Articles
<![CDATA[Kebijakan Standar Proses di Sekolah dasar ]]>
<![CDATA[Lisa Syupriyanti]]>;
<![CDATA[Sufyarma Marsidin]]>;
<![CDATA[Ahmad Sabandi]]>
<![CDATA[ EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.937 KB)
|
DOI: 10.31004/edukatif.v2i2.116
<![CDATA[Penelitian ini membahas dan menganalisis kebijakan standar proses di sekolah dasar. Seperti yang diketahui, untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang diharapkan, maka sistem pembelajaran harus mengarah pada standard proces. Standard proces yaitu standar nasional penddikan yang berhubungan dngan proces pelaksanan pemblajaran dalam penddikan untuk tercapainya standar kompetensi lulusan. Berdasarkan penelitian melalui kajian pustaka yang dilakukan, maka diperoleh beberapa kebijakan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan standar proses. Untuk itu manfaat dari penelitian ini ialah upaya yang dilakukan guru dalam menerapkan standar proses yang telah ditentukan dari satuan pendidikan agar terciptanya pembelajaran yang bermakna]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan terkait Standar Pembiayaan pada Pendidikan Dasar ]]>
<![CDATA[Aprima Vista]]>;
<![CDATA[Ahmad Sabandi]]>
<![CDATA[ EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 2, No 2 (2020): August, Pages 113-214 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (500.271 KB)
|
DOI: 10.31004/edukatif.v2i2.126
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang kebijakan biaya standar pada Satuan Pendidikan Dasar, setiap satuan pendidikan memerlukan biaya untuk melakukan program kegiatan, baik program yang sedang berjalan, program yang akan dijalankan atau program perencanaan yang akan datang. Biaya pendidikan memiliki aturan dan standar minimum dalam penggunaan, biaya termasuk biaya modal, biaya operasional dan biaya pribadi. Kebijakan Pendidikan Standar Biaya Pendidikan Dasar berdasarkan pedoman teknis penggunaan biaya operasional di sekolah, sekolah berwenang untuk mengelola kebijakan biaya pendidikan dasar sesuai dengan standar yang dinyatakan dalam pedoman teknis pemanfaatan anggaran pembiayaan, dengan standar Dari bimbingan teknis, diharapkan setiap satuan pendidikan dapat memperoleh kebijakan anggaran pembiayaan yang tepat dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar terkait Standar Kompetensi Lulusan di Sekolah Dasar ]]>
<![CDATA[Mera Putri Dewi]]>;
<![CDATA[Sufyarma Marsyidin]]>;
<![CDATA[Ahmad Sabandi]]>
<![CDATA[ EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 2, No 2 (2020): August, Pages 113-214 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (602.501 KB)
|
DOI: 10.31004/edukatif.v2i2.117
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan dasar tentang standar kompetensi lulusan di sekolah dasar. Standar kompetensi kelulusan digunakan untuk melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan , karena pada dasarnya pendidikan meruapakan tanggung jawab negara dalam mencetak dan membentuk generasi-generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia. Sebagai bentuk upaya yang dilahkukan negara yaitu dengan membetuk kebijakan-kebijakan dibidang pendidikan. Kebijakan ini nantinya akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam peyelenggaraan pendidikan. Dari kajian yang telah dibahas, standar kompetensi lulusan bertujuan untuk membentuk dasar pengetahuan, karakter, budi pekerti, ketermapilan serta kecerdasan agar dapat mandiri dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu tulisan ini sangat bermanfaat untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah yang harus di sesuaikan pada standar kompetensi lulusan]]>
<![CDATA[Kebijakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru ]]>
<![CDATA[Kurnia Puspita Sari]]>;
<![CDATA[Sufyarma Marsidin]]>;
<![CDATA[Ahmad Sabandi]]>
<![CDATA[ EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 2, No 2 (2020): August, Pages 113-214 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1570.914 KB)
|
DOI: 10.31004/edukatif.v2i2.110
<![CDATA[Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui kebijakan PKB guru di SD. Metode kepustakaan (library research) digunakan sebagai metodologi penelitian dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam pembahasan ini yaitu dengan mengkaji atau mengeksplorasi beberapa buku, jurnal serta dokumen lain yang dianggap relevan. Penelitian ini membahas tentang hal yang penting dalam pendidikan yaitu bagaimana bentuk pelaksanaan PKB dalam pendidikan, dengan penyelenggaraan PKB sesuai dengan aturan maka dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama di SD. PKB yaitu suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pendidik pada upaya mewujudkan perubahan berhubungan dengan kesuksesan siswa sehingga siswa memiliki ilmu, keterampilan serta dapat mengetahui materi secara lebih optimal. Melalui program PKB maka pendidik dapat meningkatkan motivasi siswa terlebih dalam bidang IPTEKS. Guru yang kompeten sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan negara secara komprehensif karena dapat menghasilkan orang-orang cerdas. ]]>
<![CDATA[Kebijakan Standar Pembiayaan di Sekolah Dasar ]]>
<![CDATA[Septiana Aisyiah]]>;
<![CDATA[Sufyarma Marsidin]]>;
<![CDATA[Ahmad Sabandi]]>
<![CDATA[ EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 2, No 2 (2020): August, Pages 113-214 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (592.141 KB)
|
DOI: 10.31004/edukatif.v2i2.121
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pembiayaan di SD. Metode kepustakaan (library research) digunakan sebagai metodologi penelitian dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam pembahasan ini yaitu dengan mengkaji atau mengeksplorasi beberapa buku, jurnal serta dokumen lain yng dianggap relevan. Penelitian ini membahas tentang hal yng penting dalam pengelolaan pembiayaan di SD. Pembiayaan di SD tidak lepas dari beberapa persen dari pendapatan APBD dan APBN. Pembiayaan di SD ini sangat erat hubungannya dengan dana BOS. Pada masing-masing skolah itu berbeda jumlah uang yng didapatkan. Semua itu sesuai dengan keadaan jumlah siswa dan tingkatan pendidikannya. Semua itu sudah ada pada permendiknas yng sudah di tetapkan.]]>
<![CDATA[Pemahaman Pembuatan RPP Dan Penggunaan Model K-13 Di Sekolah Dasar ]]>
<![CDATA[Lifda Sari]]>;
<![CDATA[Sufyarma Marsidin]]>;
<![CDATA[Ahmad Sabandi]]>
<![CDATA[ EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 2, No 2 (2020): August, Pages 113-214 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (877.147 KB)
|
DOI: 10.31004/edukatif.v2i2.130
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk menganalisis penyusunan RPP dan model pembelajaran K-13. Penelitian merupakan jenis kualitatif. Populasinya penelitian yaitu semua di SDN 39 Mata Air Barat kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Sampel yang diambil adalah 16 orang guru di SDN 39 Mata Air Barat Kecamatan Padang Selatan. Data penelitian diperoleh melalui kegiatan seminar yang dilakukan kepala sekolah SDN 39 Mata Air Barat. Hasil penelitian menunjukan dari 16 guru terdapat 14 guru atau 87% guru memahami pembuatan RPP dan model pembelajaran K-13. Hal ini dapat disimpulkan guru SDN 39 Mata Air Barat Kecamatan Padang Selatan telah memahami pembuatan RPP dan model pembelajaran K-13.]]>
<![CDATA[Kebijakan Standar Pengelolaan di Sekolah Dasar ]]>
<![CDATA[Feni Herlina]]>;
<![CDATA[Sufyarma Marsidin]]>;
<![CDATA[Ahmad Sabandi]]>
<![CDATA[ EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 2, No 2 (2020): August, Pages 113-214 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (986.545 KB)
|
DOI: 10.31004/edukatif.v2i2.127
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan standar pengelolaan pendidikan di SD. Metode kepustakaan (library research) digunakan sebagai metodologi penelitian dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam pembahasan ini yaitu dengan mengkaji atau mengeksplorasi beberapa buku, jurnal serta dokumen lain yang dianggap relevan. Penelitian ini membahas tentang hal yang penting dalam pendidikan yaitu bagaimana bentuk penerapan kebijakan standar pengelolaan dalam pendidikan, dengan penyelenggaraan kebijakan standar pengelolaan sesuai dengan aturan maka dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama di SD. Standar pengelolaan atau penerapan edukasi yaitu jenis membahas persiapan, tindak lanjut,dan monitoring kegiatan pendidikan ditingkat pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau universal demi tercipta minimalisir dan tujuan tepat sasaran pendidikan. Pengelolaan pendidikan bagus akan mendapatkan kualitas pendidikan yang hebat dimana kualitas yang menjadi acuan kebutuhan berakibatkan harapan dari pengguna untuk bisa dilaksanakan dan pelanggan mempunyai harapandengan hasil yang kita inginkan.]]>
<![CDATA[Kebijakan Supervisi dan Penilaian Kinerja Guru Guna Mewujudkan Kompetensi, Kinerja, Mutu Pendidikan di Sekolah dasar Menuju Abad ke 21 ]]>
<![CDATA[Fitriadi Fitriadi]]>;
<![CDATA[Sufyarma Marsidin]]>;
<![CDATA[Ahmad Sabandi]]>
<![CDATA[ EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 2, No 2 (2020): August, Pages 113-214 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/edukatif.v2i2.120
<![CDATA[Artikel ini menelaah dan menganalisis kebijakan standar supervisi dan penilaian kinerja guru di sekolah dasar. Dalam hal yang diketahui dalam menciptakan capaian tujuan pendidikan yang diharapkan, maka sistem pembelajaran harus mengarah pada penilaian kinerja guru. Kinerja guru merupakan upaya untuk menjadikan guru yang profesional dan mahir dalam bidangnya seorang guru. Dengan profesionalnya seorang guru dalam menjalankan tugasnya tentu pembelajaran di dalam kelas lebih efektif dan akhirnya keefektifan proses pembelajaran tentu ketuntasan belajar tercapai dan akhirnya berjalan waktu hasil belajar meningkat berperan penting meningkatnya mutu pendidikan. Berdasarkan penelitian melalui kajian pustaka yang dilakukan, maka diperoleh beberapa kebijakan yang harus dilakukan guru dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu manfaat dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan guru dalam menerpkan standar proses yang telah ditentukan dari satuan pendidikan agar meningkatnya kinerja guru dalam pembelajaran. Adanyakebiijakan pemerintah tentang sertipikasi yang memberikan tunjanggan-tunjangan lain yang menjajikan, sehingga profesi guru sangat dimintai oleh masyarakat.Pemerintah menuntut guru menjadi guru yang profesional dalam menjalankan tugasnya.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan dan Pengelolaan terkait Peserta Didik di Sekolah Dasar ]]>
<![CDATA[Faridatul Umi]]>;
<![CDATA[Sufyarma Marsidin]]>;
<![CDATA[Ahmad Sabandi]]>
<![CDATA[ EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 2, No 2 (2020): August, Pages 113-214 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.171 KB)
|
DOI: 10.31004/edukatif.v2i2.114
<![CDATA[Artikel ini menganalisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan mengenai peserta didik di sekolah dasar. Penelitian yang dilakukan melalui kajian pustaka. Pengelolaan peserta didik ialah penataan seluruh aktifitas yang berhubungan dengan peserta didik dari awal masuknyaapeserta didik hingga keluarnya peserta didik dari lembaga pendidikan tertentu. Tujuan pengelolaan peserta didik adalah untuk mengatur seluruh aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Seluruh aktifitas pengelolaan peserta didik harus memberikan dampak positif, bermanfaat serta sesuai dengan tujuan pendidikan. Dasar pengelolaan peserta didik ini diatur dalam UUD 1945 alinea keempat, UUD 1945 pasa 31 ayat 1-5, dan UU No. 20 Tahun 2003.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan dasar terkait Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar ]]>
<![CDATA[Mustika Firdausi]]>;
<![CDATA[Sufyarma Marsidin]]>;
<![CDATA[Ahmad Sabandi]]>
<![CDATA[ EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 2, No 2 (2020): August, Pages 113-214 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (590.598 KB)
|
DOI: 10.31004/edukatif.v2i2.119
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis kebijakan dan pengelolaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang sarana dan prasarana untuk SD. Penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka. Standar yaitu suatu hal yng sangat penting dalam pendidikan. Suatu penunjang proses merupakan prasarana. Suatu alat yang mendukung pembelajaran saat proses adalah sarana guna untuk menjadikan sekolah tersebut menjadi lancer dalam pembelajaran. Dengan adanya sarana dan prasarana di satuan pendidikan tersebut, maka sekolah tersebut akan menjadi sekolah yang akan selalu diminati semua satuan pendidikan. Karena sarana dan prasarana menggambarkan keefektifan suatu satuan pendidikan.]]>
