cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 40   41   42   43   44 
PENYELESAIAN SENGKETA IMPOR DAGING AYAM ANTARA BRASIL DENGAN INDONESIA MELALUI DISPUTTE SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANIZATION Luh Made Junita Dwi Jayanti; I Gede Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.977 KB)

Abstract

Proses penyelesaian sengketa internasional dalam bidang perdagangan melalui Disspute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO) yang diatur dalam Disspute Settlement Understanding (DSU) terhadap sengketa impor daging ayam antara Brasil dengan Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mencari penyebab sengketa yaitu tindakan-tindakan Indonesia yang melarang masuknya impor daging ayam Brasil ke Indonesia yang melanggar ketentuan-ketentuan WTO dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam aturan-aturan DSU WTO. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam hal ini mengkaji suatu permasalahan hukum dari sudut instrumen hukum internasional dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Jenis penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian jurnal ini berupa hasil persidangan sengketa impor daging ayam yang dalam keputusan WTO dimenangkan oleh Brasil, dengan 4 (empat) ketentuan yang bertentangan dengan Perjanjian WTO, yaitu Daftar Positif, persyaratan penggunaan produk impor, prosedur perizinan impor, penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan veteriner. Dengan hasil keputusan WTO, Indonesia memutuskan tidak akan melakukan banding dan bernegosiasi dengan Brasil membuat kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kata Kunci: DSB, DSU, Diskriminasi, Mekanisme, WTO, Pelabelan Halal.
PIHAK TERKAIT DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERADILAN KONSTITUSI Arrian Setiagama; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.578 KB)

Abstract

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang melaksanakan kewenangan kehakiman yang khusus menangani persoalan yang berkaitan dengan penegakan konstitusi. Dalam persidangan di peradilan konstitusi negara sangat menghargai hak konstitusi tiap warga negaranya dan menjamin hak konstitusi setiap warga negara dengan melibatkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi dan menjaga hak konstitusinya. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak diatur dengan jelas tentang konsep pihak terkait dalam persidangan konstitusi, maka ketidak-jelasan tersebut dapat menimbulkan multi-tafsir, yang dapat menjadi celah bagi seseorang untuk dapat bertindak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan analisis konsep hukum. Pihak Tekait yang berkepentingan atas objek uji materiil yang dimohonkan kehadapan Mahkamah, atas inisiatif pribadi dengan legal standing-nya sendiri, entah untuk membantah ataupun mengutkan dalil-dalil Pemohon Uji Materiil. Dampak dari kekaburan norma ini akan menghambat jalanya persidangan di peradilan konstitusi. Kata Kunci: Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Konstitusi.
KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN INDUK SELAKU PERUSAHAAN PENJAMIN (CORPORATE GUARANTEE) TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PERIKATAN DENGAN PIHAK KETIGA Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.503 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok dan tanggung jawab perusahaan induk selaku perusahaan penjamin terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan terhadap pihak ketiga dalam perusahaan kelompok. Permasalahan yang terjadi bahwa ketentuan perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan perusahaan yang yang mandiri sehingga perusahaan induk tidak dapat ikut bertanggungjawab dalam perikatan yang dilakukan oleh anak perusahaan. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok dan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan induk selaku peusahaan penjamin terhadap perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaan. Di dalam penulisan ini digunakan dengan metode penulisan normatif dan menghasilkan bahwa hubungan perusahaan induk dan anak perusahaannya terdapat hubungan hukum kontraktual. Perusahaan induk dapat dimintai pertanggung jawaban apabila perusahaan induk turut serta dalam penjaminan yang dilakukan oleh anak perusahaan dengan pihak ketiga. Kata Kunci : perusahaan induk, Hubungan hukum, Tanggung Jawab
KEDUDUKAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MAHKAMAH INTERNASIONAL Vici Fitriati; SLP. Dawisni Manik Pinatih
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.029 KB)

Abstract

This paper entitled “The position of international organizations on International Court of Justice”. International Court of Justice is a primary organ of United Nations which exist from 1946, a year after the establishment of The United Nations, to solve a legal problem between states. International Court of Justice is an improvement from International Permanent Court of Justice which formed by the League of Nations. The research method that used in this paper is the normative legal research, which use a secondary resources. The issue on this paper are, is the international organizations has a capability to litigants in International Court of Justice, and what kind of legal action can be done by international organizations in solving international problems it faces.
HAK ATAS KESEHATAN BAGI WARGA NEGARA MISKIN DI SINGAPURA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL I Gusti Agung Bagus Cahya Kartika Nugraha; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.02 KB)

Abstract

Poor citizens in Singapore are increasingly squeezed by the high cost of healthcare.Ironically, Singapore is a developed country that is very popular with its medicaltourism. On one hand many foreigners come to Singapore for the purpose of healthcare(medical assistance), but in other hand its poor citizens are facing the unreachablemedical cost. This obviously a case of discrimination performed by the SingaporeGovernment to its citizens, particularly related to the right to health that has beenuniversally recognized under international law. This paper aims to analyze theexistence of the right to health from the perspective of international human rights law.In addition, this writing is also intended to analyze the legal obligations and moralresponsibilities of the Government of Singapore with regard to this issue.
PERKEMBANGAN ASAS PARTISIPASI DALAM PERATURAN USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA TIRTA Galang Wira Yudha; I Gusti Ngurah Wairocana; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, November 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.123 KB)

