cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 29   30   31   32   33 
ANALISIS PEMBERHENTIAN KONTRAK KERJA KEMITRAAN PT. GO-JEK DENGAN DRIVER GO-JEK Ida Bagus Gede Ambara Artha; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.031 KB)

Abstract

Go-jek merupakan suatu perusahaan berbasis aplikasi yang menyediakan layanan jasa. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara driver Go-Jek dengan PT. Go-Jek merupakan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan ini merupakan perjanjian kemitraan yang juga termasuk jenis perjanjian kemitraan jenis baru dengan sistem bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 26 (huruf f) Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Didalam perjanjian Driver dengan PT. Go-Jek tidak terdapat unsur upah, maka dari itu Driver Go-Jek bukanlah pekerja karena tidak terjadinya hubungan kerja antara PT. Go-Jek dengan Driver, adanya hubungan kemitraan dimana keduabelah pihak memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra. Seorang Driver yang terkena suspend dapat mengajukan upaya banding ke kantor Go-Jek. Setelah itu Go-Jek akan memproses mengenai permohonan banding Driver tersebut. Jika banding diterima maka suspend yang telah diberikan kepada Driver tersebut dicabut. Jika banding ditolak maka langsung putus mitra tanpa melalui pengadilan. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa PT. Go-Jek menyimpangi Pasal 1266 KUHPerdata. Kata Kunci : perjanjian mitra, kerjasama, pemberhentian.
DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KOTA DENPASAR I Made Ari Permadi; R. A. Retno Murni
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.763 KB)

Abstract

Environment is very important in the human life cycle. In modern times problemsarise regarding the environment. In this paper the issue raised is the impact ofenvironmental pollution caused by sewage and waste as well as the government's effortsto prevent environmental pollution.To these problems occurs line with technologicaldevelopments who without pay attention to environment. Environmental pollution hasan impact on health, aesthetics, economic losses, and disruption of natural ecosystems.The method used in this paper is a juridical-empirical, theoretical approach using factsand laws. The conclusion of these problems is the lack of awareness on the part ofindustry employers and the community to protect the environment from pollution andwaste bins will berdampaknya the destruction of natural ecosystems and reducedenvironmental quality standards.
PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Pande I Putu Cahya Widyantara; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.958 KB)

Abstract

Assessing criminal law, can not be separated with violations of the law,either offense or crime. In enacting the law shall respect the principle of legality,but also some criminal acts may impose Retroactive Principles. Therefore, it canbe observed regarding Retroactive application of the principles of substantivecriminal law and formal. For that, there needs to be a method that supports thetype of research that uses normative research (conflict norm). With the aim todetermine Retroactive application of the principle of substantive and formalcriminal law. Enforcement of criminal law retroactively, has been included in theLaw on human rights and terrorism for the Bali bomb case, a retroactiveapplication of the substantive criminal law. Retroactive Enforcement of principleby no means impossible that applies to the formal criminal law. Law Commissionas an example of the law governing the event that new evidence by electronicmeans applicable to a particular event. Retroactive enforcement of the principle ofthe Indonesian criminal law can only be applied to the criminal law and theprinciple Retroactive material and can not be applied to the formal criminal law ingeneral, but can be applied specifically to the formal criminal.
PUTUSAN HAKIM PIDANA YANG MELAMPAUI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM I Putu Yogi Indra Permana; I Gede Artha; I Ketut Sudjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.958 KB)

Abstract

In societal life frequently public interest impinged by someone, to evoke feel safe and justice in society, need the existence of process to handle someone bothering the importance. Law arrange the mentioned of is so-called with Procedure of criminal which passing steps that is investigation, prosecution pre, Prosecution, and also Conference. Process Conference represent last process in its solution, where product exit punish in the form of Decision. Sometimes Decision dropped by Judge unlike what asked by Publik Procecutor in its Libel. In dropping proper crime there are some factor constitutoning judge in dropping crime, that is among others Letter Assertion, Threat Crime of Asserted Section, Earn not it Publik Procecutor Prove its Assertion, and Sense Of Justice in society. But besides factor above, Judge is not quit of Principle of justices Event Crime in bringing to justice crime. Thereby Judge drop unattached Decision with Demand Publik Procecutor, because of Decision Judge taken pursuant to Process Verification and also Letter Assertion and Confidence Of Judge.
PENERAPAN HUKUMAN MATI SECARA MASSAL DI MESIR DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Ni Made Krisnawati; Suatra Putrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.54 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul, “Penerapan Hukuman Mati secara Massal dalamPerspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”, tulisan ini menggunakan metodeyuridis normatif yaitu penelitian melalui metode pendekatan perundang-undangan,pendekatan kasus, dan pendekatan historis.Tulisan ini akan menggambarkan pengaturanmengenai hukuman mati dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional,kronologis kasus serta keterkaitan antara aturan dengan kasus. Kesimpulan yang dapatditarik dari tulisan ini adalah pemvonisan hukumaan mati yang dilakukan oleh pengadilan Mesir bertentangan dengan hak hidup seseorang yang ditegaskan pada Pasal3 Universal Declarations of Human Rights (UDHR) tetapi pada Pasal 6 Convention onCivil and Political Rights (ICCPR) hak hidup tidak secara mutlak dimiliki seseorang ,negara dapat mencabut hak yang dimilikinya terkait dengan kejahatan luar biasa. Akantetapi pemvonisan hukuman mati dengan jumlah yang luar biasa serta proses peradilanyang tidak prosedural yang dilakukan oleh pengadilan Mesir tentunya melanggar haksetiap orang untuk mendapatkan persamaan yang penuh atas pengadilan yang adil yangditegaskan pada Pasal 10 UDHR.
ANALISIS YURIDIS KEBEBASAN BERSERIKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PARTAI POLITIK Made Dian Supraptini; I Gusti Ayu Puspawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.172 KB)

Abstract

The regulation regarding freedom of association as a right of every Indonesian citizens as stipulated within the Constitution of Republic Indonesia in 1945. Due to that, a problem had arisen regarding restriction of civil servant (here in after shall be abbreviated as “PNS”) who are Indonesian citizens to have freedom of association in political parties, meanwhile Indonesia had guaranteed its citizens freedom of association. Method that used in this research is the normative research method. Freedom of association existed as a right of Indonesian citizens remarks civil servant has the right to do it because civil servant are also Indonesian citizens, however there is the restriction of civil servant became member or official of political parties. The restriction as stipulated in Article 3 paragraph (3) Act No. 43 Year 1999 and further regulated through Article 2 paragraph (1) Government Regulation No. 37 Year 2004.
ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH(CLEAN GOVERNANCE) Dwi Lapriesta Ratmahesarani; Nyoman A. Martana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.71 KB)

Abstract

Korupsi yang saat ini terjadi justru dilakukan oleh Lembaga Pemerintahan, para koruptor justru banyak berasal dari para wakil rakyat yang notabene adalah Pejabat yang terhormat. Adapun permasalahan yang dihadapiyaitu: bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi? dan bagaimanakah penegakan hukum atas kebijakan pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridi normative dengan melakukan penelitian terhadap norma/asas hukum. Hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa arah kebijakan pemerintah di bidang pemberantasan korupsi adalah jelas yakni dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan khusus di bidang pemberantasan korupsi. Sebagai bentuk komitmen moral dalam berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih (clean governance). Penegakan hokum tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur seperti Subtansi hukum, Struktur hokum dan Budaya hukum. unsur yang paling dominan mempengaruhi tidak efektifnya penegakan hukum di bidang korupsi di Indonesia adalah unsure struktur hukum, terkait dengan aparat penegak hukum.
PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA DESA SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR Made Putri Indra Prabawati; Putu Gede Arya Sumerthayasa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurangnya lahan khusus parkir di suatu tempat mengakibatkan masyarakat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan menggunakan sebagian badan jalan sebagai tempat parkir. Dengan berlakunya Peraturan Daerah mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, memberikan peraturan jelas terhadap kendaraan yang parkir di sebagian badan jalan, sehingga tercipta keuntungan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengkaji mengenai pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati Kabupaten Gianyar. Dari hasil penelitian yuridis empiris, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati Kabupaten Gianyar tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang di dalamnya mengatur pula tentang tatacara pemungutan retribusi parkir.
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KERUSAKAN GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK DI WILAYAH KONFLIK STUDI KASUS KERUSAKAN GEDUNG DIPLOMATIK REPUBLIK INDONESIA DI YAMAN I Gusti Ngurah Artayadi; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.911 KB)

Abstract

Perkembangan masyarakat internasional yang semakin maju memberikan sudut pandang yang baru sehingga muncul hubungan internasional, dimana negara tidak bisa bekerja individu sehingga negara harus memiliki hubungan dengan negara lain untuk melakukan suatu hubungan kerja. Penulisan ini menggunakan pendekatan sejarah, peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Negara merupakan subyek hukum internasional yang memiliki peran penting untuk melakukan suatu hubungan hukum internasional dalam berbagai kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan negara lainnya. Oleh sebab itu interaksi yang dilakukan oleh negara sebagai subjek hukum internasional tersebut untuk mengadakan hubungan dengan negara lain diperoleh dengan adanya penerimaan atau pengakuan dari negara lain. Salah satu kasus mengenai gangguan terhadap perwakilan diplomatik di wilayah konflik bersenjata adalah serangan udara dari pesawat militer koalisi Negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi yang berdampak pada kerusakan/hancurnya kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaman. Serangan tersebut terjadi di kota Sanaa, Yaman.
YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA DALAM MENGADILI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DAN GENOSIDA YANG DILAKUKAN OLEH FERDINAND NAHIMANA Veronica Novinna; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.591 KB)

Abstract

Radio Television Libre des Mille Collines yang didirikan oleh Ferdinand Nahimana memegang peranan yang penting dalam menciptakan kondisi yang memunculkan terjadinya peristiwa genosida di Rwanda pada tahun 1994. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis yurisdiksi The International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dalam mengadili kasus Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta untuk menganalisis putusan ICTR dalam kasus Genosida dan Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Ferdinand Nahimana. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan kasus. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam pasal 2 dan 3 Statuta ICTR dan Ferdinand Nahimana dijatuhi hukuman 30 Tahun Penjara oleh ICTR atas perbuatannya, Kata Kunci: International Criminal Tribunal for Rwanda, Ferdinand Nahimana, Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Page 31 of 124 | Total Record : 1240

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue