Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.897
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab
Edra Satmaidi
Universitas Bengkulu, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Pelanggaran Pajak Pertambangan Daerah Bengkulu Tengah: Studi Kasus PT. Ratu Samban Mining, Kota Bengkulu Dava Fransisco; Rafa Ardhian; Miriam Mahalia; Edra Satmaidi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.16317

Abstract

Sektor pertambangan merupakan salah satu sumber strategis pendapatan daerah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Central Bengkulu Regency, potensi pertambangan batu bara yang cukup besar memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan terkait kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pajak pertambangan daerah serta mengkaji dugaan pelanggaran kewajiban pajak oleh PT Ratu Samban Mining. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pajak pertambangan daerah mengacu pada Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions serta Regional Regulation of Central Bengkulu Regency Number 2 of 2012. Dugaan pelanggaran yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian pelaporan produksi dan keterlambatan pembayaran pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan, transparansi pelaporan, dan kepatuhan perusahaan dalam pengelolaan pajak pertambangan guna mendukung tata kelola sumber daya alam yang akuntabel dan berkeadilan.
Analisis Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Ekosistem Mangrove Di Taman Wisata Alam Pulau Baai Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Diana Permata Hati; Thalita Olga Zhafirah; Ema Septaria; Edra Satmaidi; Muhammad Syirazi Neyasyah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.16536

Abstract

Ekosistem mangrove di TWA Pulau Baai, Bengkulu, berada dalam kondisi kritis akibat tekanan antropogenik dan ketidakjelasan tata kelola pasca-desentralisasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji pertanggungjawaban Pemerintah Daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 serta hambatan yuridis akibat tumpang tindih kewenangan antarinstansi, pemerintah daerah, dan BUMN. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) masih bersifat formalitas administratif dan belum mampu menyentuh substansi pemulihan fungsi ekologis yang nyata. Ketidakpastian status hukum pengukuhan kawasan TWA yang masih berada pada tahap penunjukan menciptakan celah hukum bagi perambahan ilegal dan konflik tenurial dengan PT Pelindo II. Selain itu, sentralisasi kewenangan melalui regulasi terbaru semakin mempersempit ruang kebijakan daerah dalam perlindungan ekosistem pesisir. Penuntasan proses penetapan kawasan hutan dan harmonisasi kebijakan antar-sektor menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan keadilan ekologis di wilayah pesisir Bengkulu.
Ancaman Pembabatan Hutan Alam di Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma, Bengkulu: Analisis Yuridis dan Dampak Ekologis Dava Fransisco; Rafa Ardhian; Edra Satmaidi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15613

Abstract

Penurunan status kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul seluas 19.939,57 hektare menjadi Hutan Produksi melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.533/MenLHK/Setjen/PLA.2/5/2023 menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian hutan alam di Kabupaten Seluma, Bengkulu. Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis dari perubahan fungsi kawasan tersebut dan dampak ekologisnya terhadap masyarakat lokal. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SK.533/2023 yang didukung oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (Omnibus Law) telah membuka ruang bagi PT Energi Swa Dinamika Muda (ESDM) untuk melakukan eksploitasi tambang emas di kawasan yang sebelumnya dilindungi. Perubahan ini mengancam tutupan hutan alami seluas 63.426,69 hektare (85,5% dari total luas Bukit Sanggul) dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi bagi 150.000 jiwa penduduk Seluma. Implikasi jangka panjangnya mencakup hilangnya fungsi hidrologis, kerusakan biodiversitas, dan peningkatan vulnerabilitas masyarakat terhadap banjir dan tanah longsor.
Analisis Yuridis Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Kerusakan Hutan dan Banjir di Kota Bengkulu Dzakwan Zaidan; Mochamad Ardhy Sahal Machfudz; Edra Satmaidi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15656

Abstract

Kota Bengkulu termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana banjir, yang salah satunya dipicu oleh degradasi hutan di kawasan hulu daerah aliran sungai. Perubahan fungsi lahan, praktik pembalakan liar, serta kegiatan pertambangan ilegal telah menurunkan kapasitas lingkungan dalam menjalankan fungsi ekologisnya dan memicu terjadinya bencana lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengkaji regulasi konservasi sumber daya alam serta pelaksanaannya dalam mencegah kerusakan hutan dan banjir di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari sisi normatif, regulasi konservasi sumber daya alam telah memadai. Namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan, khususnya dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, serta koordinasi antar lembaga. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan implementasi hukum serta penyelarasan kebijakan daerah guna mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Co-Authors Alfiansyah Syahrul Ramadhan Almansyah Harahap Anggres Rahmat Fadila Baihaqi Mumtazy Berdi Adityas Wiryawan Wahyono Dava Fransisco Diana Permata Hati Dzakwan Zaidan Ema Septaria Fadhel Muhammad Ghufron Fadiah Hazirah Khaula Alhanif Syafania Mardhatillah Mardhatillah Mardhatillah Suaka Miriam Mahalia Mochamad Ardhy Sahal Machfudz Muhammad Ghazy Muhammad Nino Alfarizinadi Muhammad Syirazi Neyasyah Muhammad Zalfy Habibie Mu’ezzah Hakemah Mahari Oktavia Rahmadani Rafa Ardhian Rahmat Rizziawan Rahmattullah Almuzzaky Rahmattullah Almuzzaky Thalita Olga Zhafirah Viona Yoan Kornelia Laiskodat Yemima Hotmaria Purba