Abstract

Bali’s island has a natural beauty and a very distinctive culture that makes Bali’s becoming the prime tourism destination, one of those is water tourism. As one of tourist destination, the tourism sector management involves not only the government but also the optimal role of the private sector and community participation is also needed. This study aims to look at how the implementation of the principle of participation in the Law of Tourism and its implementing regulations. Research methods is used for this type of normative research. The principle of participation in regulations No 10 of 2009 explained that everyone is entitled to participate in the process of tourism development. Then Bali Provincial Government of Bali Province also issued Regulations No 7 of 2007 concerning Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta. Application of the principle of participation in the implementation of the regulations states that the public which is given the opportunity to participate in the decision-making process in the business of supplying water tourism facilities. In this case, two products are experiencing a mismatch between the legal basic of the regulation implement
PENGATURAN MENGENAI PENGENDALIAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A DI KOTA DENPASAR Putu Alvin Janitra; Dewa Gede Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.414 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Pengaturan mengenai Pengendalian, Peredaran, danPenjualan Minuman Beralkohol Golongan A di Kota Denpasar. Latar belakang masalahnyayaitu masih rendahnya kesadaran dari masyarakat mengenai dampak negatif yangditimbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol, seperti dapat menggangu kesehatan,dan memicu timbulnya berbagai tindak kriminal yang dapat mengganggu ketertiban danketentraman bagi masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatifdengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Pengaturanmengenai pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol golongan A di KotaDenpasar, tidak memiliki peraturan daerah yang bersifat konkrit. Hal ini mengakibatkantidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat mengenai tempat-tempat seperti hotel,restoran, bar, serta tempat tujuan wisata mana saja yang diperbolehkan untuk menjualminuman beralkohol golongan A di Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar hanyaberpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Makadiperlukan adanya pengaturan mengenai pengendalian, peredaran dan penjualan minumanberalkohol di Kota Denpasar yang mencerminkan kepastian hukum bagi masyarakat diKota Denpasar.
KAJIAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN SATU PASANGAN CALON Nyoman Arista Wirdiantara; I Gede Artha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Kajian Hukum Pemohon (Legal Standing) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon. Latar Belakang dari tulisan ini adalah dikeluarkanya Peraturan Mahkamah Konstitusi No 4 Tahun 2015 yang menentukan siapa saja sebagai pihak selaku pemohon yang dapat menggugat hasil pilkada calon tunggal. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui siapa sebagai pihak selaku pemohon yang memiliki kedudukan hukum (Legal standing) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) calon tunggal menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu pemohon yang dapat mengajukan gugatan terkait perselisihan hasil dalam pemilihan pemilukada dengan calon tunggal adalah pasangan calon tunggal dan pemantau pemilukada.
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA REGIONAL SARBAGITA Putu Wahyu Widiartana; Made Gde Subha Karma Resen; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.954 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan efektivitas hukum terkait dengan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional SARBAGITA. Penelitian ini dapat dikualifikasikan ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan payung hukum yang mendasari pengelolaan sampah Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi penanganan sampah. Pengelolaan sampah di TPA regional SARBAGITA telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dan Keputusan Bersama Walikota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Gianyar, Bupati Tabanan. Peraturan Gubernur tersebut memberikan kewenangan kepada UPT Pengelolaan Sampah untuk mengatur dan mengelola sampah di regional SARBAGITA, sedangkan Keputusan Bersama tersebut memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Kebersihan SARBAGITA (BPKS) untuk mengatur dan mengelola sampah di regional SARBAGITA. Dalam implementasi pengelolaan sampah regional ini, terdapat 2 (dua) faktor penghambat  yaitu kesadaran masyarakat yang masih lemah dan adanya 2 (dua) pihak yang sama-sama dapat mengelola sampah di TPA regional SARBAGITA, yaitu BPKS dengan DKP di masing-masing pemerintahan daerah SARBAGITA.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KECURANGAN PADA SAAT PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU BULUH INDAH NO 82 DENPASAR Ida Bagus Suardhana Wijaya; Dewa Gde Rudy; Suatra Putrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.189 KB)

Abstract

Tulisan Ini Berjudul “Tanggung Jawab Pemilik Usaha Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Pada Saat Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Buluh Indah No 82 Denpasar” Penelitian ini dibuat dengan dilatarbelakangi oleh pemberitaan di media tentang kasus konsumen yang mendapatkan jumlah takaran bensin yang tidak sesuai dengan yang telah di bayarkan di SPBU Buluh Indah no 82 Denpasar .Tujuan dari penulisan jurnal berjudul “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Akibat Kecurangan Pada Saat Pengisan Bahan Bakar Minyak di SPBU Buluh Indah no 82 Denpasar“ adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban dari pelaku usaha SPBU Pertamina di Buluh Indah nomor 82 Denpasar terhadap pengurangan takaran BBM di SPBU tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu pennelitian yang dilakukan berdasarkan berbagai fakta yang diperoleh langsung dari lapangan ataupun dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha SPBU Buluh Indah nomor 82 Denpasar memberikan ganti rugi kepada konsumen karena kecurangan yang dilakukan oleh pgawai/buruh. Bentuk pertanggung jawaban kepada konsumen yaitu berupa ganti rugi sejumlah bahan bakar yang telah dikurangi atau penggantian uang dengan nilai yang setara sebagaimana yang telah di atur di dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan kepada oknum yang melakukan kecurangan diberikan sanksi berupa pemberian surat peringatan sebagaimana yang tercantum didalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003.

Page 42 of 124 | Total Record : 1240

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue