Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JIPPK, P-ISSN: 2528-0767 and E-ISSN: 2527-8495) contains research articles, the study of theory and its application. Published periodically twice a year in June and December. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan is published by the Laboratory of Law and Citizenship Department of Universitas Negeri Malang in cooperation with the Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI).
Articles
380 Documents
<![CDATA[Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pemeriksanaan Tingkat Penyidikan di Kabupaten Pasangkayu ]]>
<![CDATA[Saputra, Andi Muh Dilla]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.969 KB)
|
DOI: 10.17977/um019v7i3p709-719
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi HAM terhadap pemeriksaan pada tingkat penyidikan oleh kepolisian di Kabupaten Pasang Kayu. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data dan informasi yang akan dilaksanakan di Kepolisian Resort Pasang kayu. Jenis data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Sumber data yang digunakan yaitu penelitian pustakaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode penelitian empiris. Adapun hasil penelitian ini yaitu Kepolisian Resort Pasangkayu menjamin hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dengan memberikan kesempatan untuk mengetahui tentang hak dan kewenangannya, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menjaga hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas, serta hak untuk mendapat bantuan hukum. Kemudian 5 (lima) faktor penerapan HAM kepada tersangka dalam penyidikan, yaitu faktor hukum dimana terdapatnya kekosongan hukum, faktor penegak hukum yaitu kurangnya kesadaran hukum dari para pelaksana hukum, faktor sarana prasarana yang tidak cukupnya anggaran dana yang diberikan pemerintah kepada Polres Pasangkayu, keempat faktor masyarakat yaitu ketidakpedulian masyarakat atas perilaku aparatur terhadap tersangka, faktor budaya yaitu perbuatan sewenang-wenang penyidik dalam pelaksanaannya dilakukan berulang-ulang kali sehingga telah menjadi suatu kebiasaan di instansi.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Tersangka, Penyidikan.]]>
<![CDATA[Praktik Toleransi Desa Pancasila Sebagai Penguatan Keharmonisan Antar Umat Beragama di Jawa Timur ]]>
<![CDATA[Aris Shofa, Abd Mu'id]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.057 KB)
|
DOI: 10.17977/um019v7i3p671-681
<![CDATA[This study aims to analyze the application of community tolerance values, harmonization patterns in religious plurality, as well as local actors who play a role in implementing tolerance in Pancasila Village. The method used in this study is descriptive qualitative. The research was conducted in Pancasila Village which is located in Situbondo, Blitar, Jember and Lamongan Regencies. The results of the study showed that the application of the tolerance value of the Pancasila Village community was seen from several activities, namely the culture of mutual cooperation in celebration events, construction of places of worship, and commemoration of religious holidays. The pattern of harmonization in religious plurality in Pancasila Village is visiting with polite ethics both verbally and non-verbally, inculcating tolerance from an early age by parents to children so that it becomes a habit, and not differentiating educational institutions based on religious background. Local actors in implementing tolerance in Pancasila Village are religious leaders, community leaders, village government, and youth leaders who work together to create harmony]]>
<![CDATA[Upaya Penguatan Pendidikan Karakter Religius Peserta Didik melalui Pengambangan Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berbasis Akidah Akhlak ]]>
<![CDATA[Burhan, Mohammad Ali]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.379 KB)
|
DOI: 10.17977/um019v7i3p720-728
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menghasilkan pengembangan bahan ajar berbentuk modul PPKn terintegrasi Akidah Akhlak sebagai upaya penguatan karakter religius siswa. Prosedur yang digunakan adalah penelitian pengembangan (research and development), dengan mengacu pada langkah-langkah yang dikemukakan oleh Borg & Gall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul PPKn terintegrasi Akidah Akhlak ini valid, mampu digunakan dalam upaya penguatan karakter religius peserta didik. Kevalidan modul diketahui dari hasil validasi ahli media dengan skor rata-rata sebesar 93,09 dan oleh ahli materi skor rata-rata sebesar 86,58 sedangkan ahli pembelajaran dilapangan skor rata-rata 87,74. Modul PPKn terintegrasi akidah akhlak juga mampu meningkatkan karakter religius peserta didik. Rata-rata karakter religius peserta didik meningkat dari kategori berkembang menjadi kategori membudaya. Rata-rata karakter religius meningkat, dengan skor dari 78 menjadi 83. Hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan yang signifikan antara karakter religius sebelum dan sesudah diterapkan modul pembelajaran yang dikembangkan.]]>
