Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.646
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Dimensi JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal Of Science, Technology & Management (IJSTM) International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Journal of Social Research International Journal of Humanities Education and Social Sciences IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT International Journal of Science and Environment Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development
Sriono, Sriono
Universitas Labuhanbatu
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Legal Respect for Children from Sirri's Marriage in the Perspective of Islamic Marriage Law and Regulations Indonesian Law in the District Labuhanbatu Khairani Amalia Tambunan; Sriono Sriono; Risdalina Siregar
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 2 (2021): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i2.1892

Abstract

Sirri marriage is a marriage that is legal according to the viewpoint of the Islamic religion, while a legal marriage according to the provisions of Articles 1 and 2 of the Marriage Law is that apart from being carried out on the basis of religion it must also be registered. This study aims to determine the legal consequences for children resulting from unregistered marriages based on Islamic law and statutory regulations. This study uses an empirical juridical method, which is conducting field research, in order to support data related to this research by conducting research at the Religious Courts.. The results showed that Labuhanbatu Regency is an area where many people still carry out unregistered marriages or sirri marriages. This can be seen from the data from the Rantauprapat Religious Court from 2018 until now, there have been 53 recorded cases regarding under-handed marriages that have been ordained. So that the legal consequence of the child resulting from a Sirri marriage has the status of an out-of-wedlock child and he cannot accept the rights of the child as a child from a legal marriage based on the marriage law. In the life of the nation and state, all citizens are obliged to obey and be bound by the prevailing laws and regulations in Indonesia.
The Authority to Manage Goods Confiscated by the State is Reviewed According to Government Regulation Number 27 of 2014 Concerning Management of State/Regional Property Donald Adrian Sihombing; Sriono Sriono; Kusno Kusno
Journal of Social Research Vol. 2 No. 4 (2023): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v2i4.820

Abstract

This study aims to know and analyze, know and analyze the scope of management of State property. As well as knowing and analyzing the provisions of legislation related to the Indra Kenz case. This research belongs to the normative type of research. So it can be seen that in article 1 paragraphs (1) and (2) it is said in one pointnyes that other legitimate acquisitions can be based on court decisions that have obtained permanent legal force, for example is State Booty/Confiscation. In addition, the implementation of criminal law functions in the Indra Kenz case has been implemented properly and in accordance with what was expected in the Preamble to the 1945 Constitution.
Pelatihan Paralegal Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Zainal Abidin Pakpahan; Muhammad Yusuf Siregar; Sriono Sriono
JURNAL PKM IKA BINA EN PABOLO Vol 2, No 2: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | JULI 2022
Publisher : IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/ikabinaenpabolo.v2i2.4093

Abstract

Pelatihan paralegal bagi masyarakat sangat relevan saat ini untuk dapat memahami konsep-konsep pengetahuan hukum melalui bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu sehingga bisa mendapatkan hak-hak nya ketika berhadapan dengan hukum secara prodeo atau cuma-Cuma yang akan disampaikan kepada masyarakat yang berada di desa Tanjung Siram, hal ini melihat snagat rendahnya pengetahuan masyarakat tanjung siram berkenaan dengan program bantuan hukum secara gratis sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukumsebagai dasar pijakan untuk mengakomodir hak-hak kaum lemah yang ingin mencari keadilan di pengadilan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tanjung siram tentang pentingnya pelatihan paralegal mengenai bantuan hukum bagi masyarakat sehingga hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat desa Tanjung Siram mengetahui dan mendapatkan hak-hak nya sebagai masyarakat kurang mampu ketika berhadapan dengan problematika hukum ditengah-tengah masyarakat akan pentingnya bantuan hukum melalui pelatihan paralegal bagi masyarakat di perdesaan.
MEKANISME PELAKSANAAN PROSES MEDIASI YANG EFEKTIF DALAM PROBLEMATIKA HUKUM YANG TERJADI DI DESA AEK HITETORAS KECAMATAN MERBAU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Zainal Abidin Pakpahan; Sriono Sriono; Hilman Arfandy Siregar
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.16542

Abstract

Mekanisme Pelaksannaan mediasi merupakan sebua proses dalam melaksanakan mediasi dalam setiap terjadinya permasalahan hukum berupa kasus-kasu yang terjadi ditengah-tengah masyarakat melalui jalur mediasi sebagai penempuh solusinya, dimana mediasi sebagai sarana alternatif dalam menyelesaian sengketa melalui perundingan para pihak yang berperkara dengan dibantu oleh mediator, hal ini sebagai wadah dalam melakukan sebuah proses mediasi bagi tokoh-tokoh masyarakat, agama dan para prangkat desa terkhusus bagi kepala desa yang berada di desa Aek Hitetoras sebab awal permasalahan yang terjadi dimasyarkat pasti kepala desa sebagai andil utama yang berperan sebagai mediator nya dalam penyelesaian yang berada di masyakaratnya. Mitra dalam pelaksanaa pengabdian kepada masyarakat ini merupakan institusi Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dosen pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Labuhanbatu. Permasalahan mitra yaitu kurangnya pemahaman para perangkat desa dan tokoh masyarakat, agama dan tokoh pemuda dalam melaksanakan proses mediasi yang efektif agar menghasilkan berupa solusi dalam problematika hukum yang terjadi di Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan terkait dengan mediasi yang efektif dalam problematika hukum yang terjadi di Desa Aek Hitetoras di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode ceramah, diskusi dan dilaksanakan secara tatap muka. Peserta pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berjumlah 20 orang berupa perangkat desa, kepala dusun, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, termasuk kepala desa yang ada di Desa Aek Hitetoras. Hasil pengabdian kepada masyarakat menujukkan bahwa setelah diadakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, perangkat desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda termasuk kepala desa tersebut di Desa Aek Hitetoras pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan mediasi yang efektif dalam problematika hukum yang terjadi di tengah masyarakat semakin meningkat dan berkomitmen untuk dapat merealisasikannya jika terjadi masalah-masalah hukum untuk dilakukannya proses mediasi untuk mencapai perdamaian berupa win-win solution.
Pasang Surut Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Reformasi Abra, Emy Hajar; Hadiyanto, Alwan; Hanafi, Hanafi; Laila, Saviarnis; Ciptono, Ciptono; Arianto, Dian; Herningtyas, Tuti; Sriono, Sriono; Marfuah, Siti; Amin, Saifuddin
JURNAL DIMENSI Vol 14, No 1 (2025): JURNAL DIMENSI (MARET 2025)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v14i1.7065

Abstract

Sebuah negara dikatakan berdemokrasi ketika dijalankannya sistem pemilihan umum. Begitupun dengan Indonesia yang sepanjang perjalanan pasca kemerdekaan telah menjalankan sistem pemilihan umum baik legislatif juga eksekutif dengan beragam formula dan perubahannya. Indonesia kemudian mulai berbenah sistem ketatanegaraan dengan didahului pada amandemen konstitusi yakni pada masa refromasi tahun 1998. Dalam perubahan konstitusi konstruksi pemilihan umum khususnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari masa jabatan presiden, sistem pemilihan, asal presiden sampai pada proses pemberhentian. Sayangnya, perubahan konstitusi tidak berbanding lurus pada pelaksanaan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilihan umum khususnya untuk presiden dan wakil presiden kian hari mengalami pasang surut nilai demokrasi. Lantas bagaimana melihat pasang surut demokrasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia. Metode penulisan ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan dengan data kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian dianalisa secara deksriptif kualitatif. Pasang surut demokrasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia ini kemudian penulis kaji menggunakan tiga kategori sebagai pisau Analisa, dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut. Pertama ambang batas pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk menjadi pintu masuk dalam penyederhanaan partai politik demi penguatan system presidensial menjadi tidak tepat. Kedua; terkait konstruksi parpol Indonesia. Bahwa penyederhanaan partai politik harus memperhatikan alasan-alasan fundamental yang tidak dapat terlepas dari. Ketiga; terkait dengan produk hukum pemilihan umum, maka undang-undang pemilihan umum dari masa ke masa mengalami proses kemunduran demokrasi.
Jaminan Sosial dan Kompensasi: Analisis Perlindungan Pekerja PKWT dalam UU Cipta Kerja Deviona, Ayu Anggi; Sriono, Sriono; Siahaan, Nimrot
SIGn Jurnal Hukum Vol 6 No 2: Oktober 2024 - Maret 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v6i2.369

Abstract

This study aims to analyze the legal protection afforded to fixed-term employment contract workers under Law Number 6 of 2023, which introduces significant changes to the legal framework governing fixed-term employment in Indonesia. Focusing on working conditions and compensation, this research employs a normative legal research method with a statute approach and utilizes qualitative analysis with a content analysis approach. The findings reveal that Law Number 6 of 2023 establishes a new paradigm in protecting fixed-term employment contract workers by affirming their right to wages during probationary periods, providing flexibility in contract renewals, and regulating the provision of compensation. However, implementing this Omnibus Law also presents new dynamics and challenges, such as the potential for job insecurity due to excessive flexibility in contract extensions. A case simulation further exposes the gap between legal norms and the reality on the ground, where some companies still neglect their obligation to compensate fixed-term employment contract workers. These findings underscore the urgent need for commitment and active participation from all stakeholders, including the government, companies, and workers, in realizing harmonious, productive, and equitable industrial relations.
Konsekuensi Hukum bagi Debt Collector yang Melampaui Kewenangan: Studi Kasus PT Mega Central Finance Bagan Batu Anggrayni, Dea; Sriono, Sriono; Siahaan, Nimrot
SIGn Jurnal Hukum Vol 6 No 2: Oktober 2024 - Maret 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v6i2.370

Abstract

This study aims to analyze the authority of debt collectors from a civil law perspective, focusing on a case study of PT Mega Central Finance Bagan Batu. To achieve this objective, this study employs a mixed method of field research and normative legal research, where the collected data is analyzed qualitatively to describe the problems and answer the research objectives. The results show that the problem of bad credit encourages financing companies to use debt collectors’ services to optimize the collection process. Meanwhile, debt collectors must have competency certification and act based on an extraordinary power of attorney from the financing company, as regulated in Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018 and Article 1795 of the Civil Code. Despite having compiled a standard operating procedure for collection, PT Mega Central Finance Bagan Batu still encounters deviant debt collector practices that harm debtors, such as intimidation, threats, and seizure of collateral without legal procedures. These actions violate the rights of debtors and legal principles. The legal consequences and implications cover criminal law, civil law, consumer protection law, and administrative sanctions from the Financial Services Authority.
Legal Analysis Of Judge's Decision On The Imposition Of Criminal Sanctions For Placement Of Illegal Indonesian Migrant Workers Study Of Decision No. 107/PID.SUS/2024/PN RHL Bambang Hermanto; Sriono Sriono; Nimrot Siahaan
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 4 No 5 (2025): IJHESS APRIL 2025
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v4i5.1625

Abstract

The method used in this study is normative legal research, namely research on problems by looking at the sources of applicable regulations related to the title of Legal Analysis of Judge's Decisions Regarding the Imposition of Criminal Sanctions for the Placement of Illegal Indonesian Migrant Workers Study of Decision No. 107 / PID.SUS / 2024 / PN RHL. The legal policy stipulated in this decision is based on Article 81 of Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, as well as other relevant laws and regulations, so that the results of the decision try and determine that the defendant has been proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "An individual who carries out the placement of Indonesian Migrant Workers". Sentencing the defendants to a criminal sentence, therefore, with imprisonment for 8 (eight) months each. In the theory of punishment, it must be guided by the basic values ​​(grund norm) of the law itself which contain elements of justice, usefulness, and legal certainty. According to the author, in decision No. 107/PID.SUS/2024/PN RHL already contains an element of justice, because the judge does not favor one party and the punishment for the perpetrators of the crime is in accordance with the laws and regulations. The element of benefit is that the sentence imposed can have a deterrent effect on perpetrators of crimes who place Indonesian Migrant Illegal Workers illegally, also as an appeal to prospective Indonesian Migrant Illegal Workers to be more careful in choosing a company that places Indonesian Migrant Illegal Workers
Disparity Of Rokan Hilir District Court Decisions On Drug Crimes In 2024 Anton Anton; Sriono Sriono; Nimrot Siahaan
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 4 No 5 (2025): IJHESS APRIL 2025
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v4i5.1626

Abstract

The method used in this article research is normative legal research, namely research on problems by looking at the sources of applicable regulations related to the title Disparity of Rokan Hilir District Court Decisions on Narcotics Crimes in 2024 The occurrence of disparities in sentencing basically starts from the sanctions contained in Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 concerning the Eradication of Narcotics Abuse, which opens up opportunities because there are minimum and maximum limits for sentencing, so that judges are free to move to get the punishment they think is appropriate. Application of criminal sanctions to perpetrators of actions. Drug Abuse based on several decisions in Indonesia is based on factors revealed in the trial, first the public prosecutor's indictment, second witness statements, third defendant's statement, fourth evidence and fifth based on articles in the legislation, Referring to the theory of justice, it can be said that the difference in imposing criminal sanctions on perpetrators of drug abuse has not touched the sense of justice either towards victims who feel disadvantaged, or towards the judge's verdict for perpetrators of drug abuse as stated in the opinion above. The difference in sentencing will have a negative impact on convicts who feel disadvantaged by the judge's decision if one convict compares him with another convict who is sentenced to a lighter sentence even though the crime committed is the same, the convict who is sentenced to a heavier sentence will become a victim of legal injustice so that the convict does not believe and does not respect the law;
Legal Responsibility Of Notaries In Making Authentic Deeds Based On The Civil Code Brian Werik; Sriono Sriono; Nimrot Siahaan
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 4 No 6 (2025): IJHESS JUNE 2025
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v4i6.1671

Abstract

A notary is a public official who is authorized to make authentic deeds in accordance with the provisions of the Notary Law (UUJN). Authentic deeds have perfect evidentiary power as regulated in the Civil Code (KUHPerdata). This study aims to analyze the legal responsibility of notaries in making authentic deeds based on the Civil Code. The research method used is the normative legal method with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that the responsibilities of notaries include civil, criminal, administrative, and professional ethics aspects. Notaries must carry out their duties with full responsibility in order to provide legal certainty for the community.
Co-Authors ADI SANJAYA Afri Rizki, Riki Ali Djamhuri Alwan Hadiyanto Amin, Saifuddin Anggrayni, Dea Anton Anton Aprizal, R. Ardo Arianto, Dian Bambang Hermanto Bernat Panjaitan Bestavianor, Arief Brian Werik Christo Funakosi Simorangkir, Shadrach Ciptono Ciptono, Ciptono Deviona, Ayu Anggi Donald Adrian Sihombing Elviana Sagala Emy Hajar Abra Eva Yunita Siregar Hanafi Hanafi Handoko, Juli Hendra Sony Rambe Hengki Syahyunan Herningtyas, Tuti Hilman Arfandy Siregar Hulzannah, Miftah Indra Kumalasari M. Jefri Rahmansyah Putra Khairani Amalia Tambunan Kumalasari M, Indra Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Laila, Saviarnis Lisa Ayu Ningsih Meso Wanolo Mifta Hulzannah Muhammad Rufli Zendri Batubara Muhammad Yusuf Siregar Muhammad Yusuf Siregar Nimrot Siahaan Nur Ainun Panggabean, Maria Pinandito, Satrio Pohan, Ibrahim Retni Ayu Syafitri Rian P. Siahaan, Nixxon Riki Afri Rizki Siahaan, Nimrot Sigalingging, Makmur Simon Tampubolon, Wahyu Siregar, Risdalina Siti Marfuah, Siti Sri Dewi Sri Dewi Taufiqqurrahman Siregar Toni, Toni Wahyu Simon Tampubolon Zainal Abidin Pakpahan Zainal Abidin Pakpahan