cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 36   37   38   39   40 
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA YOGA MESARI DESA MENGWI MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA I Made Ega Prayoga Kusuma; Putu Gede Arya Sumerthayasa; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.21 KB)

Abstract

Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari didirikan melalui musyawarah desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa Mengwi melalui Sumber Daya yang ada di Desa, baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal serta berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Mengwi. Karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Mengwi serta peranan Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat desa Mengwi. Dalam penulisan ini, digunakan metode penilitian hukum empiris. Desa Mengwi sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa pada Bulan Desember Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Mengwi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari Desa Mengwi. Pelaksanan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Mengwi belum secara keseluruhan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Perda tersebut, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa hambatan yang dialami dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari yaitu kesulitan dalam menentukan ide usaha baru dan menentukan Sumber Daya Manusia pengelola Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Mengwi serta berperan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Mengwi melalui pelayanan umum, menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagai motor penggerak perekonomian desa.Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa; Pendapatan Asli Desa; Pemerintahan Desa
PELANGGARAN IZIN OPERASIONAL JAM KERJA TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BADUNG A.A Bagus Raga Prayudha; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.594 KB)

Abstract

Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermart ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan”, dalam menjalankan operasional usahanya toko-toko swalayan tersebut memerlukan izin yang diperoleh melalui mekanisme pengajuan izin ke instansi yang berwenang. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan dan pelanggaran izin operasional jam kerja pada Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2017 di Kabupaten Badung dan faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan izin operasional jam kerja toko swalayan di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan pelaksanaannya di lapangan (kesenjangan antara das Sollen dan das Sein atau antara the ought dan the is atau antara yang seharusnya dengan senyatanya di lapangan). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Fakta dan Pendekatan kasus. Pengaturan izin operasional jam kerja toko swalayan di Kabupaten Badung diatur di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Perda No. 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jam kerja dan izin beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. Adapun faktor penghambat pelaksanaan izin operasional jam kerja terhadap pelanggaran toko swalayan di Kabupaten Badung adalah faktor penegak hukum yaitu kurangnya kordinasi antara dinas terkait yang menangani permasalahan operasional jam kerja toko swalayan dan kurang tegas dalam menindak suatu pelanggaran toko swalayan yang buka 24 jam. Kata Kunci: Pelanggaran, Izin Operasional Jam Kerja, Toko Swalayan.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI BISNIS ELEKTRONIK DI INDONESIA I Putu Agus Dharma Wijaya; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.16 KB)

Abstract

Transaksi bisnis melalui Electronic Commerce (E-Commerce) atau sekarang biasa disebut dengan jual beli secara online di Indonesia bermula pada tahun 2000’an misalnya, melakukan transaksi jual dan beli seara online seperti barang maupun jasa, serta dengan makin banyak aplikasi jual beli secara online didunia. Seiring berjalannya waktu kedepan E-Commerce akan lebih meningkat pesat perkembangannya dan akan berjalan dengan memuaskan pada tahun-tahun mendatang apabila bisnis melalui Internet atau E-Commerce. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, Bagaimanakah perlindungan dan tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi online serta cara penyelesaian pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha online terhadap konsumen. Metode penulisan penelitian, menggunakan metode analisis hukum normatif serta menggunakan pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak para pihak, kewajiban para pihak, larangan-larangan pelaku usaha serta tanggungjawab para pihak dalam melakukan transaksi yang bersifat online. Hasil studi menunjukan bahwa cara memberikan perlindungan hukum terhadap penjual dan konsumen terutama ditekankan dalam hal pembayaran, konsumen mengharuskan untuk melakukan pelunasan pembayaran terlebih dahulu kemudian, melakukan konfirmasi pembayaran serta penyelesaian hukum untuk konsumen terletak pada adanya kompensasi berupa pengembalian barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. Pelaku usaha jual beli online juga harus bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh pihak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transaksi Bisnis Eklektronik.
KEWENANGAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA DENPASAR Komang Gede Dianaputra; I Wayan Parsa; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.338 KB)

Abstract

With the existence of the local autonomy, all sectors which are the implementation are the authority of central government, nowadays that authority to local government. Time have pushs the local gorenment to increase the autonomous execution in a transportation sector hence from as well as the quality. Because of the transfer of the authority from the central govenment to the local government based on local regulation, the issues that will be discussed are how about the authority to the periodic assesment of the vehicles in Denpasar city, after the enactmen of the local regulation of Denpasar city, and what are the obstacles in the implementation of the vehicles assesment in Denpasar city. The method which is used is the normative legal method. Concerning the authority of the Denpasar city in the periodic assesment of the vehicles are already enacted in the local regulation of Denpasar city. That also the same for the obstacles, which are persounels, equipments and also the find that already tried to solve by the government.
LEGALITAS PENGGUNAAN BOM CURAH (CLUSTER BOMB) PADA AGRESI MILITER ISRAEL KE PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Alan Kusuma Dinakara; I Dewa Gede Palguna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.726 KB)

