenang menerima dan memutuskan putusan pailit. Timbulnya berbagai permasalahan tersebut, maka dirasa perlu untuk mengatur suatu aturan yang bersifat universal. Melihat kerumitan-kerumitan tersebut UNCITRAL menjawab kerumitan mengenai permasalahan kepailitan lintas batas negara dengan menciptakan Model Law on Cross Border Insolvency.
KAJIAN TERHADAP LEMBAGA PENGAWAS PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA Ni Kadek Lisna Adnyani Dewi; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.699 KB)

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan menjadi dana desa sejak tahun 2015 mencapai puluhan triliun rupiah, sehingga memerlukan pengawasan ekstra untuk menghindari penyalahgunaan dana. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan fungsi pengawasan pemerintahan desa terletak pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengawasan tersebut, perlu diperkuat karena dana desa merupakan bagian dari ruang lingkup keuangan negara yang seharusnya diawasi oleh pengawas keuangan negara. Berdasarkan haltersebut, maka jurnal ini akan membahas mengenai peraturan perundangundangan terkait lembaga pengawas pengelolaan dana desa di Indonesia dan kewenangan lembaga pengawas pengelolaan keuangan negara dalam mengawasi pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif hukum keuangan negara. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lembagapengawas Pengelolaan Keuangan Negara yang berwenang mengawasi pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif hukum keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan terkait lembaga pengawas pengelolaan dana desa di Indonesia juga diatur pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, namun menitikberatkan pengawasan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengawasan yang dilakukan olehInspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Lembaga pengawas pengelolaan keuangan negara yang berwenang mengawasi pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif hukum keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai supreme audit, didasarkan pada ketentuan Pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.Kata Kunci: Lembaga Pengawas, Dana Desa, Hukum Keuangan Negara
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH OUTSOURCING INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Cokorda Istri Ardina Ratih; Made Subawa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.661 KB)

Abstract

Demi mencapai efisiensi, setiap perusahaan berusaha untuk mencari cara agar dapat mengeluarkan biaya yang minim namun dengan hasil yang maksimal.Salah satunya adalah melalui sistem Outsourcing. Outsourcing adalah penggunaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan dari perusahaan penyedia jasa dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari penulisan ini untuk memperluas pengetahuan mengenai pengaturan Outsourcing serta perlindungan hak-hak Buruh Outsourcingkhususnya mengenai Buruh Outsourcing Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yang mengkaji dari norma-norma hukum yang sudah ada. ILO merupakan sebuah wadah untuk membahas isu-isu buruh internasional.Hukum Internasionaljuga memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Buruh Outsourcing melaluiUniversal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights(ICESCR). Indonesia sendiri sudah meratifikasi semua instrumen hukum diatas. Akan Tetapi, dalam prakteknya masih banyak terdapat pelanggaran hak terhadap Buruh Outsourcing seperti adanya diskriminasi antar Buruh berdasarkan riset yang dilakukan oleh Indrasari Tjandraningsih, Rina, dan Suhadmadi. Buruh Outsourcing sendiri seperti tidak mempunyai kepastian hukum dikarenakan kurang maksimalnya pelaksanaan dari peraturan yang ada. Kata Kunci: Outsourcing; Hak Asasi Manusia; Perlindungan Hukum; Buruh Outsourcing
PENGATURAN MENGENAI LARANGAN PENANGKAPAN, PERLAKUAN DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG; PENGHILANGAN PAKSA; DAN PENYIKSAAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Konflik Ukraina dan Rusia)* Ni Ngh Dwi Candra Kusumagandhi; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.208 KB)

Abstract

Pelanggaran Hak Asasi Manusia telah terjadi dalam konflik bersenjata internasional antara Ukraina dan Rusia yaitu terjadi penyiksaan warga sipil yang ditahan secara sewenang-wenang dan tidak sah oleh Dinas Keamanan Ukraina. Analisa konflik antara Ukraina dan Rusia akan berdasar pada Hukum Internasional yang relevan terutama yang berkaitan dengan larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak untuk kebebasan dan keamanan seseorang dan larangan penghilangan paksa yang kemudian melihat tanggung jawab negara untuk tindakan yang menyalahi aturan internasional. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; penghilangan paksa; penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang telah melanggar Hak Asasi Manusia dan hukum humaniter karena telah diatur “dalam semua keadaan dan untuk semua pihak, dan bagaimanapun penghinaan terhadap hak tersebut tidak diizinkan” dan negara bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban internasional tersebut. Kata Kunci : Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang, Pengilangan Paksa, Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang lainnya; Hak Asasi Manusia; Hukum Humaniter; Tanggung jawab Negara
CYBER TRAFFICKING DALAM HUKUM INTERNASIONAL Esther Sabatini Assa; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.034 KB)

Abstract

Perbudakan bukanlah sesuatu yang telah ditiadakan; terdapat begitu banyak pria, wanita, dan anak-anak yang terjebak dalam perbudakan modern yang dikenal sebagai ‘perdagangan manusia’. Dengan kemajuan teknologi yang ada, perdagangan manusia berkembang menjadi cyber trafficking yang kini menjadi fenomena umum di kalangan tertentu yang cukup tersembunyi dari masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan keselamatan uman manusia, terutama generasi muda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta teknik studi dokumen. Dibutuhkan instrumen hukum internasional yang mengatur cyber trafficking secara khusus karena dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, pengaturan yang ada tidak akan mampu menangani masalah ini kedepannya. Kata Kunci: Cyber Trafficking, Kejahatan Siber, Hukum Internasional

Page 30 of 124 | Total Record : 1240

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue