Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.249
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pemikiran Sosiologi JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Kalijaga Journal of Communication GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Pubmedia Social Sciences and Humanities Indonesian Journal of Public Administration Review Jurnal Media Akademik (JMA) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Joong-Ki QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Fullah Jumaynah
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Penguatan Literasi Digital pada Serikat Petani Indonesia Kota Bogor sebagai Penguatan Partisipasi Publik Fullah Jumaynah; Teddy Chrisprimanata Putra; Gema Pertiwi; Afghan Fadilla
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v5i2.15554

Abstract

ABSTRAK Di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, literasi digital menjadi kebutuhan penting bagi kelompok masyarakat sipil termasuk kelompok tani. Bagi serikat petani Indonesia, literasi digital tidak hanya berhubungan dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan jual beli pertanian. Literasi digital diperlukan untuk meningkatan partisipasi publik melalui akses informasi dan komunikasi yang lebih cepat dan luas. Pemanfaatan media digital dapat menjadi akses alternative untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan petani yang sering kali terdapat gap dan menjadi pemicu konflik yang melibatkan petani dengan pemerintah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menguatkan literasi digital pada anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Kota Bogor sebagai upaya memperkuat partisipasi publik petani. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi secara interaktif, diskusi partisipatif, dan refleksi bersama. Sasaran kegiatan adalah anggota SPI Kota Bogor yang berjumlah 17 orang. Hasil kegiatan menunjukan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya literasi digital, khususnya untuk memanfaatkan ruang digital sebagai sarana komunikasi publik dan penyampaian aspirasi. Selain itu, kegiatan ini mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut berupa penguatan kapasitas pengelolaan media campaign untuk anggota serikat. Secara garis besar, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam penguatan kapasitas partisipasi publik petani melalui pendekatan literasi digital untuk membangun organisasi petani yang kontekstual dan berkelanjutan.
Framing Analysis of Kompas.com’s Coverage of Mobilization in the Social Movement Action of August 28–29, 2025 Amanda Jingga Rambadani; Gladys Rotua Marito Manullang; Rinny Puspitasari; Aniqotul Ummah; Fullah Jumaynah
ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025)
Publisher : PT ARRUS Intelektual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/soshum4501

Abstract

This study aims to analyze how Kompas.com frames mobilization within the Social Movement Action of August 28–29, 2025. The study examines media construction through a framing analysis approach using four Kompas.com articles that implicitly address mobilization processes, action dynamics, and the actors involved. The data consist of online news texts selected based on their relevance to the issue of mass mobilization. The analysis identifies the structure of news discourse through the elements of diagnostic framing, prognostic framing, and motivational framing to understand how the media define problems, present solutions, and construct collective motivation in the context of social movements. The results show that mobilization by labor groups and university students is framed as a legitimate response to structural issues, while student mobilization is framed as a potential disruption that needs to be prevented. The structure of the coverage highlights differing emphases on actors deemed responsible, ranging from the government and police apparatus to organizers of protest calls. The main finding of this study indicates that Kompas.com consistently assigns different levels of legitimacy to mobilization based on group identity and underscores the media’s role in shaping public perceptions of social movements.
Gender Washing Kebijakan Transportasi Publik: Analisis WPR Respons Menteri PPPA terhadap Tragedi KRL Bekasi Timur 2026 Nabila Fitria Ariyanti; Adinda Sekar Kinanthi; Efrida Primani Sunarto; Nurdin; Fullah Jumaynah
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1110

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana respons Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terhadap tragedi KRL Bekasi Timur tahun 2026 merepresentasikan persoalan keselamatan transportasi publik dan menilai apakah respons tersebut mencerminkan pengarusutamaan gender atau praktik gender washing. Tragedi yang menewaskan penumpang perempuan di gerbong khusus wanita tersebut memicu perdebatan publik mengenai hubungan antara kebijakan segregasi gender dalam transportasi dan keselamatan penumpang. Pasca kecelakaan, Menteri PPPA mengusulkan pemindahan gerbong khusus perempuan ke bagian tengah rangkaian kereta. Usulan tersebut menuai kritik karena dinilai tidak menyentuh akar persoalan kecelakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis dan kerangka What's the Problem Represented to Be? (WPR) dari Bacchi. Data diperoleh dari pernyataan Menteri PPPA, dokumen kebijakan, pemberitaan media, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan kebijakan tersebut merepresentasikan tragedi terutama sebagai persoalan penempatan ruang perempuan, bukan sebagai kegagalan sistem keselamatan transportasi. Representasi ini dibangun atas asumsi kerentanan perempuan dan mendorong solusi berbasis segregasi ruang sehingga mengalihkan perhatian dari persoalan struktural, seperti standar keselamatan, akuntabilitas operasional, dan tanggung jawab institusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa respons tersebut menunjukkan kecenderungan gender washing serta menegaskan pentingnya pengarusutamaan gender yang transformatif melalui reformasi struktural dalam sistem keselamatan transportasi publik.
Politik Agraria Laut dan Kontestasi Tata Ruang di Raja Ampat: Analisis Konflik Tambang dalam Kawasan Konservasi Khalifa Nur Khaliq Pohan; Rahma Apasha; Raisha Sizdah; Nurdin Nurdin; Fullah Jumaynah
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 1 (2025): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i1.5226

Abstract

Ekspansi pertambangan nikel yang dilakukan di Pulau Gag-Raja Ampat, menunjukkan ironi antara proyek pembangunan nasional dan masalah keberlanjutan kawasan konservasi. Penelitian ini menganalisis konflik konsesi tambang PT Gag Nikel melalui pendekatan kualitatif studi kasus dengan kerangka political ecology, governance of natural resources, dan environmental justice. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dan dipertahankannya izin tambang di Pulau Gag yang berada dalam kawasan konservasi menciptakan degradasi ekologis berupa deforestasi, sedimentasi pesisir, kerusakan terumbu karang, serta risiko pencemaran air tawar. Dampak tersebut juga beriringan dengan dislokasi sosial masyarakat adat Maya yang kehilangan ruang hidupnya, akses terhadap laut dan hutan yang dibatasi bahkan menghilang, serta otoritas adat seperti praktik sasi yang ikut terdampak. Proses perizinan pun menunjukkan bahwa dominasi kebijakan yang bersifat top-down, lemahnya keadilan dalam konteks prosedural, serta minimnya implementasi prinsip FPIC sehingga eksistensi masyarakat adat rentan termarginalkan. Penelitian ini menegaskan bahwa konflik konsesi tambang di Pulau Gag bukan hanya sekedar persoalan legalitas izin, tetapi menjadi bentuk ketidakadilan ekologis dan agraria laut yang menuntut perubahan tata kelola menuju pengakuan hak adat dan pemulihan ekologis kawasan konservasi Raja Ampat.
Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2024 pada Tahap Seleksi Awal dan Akhir Calista Mutiara Uma; Cendana Anabel; Khadijah Almunadya Fitria; Nurdin Nurdin; Fullah Jumaynah
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 2 (2026): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i2.6286

Abstract

 Women's representation in strategic public positions is an important indicator of inclusive democracy and good governance. However, the representation of women in the 2024 selection process for the leadership of Indonesia’s Corruption Eradication Commission (KPK) steadily declined, resulting in no women being appointed to the 2024–2029 leadership board. This study aims to analyze women's representation throughout the selection process and examine the phenomenon through the Glass Ceiling perspective. Using a qualitative approach, the study employs document analysis based on academic journals, online articles, official documents, government publications, and relevant books. The findings reveal that although women had formal access to participate in the selection process, their representation decreased at each stage, leaving no female candidates in the final outcome. This indicates a gap between women's participation and their chances of attaining top leadership positions, influenced by structural, cultural, and institutional barriers. Furthermore, the absence of women in KPK leadership has implications for representation and inclusivity in public governance.
Kuota 30% Perempuan dalam Pemilu 2024: Analisis Implementasi Kebijakan dan Keterwakilan Substantif di DPR RI Nabilah Nameera Ruzdy; Alita Aura Zahir; Celcia La Prita Minna; Nurdin Nurdin; Fullah Jumaynah
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 2 (2026): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i2.6336

Abstract

Women's representation in politics is an important indicator of inclusive democracy and gender equality in the political system. Although a 30% quota policy for women has been implemented in legislative nominations, the increase in the number of women in parliament does not necessarily reflect substantive representation in policy formulation and decision-making. This study aims to analyze the implementation of the 30% quota policy for women in legislative nominations for the Indonesian House of Representatives (DPR RI) in the 2024 General Election and its implications for women's political representation. The research employed a qualitative approach using a literature review method and was analyzed through the perspective of the Politics of Presence theory. Data were obtained from legislation, academic literature, election reports, and relevant scientific publications. The findings indicate that the quota policy has successfully increased women's descriptive representation by expanding opportunities for political participation and legislative nominations. However, substantive representation remains constrained by several factors, including the dominance of political party elites in candidate selection, high political costs, patriarchal political culture, and limited access to strategic decision-making positions. As a result, the numerical increase in women's representation has not been fully accompanied by stronger influence in advancing gender-responsive policies and representing women's interests in parliament. This study concludes that strengthening women's political representation requires not only quota policies but also institutional reforms, political party commitment, and capacity-building programs to ensure meaningful participation and more inclusive democratic governance.
Co-Authors Ade Yulfianto Adinda Sekar Kinanthi Afgan Fadilla Afghan Fadilla Alita Aura Zahir Amalia Pratiwi Amanda Ilmi Amanda Jingga Rambadani Andini Nathania Putri Aniqotul Ummah Arbiyanti, Hartika Azka Alycia Yahya Calista Mutiara Uma Celcia La Prita Minna Cendana Anabel Chomariyana Kartika Hesti Devira Egistin Dwi Hadinugroho Efrida Primani Sunarto Gema Pertiwi Gladys Rotua Marito Manullang Haifa Luthfi Hasanal Bolqiah, Luthfi Huwayda Rahmania Kayla Azalia Putri Rasono Khadijah Almunadya Fitria Khalifa Nur Khaliq Pohan Marcello Evandy Mega Arinda Pramessella Nabila Fitria Ariyanti Nabilah Nameera Ruzdy Nia Ayu Nurdin Rahma Apasha Raisha Sizdah Revalyza Misbah Rinny Puspitasari Santi Mulyady Surfian Rahmat AP Teddy Chrisprimanata Putra Tias Rahma Dewi VALINA SINGKA SUBEKTI, VALINA SINGKA