cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 38   39   40   41   42 
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KOTA DENPASAR I Gst Ngr Alit Adhitya Prakasa; I Wayan Parsa; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.088 KB)

Abstract

Kota Denpasar sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Bali mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk penyediaan pembiayaan tersebut, daerah memerlukan sumber pendapatan, seperti juga halnya Negara memerlukan sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai segala pengeluan pemerintah. Pembiayaan pembangunan memerlukan uang yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Salah satu sumber penerimaan negara yang dapat dipergunakan untuk membiayaipengeluaran pemerintah adalah Pajak.Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat, memerlukan sumber pembiayaan sebagai pendapatan daerah yang akan dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat, di mana salah satu sumber penerimaan keuangan adalah berupa Pajak Hotel sebagai salah satu sumber penerimaan yang paling potensial.Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah; (1) Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam pemungutan Pajak Hotel; (2) Langkah-langkah apakah yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan pendapatan dari Pajak Hotel ? Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan fakta (factual approach). Dari hasil penelitian diketahui bahwa; (1) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Hotel di Kota Denpasar adalah, kesadaran pengusaha hotel sebagai Wajib Pajak masih rendah, ketepatan Wajib Pajak Hotel untuk menyetor Pajak Hotel yang telah dipungut belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemampuan pengawasan terhadap kegiatan usaha hotel masih belum maksimal; (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hotel adalah; menyusunan Standard Operating Procedure (SOP), Menyusun Sistem Informasi Pajak Daerah (SIMPADA), dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Hotel untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kata Kunci:Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak, Pengawasan Pemungutan Pajak Hotel.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH ORANG ASING BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) Gede Herda Virgananta; I Nyoman Mudana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.612 KB)

Abstract

Judul penelitian ini yakni akibat hukum terhadap penguasaan hak milik atas tanah oleh orang asing berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee). Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif untuk mengetahui apakah orang asing dapat menguasai hak milik atas tanah berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee) serta akibat hukum penguasaan hak milik atas tanah oleh orang asing berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee). Tulisan ini menyimpulkan bahwa orang asing tidak dapat menguasai hak milik atas tanah berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee) karena perjanjian tersebut pada dasarnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum penguasaan hak milik atas tanah berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee) adalah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat obyektif yaitu suatu sebab yang halal.
TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN LAHAN DESA SUWUNG KAUH SEBAGAI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SUWUNG I Putu Oka Suyasa; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.942 KB)

Abstract

Keberadaan TPA Suwung sebagai tempat pembuangan sampah menampung kurang lebih 2.700 liter sampah perharinya, di sekitar TPA Suwung masih terdapat pemukiman penduduk Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, dan mereka memanfaatkan air tanah sebagai sumber mata air, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan masyarakat, selain itu daerah pesisir pantai Desa Suwung Kauh merupakan kawasan hutan manggrove. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagamana pemanfaatan lahan Desa Suwung Kauh yang digunakan sebagai TPA menurut Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 2011-2031 dan apa saja prosedur yang menjadi dasar pembangunan TPA Suwung, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kelayakan lahan Desa Suwung Kauh sebagai TPA, dan untuk mengetahui prosedur yang digunakan sebagai dasar pembangunan TPA Suwung. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, didapat bahwa pemanfaatan lahan Desa Suwung Kauh belum sesuai dengan kreteria pemanfaatan lahan untuk TPA, karena perlu diperhatikan pemukiman dan pohon mangrove yang ada di sekitar lokasi TPA Suwung. Dan prosedur pembangunan TPA Suwung adalah: (a) Berdasarkan Perda Kota Denpasar, (b) Jauh dari pemukiman (c) Dikelola dengan sanitari landfill, dan (d) Mendapatkan Izin lokasi pendirian TPA dari pemerintah kota denpasar serta Desa Suwung.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah I Wayan Yoga Surastika; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.593 KB)

Abstract

Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengatur penataan ruang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Untuk implementasi peraturan daerah tersebut Bupati Badung menerbitkan beberapa peraturan dan keputusan sebagai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013. Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu, jenis peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Badung untuk implementasi Perturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan faktor pendukung dan penghambat dalam penerbitan peraturan dan keputusan Bupati Badung terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari Perturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analitis. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada 8 (delapan) peraturan Bupati dan 1 (satu) keputusan Bupati dalam implementasi Perturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung. Selain itu faktor pendukung dalam implementasi peraturan daerah ini adalah hukum itu sendiri menurut Soerjono Soekanto dan menurut Friedman terdapat faktor dari unsur substansi hukum. Sedangkan faktor penghambatnya adalah, faktor sarana dan fasilitas yang kurang baik, yang dalam hal ini menurut Soerjono Soekanto. Dan jika dilihat dari Teori Sistem Hukum Friedman faktor penghambatnya adalah faktor struktur hukum. Kata Kunci: Tata Ruang, Implementasi, Kabupaten Badung.
EFEKTIVITAS PENGATURAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH LIMBAH AIR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAHSANJIWANI GIANYAR I Gusti Ngurah Tommy Arizona; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.589 KB)

Abstract

Aktivitas rumah sakit terkait dengan banyaknya orang dengan segala kebutuhannya, misalnya situasi ramai yang tentu membutuhkan penertiban supaya tidak mengganggu aktivitas lainnya. Kebutuhan lahan yang cukup luas untuk bangun rumah sakit dan lokasi rumah sakit harus berlokasi yang mudah diakses. Lokasi juga terkait dengan fungsi pelayanan rumah sakit, terlebih dalam situasi gawat darurat, maka rumah sakit harus berlokasi di tempat yang mudah diakses. Sementara itu berkaitan dengan resiko lingkungan mengingat aktifitas rumah sakit, pastilah menghasilkan limbah yang digolongkan sebagai limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), maka lokasi menjadi penting dengan perhitungan resiko terhadap lingkungan disekitarnya. Adapun masalah yang didapat dalam artike ini pertama bagaimanakah pengaturan mengenai limbah air rumah sakit dan Bagaimanakah implementasi pengaturan limbah air rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar. Untuk menjawab permasalahan diatas pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris. Adapun kesimpulannya adalah bahwa pengaturan mengenai limbah air Rumah Sakit Umum Daerah sanjiwani Gianyar telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup Dan Kriteria Baku Kerusakan Hidup dan pelaksanaan pengaturan limbah air Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Efektivitas, Pencemaran Lingkungan Hidup, Limbah Air.
Peraturan Terkait Perlindungan Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi Di Kabupaten Badung Kadek Chedi Sinar Amanda; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.774 KB)

Abstract

Kabupaten Badung banyak mempunyai lahan pertanian yang produktif akan tetapi dewasa ini lahan pertanian di Kabupaten Badung seperti butiran debu. Banyaknya alih fungsi lahan di Kabupaten Badung yang dilakukan oleh pendatang maupun investor yang telah mengubah lahan pertanian menjadi bangunan-bangunan seperti villa atau ruko menjadikan lahan pertanian selayaknya lahan beton. Di tinjau dari data Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Badung sejak tahun 2016-2018, alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Badung yang dulunya hanya 51 hektar melonjak sangat tinggi sampai 160 hektar pada tahun 2018. Imbas dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Badung karena terjadinya alih fungsi lahan. Kehidupan manusia yang hampir sebagian besar tergantung pada tanah, baik untuk mata pencaharian, kebutuhan sandang, papan atau tempat tinggal, pangan serta kebutuhan yang bersifat religious merupakan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Badung. Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, metode yang digunakan adalah metode normatif. Metode ini sering juga disebut dengan penelitian kepustakaan atau sering dikenal dengan adanya studi dokumen, penelitian ini dapat dilaksanakan serta ditujukan terhadap suatu peraaturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya pengaturan alih fungsi lahan pertanian produktif di Kabupaten Badung diatur pada Pasal 81 ayat (2) yang isinya pemerintah Kabupaten Badung yang dalam hal ini selaku penegak hukum memiliki kewenangan mempertahankan lahan pertanian sesuai amanah dari peraturan Daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Badung juga mengeluarkan sanksi-sanksi dari sanksi administrasi sampai sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 112. Kata Kunci : Peraturan, Alih Fungsi Lahan, Pertanian
POLA HUBUNGAN KONTRAK DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERHOTELAN DI BALI Shafira Rahmania Anindita; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.111 KB)

Abstract

Terdapat lima pola hubungan hukum, yaitu: a. pola hubungan hukum “pinjam nama”, b. pola hubungan hukum “kepercayaan”, c. pola hubungan hukum “pemasukan modal”, d. pola hubungan hukum “pemberian pinjaman dana”, dan e. pola hubungan hukum “penanaman modal asing”. Berkaitan dengan keabsahan kelima pola hubungan hukum diatas, hanya pola hubungan hukum “penanaman modal asing” yang dapat dikatakan sah menurut hukum karena berdasarkan UU tentang Penanaman Modal yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 2007, serta terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata. Karena pola hubungan hukum “penanaman modal asing” adalah sah menurut hukum maka dengan sendirinya pola ini yang dapat melindungi pihak penanam modal asing di Indonesia khususnya dalam pembangunan hotel di Bali. Kata kunci: Penyusunan Kontrak, Penanaman Modal, Orang Asing, Pembangunan Hotel.
UPAYA PENCAPAIAN IKLIM USAHA KONDUSIF BAGI PENANAMAN MODAL (INVESTASI) DALAM KEGIATAN BISNIS PARIWISATA Kezia Frederika Wasiyono; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.384 KB)

Abstract

Indonesia as one of the countries that have the greatest investment in the world, one in the tourism business activities. Investment tourism business nowadays are experiencing adversity, therefore it is necessary to fix all variety of contributing factors that hinder investment climate and policy making that can provide security, legal certainty and legal protection for investors. So by making such efforts, the conducive business climate can be achieved and not difficult to make Indonesia as the country's state investment objectives in the field of tourism as well as in many other fields. In this journal, use of normative legal research methods.
PENGATURAN PENGELOLAAN HUTAN DI ATAS TANAH HAK MILIK DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN I Gede Mahendra; I Made Arya Utama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.398 KB)

Abstract

Forest environmental crisis is one of the environmental issues that are currently getting a lot of attention. Thanks to local knowledge in forest management PegringsinganTenganan village became a reference in maintaining the forest environment in Indonesia. By using method of normative, formulation of the problem that occurs how does the setting and the rights of the forest management. Can be concluded that regulation and management of forest plants in the village of Tenganan Pegringsingan awig-awig incorporated into the traditional village of Tenganan Pegringsingan,so the forest plants and grow well maintained and sustainable.
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE INTERNASIONAL BAGI PERUSAHAAN MULTINASIONAL Ni Gusti Nyoman Shanti Prameswari; C.I.A Pemayun
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.02 KB)

Abstract

International arbitration shall be defined as dispute settlement with the existence of a neutral third party. Several arbitrations are designed in certain institutional basis while several are designed in ad hoc basis. Problem appeals when the circumstances of the conflict occurred amongst multinational corporations. It is observed that the party tend to enter the lawsuit to national court in spite of the arbitration dispute settlement. This writing shall utilize normative legal research. It is also found that, through literature-bases research, arbitration system offers more positive exerts namely a faster and less expensive mechanism, confidential, and final and binding verdicts. As seen from practical point of view, the legal effect of the verdict shall be relinquished as the absence of the good will of one party to undergo the means of verdict. Thus, international arbitration shall be considered as alternative in settling dispute among multinational corporation.

Page 40 of 124 | Total Record : 1240

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue