cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 31   32   33   34   35 
IMPLIKASI PENERAPAN PERATURAN KAWASAN TERTIB HUKUM DALAM UPAYA PENGATURAN LALU LINTAS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG I Made Adi Krisna Jayantara; I Gusti Ngurah Wairocana; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.479 KB)

Abstract

Artikel ini berjudul “Implikasi Penerapan Peraturan Kawasan Tertib Hukum Dalam Upaya Pengaturan Lalu Lintas Oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng”. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah dibentuknya Kawasan Tertib Hukum di Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng. Peraturan ini meliputi berbagai macam aspek hukum seperti kriminal, narkoba, parkir, permasalahan sosial, yang diterapkan pada suatu kawasan yang dinamakan Kawasan Tertib Hukum yang salah satunya juga adalah aspek lalu lintas. Berdasarkan judul di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng di dalam penyelenggaraan peraturan Kawasan Tertib Hukum di Kabupaten Buleleng dan faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan serta faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan peraturan tersebut. Arikel ini dapat digolongkan kedalam jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis pendekatan fakta dan jenis pendekatan perundang-undangan. Proses pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara serta observasi langsung di lapangan. Dinas Perhubungan di dalam menyikapi adanya peraturan ini adalah melakukan apa yang memang menjadi kewenangannya seperti yang di amanatkan oleh undang-undang, seperti pembuatan marka jalan, rambu lalu lintas, dan penjagaan. Selain itu ditemui juga faktor pendukung pelaksanaan, yaitu faktor dasar hukum dan faktor hubungan baik antar instansi. Faktor penghambat pelaksanaanya adalah belum adanya produk hukum mengenai Kawasan Tertib Hukum, faktor kondisi lingkungan, dan faktor masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut untuk memperjelas keterlibatan pemerintah di dalam penyelenggaraan Kawasan Tertib Hukum sebaiknya Pemerintah Kabupaten Buleleng mengeluarkan produk hukum daerah berkaitan dengan Kawasan Tertib Hukum. Kata Kunci: Peraturan, Kawasan Tertib Hukum, Kewenangan
IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2017 I Gusti Agung Istri Rai Dhamma Astuti Utami; Made Gde Subha Karma Resen; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.254 KB)

Abstract

Penyaluran dana hibah di Kabupaten Badung merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membantu perekonomian dan mensejahterakan masyarakat, selain itu juga untuk pemerataan pembangunan. Hibah dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah apabila telah memenuhi seluruh kebutuhan urusan wajib. Penyaluran hibah di Kabupaten Badung telah diupayakan secara optimal oleh Pemerintah. Salah satu permasalahan yang ada dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah adalah kurang pahamnya kelompok masyarakat terhadap teknis administratif di dalam pengajuan proposal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyaluran hibah di Badung adalah dengan membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan percepatan layanan, selain itu juga pemerintah harus lebih tegas di dalam menerapkan sanksi ganti kerugian yang tercantum di dalam PERDA Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah agar tidak terjadi penyelewengan yang dapat merugikan keuangan daerah, serta Pemerintah Kabupaten Badung perlu lebih gencar mengadakan penyuluhan dan sosialisasi terkait prosedur pengajuan dan laporan pertanggungjawaban hibah. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Hibah Daerah
PELAKSANAAN ISTIRAHAT KERJA BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA RAMAYANA HOTEL DENPASAR Ida Bagus Gede Pratama; I Nyoman Darmadha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.827 KB)

Abstract

Salah satu hotel yang berada di Kawasan Sanur adalah Ramayana Hotel Denpasar yang terletak di Jalan Danau Tamblingan No. 152, Sanur, Denpasar. Ramayana Hotel Denpasar, terindikasi belum menjalankan hak istirahat kerja yang dimiliki pekerja perempuan. Pelaksanaan Istirahat kerja diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada hotel ini belum ada aturan baku mengenai pelaksanaan istirahat kerja tersebut, sehingga berpotensi istirahat kerja tersebut tidak dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan istirahat kerja bagi pekerja perempuan di Ramayana Hotel Denpasar seta apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan istirahat kerja bagi pekerja perempuan di Ramayana Hotel Denpasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan teknik wawancara. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan istirahat kerja pada Ramayana Hotel Denpasar tidak berjalan efektif, khususnya pada istirahat haid dan istirahat menyusui. Faktor yang menghambat hal tersebut adalah belum adanya peraturan mengenai istirahat kerja dalam peraturan perusahaan dan kurangnya pengetahuan pekerja perempuan akan haknya. Kata kunci: Tenaga Kerja, Perempuan, Kota Denpasar
PARADIGMA PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Akhmad Rohim; A. A. Ngr. Gede Dirksen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.339 KB)

Abstract

In writing scientific papers, entitled "Paradigm State Administrative Post Amendment Law No. 5/1986 on the State Administrative Court”, the author uses normative research methods . Law No. 5/1985 on the State Administrative Court is a court of law in the event the State Administration. Law No. 5/1986 has been amended by Law No. 9/2009 and Law No. 51/2009. Because of these changes then there is a change in the proceedings in the Administrative Court and the change has constraints in its application. In connection with the judicial procedure of Law No. 5/1986 experienced a change in the reason of filing a lawsuit and implementation of the Administrative Decisions Tribunal. Faced obstacles encountered in the implementation of changes to the Law No. 5 /1986 are at the level of understanding of the law and society.
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEJAHATAN TERORISME YANG MELEWATI BATAS-BATAS NASIONAL NEGARA-NEGARA Windusadu Anantaya; I Dewa Gede Palguna; I Gede Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.528 KB)

Abstract

Sejak dahulu hingga kini, tindak pidana terorisme lintas negara selalu menjadi masalah bagi masyarakat internasional. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui status hukum dari tindak kejahatan terorisme berdasarkan hukum internasional yang berlaku serta untuk menganalisa pertanggungjawaban dari Negara kewarganegaraan pelaku kejahatan terorisme yang melintasi batas-batas Negara-negara. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan dan pendekatan konsep. Dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga dalam kaitannya dengan kejahatan internasional yang merupakan kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dapat diberlakukan yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi nasional aktif. Dapat pula disimpulkan bahwa suatu Negara tidak serta-merta bertanggung jawab atas aksi terorisme yang dilakukan oleh warga negaranya.
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI DALAM KAITANNYA DENGAN TRANSAKSI YANG MENGGUNAKAN INTERNET I Made Duwi Putra; Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.055 KB)

Abstract

The growth of technological Progress make the change of pattern in the socializehuman life, and it can conduct the economic activity in the local scale, regional and alsoglobal. In the individual assocciation by using internet technology will take the relationpattern between individual which is unlike what that happened in the real. By the existenceof internet, contractual terms between subject of law and each other without meeting (faceto face), even it is enabled for subject of law not to recognizing each other.During thepeople conducting activity in the illusory world, especially in the private law, likecommerce, agreement and also banking activity, it is enabled to take a problems such asperformed in the conventional private relationship. If the internet consumers in the privateactivity feel their private rights are impinged and they are wish to claim their rights, sothere is civil dispute. The relationship between the individual in the transaction usinginternet not arrange peculiarly yet in law. But judge have to find the law and also createthe law if he confronted with a dispute in the transaction using internet.
PERANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELENGGARAANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU Putu Ayu Mitha Ananda Putri; I Gede Yusa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 04, Juni 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.703 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang Peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kedudukan dan peranan dari Pegawai Negeri dalam setiap organisasi pemerintah sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional. Permasalahan yang diangkat adalahanalisis mengenai bagaimana PNS dalam menyelenggarakan tugas serta fungsinya dan mengetahui peranannya dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah peranan PNS dalam memberikan pelayanan terpadu satu pintu kepada warga masyarakat merupakan hal penting. Selain itu PNS juga berperan dalam pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (perizinan) dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen serta pemberian informasi dalam hal yang akan memperjelas hak dan kewajiban antara  pemerintah dengan masyarakat.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR DALAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA ALAM AIR TERJUN Kadek Novi Pitria Handayani; I Nyoman Suyatna; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.723 KB)

Abstract

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam Air Terjun Tegenungan, dalam mengembangkan Daya tarik wisata alam air terjun Tegenungan dalam pelaksanaannya melibatkan segenap perangkat Pemerintah, badan-badan usaha dan masyarakat. Sehingga menarik sekali untuk diteliti lebih lanjut mengenai dasar kewenangan yang digunakan Pemerintah daerah Kabupaten Gianyar dalam pengembangan Daya tarik wisata alam ini, serta faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam pengembangan Daya tarik wisata alam air terjun Tegenungan. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengembangan Daya tarik wisata air terjun Tegenungan memperoleh kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam pengembangan DTW ini adalah adanya faktor pendukung yaitu, mempunyai Peraturan yang sudah jelas, yang dijadikan dasar kewenangan dalam pengembangan Daya tarik wisata alam air terjun Tegenungan serta Faktor alamnya yang masih indah dan asri. Faktor penghambatnya yaitu, Fasilitas Sarana dan prasarana yang belum memadai dan kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi pekerjaan.
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI SAMPAH RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Ida Bagus Japa Suyoga; Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.011 KB)

Abstract

Salah satu retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Gianyar ialah retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yaitu pungutan terhadap pelayanan persampahan atau kebersihan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi maupun badan. Permasalahan yang terjadi yaitu pelaksanaan pemungutan retribusi sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2011 tentang kelemahankelemahan dan permasalahan yang telah dan mungkin akan timbul dari cara pemungutan retribusi sampah dengan sistemyang sedang diterapkan dan solusi dari cara pemungutan retribusi sampah yang diprediksikan akan dapat diterapkan dilapangan.Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum empiris.Berdasarkan analisa, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum efektif walau sudah berjalan selama tujuh tahun karenapenerapan sanksi hukum belum terlaksana. Faktor penghambat pemungutan retribusi sampah rumah tangga di Kabupaten Gianyar yaitu objek pemungutan retribusi sampah sampai saat ini belum mencakup semua wilayah di kabupaten Gianyar, dimana baru hanya 2 (dua) kecamatan yang aktif untuk pemungutan retribusinya, faktor penghambat lainnya adalah kurangnya armada pengangkut sampah dan sumber daya manusia (SDM)yang turun kelapangan dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan retribusi sampah, disamping belum adanya penegakan sanksi hukum yang jelas dikarenakan kesadaran masyarakat dalam pembayaran retribusi sampah yang masih kurang.
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.135 KB)

Abstract

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya kepala daerah memiliki wewenang sesuai yang telah ditentukan pada peraturan perundang-undangan. Namun, ternyata tak jarang terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah yang dapat berupa tindak pidana kejahatan yang berpengaruh terhadap status jabatannya. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk lebih memahami mekanisme pemberhentian kepala daerah apabila melakukan tindak pidana yang mempengaruhi status jabatannya dan sistem pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Diubahnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk kedua kalinya telah menetapkan mekanisme pemberhentian kepala daerah yang telah terbukti atas putusan pengadilan melakukan tindak pidana kejahatan. Kata Kunci : Kepala Daerah, Tindak Pidana, Mekanisme Pemberhentian.

Page 33 of 124 | Total Record : 1240

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue