Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.425
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Journal of Islamic Business and Economic Review (JIBER) Jurnal Riset Ekonomi Syariah SWARNA Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Jurnal Riset Perbankan Syariah MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Jurnal Konseling Pendidikan Islam Influence: International Journal of Science Review SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Ira Siti Rohmah Maulida
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Analisis Penerapan Asas Maslahat dalam Program BAZNAS Microfinance Desa Kota Bandung Meighina Multazam An-Nuur; Sandy Rizki Febriadi; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 351-360
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v5i2.20762

Abstract

Abstract. This study analyzes the implementation of the principle of maslahah in the BAZNAS Microfinance Desa (BMD) program in Tamansari Subdistrict, Bandung City, as a response to exploitative informal lending practices such as bank emok. Using a qualitative method with a normative-empirical approach, data were collected through interviews, observations, and questionnaires involving 42 BMD partners. The findings show that the BMD program, based on the qardh al-hasan scheme, provides a positive impact on the economic independence of mustahik through interest-free financing and business mentoring. The program aligns with the maqashid shariah, particularly in protecting wealth (hifdz al-mal), and fulfills the levels of maslahah including dharuriyyat, hajiyyat, and tahsiniyyat. Despite challenges such as continued debt dependency, the program is generally perceived as more equitable and empowering compared to bank emok. This study contributes both theoretically and practically to the development of a sustainable and ethical Islamic economic empowerment model based on zakat. Abstrak. Penelitian ini menganalisis penerapan asas maslahat dalam program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung, sebagai respons atas praktik pinjaman informal berbunga tinggi seperti bank emok. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner terhadap 42 mitra BMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BMD yang berbasis pada skema qardh al-hasan mampu memberikan dampak positif terhadap kemandirian ekonomi mustahik melalui pembiayaan tanpa bunga dan pendampingan usaha. Program ini selaras dengan maqashid syariah, khususnya dalam perlindungan harta (hifdz al-mal), serta memenuhi tingkatan maslahat dari aspek dharuriyyat, hajiyyat, hingga tahsiniyyat. Meskipun masih ditemukan tantangan seperti praktik gali lubang tutup lubang, secara umum BMD dinilai lebih adil dan memberdayakan dibandingkan bank emok. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan model pemberdayaan ekonomi syariah berbasis zakat yang berkelanjutan dan etis.
Analisis Fatwa DSN No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Kafalah Terhadap Penggunaan Nama Orang Lain dalam Pinjaman Berbasis Digital Sarah Putri Fadhilah; Ira Siti Rohmah Maulida; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 369-376
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v5i2.20815

Abstract

Abstract. This study analyzes the suitability of using other people's names in digital loan transactions, such as SPayLater, from the perspective of akad kafalah based on Fatwa DSN-MUI No:11/DSN-MUI/IV/2000. The phenomenon occurs when the owner of a digital loan facility lends access to another party, but legal responsibility remains with the account owner. This common practice is usually based on trust and occurs without a formal or syariah-compliant kafalah contract. Using a qualitative method—descriptive analysis, interviews with users and DSN-MUI experts, and analysis of the relevant fatwa and theory—the research reveals that such practices do not meet the legal pillars of a valid kafalah contract. They lack clarity of agreement, clear consent (ridha), and transparency among all parties. The use of someone else’s name introduces gharar (ambiguity), tadlis (fraud), and potentially causes dharar (loss) to the rightful account holder. From the muamalah fiqh perspective, this conduct is not justified and is contrary to syariah principles of honesty and justice. The study concludes that digital loan practices involving borrowed names violate the requirements of akad kafalah as set by Fatwa DSN-MUI No:11/DSN-MUI/IV/2000 and are not permitted by Islamic law. There is an urgent need for sharia literacy and consumer protection in fintech so that digital economy practices uphold Islamic values and legal security. Abstrak. Penelitian ini menganalisis kesesuaian penggunaan nama orang lain dalam transaksi pinjaman digital, seperti SPayLater, dari perspektif akad kafalah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:11/DSN-MUI/IV/2000. Fenomena ini terjadi ketika pemilik fasilitas pinjaman digital meminjamkan akses kepada pihak lain, tetapi tanggung jawab hukum tetap berada di tangan pemilik rekening. Praktik umum ini biasanya didasarkan pada kepercayaan dan terjadi tanpa kontrak kafalah formal atau sesuai syariah. Dengan menggunakan metode kualitatif—analisis deskriptif, wawancara dengan pengguna dan pakar DSN-MUI, dan analisis fatwa dan teori yang relevan—penelitian mengungkapkan bahwa praktik tersebut tidak memenuhi pilar hukum kontrak kafalah yang sah. Mereka kurang jelas kesepakatan, persetujuan yang jelas (ridha), dan transparansi di antara semua pihak. Penggunaan nama orang lain memperkenalkan gharar (ambiguitas), tadlis (penipuan), dan berpotensi menyebabkan dharar (kerugian) bagi pemegang rekening yang sah. Dari perspektif muamalah fiqh, perilaku ini tidak dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip syariat kejujuran dan keadilan. Studi ini menyimpulkan bahwa praktik pinjaman digital yang melibatkan nama pinjaman melanggar persyaratan akad kafalah sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No:11/DSN-MUI/IV/2000 dan tidak diizinkan oleh hukum Islam. Ada kebutuhan mendesak untuk literasi syariah dan perlindungan konsumen di fintech agar praktik ekonomi digital menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan keamanan hukum.
Analisis Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Praktik Jual Beli Kredit Irania Nuralif; Arif Rijal Anshori; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 377-382
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v5i2.20816

Abstract

Abstract. This study analyzes breach of contract (wanprestasi) in credit sale practices based on Article 1238 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and Article 36 of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), with a case study at a grocery stall (warung sembako) in Jatisari Village, Karawang. Transactions were carried out informally without written agreements, relying solely on trust and manual records. Many buyers experienced delays or failed to make payments, which constitutes a breach of contract. The research uses a normative juridical approach to examine the applicable legal provisions, and an empirical approach through interviews with sellers and buyers. The findings indicate that KUHPerdata emphasizes formal elements such as grace periods and notices of default, while KHES focuses on violations of the contract (akad) itself. Breaches were typically resolved through informal, familial means, without legal proceedings. The study concludes that in local practice, social norms and trust outweigh formal legal mechanisms. Therefore, legal education and guidance on sharia-based contracts are needed to ensure credit sales are conducted fairly and in accordance with both positive law and Islamic law. Abstrak. Penelitian ini menganalisis wanprestasi dalam praktik jual beli kredit berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 36 KHES, dengan studi kasus warung sembako di Desa Jatisari, Karawang. Transaksi dilakukan secara informal tanpa perjanjian tertulis, hanya mengandalkan kepercayaan dan catatan manual. Banyak pembeli mengalami keterlambatan atau gagal bayar, yang termasuk wanprestasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji ketentuan hukum, dan empiris melalui wawancara dengan penjual serta pembeli. Hasil menunjukkan bahwa KUHPerdata menitikberatkan unsur formal seperti lewat waktu atau teguran, sedangkan KHES menekankan pada pelanggaran terhadap akad. Penyelesaian wanprestasi dilakukan secara kekeluargaan, tanpa melibatkan jalur hukum formal. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik lokal, norma sosial dan kepercayaan lebih dominan daripada mekanisme hukum. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum dan pembinaan akad syariah agar jual beli kredit berjalan adil dan sesuai hukum positif maupun syariah.
Analisis Akad Istishna terhadap Ketidakteraturan Pembayaran pada Praktik Jual Beli Pesanan dengan Skema Perjanjian Angsuran di Bengkel Las Moal Waka Arlin Qolbiniarti Nuraeni; Asep Ramdan Hidayat; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 383-390
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v5i2.20847

Abstract

Abstract. The practice of selling and buying orders based on the Istishna' contract is increasingly being implemented in the micro-business sector, including at Moal Waka Welding Workshop in Purwakarta. This research aims to describe the buying and selling practices with an installment scheme at the workshop and to analyze their compatibility with the principles of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). The research uses a descriptive qualitative approach with a case study method. Data was obtained through interviews with workshop owners, consumers, and Islamic scholars, as well as through observation and documentation. The research results show that, in substance, the contract executed has met the pillars and conditions of Istishna', such as clarity of the object, price, and offer and acceptance. However, weaknesses were found in the administrative aspects, namely the absence of a written agreement, irregular installment schedules, and a lack of payment monitoring system. This condition has the potential to create ambiguity (gharar) that contradicts Islamic principles. This research emphasizes the importance of recording contracts in writing to prevent conflicts, ensure fairness, and maintain transparency in transactions. The results of this study are expected to serve as a reference for MSME actors in implementing the Istishna' contract in a more orderly and Sharia-compliant manner. Abstrak. Praktik jual beli pesanan berbasis akad Istishna’ semakin banyak diterapkan dalam sektor usaha mikro, termasuk di Bengkel Las Moal Waka, Purwakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik jual beli dengan skema angsuran di bengkel tersebut serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik bengkel, konsumen, dan ahli fikih, serta melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansi, akad yang dijalankan telah memenuhi rukun dan syarat Istishna’, seperti kejelasan objek, harga, dan ijab qabul. Namun, kelemahan ditemukan pada aspek administratif, yaitu tidak adanya perjanjian tertulis, ketidakteraturan jadwal angsuran, dan kurangnya sistem pengawasan pembayaran. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) yang bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini menekankan pentingnya pencatatan akad secara tertulis untuk mencegah konflik, menjaga keadilan, dan memastikan transparansi dalam transaksi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pelaku UMKM dalam menerapkan akad Istishna’ yang lebih tertib dan sesuai syariah.
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Jual Beli Tanah Wadiah menurut Fikih Muamalah dan KUHPerdata di Kampung Pajagan Desa Cihamerang Kabupaten Sukabumi Fadhila Azzahra; Panji Adam Agus Putra; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 415-422
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v5i2.20933

Abstract

Abstract. This study is motivated by a case in which Mrs. X entrusted her land to Mr. Y, who later sold it without her knowledge or consent. The aim of this research is to examine the implementation of entrusted land (wadiah) transactions and to analyze the legal protection available for landowners in such cases, specifically in Pajagan Village, Cihamerang, Sukabumi Regency.This research uses a qualitative method with an empirical-normative approach. The findings reveal that the dispute between Mrs. X and Mr. Y arose due to the absence of a clear agreement and a valid legal basis of ownership, as they relied solely on the SPPT, which does not constitute legal proof. In Islamic jurisprudence, selling land without the owner’s permission is invalid, as the object of sale must be in the seller’s legal possession. This is consistent with the Civil Code, which also considers such actions unlawful. The rightful owner may seek compensation. While formal documents are prioritized in the Civil Code, Islamic law also recognizes ownership through valid testimony or possession. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penitipan tanah oleh Ibu X kepada Bapak Y, yang kemudian dijual tanpa sepengetahuan pemilik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tanah titipan (wadiah) serta tinjauan dan analisis perlindungan hukum bagi pemilik tanah terhadap pelaksanaan jual beli tanah titipan (wadiah) di Kampung Pajagan Desa Cihamerang Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan muncul akibat ketidakjelasan akad dan tidak adanya alas hak yang sah, hanya mengandalkan SPPT sebagai bukti kepemilikan. Dalam fikih, jual beli tanah tanpa izin pemilik tidak sah karena objek transaksi harus berada dalam kepemilikan penjual, sejalan dengan KUHPerdata. Tindakan menjual tanah titipan tergolong perbuatan melawan hukum, dan pemilik berhak menuntut ganti rugi. Islam melindungi hak milik melalui prinsip haq al-milkiyyah, sedangkan dalam KUHPerdata, perlindungan bergantung pada dokumen resmi. Meski tidak memiliki sertifikat, pemilik masih dapat memperkuat posisinya melalui kwitansi atau surat pernyataan.
Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Penjualan Ban Bekas Salman Fachri Fadhlurrahman; Ira Siti Rohmah Maulida; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 447-454
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v5i2.21373

Abstract

Abstract. This study aims to critically analyze the practice from the perspective of fiqh muamalah and Indonesian Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999). The research explores how the transactions are conducted, whether they align with Islamic principles of fairness, honesty, and transparency, and how they comply with consumer protection standards under national law. This research employs a normative-empirical qualitative method using data collection techniques such as observation, interviews with business owners, and document analysis. The data were examined through descriptive analysis with an inductive reasoning approach. Findings reveal that used tires were sold without clearly disclosing their physical condition, age, or potential risks to consumers. This indicates elements of gharar (uncertainty) and tadlis (concealment) in the Islamic legal view, as well as violations of transparency and accountability principles in consumer protection law. Therefore, legal literacy, ethical awareness, and stronger regulatory oversight are necessary to ensure fair and safe business practices aligned with both Sharia and national legislation. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik tersebut secara menyeluruh melalui perspektif fiqih muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah mencakup bagaimana pelaksanaan transaksi ban bekas tersebut berlangsung, sejauh mana praktiknya selaras dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi menurut syariat Islam, serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan konsumen dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dengan pelaku usaha, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pola berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan ban bekas dilakukan tanpa pemberitahuan eksplisit kepada konsumen mengenai kondisi fisik ban, usia pakai, maupun risikonya. Hal ini mengindikasikan adanya unsur gharar dan tadlis dalam perspektif fiqih muamalah serta pelanggaran terhadap asas transparansi dan tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum, peningkatan kesadaran etika berusaha, serta penguatan peran lembaga pengawas agar praktik usaha berjalan adil dan aman bagi masyarakat.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembatalan Perjalanan Umroh Pademi Covid-19 Mulki Araf Ramdan; Ira Siti Rohmah Maulida; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 477-484
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v5i2.21570

Abstract

Abstract. The COVID-19 pandemic has significantly impacted various sectors of life, including the implementation of the umrah pilgrimage. Many travel agencies, including PT. Mihrab Qolbi Bandung, were forced to cancel pilgrimages due to the Saudi Arabian government’s policy of closing its borders to international pilgrims. This study aims to analyze the cancellation of umrah trips due to the COVID-19 pandemic from the perspective of Islamic commercial law (fiqh muamalah), with a case study of PT. Mihrab Qolbi Bandung. This research adopts a qualitative approach using a case study method, with data collected through interviews, observation, and documentation. The findings show that the cancellation of umrah by PT. Mihrab Qolbi was an unavoidable decision to ensure the safety of pilgrims and comply with international regulations. In fiqh muamalah, this incident is categorized as a legitimate excuse (‘udhūr syar’i) that permits the annulment of contracts. Moreover, the application of the ijarah contract (service lease) between the pilgrims and the umrah travel agency serves as the legal foundation under review. PT. Mihrab Qolbi’s actions in offering refunds or rescheduling departures align with the Islamic principles of justice (‘adl) and public benefit (maslahah). Therefore, the cancellation does not violate the principles of Islamic contracts as long as the rights and obligations of both parties are clearly upheld. This study recommends that umrah travel agencies include clear force majeure clauses in contracts to anticipate similar events in the future. Abstrak. Banyak biro perjalanan termasuk PT. Mihrab Qolbi Bandung harus membatalkan keberangkatan jamaah umroh akibat kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menutup akses masuk bagi jamaah internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan perjalanan umroh akibat pandemi COVID-19 dalam perspektif fikih muamalah, dengan fokus pada studi kasus PT. Mihrab Qolbi Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan umroh oleh PT. Mihrab Qolbi merupakan langkah yang tidak dapat dihindari demi keselamatan jamaah dan mematuhi peraturan internasional. Dalam fikih muamalah, peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai ‘udhūr syar’i (alasan syar’i) yang membolehkan pembatalan akad. Selain itu, penerapan prinsip akad ijarah (sewa jasa) dalam hubungan antara jamaah dan perusahaan penyelenggara umroh menjadi dasar hukum utama yang dikaji. Tindakan PT. Mihrab Qolbi dalam menawarkan pengembalian dana atau pengalihan jadwal keberangkatan sesuai dengan prinsip keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah) dalam muamalah Islam.Dengan demikian, pembatalan tersebut dalam pandangan fikih tidak melanggar prinsip akad muamalah selama tetap mengedepankan kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini merekomendasikan agar biro umroh memperjelas klausul force majeure dalam akad agar mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.
Implementasi Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dalam Kebijakan Penjualan Produk Afiliasi Israel di Koperasi Karyawan Dosen Unisba Muhammad Fadhli Afkar; Panji Adam Agus Putra; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 1-8
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v6i1.22587

Abstract

Abstract. The Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 83 of 2023 affirms the obligation of Muslims to support the Palestinian struggle and prohibits any form of involvement that benefits Israel, including the consumption of products affiliated with it. This study aims to analyze the implementation of the fatwa in product sales policies at the Lecturer and Employee Cooperative (KOPKARDOS) of Universitas Islam Bandung (UNISBA), focusing on normative, ethical, and institutional dimensions. The research employs a normative juridical approach, examining the foundations of Islamic law through the Qur’an, Hadith, and fiqh principles, particularly the method of sadd al-dzari‘ah and the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah. The findings reveal that the application of the fatwa in KOPKARDOS faces challenges such as limited public understanding, consumer resistance to product changes, and economic considerations of the cooperative. Nevertheless, product selection policies based on the fatwa hold strategic potential in shaping an ethical consumption culture within the campus environment, provided they are supported by education, dissemination, and institutional commitment. Thus, the implementation of MUI Fatwa No. 83 of 2023 functions not only as a legal guideline but also as a moral and social instrument that strengthens Muslim solidarity with the Palestinian cause through consumption practices aligned with justice and Islamic values. Abstrak. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 menegaskan kewajiban umat Islam untuk mendukung perjuangan Palestina serta melarang segala bentuk keterlibatan yang memberikan keuntungan bagi Israel, termasuk konsumsi produk yang berafiliasi dengannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa tersebut dalam kebijakan penjualan produk di Koperasi Karyawan Dosen (KOPKARDOS) Universitas Islam Bandung (UNISBA), dengan fokus pada dimensi normatif, etis, dan kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah landasan hukum Islam melalui Al-Qur’an, hadis, serta kaidah fiqhiyyah, khususnya metode sadd al-dzari‘ah dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fatwa di KOPKARDOS menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman masyarakat, resistensi konsumen terhadap perubahan produk, serta pertimbangan ekonomi koperasi. Namun, kebijakan seleksi produk berbasis fatwa memiliki potensi strategis dalam membentuk budaya konsumsi etis di lingkungan kampus apabila didukung oleh edukasi, sosialisasi, dan komitmen kelembagaan. Dengan demikian, implementasi Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial yang memperkuat solidaritas umat Islam terhadap perjuangan Palestina melalui praktik konsumsi yang sesuai dengan nilai keadilan dan syariah.
Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di RPH Ciroyom Kota Bandung Ilham Nur Rohman; Zaini Abdul Malik; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 17-26
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v6i1.23236

Abstract

Abstract. The objective of this research is to analyze the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH Law) at the Ciroyom Slaughterhouse (RPH) in Bandung City, as well as to review it from an Islamic legal perspective. The primary objective of the present study is to examine the implementation of regulations following the enactment of the Job Creation Law, with a focus on the refinement of halal certification governance. This includes an analysis of the registration system, the separation of facilities, and the role of related institutions. The approach employed is descriptive qualitative, with the methods comprising field observation, interviews, and legal document review. The results demonstrated that the Ciroyom abattoir has consistently met the requirements of halal certification, including the separation of halal and non-halal zones and the involvement of certified slaughterhands (JULEHA). Despite the discrepancies in duration and administrative procedures between the JPH Law prior to and following the enactment of the Job Creation Law, RPH Ciroyom has demonstrated a remarkable capacity for adjustment. A review of Islamic law reveals that the practices employed in the abattoir are consistent with the principles of thaharah, halal, and saddu al-dzari'ah. This research recommends the strengthening of synergies between institutions and continuing education for slaughterhouse industry players in order to maintain halal products as a whole and on an ongoing basis. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di Rumah Potong Hewan (RPH) Ciroyom Kota Bandung, serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Fokus utama penelitian mencakup implementasi regulasi setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja sebagai penyempurna tata kelola sertifikasi halal, termasuk sistem pendaftaran, pemisahan fasilitas, dan peran lembaga terkait. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode observasi lapangan, wawancara, serta telaah dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPH Ciroyom telah memenuhi persyaratan sertifikasi halal secara konsisten, termasuk pemisahan zona halal dan non-halal serta pelibatan juru sembelih bersertifikat (JULEHA). Meskipun terjadi perbedaan dalam durasi dan prosedur administratif antara UU JPH sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja, RPH Ciroyom tetap dapat menyesuaikan diri dengan baik. Dari tinjauan hukum Islam, praktik yang diterapkan di RPH telah sesuai dengan prinsip thaharah, kehalalan, dan saddu al-dzari'ah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antar lembaga serta edukasi berkelanjutan bagi pelaku industri RPH dalam menjaga kehalalan produk secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Co-Authors Aditya Hoerurohman Agyl Muhammad Dzikrullah Ahmad Reyhansyah Ashadi Ahmad Zaini, Abdul Malik dan Allika Rafaldini Amalia Rahmawati Amrullah Hayatudin Anisa Rizky Khopipah Arif Rijal Anshori Arlin Qolbiniarti Nuraeni Asep Ramdan Hidayat Asep Ramdan Hidayat Aulia Aniatun Nisa Ayen Nanda Citra Yustia Najla Nurghina Deby Puspitaningrum Deden Gandana Madjakusumah Delia Dwiyanti Hasanah Desi Setiyadi Fadel Muhammad Fadhila Azzahra Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Fathiya Maisa Zahra Febriadi, Sandy Rizki Firda Nurfadilah Fitri Nurhaidah Hilman Nurul Aripin Humaira Aini Bilqis Ifa Hanifah Senjiati Ifa Hanifia Senjiati Ilham Nur Rohman Intan Nurul Falah Irania Nuralif Itsnaina Lathifah Ridwan Iwan Permana Jajang Saepul Hamzah Lenni Liza Dzulhijjah M Rachmat Effendi Mahesa Adi Regawa Marjan Laraswati Maulydiani Utami Azzahra Meighina Multazam An-Nuur Muh. Ikbal Bh. Lewa Muhammad Anggionaldi Muhammad Fadhli Afkar Muhammad Rafif Muhammad Rizky Sya’bani Abidin Muhammad Tricahyo Permadi Mulki Araf Ramdan Munawaroh Nadiya Ratna Pura Nadya Salsabila Nasywa Nathani Salsabila Nazwa Divalya Raya Gunadi Neneng Hasanah Neng Dewi Himayasari Noviyanti Ramdhani Nur Alvi Maulidi Hidayah Nur Kholifa Mija Nur, Muhammad Fakhriansyah Panji Adam Agus Putra Popon Srisusilawati Puput Nurul Aulia Qori Nur Syara Ridwan Wahyudi ridwan, itsnaina lathifah Rinaz Meikusdanti Rizky Chandra Wijaya Firdaus Rouzi, Kana Safrina Salman Fachri Fadhlurrahman Sandy Rizki Febriadi Sarah Putri Fadhilah Siti Karomah Nuraeni Siti Sartika Trisya Aprianti Udin Saripudin Vikrama Waldani Wahyudin, Yadi Wiguna Mughni Nurahman Wulan yadi wahyudin Yori Kemiain Zaini Abdul Malik Zaldy Suhatman Zaldy Suhatman, Zaldy Zilan Fauzi Rahman