Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

INTERVENSI HINDIA BELANDA TERHADAP BIROKRASI KERAJAAN MUNA, 1910-1947 Herni Inggraeni; Aslim Aslim; Ali Hadara; Salebaran Salebaran
Journal Idea of History Vol 5 No 1 (2022): Volume 5 Nomor 1, Januari - Juni 2022
Publisher : Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/history.v5i1.1647

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang intervensi Hindia Belanda terhadap birokrasi Kerajaan Muna, 1910-1947 dengan tujuan untuk: (1) Menjelaskan struktur pemerintahan Kerajaan Muna tahun 1910-1947. (2) Menjelaskan intervensi Hindia Belanda terhadap birokrasi Kerajaan Muna tahun 1910-1947. (3) Menerangkan dampak dari intervensi Hindia Belanda terhadap birokrasi Kerajaan Muna tahun 1910-1947. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan, yakni (a) Pemilihan topik, (b) Heuristik sumber, (c) Verifikasi sumber, (d) Interpretasi sumber, (e) Historiografi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pascamasuknya Hindia Belanda struktur pemerintahan Kerajaan Muna mengalami perubahan, pertama pemerintahan pusat (gouvernement) terdiri dari aparat pemerintah dan aparat agama. Kedua, pemerintah daerah (swapraja) terdiri dari Raja (Omputo), Bhonto bhalano, Mintarano bhitara, Kapitalao, Ghoerano, Kino Bharata, Kino dan Mino. Fato Lindano, Parabhela, Kapita, Pengawal Raja. (2) Hindia Belanda melakukan intervensi pada birokrasi Kerajaan Muna seperti pengahapusan Dewan Sara, membentuk pemerintahan distrik, berwenang dalam memilih raja, mengubah sistem pemerintahan, serta menghapus beberapa kedudukan pejabat kerajaan. (3) Dampak dari intervensi Hindia Belanda terhadap birokrasi Kerajaan Muna yakni, menimbulkan gerakan perlawanan masyarakat pada Hindia Belanda, perubahan di bidang ekonomi, perubahan di bidang sosial, serta perubahan di bidang kebudayaan.
DARUL ISLAM/TENTARA ISLAM INDONESIA (DI/TII) DI KAMBOWA BUTON UTARA : 1958-1962 La Suriadin; Ali Hadara; Aslim; Salebaran; Sarman
Journal Idea of History Vol 5 No 2 (2022): Volume 5 Nomor 2, Juli - Desember 2022
Publisher : Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/history.v5i2.1882

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Kambowa Buton Utara, 1958-1962 dengan tujuan : (1) Menjelaskan masuknya DI/TII di Kambowa (2) Menjelaskan aktivitas Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Kambowa, 1958-1962. (3) Menerangkan dampak dari aktivitas Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Kambowa, 1958-1962. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan, yaitu: (a) Pemilihan topik, (b) Heuristik sumber, (c) Verifikasi sumber, (d) Interpretasi sumber, (e) Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Masuknya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Buton Utara dari Kendari melewati daerah Amolengo. Mereka kemudian menyeberang ke Kepulauan Buton melalui pesisir Labuan hingga sampai di daerah Kambowa. Kelompok ini dalam melakukan gerakannya dipimpin oleh Bahtiar tahun 1958. (2) Aktivitas yang dilakukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia adalah memaksa warga Kambowa untuk membayar pajak atau dikenal dengan‘sumbangan perjuangan’ atau ‘uang suci’. Bentuk pajak yang dibayarkan adalah sebagian hartamasyarakat yang berbentuk materi atau uang untuk dipergunakan mendukung gerakan DI/TII di Kambowa. Pajak ini digunakan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. (3) Dampak yangditimbulkan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia bagi masyarakat Kambowa yaitu masyarakat meninggalkan desanya (mengungsi), minimnya pendapatan masyarakat, dan terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat yang masif.
PENGUNGSI AMBON DI LINGKUNGAN ENCEMARA KELURAHAN WAKOKO KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON : 1999-2019 Fauzan Fauzan; Syahrun; Aslim
Journal Idea of History Vol 6 No 1 (2023): Volume 6 Nomor 1, Januari - Juni 2023
Publisher : Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui alasan pengungsi Ambon mengungsi di Lingkungan Encemara, Kelurahan Wakoko, Kecamatan Pasarwajo, (2) Mengetahui bagaimana hubungan sosial eksodus Ambon dengan penduduk di Kelurahan Wakoko? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan tahapan-tahapan kerja, yaitu; (1) Pemilihan Topik, (2) Heuristik Sumber, (3) Kritik Sumber, (4) Interpretasi Sumber, (5) Historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Alasan pengungsi Ambon mengungsi di Lingkungan Encemara yaitu alasan memiliki keluarga di Encemara sehingga Pemerintah Daerah membawa pengungsi datang di Kelurahan Wakoko. Pemerintah daerah memindahkan sebagian pengungsi Ambon di beberapa tempat di Kecamatan Pasarwajo yaitu di Kelurahan Wakoko (Lingkungan Encemara), Kelurahan Saragi (Rt 5), Kelurahan Wasaga (Tembe). (2) Hubungan pengungsi Ambon dengan masyarakat Kelurahan Wakoko yaitu masyarakat Kelurahan Wakoko dengan pengungsi Ambon lebih mengutamakan hubungan kerja sama dalam setiap kegiatan, misalnya bergotong royong dalam membangun rumah ibadah, acara syukuran, dan acara perkawinan. Pengungsi Ambon ataupun masyarakat Kelurahan Wakoko sama-sama berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Kata Kunci: Eksodus, Sosial Ekonomi, Lingkungan Encemara
KOMUNIKASI ORGANISASI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DISTRIK SENTANI JAYAPURA Fetni; Taslim Fait; La Ode Aslim
Journal Publicuho Vol. 7 No. 2 (2024): May - July - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v7i2.437

Abstract

This research aims to determine Government Organizational Communication in Improving the Quality of Public Services at the Sentani Jayapura District Office. The research uses a qualitative descriptive method to detail organizational communication and its impact on the Sentani District Office, which provides public services in Jayapura City. Considering the analysis, It was discovered that the organizational communication climate is very important and can improve how well public services are provided at the Sentani District Office in Jayapura City. Creating a good communication climate, in this case, involves instilling honesty, trust, and openness in communication, listening to downward communication, and participating in decision-making. These are important factors that indicate two-way communication at the Sentani District Office in Jayapura City. Involving members of the organization in the decision-making process further illustrates that a comfortable and conducive working environment can be created at the Sentani District Office in Jayapura City.
TINGGALAN ARKEOLOGIS BENTENG LIWU WAWONO DI KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA Watlada Rauf; Aslim Aslim; Salniwati Salniwati
SANGIA: Jurnal Penelitian Arkeologi Vol 6 No 1: June 2022
Publisher : Laboratorium Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/sangia.v6i1.1687

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Menjelaskan Latarbelakangi Sejarah situs benteng Liwu Wawono di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. (2)Menjelaskan apa saja tinggalan Arkeologi di situs benteng Liwu Wawono (3) Menjelaskan FungsiBenteng Liwu Wawono Sebagai Pertahanan dan pemukimanKesultanan Buton di Mawasangka.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Latar belakangipembangunan Benteng Liwu Wawono yaitu sebagai strategi pertahanan dan keamanan guna melindungi masyarakat dari gangguan serangan yang akan datang (musuh) yang bermukim di Benteng Liwu Wawono. (2) Tinggalan arekeologis yang ada di Benteng Liwu Wawono terdiri atas Makam Kuno, dan Baruga, liang kuno serta temuan-temuan lepas berupa pecahan kramik, moluska dan pecahan gerabah. (3) Fungsi Benteng Liwu Wawono adalah sebagai tempat pertahanan pada Kesultanan Buton di bagianBarat Benteng Keraton Buton guna melindungi dari gangguan serangan musuh yang akan datang. selanjutnya Benteng ini sekarang dijadikan sebagai tempat pemukiman dan perkebunan masyarakat setempat.
ANALISIS KEMITRAAN BERBASIS PENTAHELIX DALAM KOMUNIKASI PUBLIK PADA FORUM PENDAMPINGAN, KOMUNIKASI DAN KEMITRAAN PELAYANAN PUBLIK BLUD RUMAH SAKIT KONAWE Arifin Utha; Zulfiah Larisu; La Ode Mustafa R; Irman; La Ode Aslim
Journal Publicuho Vol. 7 No. 4 (2024): November - January - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v7i4.577

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of Pentahelix-based partnership in public communication at the BLUD Konawe Hospital Public Service Assistance, Communication and Partnership Forum, and to analyze the Supporting and Inhibiting Factors of Pentahelix-Based Partnership performance in Public Communication at the BLUD Konawe Hospital Public Service Assistance, Communication and Partnership Forum. In this study, the method used is a descriptive qualitative approach. The informants in this study were government officials, academics, private sector (businessmen), media and communities, who have the capability of understanding and credibility related to this study, who are members of the BLUD Konawe Hospital Public Service Assistance, Communication and Partnership Forum. The data analysis used is qualitative. The results of the study indicate that the BLUD Konawe Hospital Public Service Assistance, Communication and Partnership Forum has been running effectively so far, but not optimally. In its implementation, stakeholders in carrying out their duties and functions are still felt to be less than optimal in certain areas. In the performance of this forum, some factors have an influence, both as obstacles and supporters, which will be measured based on indicators, namely: Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility and Accountability.
IMPLEMENTASI PROGRAM SMART CITY DALAM KONTEKS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BUTON Arifin Utha; Saidin; Lathifa Aprilia Nur Ahmad; La Ode Aslim
Journal Publicuho Vol. 8 No. 3 (2025): August - October - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v8i3.929

Abstract

This study aims to determine how the Smart City Program is implemented in Buton Regency, specifically in terms of the program's implementation approach and the factors that contribute to the success of its implementation in Buton Regency. The method used in this study is qualitative. The data collection techniques employed in this study include interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the Smart City Program in the context of public services still faces various obstacles, so it has not run optimally. Although there is a fairly good commitment, the main obstacles lie in the absence of a special integrated organisation, differences in perceptions between agencies, limited infrastructure, human resources, and budget, and a lack of direct communication with the community. Therefore, institutional strengthening, increased coordination, technical and resource improvements, and bureaucratic reform are needed so that the Smart City program can be implemented effectively and sustainably.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kapasitas Berbasis Potensi Lokal Muh. Yusuf; Aminuddin Aminuddin; La Ode Aslim; Candra Puspita Ningtiyas; Aprilia Suci Sanjaya; Muh. Rijal
Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2026): Edisi Juni
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5243/kongga.v4i1.60

Abstract

Masyarakat pesisir memiliki potensi ekonomi yang besar melalui pemanfaatan sumber daya kelautan, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan diversifikasi usaha, dan akses pemasaran yang belum optimal. Kondisi tersebut juga dialami oleh masyarakat Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan ekonomi berbasis potensi pesisir melalui kegiatan bimbingan teknis. Kegiatan dilaksanakan pada 17 November 2025 dengan melibatkan 17 peserta yang terdiri atas nelayan, pelaku usaha hasil perikanan, aparat desa, dan perwakilan masyarakat. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui tahapan persiapan, penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, serta evaluasi menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa nilai rata-rata peserta meningkat dari 61,8 pada pre-test menjadi 87,6 pada post-test, atau mengalami peningkatan sebesar 25,8 poin. Selain itu, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai diversifikasi usaha, peningkatan nilai tambah hasil perikanan, strategi pemasaran, serta pentingnya kolaborasi dalam pengembangan ekonomi pesisir. Tingginya partisipasi peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan bimbingan teknis berbasis partisipatif efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilanjutkan melalui program pendampingan yang berkelanjutan agar peningkatan pengetahuan dapat diimplementasikan menjadi kegiatan ekonomi produktif yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Strategi Bertahan Etnis Tionghoa di Kota Kendari pada Masa Orde Baru, 1967–1998 Aslim Aslim; Salebaran Salebaran; Basrin Melamba; Sarman Sarman; Khabirun Khabirun; Hasni Hasan; Hisna Hisna
Jurnal Sejarah Citra Lekha Vol 11, No 1 (2026): In Progress
Publisher : Department of History, Faculty of Humanities, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jscl.v11i1.78572

Abstract

Discrimination against Chinese in Indonesian historiography has persisted from the Dutch colonial period to contemporary times. Although Indonesia is home to various migrant ethnic groups such as Arabs, Indians, and Europeans, government policies, particularly during the New Order era, tended to be more discriminatory toward ethnic Chinese. This study aims to analyze the underlying factors behind these discriminatory policies and to examine the survival strategies of the Chinese community in Kendari City during the New Order period. The research employs a historical method, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings indicate that discriminatory policies against ethnic Chinese were closely linked to the political aftermath of the September 30, 1965 incident. This event led to the issuance of New Order policies, including Presidential Instruction No. 14 of 1967 concerning Chinese religion, beliefs, and customs, which significantly restricted the public expression of Chinese culture in the name of political stability. These conditions were also experienced by the Chinese community in Kendari between 1967 and 1998. As a survival strategy, they adapted by adopting Indonesian names, nationalizing Chinese schools, using the Indonesian language in daily life, and complying with administrative requirements such as obtaining the Certificate of Indonesian Citizenship (SBKRI).
Penguatan Kapasitas Bagi Mahasiswa Program Mata Kuliah Antropologi Kehutanan untuk Mensosialisasikan (HAM) Hak Asasi Manusia Bidang Kehutanan dan Lingkungan Laxmi; Sarlan Adi Jaya; Harnina Ridwan; Abdul Alim; Aslim
Jurnal Bersama Pengabdian Kepada Masyarakat (SAMAMAS) Vol. 1 No. 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/samamas.v1i2.296

Abstract

This community service activity aims to find out how human rights institutions play a role in maintaining and protecting community rights, especially in the context of forestry. The background of this activity stems from the fact that PUSPA HAM, as an institution that focuses on human rights issues in Southeast Sulawesi, is an appropriate destination to understand how forestry and human rights issues are interrelated. This activity involved observation, interviews, discussions, questions and answers and lectures as well as assistance from the PKM team. The results showed that PUSPA HAM has several activities that are effective in addressing human rights issues in Southeast Sulawesi. These activities include human rights education for the community, advocacy for human rights violations, monitoring and evaluation of human rights implementation in Southeast Sulawesi. In carrying out its activities, PUSPA HAM Southeast Sulawesi has shown a strong commitment to fighting for the rights of indigenous peoples and local communities. It has become one of the leading human rights organizations in Southeast Sulawesi. This activity involves collaboration between universities, non-governmental organizations (NGOs), and government agencies, including PUSPA HAM (Center for Strengthening and Protecting the Rights of Indigenous and Local Communities), WALHI, and the Forestry Service. This collaboration aims to increase awareness and understanding of human rights in Southeast Sulawesi. PUSPA HAM faces challenges in gaining support from the government. The government has policies that do not support human rights in Southeast Sulawesi. In the face of these challenges PUSPA HAM has shown a strong commitment to fighting for the rights of indigenous peoples and local communities.