Abstract

Israel selama ini dituduh menggunakan bom curah berjenis fosfor putih yang dikategorikan sebagai bom curah (cluster bomb) dalam agresi militernya ke Palestina. Tulisan ini menganalisis legalitas dan akibat hukum dari penggunaan bom curah (cluster bomb) pa
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP INTERNATIONAL CONVENTION ON TRAVEL CONTRACTS DALAM TRANSAKSI JASA PERJALANAN WISATA Irma Prawita Saragih; Ida Bagus Wyasa Putra; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.663 KB)

Abstract

travel) between the members agent or travel services (travel) is subject to the provisions ofcontract law in Indonesia and in particular, it is also regulated under the InternationalConvention Travel Contract. In fact, not all travel service agency contracts in Denpasar-Balirefer to the provisions of the convention in concern. It shows that the contract lacked thecapacity to prevent disputes, control of potential disputes, and resolve issues arising from acontract that has been made
UPAYA PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA DENPASAR I Gusti Ayu Agung Jennie Asmika; I Nyoman Suyatna; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.769 KB)

Abstract

Untuk memperkenalkan jenis produk dan jasa yang akan ditawarkan kepada para konsumen, salah satu bentuk usaha yang dilakukan para pengusaha yaitu melalui reklame. Namun terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame yang sering terjadi, salah satunya karena reklame tersebut melanggar izin lokasi dan reklame tidak memiliki izin. Maka dari itu dibuatlah tulisan yang berjudul “Upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame Di Kota Denpasar”. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, tulisan ini memberi pengetahuan mengenai pelaksanaan penertiban terhadap reklame dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penertiban reklame di Kota Denpasar. Bentuk pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Tim Penyelenggaraan Reklame yaitu berupa teguran tertulis kepada penyelenggara reklame dan pembongkaran reklame. Dalam pelaksanaannya Tim Penyelenggaraan Reklame memiliki faktor pendukung yaitu adanya data dan informasi mengenai pelanggaran reklame yang terjadi di Kota Denpasar, tetapi terdapat juga faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan pemasangan reklame.
KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TABANAN I Ketut Suprapta Adi; I Made Pujawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Januari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.541 KB)

Abstract

This research entitled “contribution of market retribution in improving own source revenue of Tabanan district” which becomes problem of the research is the own source revenue of Tabanan district comes from retribution which one of them is market. Based on the background, the author raises the problems of the research, such as: how does the discharge in collecting of market of retribution in Tabanan district and also how do the relation between market retribution with own source revenue of Tabanan district. This research uses empirical method and obtain the conclusion that market retribution has worked well and directly proportional with the own source revenue of Tabanan district.
PENGATURAN MENGENAI PENOLAKAN SURAT KEPERCAYAAN OLEH NEGARA PENERIMA (STUDI KASUS PENOLAKAN DUTA BESAR INDONESIA UNTUK BRASIL) Aisyah Putri; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.953 KB)

Abstract

Penolakan terhadap Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto oleh pemerintahBrasil pada saat proses penyampaian surat kepercayaan ternyata menimbulkan masalahdiplomatik antar kedua negara. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturanmengenai penolakan surat kepercayaan oleh negara penerima dan menganalisis tindakanhukum atas ditolaknya surat kepercayaan oleh negara penerima khususnya dalam kasuspenolakan Duta Besar Indonesia untuk Brasil. Tulisan ini merupakan penelitian hukumnormatifyang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Tulisan ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai penolakan surat kepercayaandiatur dalam Pasal 4 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 yangmenyebutkan bahwa negara pengirim harus memperoleh kepastian bahwa persetujuandari negara penerima telah diberikan pada orang yang telah diberikan bagi orang yangdiusulkan untuk diakreditasikan sebagai kepala perwakilan negara tersebut.SelanjutnyaPasal 9 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 menyebutkan negarapenerima tidak diharuskan untuk memberikan alasan kepada negara pengirim jikamenolak persetujuan. Tindakan hukum yang dapat dilakukanIndonesia sebagai negarapengirim yaitu tindakan resiprositas, embargo, penurunan tingkat keterwakilan, dan penarikan duta besar.
HAK ANAK UNTUK MEMILIH AGAMANYA SENDIRI SEBAGAI BENTUK HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA M. Najib; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Hak Anak untuk Memilih Agamanya Sendiri sebagai Bentuk Hak atas Kebebasan Beragama, tulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini akan memaparkan mengenai pengaturan hak atas kebebasan beragama terkait hak anak untuk memilih agamanya sendiri. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini adalah meskipun ketika lahir agama anak mengikuti agama orang tuanya, namun ketika anak tersebut memutuskan untuk memilih agamanya sendiri yang berbeda dengan orang tuanya, orang tua tidak boleh melarangnya, sebab ini merupakan bentuk dari hak atas kebebasan beragama yang telah dijamin dalam konstitusi dan instrumen hukum lainnya.

Page 38 of 124 | Total Record : 1240

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue