Garuda - Garba Rujukan Digital

Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak (Perlu) Dipidana Kurniawan, Widhie; Sudarmanto, Kukuh; Sukarna, Kadi; Manurung, Mangaraja
Journal Juridisch Vol. 2 No. 3 (2024): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i3.10491

This study aims to analyze the crime of cohabitation as an absolute complaint offense in practice before and after the enactment of Article 412 of Law No. 1/2023 concerning the Criminal Code. The background is the negative stigma against cohabitation in Indonesian society and the ambiguity of the law before the existence of explicit regulations. The urgency of this study is to provide legal certainty and avoid arbitrary handling of cohabitation cases. The research method used is normative juridical with a descriptive analysis approach, using secondary data from laws and regulations, literature, and dictionaries. The novelty of this study lies in the comprehensive analysis of the handling of cohabitation before and after the enactment of the new Criminal Code Law. The results of the study show that before Law No. 1/2023, the handling of cohabitation varied, ranging from customary sanctions to the application of adultery articles. With the enactment of the new Law as of January 2, 2026, cohabitation is regulated as an absolute complaint offense with limitations on complainants. In conclusion, although cohabitation now has a clear legal basis, its implementation still considers aspects of social balance and family resolution, similar to the concept of restorative justice. Customary law can still be applied in handling cohabitation, but requires government regulations as derivative rules for its implementation. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana kohabitasi sebagai delik aduan absolut dalam praktik sebelum dan setelah berlakunya Pasal 412 UU No. 1/2023 tentang KUHP. Latar belakangnya adalah stigma negatif terhadap kohabitasi di masyarakat Indonesia dan ketidakjelasan hukum sebelum adanya aturan eksplisit. Urgensi penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penanganan sewenang-wenang terhadap kasus kohabitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan kamus. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap penanganan kohabitasi sebelum dan setelah berlakunya UU KUHP baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum UU No. 1/2023, penanganan kohabitasi bervariasi, mulai dari sanksi adat hingga penerapan pasal perzinahan. Dengan berlakunya UU baru per 2 Januari 2026, kohabitasi diatur sebagai delik aduan absolut dengan limitasi pengadu. Kesimpulannya, meskipun kohabitasi kini memiliki dasar hukum yang jelas, penerapannya tetap mempertimbangkan aspek keseimbangan sosial dan penyelesaian kekeluargaan, mirip dengan konsep keadilan restoratif. Hukum adat masih dapat diterapkan dalam penanganan kohabitasi, namun memerlukan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan untuk implementasinya.

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Sertifikat Ganda Saputra, Anugerah Yudha; Sukarna, Kadi; Soegianto, Soegianto; Sofyan, Syafran
Journal Juridisch Vol. 2 No. 3 (2024): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i3.10619

This research aims to analyze the forms of legal protection for land rights holders and legal actions in cases of double certificates. The urgency of this research is to analyze the forms of legal protection for land rights holders in cases of double certificates, which often threaten legal certainty and cause social conflicts due to administrative negligence and land mafia practices, thus requiring strict legal efforts and comprehensive solutions. The type of research used is normative juridical with qualitative data processing. The data sources used in the research are primary data in the form of interviews and secondary data. The results of this study explain that the PTUN decision on the double certificate dispute case Number: 35/G/2021/PTUN.SMG dated September 2, 2021, which has permanent legal force, is 1). The appellant's request was fully granted because, based on the judge's consideration and through the administrative examination mechanism, it was proven that the appellant is the actual landowner with the legal basis of Building Use Rights Certificate (SHGB) Number 1385/Village of Sambirejo in the name of Elisa Mariani Wijaya and Ownership Rights Certificate (SHM) Number 2709/Village of Sambirejo in the name of Hartono Widjaja, which were issued in 1995; 2). In that case, the legal action taken by the BPN was the mediation effort in accordance with Article 43 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dan tindakan hukum dalam sertifikat ganda. Urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam kasus sertifikat ganda, yang sering kali mengancam kepastian hukum dan menimbulkan konflik sosial akibat kelalaian administratif dan praktik mafia tanah, sehingga diperlukan upaya hukum yang tegas dan solusi yang komprehensif. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengolahan data secara kualitatif, Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalaha data primer berupa wawancar dan data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa putusan PTUN sengketa kasus sertifikat ganda Nomor: 35/G/2021/PTUN.SMG tanggal 2 September 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap adalah 1). Permohonan Penggunggat dikabulkan seluruhnya dikarenakan dengan pertimbangan hakim dan melalui mekanisme uji administrasi membuktikan bahwa Penggunggat adalah pemilik tanah yang sebenarnya dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1385/Kelurahan Sambirejo atas nama Elisa Mariani Wijaya dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2709/Kelurahan Sambirejo atas nama Hartono Widjaja, yang diterbitkan pada Tahun 1995; 2). Pada kasus tersebut tindakan hukum yang dilakukan oleh BPN adalah dilakukannya upaya mediasi yang sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DI INDONESIA Cahyani, Fenny; Junaidi, Muhammad; Arifin, Zaenal; Sukarna, Kadi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3328

Penelitian tentang hak imunitas advokat ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hak imunitas advokat diterapkan, apa kendalanya dan bagaimana solusinya. Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas advokat secara terbatas yaitu diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di mana sentral daripada pasal-pasal tersebut adalah dalam Pasal 16. Hak Imunitas yang ada dalam UU Advokat tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 dengan diakuinya dan dijaminnya perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan iktikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalam praktek penegakan hukum, banyak advokat yang menyalahgunakan hak imunitas ini dan demikian pula sebaliknya banyak penegak hukum lain yang belum paham tentang hak imunitas advokat. Penelitian ini ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan hak imunitas berhasil apabila antar lembaga penegak hukum bekerja sesuai marwah undang-undang dan masing-masing pelaku hukum menjaga profesionalitas sesuai kode etik dan berpegang teguh pada asas iktikad baik untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan agar bermanfaat bagi masyarakat luas.

HARMONISASI NORMA ATAS PENGATURAN JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN Risty, Alvian Octo; Arifin, Zaenal; Sadono, Bambang; Sukarna, Kadi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3330

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 serta harmonisasi norma yang dibutuhkan atas pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian. Disisi lain, Pemerintah Indonesia juga harus melindungi dan memproritaskan tenaga kerja dalam negeri agar tercipta kesinambungan antara perekonomian dan pasar kerja nasional dan Indonesia dihadapkan dengan permasalahan mengenai peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dari beberapa negara investor khususnya negara China. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 dan Bagaimana harmonisasi norma yang dibutuhkan atas pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 ditengah modernisasi industri pertambangan dan penggalian mengubah regulasi untuk mendatangkan investor dalam satu paket tenaga kerjanya. Jabatan direksi sampai tenaga buruhnya seperti: Perwakilan Perusahaan untuk Pengeboran /lepas pantai, pengawas, teknisi operasi, penata dan staff dan golongan pokok pertambangan panas bumi pada 95 jabatan tidak ada keterangan sebagai kualifikasi jabatan. Terdapat disharmonisasi vertikal Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020, Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 dan Permen ESDM No. 25 tahun 2018.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2019 Widiastanto, Ari; Sukarna, Kadi; Hidayat, Arif; Sadono, Bambang
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3370

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019 dan kendala serta penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019. Metode penlitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya . Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang ialah sulitnya pembuktian dalam upaya mengungkap kegiatan politik uang pada Pemilu 2019 . Kesulitan mengenai pembuktian terhadap kasus politik uang perlu diupayakan proses penegakan hukum yang ideal. Penegakan hukum ideal terhadap pelanggaran politik uang pada pemilu 2019 adalah harus berdasarkan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan .

Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada Permana, Bayu Indra; Septiandani, Dian; Sukarna, Kadi; Sukimin, Sukimin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4800

The purpose of this study is to analyze the neutrality regulation of State Civil Servant (ASN) neutrality in the current regional elections is in effect and how the ideal form of ASN neutrality regulation in the regional elections is viewed from the study of the regional elections Law and other derivative rules as well as the theory of legal objectives. Several regulations, ranging from laws and government law to joint decrees involving several ministries and institutions, were issued in order to limit the space for movement and ensure the neutrality of ASN is maintained in the implementation of regional elections. This research is expected to be able to find the ideal setting regarding ASN Neutrality in regional elections by analyzing several applicable regulations. This study uses a normative juridical approach by using secondary data through the study of legislation and literature searches. This research has a novel perspective, namely trying to find the ideal form of regulation of ASN neutrality in the regional elections in terms of several applicable laws and theories of legal objectives. The results of this study conclude that the neutrality of ASN in the regional elections is regulated by the ASN Law, Regional Elections Law, Government Law Discipline of Civil Servants, Government Law for the Development of Corps Spirit, and Code of Ethics for Civil Servants, Circular Letter of KASN, Circular Letter of Menpan-RB, and Joint Decrees of 5 Ministers/Heads of Institutions. In addition, it is necessary to reposition the ASN neutrality rules under one legal umbrella, namely the KASN Regulations. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada yang berlaku saat ini dan bagaimana bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari kajian pada UU Pilkada dan aturan turunan lainnya serta teori tujuan hukum. Beberapa regulasi mulai dari UU, PP, sampai dengan Keputusan Bersama yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga diterbitkan dalam rangka membatasi ruang gerak dan menjamin netralitas ASN tetap terjaga dalam penyelenggaraan Pilkada. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan pengaturan ideal terkait Netralitas ASN dalam Pilkada dengan menganalisa beberapa regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi perundang-undangan dan penelusuran literatur. Penelitian ini memiliki kebaruan perspektif yaitu berusaha menemukan bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari beberapa perundang-undangan yang berlaku dan teori tujuan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, netralitas ASN dalam Pilkada diatur dalam UU ASN, UU Pilkada, PP Disiplin PNS, PP Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS , SE KASN, SE Menpan-RB, dan Keputusan Bersama 5 Menteri/Kepala Lembaga. Selain itu perlu mendudukan ulang aturan Netralitas ASN dalam satu payung hukum yaitu dalam Peraturan KASN.

Tinjauan Hukum Parkir Sembarangan di Depan Rumah Tetangga Sudarmanto, Kukuh; Junaidi, Muhammad; Sukarna, Kadi
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Desember (in progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/9gdrjg43

Fenomena parkir sembarangan di depan rumah tetangga, khususnya pada malam hari, merupakan permasalahan sosial yang kerap menimbulkan ketidaknyamanan, mengganggu aksesibilitas penghuni rumah, serta memicu potensi konflik di lingkungan permukiman padat penduduk. Urgensi kajian ini terletak pada perlunya pemahaman hukum masyarakat terhadap penggunaan ruang publik secara tertib dan penghormatan terhadap hak-hak warga lain, mengingat praktik parkir liar seringkali dianggap sepele dan minim pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan Pasal 671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan sebagai dasar hukum yang melarang penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi yang mengganggu fungsi jalan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi langsung di lingkungan sasaran. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa parkir di depan rumah tetangga tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi perdata maupun administratif. Selain itu, ditemukan faktor penyebab utama seperti keterbatasan lahan parkir pribadi, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya pengawasan aparat. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa peningkatan literasi hukum dan pembentukan kesadaran kolektif masyarakat merupakan langkah strategis untuk mengurangi praktik parkir liar serta menjaga harmoni dalam hubungan bertetangga. Kata kunci: Parkir; Rumah Tetangga; Tinjauan Hukum.

Sengketa Pilihan Kepala Desa Dalam Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Husaini, Ahmad; Sukarna, Kadi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2019): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v2i2.2270

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sengketa pemilihan kepala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi pengaturan tentang Kepala Desa yang tertuang di Pasal 26 sampai dengan Pasal 47 yang menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian Kepala Desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang Kepala Desa yakni mulai Pasal 40 sampai dengan 60 yang kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian Kepala Desa namun peraturan-peraturan tersebut belum secara jelas mengatur bagaimana penyelesaian sengketa terkait terjadinya pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian sengketa pilihan kepala desa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Bagaimana solusi atas permasalahan Sengketa Pilihan Kepala Desa Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Model penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa yang mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh pemerintah. (2) Beberapa kendala yang muncul adalah: Pertama, timbulnya perselisihan pada jangka waktu terkait dengan pelaporan protes atau pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa antara Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati yang berlaku. Kedua, pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa apabila terdapat perselisihan pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan pilkades tersebut. Namun hal tersebut kurang efektif karena Bupati/Walikota adalah jabatan politik. Solusinya apabila terjadi Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebaiknya diatur dalam peraturan yang ada.

REPOSISI KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DALAM PENGATURAN TERKAIT PERTAHANAN KEAMANAN KEMARITIMAN NASIONAL Ardyantara, David Maharya; Sukarna, Kadi; Sadono, Bambang; Arifin, Zaenal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2593

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana posisi kewenangan antar lembaga negara dalam pengaturan terkait pertahanan keamanan kemaritiman nasional dan bagaimana reposisi kewenangan antar lembaga negara dalam pengaturan terkait pertahanan keamanan kemaritiman nasional. Posisi dan reposisi tentang kewenangan antar lembaga negara yang terkait dengan pertahanan keamanan maritim nasional sangat berpengaruh kepada kedaulatan maritim nasional menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia dapat digolongkan sebagai negara kepulauan tetapi belum dapat digolongkan sebagai negara maritim karena kewenangan dalam pertahanan keamanan maritim masih terjadi tumpang tindih kewenangan. Sehingga perlu dilakukan reposisi kewenangan antar lembaga negara dalam pengaturan terkait pertahanan keamanan kemaritiman nasional. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasar analisa terdapat lima lembaga negara yang benar-benar terkait dengan pertahanan dan keamanan maritim di perairan Indonesia yang terdiri dari TNI AL,Badan Keamanan Laut,Kepolisian,Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan. Kedua peraturan perundangan ini secara spesifik menggarisbawahi pentingnya menciptakan sistem pertahanan keamanan maritim, dan kewajiban dalam menjaga keselamatan pelayaran. Pendekatan teoritik dilakukan mellaui Teori Sistem Hukum, Teori Kedaulatan dan Teori Kewenangan. Hasil yang didapatkan dalam reposisi kewenangan antar lembaga negara adalah : menempatkan TNI AL sebagai lembaga militer murni di wilayah maritim sebagai komponen utama pertahanan maritim nasional seperti diamanatkan pada Pengaturan Tata Ruang Laut yang tercantum dalam UU Nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982. Serta optimalisasi Bakamla sebagai koordinator tunggal lembaga sipil negara dalam keselamatan dan keamanan laut (sea and coast guard). Sekaligus sinegitas TNI dengan Bakamla sebagai reperesentasi lembaga militer dan lembaga sipil negara.

KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA Harmono, Dwi; Sukarna, Kadi; Sulistyani, Diah; Junaidi, Muhammad
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2823

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara dan kendala serta solusi pemerintah terhadap permasalahan yang timbul dalam kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara. Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Oleh sebab itu, guna meminimalisir pejabat yang korupsi serta timbulnya kerugian negara akibat oknum-oknum yang koruptif, maka setiap pejabat negara wajib melaporkan kekayaannya. Hasil penelitian ini adalah: Pelaporan harta kekayaan pejabat negara saat ini sudah terintegrasi dalam sebuah Program e-LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan berbasis elektronik. Kendala yang dihadapi terkait pelaporan harta kekayaan oleh pejabat negara meliputi kurangnya sosialisasi ke instansi-instansi. Solusinya adalah berdasarkan penelitian, fasilitas atau sumberdaya-sumberdaya tersebut sudah cukup terpenuhi, namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, perlu adanya sosialisasi secara terstruktur dan berkesinambungan.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search