<![CDATA[Buku Saku Pendidikan Politik bagi Pprapemilih Sebagai Upaya Mempersiapkan Pemilih Pemula yang Rasional ]]>
<![CDATA[hariyanti, Hariyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (304.543 KB)
|
DOI: 10.17977/um019v7i3p682-691
<![CDATA[The purpose of writing this article is to analyze political education strategies for pre-electers as well as political education pocket books for pre-electors. This study uses a descriptive qualitative method. The results of the study show that the political education strategy for pre-voters is carried out by building cooperation between the General Election Commission and Pancasila and Citizenship Education subject teachers through the Election Smart House. Political education for pre-voters is integrated into Pancasila and Citizenship Education subjects. The political education pocket book for pre-elect discusses seven materials including material on nation, state, democracy, political education, political parties, general elections, as well as pre-electers and the need to be smart voters. The political education pocket book for prevoters is equipped with learning media in the form of a smart pre-voter card which is included at the end of the pocket book]]>
<![CDATA[Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 ]]>
<![CDATA[Makaruku, Alfian Reymon]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (354.22 KB)
|
DOI: 10.17977/um019v7i3p729-737
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020, Tipe penelitian yaitu yuridis normative dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan serta teknik analisis bahan hukum deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi kekuatan mengikat Putusan Mahakamah Konstitusi haruslah dipandang secara utuh meliputi amar putusan maupun pertimbangan hukunya. Keutuhan bacaan dan pemaknaan pertimbangan putusan Mahakamah Konstitusi adalah konsekwensi logis yang patut dipahami sehingga tidak menimbulkan kontra presepsi dalam proses pembuatan ataupun merevisi Undang-Undan. Pertimbangan hukum Pasal 29, oleh karena tidak mencantumkan batas waktu berlakunya Undang-Undang, Pasal 27 Ayat (1) frasa “bukan merupakan kerugian negara” bertentangan dengan prinsip due process of law untuk mendapatkan perlindungan yang sama (equal protection), Pasal 27 Ayat (3) frasa “bukan objek TUN” dalam UU No. 2 Tahun 2020 dan harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan mahkamah konstitusi sebab demikian adalah alasan dari pernyataan Mahkamah Konstitusi menyatakan konstitusional atau inkonstitusional atas satu norma UU yang di uji, dengan demikian perimbangan hukum dalam putusan Mahkamah konstitusi memiliki kekuatan mengikat serta menjadi mandat konstitusioanal yang mesti dilaksanakan secara utuh oleh pementuk Undang-Undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi tesebut.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Tuna Netra dalam Proses Pembuatan Akta Otentik ]]>
<![CDATA[Mustika, Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.857 KB)
|
DOI: 10.17977/um019v7i3p701-708
<![CDATA[This study aims to analyze the limitations of legal actions and legal protection for persons with visual impairments in the process of making a deed. The method used in this study is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the limitation of legal action can be seen in the provisions of a notary which requires representatives for persons with visual impairments in the process of making a deed. People with visual impairments have limitations in knowing the contents of the deed they made because they have not been facilitated with braille. Legal protection for persons with visual impairments in the process of making a deed has not been regulated in laws and regulations. Legal protection for persons with disabilities in the process of making a deed is very necessary to avoid bad faith on the part of the parties concerned. Abstrak: kajian ini bertujuan menganalisi]]>
<![CDATA[Pengetahuan dan Sikap Warga Negara Muda Terhadap Kebijakan Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Saputra, Meidi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (687.876 KB)
|
DOI: 10.17977/um019v7i3p654-663
<![CDATA[This study aims to analyze the knowledge and attitudes of young citizens before and after the Covid-19 pandemic policy. This study uses a quantitative approach with a comparative survey method. The sample in this study was 376 students who were spread proportionally in East Java. Data collection was carried out using a questionnaire or questionnaire technique. The data that has been obtained is analyzed using descriptive techniques and displayed in the form of bar graphs. The results of the study show that the knowledge of young citizens is quite good, as evidenced by the reduction in the category of unfavorable from 5.1 percent before the policy was introduced to 3.4 percent after the policy was implemented. The attitude of young citizens who disagree with the Covid-19 pandemic policy has increased starting from the implementation of health protocols, prohibition of activities in public places, a sense of responsibility for the safety of the community, responses to seeing people not wearing masks, feeling guilty if they don’t comply with health protocols, sanctions for violators of health protocols, transparency regarding information regarding the Covid-19 pandemic, and granting equal rights to Covid-19 services.]]>
<![CDATA[Spiritual Intelligence: Vision, Mission, and Character Strengthening Strategies in Education Policy ]]>
<![CDATA[Hidayat, Mupid]]>;
<![CDATA[Siswantara, Yusuf]]>;
<![CDATA[Suryadi, Ace]]>;
<![CDATA[Ganeswara, Ganjar Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (353.544 KB)
|
DOI: 10.17977/um019v7i3p692-700
<![CDATA[Spiritual intelligence is the soul of national education. Forgetting this creates a gap between ideals and the reality of education. Without mapping, educational understanding can be fragmented so that education is only seen partially. The academic challenge is how to map the education, character, and context of the digital age as well as the threat of disintegration of the nation can be done. Using the method of literature review with descriptive analytics, this research reveals the essence of education as character formation. At the end of the study, the answer was presented with three things: character education is a vision of national education, continuing education as the times becomes the general mission of national education, and adaptive implementation supports the development of the nation's character.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pemberlakuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Sebagai Syarat Administrasi di Tempat Umum ]]>
<![CDATA[Hartati, Hartati]]>;
<![CDATA[Satoto, Sukamto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.904 KB)
|
DOI: 10.17977/um019v7i3p748-756
<![CDATA[This study aims to analyze the substance of the Covid-19 vaccine certificate policy as an administrative requirement in Jambi City and the regional government’s authority in enforcing the Covid-19 vaccine certificate policy in Jambi City. This study uses an empirical legal approach with a descriptive research type. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Source of data used in the form of primary data and secondary data. The data that has been obtained is analyzed systematically. The results of the study show that the Covid-19 vaccine certificate policy as an administrative requirement for entering public places regulated through the Mayor of Jambi Circular Letter Number PW.01/441/DPK/2021 must be pursued into a Regional Regulation so that the substance has strong binding power. The Regional Government of Jambi City in enforcing the Covid-19 vaccine certificate policy has the authority to disseminate information to the community and carry out a real monitoring function as a means to evaluate the performance of implementing the Covid-19 vaccine certificate in public places or public spaces.]]>
<![CDATA[Penguuatan Perilaku Salbia Sebagai Alternatif Perilaku Rasional Birokrasi pada Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Hamim, Udin]]>;
<![CDATA[Mahmud, Ramli]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (365.27 KB)
|
DOI: 10.17977/um019v7i3p757-765
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the portrait of bureaucratic political behavior in general elections and to strengthen salbiyah behavior as an alternative to the rational attitude of the bureaucracy. This study uses qualitative methods with a phenomenological approach. The results of the study show that the portrait of bureaucratic political behavior in general elections is mapped in two approaches, namely the sociological and psychological approaches. Bureaucratic political behavior with a sociological approach determines political choices based on the candidate’s job and affiliation with social organizations that are influenced by culture. Bureaucratic political behavior with a psychological approach determines political choices based on one’s interest in political parties and orientation towards prospective candidates who are influenced by political issues. Strengthening salbiyah behavior as an alternative to bureaucratic rational attitudes is carried out by implementing obedience and obedience to leaders, firmness of principles, consistency with applicable regulations, and the wisdom of a leader (ta’uwa).]]>
