cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 89   90   91   92   93 
Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Dps I Gusti Lanang Agung Hendra Dharmayasa; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pemutusan hubungan kerja secara sepihak dalam putusan dan pendapat majelis hakim pada Putusan Nomor:10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Dps. PHK secara sepihak tidak boleh dilakukan karena hanya satu pihak saja yang diuntungkan dan pihak yang lain merasa di rugikan. Metode penelitian jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus pada jurnal ini berpedoman ataupun mengacu pada putusan pengadilan. Jadi jurnal ini mengambil rumusan masalah bagaimana suatu perlindungan hukum pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerjanya berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHII/2020/PN-Dps dan bagaimana pertimbangan hak pekerja yang di dapat pemutusan hubungan kerjanya secara sepihak berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Dps. Salah satu kasus yang unik untuk dibahas, Yayasan GMISB berselisih ataupun melawan KMB. KMBP Sebagai pekerja 21 tahun leih mengajar menjadi guru hanya mendapat perpanjangan kontrak. Penggugat atau Yayasan GMISB mendalilkan tergugat telah melakukan PHK secara sepihak dengan memaksa penggugat untuk mengundurkan diri, sementara tergugat mendalilkam penggugat telah mengundurkan diri melalui wasthapp. Pada faktanya penggugat tidak pernah menandatangani surat pengunduran diri yang draftnya di buat oleh tergugat. 21 tahun lebih penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan surat peringatan. Penggugat tidak lagi di perkenankan memasuki areal kerjanya atau kata lain di pandang sebagai bentuk pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Dps mengabulkan hak pekerja yang di PHK secara sepihak dengan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.1.196.000.000. Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Perusahan, Sepihak ABSTRACT The purpose of this journal is none other than to obtain legal knowledge, especially labor law, to know the legal protection of unilateral termination of employment against the decisions and opinions of the panel of judges Decision Number: 10 / Pdt.Sus-PHI / 2020 / PN-Dps. Unilateral layoffs should not be carried out because only one party benefited and the other party felt that they were disadvantaged, the method was clarified as a normative research journal, court case approach and legal approach. The approach to this journal case is guided by or refers to the verdict. Sothis journal takes the formulation of the problem of how a legal protection for the unilateral termination of employment for workers based on Decision Number 10 / Pdt.Sus-PHII / 2020 / PN-Dps and how to consider the rights of workers who get unilateral termination of employment based on Decision Number 10 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Dps. One of the unique cases to discuss, the GMISB Foundation is in conflict with or against KMB. KMBP As a 21-year-old worker, she only received a contract extension. The plaintiff or the GMISB Foundation argued that the defendant had unilaterally laid off by forcing the plaintiff to resign, while the defendant argued that the plaintiff had resigned through wasthapp. In fact, based on the plaintiff's evidence never signed the resignation letter that the defendant drafted. For more than 21 years, the plaintiff never received a warning sound. Plaintiffs are no longer allowed to enter their working area or in other words, viewed as a form of unilateral termination of employment. The panel of judges in Decision Number 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Dps granted the rights of workers who were laid off unilaterally by receiving compensation of Rp. 1,196,000,000. Keywords: Termination of Employment, Company, One-sided
Praktik Kawin Tangkap Di Sumba Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Alexander Theodore Duka Tagukawi; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kawin adat di Sumba dianggap sebagai satu hal biasa bagi masyarakat Sumba jika kita kasi lewat perpektif kebiasaan masyarakat, namun sesungguhnya jika dipandang dari perspektif hak asasi manusia maka bisa terjadi benturan. Tujuan studi ini untuk mengkaji praktik kawin tangkap dari perspektif hak asasi manusia dan peran pemerintah dalam mengatur praktik-praktik serupa. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap pada dasarnya tidak melanggar hak asasi manusia sejauh hal itu dilakukan sesuai dengan nilai-nilai adat yang semestinya dan juga peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal menjamin hak asasi manusia tetap dilindungi dan dihormati dalam proses perwakinan adat serupa dengan kawin tangkap. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kawin Tangkap, Peran Pemerintah. ABSTRACT Traditional marriage in Sumba is considered a normal thing for the people of Sumba if we give it from the perspective of community habits, but in fact when viewed from a human rights perspective, there can be conflicts. The aim of this study is to examine the practice of kawin tangkap from a human rights perspective and the role of the government in regulating such practices. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. The results of the study suggest that the practice of kawin tangkap does not basically violate human rights as long as it is done in accordance with customary values ??that should be and also the role of the government is very much needed in terms of ensuring that human rights are protected and respected in the process of customary representation similar to that of kawin tangkap. Keywords: Human Rights, Kawin Tangkap, Government Role
Peran SPKKL Bakamla Bali Dalam Penegakan Hukum Pidana di Wilayah Perairan Karangasem I Kadek Darmawan; I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem oleh SPKKL Badan Keamanan Laut Bali, dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang ditemukan oleh SPKKL Badan Keamanan Laut Bali dalam melaksanakan penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan penelitian kosep hukum. Penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem dilaksanakan secara tersendiri oleh instansi-instansi yang memiliki kewenangan di wilayah perairan Karangasem. Akibatnya terjadi tumpang tindih kewenangan antara SPKKL Badan Keamanan Laut Bali dengan instansi-instansi terkait lainnya yang ada di wilayah perairan Karangasem. Faktor yang menghambat SPKKL Badan Keamanan Laut Bali dalam melaksanakan penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem antara lain yaitu banyaknya instansi-instansi yang memiliki kewenangan di bidang pelaksanaan penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem Kata Kunci : Penegakan Hukum di Laut, Tindak Pidana di Laut, SPKKL, Kewenagan Badan Keamanan Laut Indonesia. ABSTRACT The writing of this scientific paper aims to find out about how the implementation of criminal law enforcement in the Karangasem waters by the Bali Marine Security Agency SPKKL, and to find out what obstacles were found by the Bali Marine Security Agency SPKKL in carrying out criminal law enforcement in the Karangasem waters. This study uses a type of empirical juridical research using a statutory approach and a legal concept research approach. The enforcement of criminal law in the waters of Karangasem is carried out separately by the agencies that have the authority in the territorial waters of Karangasem. As a result, there is an overlap of authority between the Bali Marine Security Agency's SPKKL and other relevant agencies in the Karangasem waters area. Factors that hinder the Bali Marine Security Agency's SPKKL in implementing criminal law enforcement in the waters of Karangasem, among others, are the many agencies that have authority in the field of implementing criminal law enforcement in the waters of Karangasem. Keywords: Law Enforcement at Sea, Crime at Sea, SPKKL, Authority of Indonesian Coast Guard.
Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pasar Modal, Pencucian Uang Dan Korupsi: Studi Kasus Jiwasraya Nathan Christy Noah Rantetandung; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari studi ini adalah untuk mengklasifikasikan tindak pidana yang terdapat pada Kasus PT. Asuransi Jiwasraya dan mengkaji penegakan hukum tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana di bidang jasa keuangan dalam bentuk pasar modal terutama pada kasus yang sedang dihadapi PT. Asuransi Jiwasraya. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan kasus. Hasil studi menunjukan bahwa di dalam kasus Jiwasraya, terdapat Tindak Pidana Pasar Modal dalam bentuk skema investasi ponzi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst menunjukan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang terdapat di dalam kasus Jiwasraya ini telah berjalan di pengadilan tingkat pertama. Namun, belum ada pengaturan secara khusus yang bisa menindaklanjuti tindak pidana pasar modal dalam bentuk skema investasi ponzi. Oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan secara khusus yang dapat menindaklanjuti tindak pidana tersebut demi melindungi kepentingan para pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal. Kata kunci: penegakan hukum, pasar modal, investasi ponzi, korupsi, jiwasraya ABSTRACT The purpose of this study is to classifying criminal act on Jiwasraya Insurance Company’s case and to examine criminal law enforcement on corruption, money laundring and capital market sector crime, especially on lawsuit againts Jiwasraya Insurance Company. The method that used in this study is a normative legal research method with case approachment. Results of the study shows that in the Jiwasraya case, there are capital market crimes in the form of ponzi investment scheme, money laundering and corruption. In courtjudgement Number 30 / Pid.Sus-TPK / 2020 / PN Jkt.Pst shows that law enforcement of corruption and money laundring in the Jiwasraya case has been done on the first degree court. However, there is no specific regulation that can act on capital market crimes in the form of a ponzi investment scheme. Therefore, it is necessary to have special legal arrangements that can act on these crimes in order to protect the interests of the parties conducting financial service activities in the capital market sector. Keywords: law enforcement, capital market, ponzi investment, corruption, jiwasraya
Kriminalisasi Terhadap Pelaku yang Mempromosikan Alat Pencegah Kehamilan dalam Persepektif Pembaharuan Hukum Pidana Putu Satria Chaisharvijaya Yuana; I Wayan Suardana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sosialisasi pelaku promosi alat kontrasepsi dan pengaturan hukum yang dicitak-citakan terkait pengaturan pelaku promosi alat kontrasepsi dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approacch) dan pendekatan konsep (concceptual approacch). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Seluruhnya dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data dan dianlisis dengan teknik analisis data. Berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan di atas, maka dapat dirumuskana kesimpulan sebagai berikut : (1) Kebijakan kriminal dalam RUU KUHP yang mengatur kembali perbuatan pidana mempertunjukkan alat mencegah kehamilan sebenarnya bukan dimaksudkan untuk menjerat mereka yang bekerja di bidang penyuluhan kesehatan yang berwenang melakukan hal tersebut. (2) Adapun rumusan perumusan pasal tersebut didasarkan pada pertimbangan semangat keIndonesiaan yang sangat kental dalam RUU KUHP, serta pertimbangan nilai dan moral keagamaan yang menjadikan pasal terkait alat pencegah kehamilan itu menjadi penting untuk tetap diatur kembali, selain juga untuk lebih memberikan perlindungan kepada Anak. Kata Kunci: Kontrasepsi, Kriminalisasi, Hukum Pidana ABSTRACT The purpose of this research is to find out and analyze the socialization arrangements for contraceptive promotion actors and the envisioned legal arrangements related to the regulation of contraceptive promotion actors in the perspective of criminal law reform. The research method used is the normative legal research method, which uses a statutory approach (Statue Approacch) and a conceptual approach (conceptual approacch). Legal materials in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. All of which were collected using data collection techniques and analyzed by data analysis techniques. Based on the description in the results and discussion above, the following conclusions can be formulated : (1) The criminal policy in the Criminal Code Bill which re-regulates criminal acts demonstrating that the means to prevent pregnancy are not intended to ensnare those who work in the field of health education who are authorized to do this. (2) The formulation of the article is based on considerations of the Indonesian spirit which is very thick in the Draft Criminal Code, as well as considerations of religious values ??and morals which make it important to keep re-regulated articles related to pregnancy prevention, as well as to provide more protection for children. Keywords: Contraception, Criminalization, Criminal Law
Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif HAM Kirana Apsari; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang berupaya dalam melindungi hak individu terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dan ekspresi serta melindungi hak individu atas reputasinya, selain itu penulisan ini bertujuan mengetahui solusi dalam menyelaraskan hak individu dalam mengemukakan pendapat dan ekspresi dengan hak individu atas reputasi melalui perspektif HAM. Dalam rangka mencapai tujuan a quo, penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner. Sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa Negara Indonesia dalam melindungi hak individu untuk mengeluarkan pendapat dan ekspresi termuat pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sedangkan kebijakan yang berupaya dalam melindungi hak individu atas reputasi diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP. Kemudian dalam rangka menyeleraskan hak individu dalam mengemukakan pendapat dan ekspresi dengan hak individu atas reputasi diatur pada Pasal 28J UUD 1945 yakni mengenai pembatasan hak dan kebebasan dengan maksud menjamin hak dan kebebasan orang lain sehingga tercapai ketertiban umum, hal ini sebagai dasar bahwa hak dan kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi terdapat batasan untuk melindungi pula hak indvidu atas reputasi sebagaimana kemudian diatur dalam KUHP dan UU ITE. Kata Kunci: HAM, Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Hak Individu Atas Reputasi ABSTRACT The purpose of this paper is to find out the policies that seek to protect individual rights to freedom of expression and expression as well as protect individual rights to their reputations, however this paper aims to find solutions in aligning individual rights in expressing opinions and expressions with individual rights to reputation through human rights perspective. In order to achieve the a quo goal, this paper uses normative legal research methods or doctrinal legal research. So that the results of the research show that the Indonesian State in protecting the rights of individuals to express opinions and expressions is contained in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution, while policies that seek to protect individual rights to reputation are regulated in Articles 310 to Article 321 of the Criminal Code. Then in order to harmonize individual rights in expressing opinions and expressions with individual rights to reputation, it is regulated in Article 28J of the 1945 Constitution concerning the limitation of rights and freedoms with the aim of guaranteeing the rights and freedoms of others so that public order is achieved, this is the basis that the rights and freedoms to In opinion and expression there are limits to protect individual rights to reputation as later regulated in the Criminal Code and the ITE Law. Key Words: Human Rights, Right to Freedom of Opinion and Expression, Individual Rights to Reputation.
Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Media Sosial Dalam Hukum Positif Indonesia Ivan Aswinabawa; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait penjualan minuman beralkohol di media sosial dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari penjualan minuman beralkohol di media sosial. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka serta mengkaji literatur–literatur dalam bidang hukum yang merupakan suatu metode penelitian hukum secara normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan hukum terkait penjualan minuman beralkohol di media sosial diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 sebagaimana telah menjalani beberapa kali perubahan hingga diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektornik (UU ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selanjutnya akibat hukum dari penjualan minuman beralkohol di media sosial yaitu penjual minuman beralkohol di media sosial dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Kata kunci: Penjualan, minuman beralkohol, melalui media sosial. ABSTRACT The purpose of this research is to know the regulations about selling alcoholic beverage through social media and to know the consequences of selling alcoholic beverage through social media. This research uses literature as well as reviews the literature in the legal field which is a method of normative legal research. The results of this research are the selling alcoholic beverage through media social are being regulated by Presidential Decree No. 74 of 2013, The Regulation of The Minister of Trade Number 20/M-DAG/PER/4/2014 that has gone through changes until The Regulation of The Minister of Trade of The Republic of Indonesia No. 8 of 2019 was made, The Regulation of National Food and Drug Agency No. 8 of 2020, The Act of Information and Electronic Transaction, also The Wetboek van Strafrecht (WvS), and the consequences of selling alcoholic beverage through social media are administrative sanctions and criminal sanctions on the seller of alcoholic beverage through social media. Keywords: Sales, alcoholic beverage, through social media.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik yang Mengalami Kerugian Akibat Mati Listrik Patricia Marcella; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui hak dan kewajiban konsumen listrik serta perlindungan hukum bagi konsumen listrik atas kerugian yang dialami berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UUK). Metode penulisan ini menggunakan metode normatif dengan cara menelaah bahan hukum yang ada. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa setiap konsumen listrik yang merasa dilanggar haknya dapat menuntut pertanggungjawaban dari PT. PLN untuk memenuhi haknya. Berdasarkan Pasal 29 UUK dijelaskan bahwa konsumen listrik berhak untuk mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan layak dan berkualitas baik. Situasi nyatanya berbeda dengan apa yang telah ditentukan dalam ketentuan yang mengatur. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya peristiwa mati listrik yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Perlindungan hukum bagi konsumen listrik atas kerugian yang dialami akibat mati listrik ditentukan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 19 UUPK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UUK. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kerugian, Mati Listrik. ABSTRACT The purpose of this study is to know and understand the rights and obligations of electricity consumers as well as the legal protection of electricity consumers for losses suffered according to Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (Law of Consumer Protection) and Law Number 30 of 2009 on Electricity (Law of Electricity). This writing method uses a normative method by examining existing legal materials. The results of this study indicate that every electricity consumer who feels their rights have been violated can demand responsibility from PT. PLN to fulfill its rights. Based on Article 29 of Law of Electricity, it is explained that electricity consumers have the right to receive electricity continuously with good quality and reliability. The real situation is different from what has been determined in the governing provisions. This can be seen from the many blackout events that occur in people's lives. Legal protection for electricity consumers for losses suffered due to power outages is regulated in Article 1365 of the Civil Code, Article 19 of Law of Consumer Protection, and Article 29 paragraph (1) letter e of Law of Electricity. Key Words : Legal Protection, Loss, Power Outages.
Pengaturan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis Terkait Rahasia Data dan Informasi Bidang Perbankan di Indonesia Pande Putu Adhi Gunawan; Gede Marhaendra Wija Atmaja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan karya ilmiah ini bermaksud untuk mengakaji dan menganalisis pengaturan mengenai Automatic Exchange Of Information di tatanan hukum nasional serta mengetahui akibat hukum pasca penandatanganan Automatic Exchange Of Information terhadap kerahasiaan bank di Indonesia. Karya ilmiah ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bedasarkan hasil penelitian pemberlakuan Automatic Exchange Of Information diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang undangdalam pasal 1 mengenai kewenangan pembukaan kerahasiaan akses keuangan terutama di bidang perbankan dan perpajakan. Tujuan Automatic Exchange Of Information ialah untuk membuka otomatis data nasabah guna mencegah penghindaran pajak. Akibat hukum pembukaan rahasia bank ialah hukum terbaru mengabaikan hukum yang lama dimana Undang-Undang Akses Informasi Keuangan diundangkan pada tahun 2017 sehingga mengabaikan Undang-Undang perbankan yang diundangkan pada tahun 1998. Kata Kunci: Sistem Pertukaran Informasi Otomatis, Rahasia Bank, Informasi Nasabah. ABSTRACT The purpose of writing this scientific paper is to study and analyze the regulation regarding the Automatic Exchange of Information in the national legal system and to find out the legal consequences after the Automatic Exchange of Information on bank secrecy in Indonesia. This scientific work uses a normative legal research method with an invitation application approach and a concept approach. The results of the study show that the application of automatic information exchange is regulated in Law Number 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes which becomes law in article 1 regarding the disclosure of confidentiality of financial access, especially in banking and taxation. The purpose of Automatic Information Exchange is to automatically disclose customer data to prevent tax evasion. The legal consequence of opening bank secrecy is the latest law on the old law where the Law on Access to Financial Information was enacted in 2017 so that the law was enacted in 1998. Key Words: Automatic Information Exchange System, Bank Confidentiality, Customer Information.
Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Perdata Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan agar kita semua mendapatkan informasi terkait hukum di Indonesia dalam melakukan pengaturan atas hak anak angkat atas kedudukannya dalam mewarisi harta yang ditinggalkan orang yang mengadopsinya. Yuridis Normatif dipilih penulis dalam melakukan penulisan yang mana didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Setelah melakukan penelaahan lebih lanjut dari beberapa aturan hukum yang ada penulis memperoleh hasil bahwa tidak adanya pengaturan secara pasti di dalam KUHPerdata terkait anak angkat memperoleh harta peninggalan dari orangtua angkatnya secara mutlak. Hal tersebut tentu saja menunjukkan bahwa kepastian hukum, rasa keadilan serta perlindungan tidak didapatkan oleh anak angkat dari orang yang telah mengadopsinya atas harta mereka setelah mereka meninggal. Pengertian tentang anak angkat atau anak adopsi sendiri belum diatur oleh KUHPerdata. Di Indonesia kita dapat menemukan pengaturan terkait anak angkat pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 perihal proses pengangkatan anak, dimana aturan ini merupakan aturan yang dibuat untuk melengkapi KUHPerdata. Tindakan hukum yang dilakukan oleh suami dan istri untuk meneruskan garis keturunan dalam keluarganya yaitu dengan mengangkat anak secara otomatis memberikan hak kepada anak yang diangkatnya untuk memiliki posisi hukum dengan orang tua yang telah menjadikannya anak. Setiap Orang tua angkat wajib untuk mengusahakan agar pada saat mereka tutup usia, nasib anak yang telah diadopsi tidak mengalami penelantaran. Anak angkat sesungguhnya memiliki posisi setara dengan anak sah. Oleh karenanya anak angkat mempunyai hak juga dalam mendapatkan peninggalan dari orang tua yang telah mengangkatnya sebagaimana diatur dalam aturan hukum positif yang ada atau mendapatkan warisan berdasarkan hukum waris jika orang tua angkatnya membuat surat wasiat yang nantinya di hibahkan. Kata kunci: Hak Anak, Anak Angkat, Harta Peninggalan ABSTRACT This research was conducted so that we all get information related to the law in Indonesia in regulating the rights of an adopted child to his position in inheriting the property left by the person who adopted him. Normative juridical is chosen by the author in doing the writing which is based on the existing laws and regulations. After conducting a further study of several existing legal rules, the author obtained the result that there is no definite regulation in the Civil Code regarding adopted children obtaining inheritance from their adoptive parents in absolute terms. This of course shows that legal certainty, a sense of justice and protection are not obtained by adopted children from people who have adopted them for their property after they die. The definition of an adopted child or adopted child has not yet been regulated by the Civil Code. In Indonesia, we can find arrangements regarding adopted children in the Staatsblad of 1917 Number 129 regarding the process of adopting children, where this rule is a rule made to complement the Civil Code. Legal action taken by husband and wife to continue the lineage in their family, namely by adopting a child automatically entitles the adopted child to have a legal position with the parents who have made him a child. Every adoptive parent is obliged to make every effort so that when they die, the fate of the adopted child does not experience neglect. Adopted children actually have an equal position with legitimate children. Therefore, adopted children also have the right to obtain inheritance from parents who have adopted them as stipulated in the existing positive law rules or to inherit based on inheritance law if their adoptive parents make a will which will later be granted. Keywords: children's rights, adopted children, inheritance

Page 91 of 124 | Total Record : 1240

 89   90   91   92   93 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue